18 Februari 2020

Dorong Percepatan DOB KiKim Area, Pemprov Surati Presiden Jokowi

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya Menerima kedatangan anggota Presedium pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area pemekaran dari Kabupaten Lahat, di Ruang Rapat Gubernur, Senin (17/2) siang. 

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Ketua Presedium Daerah Otonomi Baru Drs. H. Chozali Hanan, Anggota DPRD Kabupaten Lahat Aliman S.Hum dan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir, Wagub Mawardi mengatakan Pemprov Sumsel melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah akan segera mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo untuk mendorong dan mempercepat pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area. 

“Bagi pemprov Sumsel tidak ada alasan untuk tidak mendorong ini,  Insha Allah nanti Pak Gubernur melalu biro pemerintahan dan Otda untuk mengirim surat ke Presiden agar hal ini dapat mempercepat pembentukan daerah otonomi baru,” ungkapnya 

Menurut Mawardi, hadirnya Kikim Area ini nantinya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat, mengingat saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang gencar untuk menurunkan angka kemiskinan di Provini Sumsel. 

“Inilah yang menjadi pemikiran Gubernur bersama Saya, oleh sebab itu tentunya Pemprov sumsel mengucapkan terimaksih atas inisiatif kabupaten Lahat untuk membentuk otonomi baru mudah-mudah nantinya, ini salah satu cara jalan keluar mempercepat pembangunan di kabupaten lahat. Mempercepat lajunya pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya 

Sementara Ketua Presidium Pembentukan DOB Kikim Area, Drs H Chozali Hanan mengatakan pembentukan daerah otonomi baru ini sudah ada Undang-undang Yakni UU No 23 Tahun 2014.

Hanya saja, menurutnya Presiden masih belum mengeluarkan dua Peraturan Presiden (PP) lagi. PP Desain Besar Penataan Daerah dan PP Penataan Daerah untuk pembentukan Kabupaten baru ini. 

“Kikim Area merupakan DOB pecahan dari Kabupaten Lahat. Menurutnya, DOB tersebut terdiri dari 5 Kecamatan di Kabupaten tersebut. Yakni Kecamatan Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah dan Pesiksu. Wacana pembentukan DOB sebenarnya telah bergulir sejak 2013 lalu. Namun, terkendala moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat,” katanya 

Oleh sebab itu pula Ia mengharapkan dukungan dari Pemprov Sumsel untuk segera mendorong Presiden mencabut  moratorium tersebut. 

“Kikim Area memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Diantaranya kandungan batubara di dalam wilayah yang mencapai  2355 juta ton. Belum lagi hasil dari minyak dan gas bumi. Bahkan, Chozali mengklaim DBH Migas yang diterima kabupaten Lahat sebagian besar merupakan hasil eksplorasi di kawasan Kikim. "Kami berharap Pemprov bisa mengakomodir keinginan masyarakat ini," pungkasnya 

Sementara  Anggota DPRD Provinsi Sumsel Komisi III Alfrenzi Panggarbesi menambahhkan Ia sangat mengapresiasi upaya pembentukan Kikim Area mengingat perjuangan sudah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Menurut anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Dapil VII itu meski moratorium belum dicabut namu perjuangan tetap harus dilanjutkan. 

“Meski moratorium masih berlaku dan belum dicabut, perjuangan ini tetap harus dilanjutkan, Dengan harapan pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi masyarakat Kikim Area. Karena dengan segala potensi yang ada, Kikim area cukup layak untuk menjadi DOB,” tambahnya

Dua Pentolan SMSI Tinjau Huntara di Atas Awan

Liputansumsel.com
Lebak,liputansumsel.com--Awal tahun 2020 menjadi duka tersendiri bagi masyarakat di 6 kecamatan Kabupaten Lebak yang diterjang banjir bandang diantaranya Kecamatan Sajira, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, dan Kecamatan Cimarga. Banjir bandang akibat luapan sungai Ciberang dan Cidurian itu mulai naik dan menyapu bantaran sungai mulai pukul 05.00 WIB, Rabu (1/1).

Masyarakat terdampak banjir bandang tersebut tinggal di kamp pengungsian di daerah Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Rindam III Siliwangi, Kecamatan Sajira.

Duka masyarakat tidak hanya sebatas banjir, masyarakat yang kini tinggal di hunian sementara darurat tanpa aliran listrik dan toilet. Mereka meninggalkan lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah dan para relawan di daerah Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Rindam III Siliwangi di Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Walaupun tempat pengunggsian terbilang nyaman, mereka tak betah tinggal di pengungsian dan ingin mendekat kepada kampung halaman meski telah luluh lantah oleh bencana alam.

Para korban bencana tersebut memilih tinggal di gubug darurat sejak sepekan terakhir. Mereka memilih lokasi jalan milik PT Cemindo Gemilang yang belum difungsikan di Kampung Cigobang Anyar, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasi ini jauh diatas kampung mereka yang luluh lantah. Kira-kira berada di 1.200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Persisinya di bawah kaki Gunung Halimun Salak.

