Angkasa Pura II Undang Rekan - Rekan Media Bersilaturahmi

Palembang, Liputansumsel.com – Dalam rangka membangun silaturahmi dengan seluruh jurnalistik, Media, Bloger diwilayah Sumatera Selatan dan Komunitas Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Serta dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ( HPN ) yang jatuh pada tanggal 9 Februari yang lalu Managemen  Angkasa Pura II ( AP II ) melakukan pertemuan dengan rekan-rekan media Yang dihadiri Secara Langsung  Excetive General Manager (EGM) Bandara SMB II Fahroji, Perwakilan TNI AU SMH Sakedi, Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara ( KKP ) Dr Wenti dan Dr Arya, Perwakilan Karantina Ikan Sugeng, Perwakilan Airlines Johnli, Jumat (14/2/2020) Bertempat Skybridge lantai 2, Bandara internasional Sultan Mahmud Badarudin II  Palembang.

Eksekutive General Manager  Bandara Sultan Mahmud Bandara II Fahroji dalam sambutan nya  mengucapkan " Selamat Hari Pers Nasional dan  Terima kasih kepada rekan rekan wartwan yang telah hadir dalam undangan silaturahmi bersama  jajaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Serta berterimakasih kepada Insan Pers karena telah banyak sekali dibantu dalam pemberitaan ".

Fahroji  berharap " Bilamana ada sesuatu yang kurang baik atas pelayanan atau ada masalah apapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hendak lah di Informasikan Kepada saya agar tidak terjadi adanya berita Hoak,".

Disunggung  terkait virus corona yang sudah menyebar di berbagai Negara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara ( KKP )sudah mendapatkan instruksi harus memasang Therma Scanner. Semua terkait dengan kebutuhan KKP, kita sudah  fasilitasi. Jadi Bandara SMB II memfasilitasi apa yang dibutuhkan teman-teman KKP dan kita hanya mensupport. KKP akan menjelaskan apa saja alat yang sudah masuk ke bandara SMB II,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, pihaknya berharap rekan rekan media dapat memberikan masukan demi kemajuan bersama.

“Ya, mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan diselenggarakan secara rutin,” ujarnya.

Menurut Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara ( KKP ) Dr Wenti dan Dr Arya, terkait Virus Corona,Menteri Kesehatan telah mengirimkan surat edaran per 31 Januari 2020 perihal untuk melakukan peningkatan kewaspadaan.

“Kewaspadaan dilakukan baik di pintu masuk bandara SMB II maupun pelabuhan laut. Tentu dengan meningkatkan kesiapan, dengan cara mengaktifkannya continue agency yang dimiliki selama ini,”. Pungkas nya.
 ( Armin )

Read More

Curhat ke Wagub Mawardi, Guru Honorer ini Teteskan Air Mata

Palembang - liputansumsel.com--Wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan guru honorer lingkungan  di Provinsi Sumsel. Untuk mendapatkan dukungan, sejumlah perwakilan guru honorer inipun memberanikan diri curhat langsung ke Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya, Jumat (24/2) pagi di Kantor Gubernur.

Para perwakilan guru dan tenaga pendidikan yang mereka namai honorer Non K (GTKHNK 35+) di Provinsi Sumsel inipun sempat bertemu beberapa saat dengan orang nomor dua di Sumsel tersebut.

Mereka menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya kepada Wagub meminta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Wagub Sumsel Mawardi Yahya untuk dapat memberikan surat rekomendasi ke Pemerintah Pusat soal kejelasan nasib mereka.

Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK 35+), Susi Maryani menjelaskan bahwa dibentuknya GTKHNK 35+ ini merupakan guru yang mengabdi diatas 10 tahun dan rata-rata berusia di atas 35 tahun.

Mereka membentuk GTKHNK 35+ tak lain untuk meminta kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan Perpres. Dengan isinya para Guru Honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami ingin isinya mengangkat guru honorer 35+ dengan umur guru diatas 35 tahun keatas dan masa pengabdiannya 10 tahun keatas dengan memilki ijazah S1 untuk diangkat PNS tanpa tes. Karena puluhan tahun mengabdi menjadi guru itu salah satu tes. Dan dibawah 10 tahun masa kerja diharapkan dengan gaji UMR,"harapnya.

Sambil mengeluarkan tetesan air mata, Susi juga mengaku beberapa kendala-kendala yang dialami oleh para guru honorer mulai tidak terdaftar di BKD ataupun melainkan hanya SK Kepala Sekolah.

