Kajati Sumsel Kunker Ke Kejari Muara Enim

Muara Enim --liputansumsel.com -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim Mernawati SH dan Hasannudin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatera Selatan DR. Sugeng Purnomo SH,M.Hum beserta rombongan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim, Rabu (27/11/2019).

Turut hadir pula Forkompinda Kabupaten Muara Enim, Kepala Pengadilan Negeri Muara Enim, Perwakilan DPRD Muara Enim, Wakapolres Muara Enim, Perwakilan BUMD/BUMN dan Tamu Undangan.

Setelah menyampaikan arahan dan masukkan kepada unsur pimpinan serta Staff Kejari Muara Enim.

Kemudian habis acara, para awak media sudah menunggu di luar untuk wawancara Kepada Kajati ini.

Dalam wawancaranya Purnomo mengatakan kepada Liputansumsel.com tujuan dari kunjungan kerja ini untuk mengetahui wilayah serta melihat kondisi daerah Muara Enim supaya lebih tau lagi hingga memantau hubungan antar unsur pimpinan dan stafnya di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

"Saya merasakan kedekatan,keakraban dan di sambut dengan baik di sini,"Kesan Purnomo.

Selanjutnya menanggapi perihal kabar yang sedang berkembang mengenai pembubaran TP4P dan TP4D. Kajati DR. Sugeng Purnomo SH, M.Hum mengatakan bulan depan itu ada rapat kerja nasional kejaksaan merupakan ajang evaluasi. Memang sudah ada gambaran kearah itu,"paparnya.

"Karena pada saat kita bicara penyimpangan maka sebenarnya yang terbaik kita lakukan ialah melakukan pencegahan dan kita ingatkan,"ujarnya.

Read More

HD: ASN Tidak Perlu Resah Jika Pembahasan APBD Deadlock

Selalu Ada Jalan Keluarnya

PALEMBANG  -- liputansumsel.com --  Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu resah seandainya pembahasan APBD Sumsel Tahun 2020 deadlock karena selalu ada jalan keluarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


"ASN tak perlu resah dengan adanya ancaman itu karena  ASN selama ini digaji oleh negara, bukan digaji gubernur, bukan juga oleh DPRD, " tegas HD kepada awak media kemarin, menyusul munculnya  polemik pembahasan APBD Sumsel yang molor antara pihak eksekutif dan legislatif.

Pihaknya menurut orang nomor satu di Sumsel ini terus berupaya agar pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bisa selesai tepat waktu. Hanya saja, kalau masih juga belum diselesaikan dan disahkan DPRD, pihaknya akan menempuh jalur lain.

" Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau DPRD tetap tidak mau mensahkannya maka akan  ada jalan lain sesuai aturan. Bukan berarti ketika terjadi deadlock pembahasan, semua kegiatan pembangunan terhenti," tegas HD menangggapi keresahan kalangan ASN yang terancam tak terima gaji enam bulan kedepan, jika pembahasan KUA PPAS 2020 terlambat disahkan. (tim)

Read More

Pernyataan Anita Noeringhati Dinilai Menyesatkan

Soal ASN Tidak Gajian Bila Pengesahan APBD Terlambat

PALEMBANG-- liputan Sumsel. com -- Kritikan pedas kembali ditujukan kepada Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Noeringhati yang di minta untuk kembali banyak membaca peraturan karena dinilai memalukan dan menyesatkan.

Pertanyaannya kok bisa seorang Ketua DPRD Sumsel, Anita disuruh membuka dan membaca lagi peraturan ?

Ternyata persoalannya terletak pada pernyataan Anita terkait masalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer Pemprov Sumsel tidak akan gajian jika pengesahan APBD Sumsel tahun 2020 terlambat . Hal inilah yang memicu kritikan pedas dari Hidayat Comsu tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan anggota DPRD Palembang.

Comsu menegaskan bahwa pernyataan Anita Noeringhati itu sangat memalukan dan menyesatkan  " Sebagai  Ketua DPRD Sumsel seharusnya Anita mengerti peraturan.  Sebaiknya Ibu Anita harus baca lagi peraturan peratiuran tentang pedoman penyusunan APBD" tegas Hidayat Comsu kepada awak media di Palembang, kemarin.

Dalam Permendagri  No 38 tahun 2018 disebutkan bahwa jika ada sanksi berupa penundaan gaji selama enam bulan bagi kepala dan wakil kepala daerah dan anggota DPRD jika    terlambat mengesahkan APBD sampai batas 30 Novembwr 2019 mendatang.. " Tinggal dilihat keterlambatan itu disebabkan oleh kepala daerah atau DPRD.  Jadi sanksi bukan untuk kalangan ASN" ucapnya.