Mereka menempati bangunan sederhana terbuat dari kayu hutan liar dengan atap dan dinding seadanya dari terpal. Luas bangunan gubug rata-rata 3 meter kali 4 meter, tanpa dapur untuk masak dan tidak dilengkapi toilet. Kebutuhan buang hajat dilakukan di hutan-hutan sekitar lokasi hunian sementara (huntara). Jika keadaan tak mendesak, buang air besar bisa dilakukan di air selokan yang jaraknya sekitar 800 meter dari lokasi hunian. Itupun medannya curam, berkelok dan licin. Di lokasi juga tidak didukung oleh aliran listrik dan air bersih. Belakangan berdiri beberapa toilet umum yang dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak. 

Bangunan gubug darurat ini dibangun warga secara swadaya dan bantuan dari para relawan diantaranya dari Perkumpulan Urang Banten (PUB), sebanyak 26 unit hunian sementara (huntara) dan santunan.

“Hampir dua bulan hidup di tenda pengungsian pak, udah gak betah. Kami ingin hidup normal di kampung sendiri biar bisa berkebun dan berladang, tapi rumah-rumah kami sudah tidak ada,” ujar Bared (50), kepada rombongan Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang datang kelokasi dipimpin langsung Ketua Umum PUB Pusat, Letjen Purn Taufiequrachman Ruki, Minggu (16/2).

Diceritakan Bared, awalnya pada sepekan pertama setelah kejadian, dia dan beberapa keluarga bertahan di tenda hutan dekat lokasi bencana. Sebab ada beberapa warga korban bencana yang belum ditemukan. Selain itu, beberapa korban meninggal dunia belum dipulasara secara Islami, yaitu ditahlilkan selama tujuh hari.

“Baru semua korban ditemukan, baru kami sekeluarga ngungsi ke Ciuyah, tempat pengungsian dari pemerintah. Selama 17 hari di sana, lalu pindah ke rumah orang tua di Cisimeut. Tapi cuma 10 hari, soalnya inget aja kesini. Kasihan kebun tak ada yang merawat.  Kalaupun bertahan di pengungsian, kami bingung mau ngapain disana,” ujar Bared didampingi istrinya Rukmanah.

Hal ini dibenarkan oleh Anis Mujtahidin, Kepala Desa Banjasari, Kecamatan Lebakedong, Kabupaten Lebak.  Menurut dia, sedikitnya ada 140 kepala keluarga dari Desa Banjarsari yang mengungsi di Puslatpur Rindam III Siliwangi Ciuyah, Sajira. Sejak 10 hari lalu, mereka memilih kembali ke kampung halaman dan membuat gubug darurat di sepanjang jalan milik PT Cemindo Gemilang.

“Saat ini sudah sekitar 80 kk yang telah membuat gubug darurat. Kami tak bisa berbuat apa-apa lagi, warga ingin kembali, tapi lokasi yang aman tidak tahu dimana,” ujar Anis.

*Medan Jalan Berat* 
Sementara itu, akses menuju lokasi hunian darurat warga sungguh luar biasa beratnya. Jalan yang baru dibuka milik PT Cemindo Gemilang dan sama sekali belum dilakukan pengerasan membuat sangat licin dan berlumpur. Apalagi kemiringan jalan rata-rata 45 derajat membuat kendaraan jenis biasa tak bisa melintas. Hanya roda empat double gardan yang memungkinkan bisa masuk lokasi.

Karena itu, distribusi logistik menjadi masalah baru bagi pemerintah dan relawan yang ingin membantu warga korban bencana. Belum lagi, kondisi tanah yang masih labil dan sesekali terjadi longsoran di sana-sini membuat kawasan huntara darurat tersebut masih sangat mengkhawatirkan.

Rombongan PUB pun harus berhenti di tiga titik, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil offroad. Kehadiran Taufiequrachman Ruki beserta rombongannya disambut hangat oleh masyarakat Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong.

“Ini sesungguhnya tidak layak disini. Distribusi logistiknya susah. Menyediakan air dan listrik juga butuh biaya besar, sementara ini bukan lokasi hunian ideal. Tapi karena warga ingin mendekat ke ladang dan kebun mereka, ya apa boleh buat. Kita bantu mereka sebisanya,” ujar Taufiequrachman Ruki yang juga Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurut mantan Ketua KPK tersebut, pemerintah dan semua pihak mesti segera menetapkan lokasi yang aman bagi hunian warga korban bencana. Hal ini akan memudahkan para relawan dan donator yang siap membangunkan hunian tetap bagi warga, khususnya yang telah kehilangan rumah beserta harta bendanya.

“Memang kita harus kerja cepat, dimana lokasi yang aman untuk ditinggali. Kalau sudah ada lokasi, bisa segera dibuatkan hunian tetapnya. Kalau begini kan sangat mengkhawatirkan. Walaupun bagi warga kampung, rumah seperti ini sudah cukup untuk sementara tinggal, tapi bagi kita, ini kan sangat tidak layak,” ujarnya.