"Kendala kami disini tidak punya kekuatan karena kami tidak terdaftar di BKD. Melainkan SK kami hanya SK Kepala Sekolah. Jadi kami tidak bisa sertifikasi. Jadi kami hanya guru tidak tetap namun kami ada,"ungkapnya.

Dengan gaji yang sangat minim. Susi juga menceritakan kepada Wagub mengenai kondisi rekan-rekan sesama honorer. Bahwa ada sebagian teman-teman yang mengajar di SMA harus dikeluarkan lantaran ada beberapa  PNS baru yang masuk.

Susi khawarir jika setiap tahun Pemerintah Pusat terus menerima PNS semakin lama keberadaan Ia dan rekan honorer lainnya  akan habis. "Nah kami mengharapakan kami juga ingin menjadi PNS apalagi telah mengabdi selama puluhan tahun dan gaji yang sangat minim bahkan mencari uang dengan sambilan demi mencukupi kebutuhan kami,"terangnya.

Ia mengharapkan agar Wagub  memberikan dukungan terhadap guru honorer  dan menindaklanjuti keinginan mereka dengan mengajukan surat  ke Pemerintan Pusat.

Sementara itu, Wagub Mawardi Yahya menanggapi hal tersebut dan akan berupaya mendukung para guru honorer untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Pusat.

"Saya prinsipnya tidak masalah ini kita akan rekomendasi ke Pemerintah Pusat untuk memikirkan nasib para tenaga guru honorer,"katanya.

Dia juga meminta segera membuat surat agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat. "Bikin surat, akan kita rekomendasi ke Presiden RI, DPRD RI, Menpan RI dan Instansi terkait. Supaya paling tidak mencarikan jalan keluar bagi para guru honorer dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun ini,"tutupnya. (tim)

Read More

Rumah Tahfidz Booming, Herman Deru Bangga

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Rumah Tahfidz merupakan salah satu program Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam mewujudkan Provinsi Sumsel lebih religius, berakhlak, dan cinta al-qur'an.


Sebab itu, Herman Deru terus mendorong kemajuan rumah tahfidz di Sumsel ini. Termasuk kemajuan rumah tahfidz milik Yayasan Masjid Al-Ikhlas yang berada di Jalan Dwikora II Komplek YKP 2 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang.


"Dengan adanya rumah tahfidz ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak diharapkan dapat bebas dari buta aksara al-qur'an," kata Deru, saat melakukan sholat Jum'at bersama di Masjid Al-Ikhlas, Jum'at (14/2).


Menurutnya, keberadaan rumah tahfidz tersebut tentu adalah dukungan masyarakat terhadap program keagamaan pemerintah. Terlebih, rumah tahfidz tersebut didirikan masyarakat secara swadaya dengan dana pembangunan sekitar Rp 830 juta.


"Pembangunan rumah tahfidz ini dilakukan secara swadaya dan ini luar biasa," tuturnya.


Dia menerangkan, meski merski pembangunan dan pengembangan rumah tahfidz ini dilakukan secara swadaya dan diperuntukan bagi masyarakat, namun pemerintah juga ditekankan untuk turut membantu pengembangannya.


"Mau siapapun, dari RT, Lurah, Camat, Walikota hingga Gubernur, gunakanlah jabatan untuk mengajak dan membantu hal-hal baik seperti pengembangan rumah tahfidz," bebernya.


Dalam kesempatan itu, dia juga menghimbau agar pengurus maupun jemaah masjid untuk bersama-sama mengantisipasi masuknya paham radikal yang akan memecah persatuan dan kesatuan.


"Saya juga meminta agar bersama-sama mengantisipasi jangan sampai paham radikal itu masuk ke lingkungan kita sehingga kerukunan di Sumsel jadi terpecah," pungkasnya.


Diketahui, selain melakukan himbauan, safari Jum'at tersebut dijadikan Herman Deru sebagai momen untuk memberikan bantuan terhadap pengembangan masjid.(ril hms)

Read More

SMSI Kalteng Dorong Kepatuhan Media dan Wartawan Pada Aturan

PALANGKA RAYA --liputansumsel.com-- Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan segera terbentuk. Pengukuhan pengurus wadah berhimpun media massa berbasis online ini dijadwalkan digelar sekitar April 2020 mendatang di Palangka Raya.

Kepastian jadwal tersebut disampaikan Ketua SMSI Kalteng H Sutransyah dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 FM, Jumat (14/2/2020) pagi.

