Reformasi Birokrasi Langkah Penting Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

MUBA-liputansumsel.com-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Apel Rutin Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) di Halaman Kantor Bupati Muba, Jumat (17/1/2020).

Apel yang dipimpin oleh Bupati Muba H Dodi Reza Alex diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum H Ibnu Sa'ad SSos MSi, mengangkat tema 'Ciptakan birokrasi yang efektif dan efisien untuk pelayanan masyarakat secara tepat, cepat, profesional dan bersih'.

Dalam pidatonya Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba mengatakan reformasi birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan melayani. Yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintah Kabupaten Muba dalam beberapa tahun ini, telah melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasi. hal ini dilihat dari indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat, perkembangan nilai ini menunjukkan bahwa birokrasi di Pemkab Muba semakin efektif, efisien dan berintegritas.

"Hasil survei reformasi birokrasi terhadap masyarakat juga menunjukkan bahwa pelayanan dan integritas semakin membaik dari tahun ke tahun dan semakin diakui oleh masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan diterimanya penghargaan laporan keuangan Kabupaten Muba dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2014, 2015, 2017, 2018, dan 2019, meraih nilai sangat baik pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI," ungkapnya.

Lanjut Ibnu, keseriusan Pemerintah Kabupaten Muba menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan langkah besar bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Muba.

"Pada akhirnya kami berharap kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja sehingga menjadi organisasi yang bersih dan bebas dari KKN. Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat dari semua elemen yang ada, semua ini tidak akan tercapai kita harus bahu-membahu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kinerja kita," tutupnya.

Pada apel ini juga dilakukan penyerahan SK Pensiun kepada Senoaji SPdI Pengawas SD, Arsad Guru SD Negeri Tanjung Durian dan Nima Zaleha SPd Guru SD Negeri 3 Lumpatan.(agung/rill).

Read More

Lepas Sambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim

Muara Enim, Liputansumsel.com
Kepala kantor imigrasi kelas II non TPI Kabupaten Muara Enim berganti. Acara lepas sambut Bertempat di Ballroom Hotel Grand Zuri Muara Enim, Kamis malam (16/1/2020).

Kepala kantor imigrasi kelas II non TPI yang sebelumnya Telmaizul Syatri yang pindah bertugas ke Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Propinsi Sumatera Barat berganti kepada Made Nur Hepi Juniarta SH, MPA.

Dalam sambutannya Telmaizul menyampaikan " Saya sudah 3 Tahun lebih di Muara Enim rasanya berat untuk meninggalkannya tapi karena panggilan tugas saya harus berangkat ke tempat kerja yang baru,"katanya.

Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muara Enim, Bupati OKU, Bupati Musi Rawas dan seluruh instansi terkait yang sudah membantu tugas saya selama di Muara Enim,"terangnya.

Harapan saya semoga di kemimpinan Made Nur Hepi Juniarta pelayanan di kantor imigrasi Muara Enim dapat lebih baik lagi,"ujar Telmaizul.

Senada halnya dengan sambutan Made Nur Hepi Juniarta Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim yang baru mengatakan saya berharap bisa memberikan pelayanan yang ketingkat yang lebih baik lagi serta bisa diterima dan saya minta dukungannya kepada seluruh instansi terkait,"ungkapnya.

Selanjutnya saya ucapkan selamat jalan kepada Telmaizul ke tempat kerja yang baru, semoga makin sukses dan bisa berkarya lebih baik lagi disana,"ujar Made.

Plt. Bupati Muara Enim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pejabat lama yang kini menjabat sebagai Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat. Plt. Bupati berharap jalinan silaturahmi tidak akan putus meskipun sudah tidak bertugas di Kabupaten Muara Enim.

Plt. Bupati juga mengapresiasi kinerja pejabat lama yang mampu membawa instansinya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB serta berhasil mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Ogan Komering Ulu (OKU) dan Musi Rawas.

Terkhusus kepada pejabat yang baru, Plt. Bupati mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pengabdiannya di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir Hendro Prasetyo Kepala Divisi Perwakilan Kakanwil Imigrasi, Drs H. Kuryana Azis Bupati OKU, Ir. Aidil Rusman selaku asisten II Perwakilan Bupati Musi Rawas, Unsur Forkopimda dan Tamu Undangan.

Read More

Herman Deru akan Pangkas Perda Yang Hambat Investasi

JAKARTA - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri langsung Pertemuan Tahunan Industri  Jasa Keuangan tahun 2020 dan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk “Pertumbuhan Berkualitas”, bertempat di Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman Central Bussines District (SCBD) Kamis (16/1) Pagi.



Usai menghadiri acara tersebut  Gubernur Herman Deru menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang selalu mengingatkan cepatnya perubahan dunia setiap hari, setiap detik, itu sangat mempengaruhi ekonomi.





Oleh sebab itu pula, manurutnya harus didukung penuh  oleh Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan aspek-aspek pengelolaan keuangan baik dunia perbankan maupun untuk pelaku usaha.



“Sangat fluktuatif dari detik sampai hari selalu cepat berubah, tentu karena akses internet yang bisa diakses oleh semua masyrakat. Maka Gubernur diundang kesini untuk menyimak langsung intruksi Presiden RI,” tuturnya.



Ia mengatakan, untuk di daerah Regulasi tidak hanya diatur melalui undang-undang saja, namun ada juga yang  diatur oleh peraturan daerah. Seiring pula  dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Herman Deru menuturkan, sangat  pentingnya keselarasan antar instansi vertikal maupun horizontal.



