JAKARTA- liputansumsel.com--Percepatan akses keuangan daerah dan penyerapannya bagi masyarakat menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah pemerintahan Herman Deru - Mawardi Yahya (HDMY) di Tahun 2020 mendatang.
Herman Deru mengatakan, penyerapan keuangan daerah harus merata hingga ke pelosok desa. Salah satunya melalui Bank Wakaf Mikro (BWM), hingga pada saatnya nanti Pemprov tinggal mentrigger para pelaku usaha.
"Di awal tahun 2020 nanti segera kita target bentuk lima unit Bank Wakaf Mikro di Sumatera Selatan terutama dilingkungan pondok pesantren atau di tempat-tempat tertentu berbasis ekonomi mikro,” tegas Gubernur Herman Deru dibincangi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Menurut Herman Deru, selama ini masih banyak pelaku usaha di pedesaan yang membutuhkan modal untuk usaha. Meski jumlahnya kecil namun pelaku usaha kesulitan mencari pinjaman.
"Banyak potensi yang ada di Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sayangnya karena mereka tidak tahu bagaimana dan di mana mencari pinjaman. Akhirnya mereka larinya ke rentenir,” tegas Bapak Tahfidz Sumsel tersebut.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Afrian Joni yang juga turut menghadiri Rakornas TPKAD menegaskan, sesuai arahan Gubernur Herman Deru pihaknya segera akan membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, dan sejumlah perusahaan untuk pendanaannya.
"Untuk pendanaannya nanti kita lihat regulasinya, berapa jumlah minimal modal yang harus dimiliki BWM, dan kita buat kajian secara teknis", jelas Afrian.
Keberadaan BWM tersebut diharapkan Afrian Joni dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, baik bagi pondok pasantren dan UMKM yang dapat dikembangkan.
Dilain pihak sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rakornas TPKAD dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 325 triliun pada tahun 2024.
Jokowi mengatakan peningkatan target penyaluran KUR bagian upaya pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional yang saat ini masih belum 100 persen untuk literasi hingga saat ini baru mencapai 35 persen, sedangkan inklusi keuangan 75 persen.
Dalam rakornas tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Selain itu, juga dihadiri anggota DPR RI, gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota hingga pengurus Bank Wakaf Mikro. (tim hms)
.jpg)