Dalam dialog bertajuk media online harus berbadan hukum dan terverifikasi yang dipandu Gordon Tobing itu, Sutransyah menjelaskan, SMSI merupakan perhimpunan media siber atau online yang gagasan dan pembentukannya diprakarsai unsur pimpinan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Setelah resmi terbentuk di pusat beberapa tahun lalu, perhimpunan ini lantas melebarkan jaringan dengan mendirikan kepengurusan tingkat provinsi di seluruh wilayah Tanah Air. 

“Insya Allah, kepengurusan Kalteng akan dikukuhkan pada April 2020 mendatang beriringan dengan peringatan hari Pers Nasional tingkat provinsi. Kami memohon doa restu dan dukungan semua pihak untuk berkiprah dalam pembangunan daerah melalui wadah ini, kata Ketua Dewan Kehormatan Provinsi yang juga mantan Ketua PWI Kalteng tiga periode tersebut.

Sutransyah melanjutkan, keberadaan SMSI Kalteng nantinya akan difokuskan pada dua hal. Pertama, menjaga eksistensi media massa online dalam menjalankan fungsi penyebaran informasi sesuai ketentuan Dewan Pers.

“Dalam hal ini, SMSI akan mengupayakan setiap membernya untuk secepatnya bisa terverifikasi Dewan Pers, ujar Sutransyah yang tampil di dialog interaktif ini didamping Sekretaris SMSI.
 
Kedua, sebutnya, SMSI mendorong terciptanya wartawan media online yang profesional, ditandai dengan kepatuhan pada Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, dan memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW).

Upaya ini kita lakukan agar peran media massa dan aktivitas para wartawan bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga publik sebagai konsumen mendapat informasi yang faktual, berimbang, mendidik, dan  konstruktif dalam pembangunan daerah, tandas mantan Ketua Umum HMI dan KAHMI Wilayah Kalteng itu

Read More

Polisi Gadungan Yang Meresahkan, Diamankan Polres Muba

Muba -liputansumsel-com- Polsek Tungkal Jaya Resor Muba menangkap seorang pria yang mengaku sebagai petugas kepolisian Gadungan. Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib.

 Pelaku ditahan karena telah melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan Polisi.

Kapolres Muba AKBP YUDHI SURYA MARKUS PINEM, S.ik melalui Kapolsek Tungkal Jaya IPTU RUDIN, SH mengatakan penangkapan terhadap satu dari lima Polisi gadungan ini berdasarkan laporan dari korbannya yang merasa telah dirugikan.

"Ini DPO pemerasan terhadap korban, dua orang sudah tertangkap terlebih dahulu, dua orang lagi masih DPO. Untuk korban masih warga kec. Tungkal jaya sedangkan, transaksi penyerahan uang di Jalan Raya Palembang Jambi di Simpang Perkantoran Kab.Banyuasin. saat ini sudah kita serahkan ke Mapolres Banyuasin" beber Rudin pada humas.

Sambung rudin, Polisi mendapatkan informasi dari korban WIJI (45) warga Dusun Bedeng Tujuh, Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab.Muba, bahwa salah satu tersangka yang melakukan pemerasan terhadapnya yang terjadi 11 Juli 2019 berada dirumahnya untuk menumpang tempat tinggal selama 10 hari sejak 2 Februari 2020.

 Kemudian dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tungkal jaya anggota langsung melakukan penangkapan dirumah korban terhadap pelaku yang bernama ADI WIBOWO (42) warga Surabaya JATIM tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke mapolsek.

Kapolsek pun langsung berkoordinasi dengan Kasat reskrim Polres Banyuasin untuk dilimpahkan.

lanjut rudin, Sebelumnya, kelima pelaku ini dengan membawa Toyota Rush langsung menuju kerumah korban dan mengaku anggota dari Polda Sumsel yang mengatakan bahwa korban menjadi target mereka berlima dikarenakan sebagai bandar narkoba.

Korban pun menuruti para pelaku yang akan membawanya ke Polda sumsel, sesampainya disimpang perkantoran satu dari kelima pelaku menelpon istri korban untuk menyerahkan uang Rp.100.000.000,- juta saat ini juga. Akhirnya, Istri korban pun yang melakukan nego hanya bisa menyanggupi uang tebusan sebanyak Rp. 25.000.000,- yang langsung transaksi penyerahan di Simpang perkantoran.

Saat ini, pelaku sudah diserahkan ke Sat Reskrim Polres Banyuasin untuk diproses penyidikan lebih lanjut.(agung/rill).

Read More