Dimana Ia menganggap provinsi Sumsel  tidak hanya saja patuh terhadap aturan-aturan. Namun pelaku usahanya dan masyarakat juga selalu menjaga kestabilan ekonomi hingga keamanan ekonomi.



“Tentu kita (Pemprov Sumsel) juga harus menyesuaikan ketika Pemerintah pusat membuat kebijakan, Pemprov juga menyesuaikan meredius aturan-aturan yang menghambat dicabut saja baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi sendiri, kalau sifatnya menghambat laju percepatan ekonomi,” pungkasnya.




Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan RI ini dengan resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,  dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo menegaskan, tugas pemerintah secara makro adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan baik dalam maupun luar negeri.



Terlebih persoalan yang sering Ia dengungkan hingga saat ini tidak bisa diselesaikan, yakni yang paling fundamental dan pling mendasar adalah


defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan.



“Problem besarnya memang masih banyaknya peraturan peraturan yang menghambat kita, baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, baik itu peraturan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semuanya,” ungkapnya.



Kedepan, Jokowi juga menuturkan sekitar 79 undang-undang yang akan direvisi sekaligus, yang dimana didalamnya terdapat 1.244 pasal.



“1.244 pasal yang ingin kita revisi. Yang itu kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan untuk merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia,” terangnya.



Lebih jauh, Presiden menyampaikan bahwa jika undang-undang kaku, peraturan pemerintah kaku, dan peraturan daerah kaku, maka ada perubahan yang ada tidak bisa direspons dengan cepat.



“Kita tidak bisa melangkah karena kecegat, tercegat, terhambat oleh aturan-aturan yang kita buat. Dan kita harapkan, saya sudah sampaikan kepada DPR mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi,” tandasnya. (ril hms) 

Read More

Wagub Harap DPD IWAPI Berperan Menekan Angka Kemiskinan di Sumsel

PALEMBANG - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H. Mawardi Yahya menyaksikan Pelantikan dan pengukuhan DPD IWAPI Sumsel periode 2019-2024 di Hotel Baston Palembang, Kamis (16/1).

Kehadiran Wagub Sumsel Mawardi Yahya disana memberikan dukungan kepada IWAPI Sumsel untuk dapat berperan dalam membantu ekonomi kerakyatan di Sumsel sehingga dapat menurunkan anggka kemiskinan.

"Pemprov Sumsel membuka pintu seluas- luasnya untuk bekerja sama dengan IWAPI sehingga dapat berkontribusi membantu ekonomi kerakyatan," katanya mengawali sambutan.

Tak hanya itu, dia berharap kepada IWAPI dalam kemajuan teknologi saat dapat memberikan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

"Dikemajuan teknologi ini kita tetap harus mempunyai inovasi, dengan teknologi digital ini tentu peluang kerja lebih mudah dan cepat. Mari kita bangkitkan inovasi- inovasi baru," tambah  Wagub.

Diapun berharap kepada kepengurusan yang baru dapat memberikan warna khususnya bagi para pelaku UMKM di Sumsel.

Ditambhakan Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi mengajak IWAPI Sumsel untuk membangun ekonomi Sumsel lebih baik.

"Mari kita bangun ekonomi Sumsel lebih baik,"ajaknya.

Di samping itu, dia berharap kepada kepengurusan IWAPI Sumsel untuk merengrut dan memotivasi bagi teman-teman yang belum pengusaha.

"Saya berharap Sumsel lebih banyak lagi wanita pengusaha sehingga membawa ekonomi Sumsel lebih baik lagi," lanjutnya.

Selain itu, dia berharap kepada Wakil Gubernur Sumsel agar IWAPI Sumsel untuk dijadikan mitra dalam membangun Sumsel meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Diakhir sambutannya, dia meminta kepada kepengurusan yang baru agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

"Selamat kepada kepngurusan baru agar jalankan tugas dengan baik," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Sumsel, Reni Marsana mengatakan dalam menghadapi 4.0 saat ini IWAPI akan terus mendorong kemampuan UMKM supaya paling tidak memanfaatkan atau fasilitas teknologi secara online.

Dia menilai, Produk-produk unggulan di Sumsel berada di daerah-daerah dan ini akan dikembangkan.

"Kami IWAPI akan mendorong produk-produk unggulan tersebut. Kita tahu Visi kita adalah membangun ekonomi kerakyatan,"ucapnya. (ril humas)

Read More

Sekda Nasrun Umar Hadiri Rakor di Kementerian PANRB

JAKARATA -liputansumsel.com-- Sekretaris Daerah Sumatera Selatan H Nasrun Umar menghadiri langsung rapat koordinasi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah di  Birawa Assembly Hall Jakarta, Kamis (26/12).

Rapat yang digelar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk Meneruskan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memberikan pengarahan teknis bagi Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia dalam implementasi penyederhanaan eselon di instansi masing-masing.

Disela-sela kegiatan ini Sekda Sumsel H Nasrun Umar menyapaikan bahwa Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan arahan  pentingnya penyederhanaan birokrasi demi mewujudkan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo.

Kesimpulan dari rapat koordinasi penyederhanaan borokrasi pemerintah daerah yaitu bertujuan Penyederhanaan eselon nantinya mampu meningkatkan efektifitas pelayanan publik, serta mempercepat perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Menteri juga berpesan secara khusus untuk Jabatan fungsional harus didasari keahlian harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan fungsional tersebut," tandasnya. (ril humas)

Read More