Comsu mengatakan  Anita di sejumlah media telah.menyesatkan dan juga meresahkan kalangan ASN. Jadi  bila tidak segera diluruskan dapat menimbulkan gejolak bagi puluhan ribu ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Untunglah Gubernur Sumsel Herman Deru sudah mengkoreksi peryataan ketua dprd Sumsel ini

" Malh saya dapat info bahwa  Kalangan ASN  ingin ramai ramai datang ke DPRD Sumsel untuk.mempertanyakaan berita yang disampaikan Anita. Ini betul betul menyesatkan" tandasnya. (tim)

Read More

Prabumulih, Satu-satunya Kota di Sumsel Terima Penghargaan Ombusman

Prabumulih--lipitansumsel.com--Kota Prabumulih kembali menorehkan sejarah dalam bidang pelayanan publik. Kota yang baru saja sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi ke 12 ini, menjadi kota satu-satunya di Sumatera Selatan diganjar penghargaan Ombusman Republik Indonesia sebagai kota yang memenuhi azas kepatuhan pelayanan publik.

Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri menerima langsung penghargaan sebagai Kota Berpredikat Kepatuhan Standar Publik di Jakarta, Rabu, 27 November 2019..

Ombusman adalah lembaga negara yang fungsinya mengawasi jalannya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Lembaga yang dipimpin oleh wong kito, Prof Amzulian Rifai ini sepanjang 2019 telah melakukan survey terhadap 199 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Hasil survei menunjukkan hanya 44 kabupaten/kota yang memenuhi azas kepatuhan pelayanan publik atau istilah ombusman hijau.

"Alhamdulilah dari 12 Pemerintah Kota di seluruh Indonesia ada 2 Kota di Sumatera yaitu Kota Lhokseumawe dan Kota Prabumulih, yang mendapatkan penganugerahan berupa Piagam atas Kepatuhan Pelaksanaan Pelayanan Publik" ujar Andriansyah.

Untuk kategori kota, Kota Prabumulih menempati rangking tiga dwngan nilai 91.34 setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

(Humas Kota Prabumulih)

Read More

ACT Sumsel Kolaborasi Bersama Gojek, Berikan Ratusan Paket Pangan untuk Warga Prasejahtera

Palembang, Liputan Sumsel.Com--Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, berkolaborasi dengan Gojek Palembang menghadirkan kebahagiaan bagi warga prasejahtera melalui pembagian 150 paket pangan, sekaligus mengadakan layanan kesehatan gratis di wilayah Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang.

Vice President Gojek Regional Sumbagsel, Erika Agustine, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan teknologi karya anak bangsa dengan salah satu visinya memberikan dampak sosial, Gojek sangat antusias menjalankan program KOMPAK (Kegiatan Gojek Memberi Dampak).

"Melalui teknologi, kami telah membuktikan dampak sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara luas, baik di dalam maupun di luar ekosistem kami. Komitmen ini kami pegang dengan terus membuka mata dan telinga terhadap kebutuhan masyarakat dan membuka diri dengan berbagai pihak yang memiliki misi yang sama dengan Gojek, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Salah satunya kami wujudkan melalui program KOMPAK, di mana para karyawan dan mitra Gojek bersama memberikan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, terutama ACT dan instansi pemerintah yang telah memberi kami kesempatan untuk untuk mewujudkan kegiatan positif ini,” Ujar Erika, Rabu (27/11/2019).

Gojek memang telah banyak berkontribusi di bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial serupa seperti pembangunan MCK, Pembagian Makanan Gratis, Mengadakan layanan kesehatan juga dilakukan oleh Gojek dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat.

Aprizal, selaku ketua RT 23 menuturkan rasa terimakasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh Gojek dan ACT pada hari ini.

"Alhamdulillah, terimakasih untuk Gojek dan ACT yang sudah memberikan bantuan kepada warga disini, warga yang dapat bantuan rata-rata yang memang miskin, ada juga yang kerja jadi buruh cuci, jualan keliling, janda miskin juga ada, semoga jadi berkah untuk kita semua," ujar Aprizal

Selain memberikan bantuan paket pangan sembako, Gojek dan ACT juga membuka layanan kesehatan gratis untuk warga yang membutuhkan, dengan menggandeng dokter Sandi dan teman-teman dari keperawatan Bina Husada.

Diwadia, selaku Head of Marketing ACT Sumsel mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan bersama Gojek ini menjadi salah satu program ACT dalam memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

"Partisipasi Gojek dalam kegiatan sosial memang luar biasa, dan Alhamdulillah kami sangat senang karena dapat dipercaya sebagai partner Gojek kali ini, semoga bantuan pangan dan layanan kesehatan yang diberikan hari ini dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, dan semoga menjadi berkah untuk seluruh rekan kita di Gojek," pungkasnya.(A2)

Read More