Taufiequrachman Ruki meminta kepada Pemerintah Daerah agar memberi bantuan air bersih dan dan memasang genset. “Lokasi huntara yang berada di puncak gunung tidak tersedia sumber air bersih. Oleh sebab itu, warga hanya memanfaatkan mata air sawah yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari lokasi hunian,” ungkapnya.

"Saya harap PLN bisa memasang genset di sini secepatnya. Kebutuhan listrik ini tentu sangat mendesak bagi warga. Mereka kehilangan rumah dan isinya. Tak ada tempat untuk pulang, sementara tinggal di huntara, tapi apalah daya disini tidak ada air bersih dan listrik, padahal itu dasar kebutuhan," ujarnya

Masih menurut Taufiequrachman Ruki, dalam waktu dekat PUB juga akan meninjau korban tsunami di daerah Labuan, Sumur dan sikitarnya. “Kamihadir ditengah masyarakat yang berduka. Inilah bentuk kepedulian kami,” kata Taufiequrachman Ruki, didampingi Firdaus Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Publikasi PUB.

Sementara, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Publikasi PUB, mengajak seluruh pengurus dan anggota SMSI baik di pusat dan di daerah untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sosial di daerah masing-masing. “Para pengurus dan anggota SMSI, tidak hanya mengelola bisnisnya saja, kita juga harus peduli dan hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan,” kata Firdaus.

*Relawan untuk Relawan*
Menarik untuk diperhatikan, di sepanjang jalan menuju lokasi bencana, banyak warga setempat yang menjadi relawan untuk para relawan yang datang. Mereka menjadi penolong bagi kendaraan yang melintas dan kesilitan menanjak. Mereka juga sepanjang hari memperbaiki jalanan yang rusak akibat longsor untuk bisa dilintasi. Berdasarkan pantauan, setidaknya para relawan untuk relawan ini berada mulai di Pasar Bujal, Kecamatan Cipanas. Di lokasi ini terdapat jalan yang amblas namun tetap bisa dilintasi. Untuk melintasi jalan ini harus bergantian dan mesti ekstra hati-hati sebab berada disisi longsoran dan harus menanjak. Relawan berikutnya berada di Kampung Cinyiru, Desa Banjarsari.

Di lokasi ini warga membelah batu-batu besar dan menyimpannya di tepi jalan karena badan jalan terus tergerus air yang belum surut sejak banjir datang. Tak jauh dari lokasi ini, tepat di Jembatan Cinyiru yang amblas puluhan warga juga stanby untuk mendorong atau menarik kendaraan relawan yang tak mampu menanjak.

“Pasca banjir dan longsor, jalan ini sering sekali membuat mobil-mobil yang lewat terhenti di tengah jalan. Lantaran, jalannya bebatuan terjal dan tanjakan jadi susah untuk dilewati. Jangankan mobil, pengendara motor saja banyak yang jatuh. Oleh sebab itu, kami sebagai warga berinisiatif untuk membantu menarik mobil-mobil yang lewat tanpa mengharapkan imbalan,” kata salah satu warga Cinyiru. (*)

Koperasi PWI Sumsel Bangkit

Liputansumsel.com
Pengurus Dilantik Kadiskop & UKM Palembang
PALEMBANG, liputansumsel.com---
PERHATIAN dan gerak cepat dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, perlu di apresiasi. Utamanya tentang rencana pelantikan pengurus Koperasi PWI Sumsel priode 2020-2025.

Terkait program tersebut, Senin (17/2) pengurus Koperasi PWI Sumsel berkunjung ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. "Kunjungan ini langsung diterima Bu Anaheryana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, " jelas Rizal Aprizal Ketua Koperasi PWI Sumsel.

Hadirnya tim pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lainnya telah menyampaikan laporan rencana pelantikan. Termasuk program kerja dan kegiatan usaha koperasi, terang Rizal yang didampingi, Dante,  Asnaini, Sri Gumay dan pengurus lainnya.

"Kami sangat senang atas kunjungan pengurus Koperasi PWI Sumsel hari ini. Dan siap membantu agar koperasi ini berjalan dengan baik nantinya, " sambut Bu Ana dengan bangga.

Perinsifnya, apa yang disampaikan oleh pengurus koperasi ini, Pemkot Palembang- sangat mendukung. Dan siap kapan pun, pengurus akan kita lantik, ujar Bu Ana ini.

Dalam pertemuan ini telah berkoordinasi terkait tempat dan waktu pelantikan pengurus koperasi nantinya. Dan Alhamdulillah  telah disepakati pelantikan akan di laksanakan di Kantor PWI Sumsel, Kamis (27/2), terang Bu Ana, lagi. (*)

Mes Griya Pramuka Dikelola PT.MUBA LINK Hancur

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Mes Griya Pramuka yang dibangun semenjak tahun 2004 yang lalu dengan kesan elit dan mewah, bagunan mes ini digunakan sebagai pasilitas para atlet peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) 2004 beberapa tahun lalu.

Bangunan Mes Griya Pramuka ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pihak PT. Muba Link yang mana sejak tahun 2018 yang lalu dipimpin oleh seorang direktur yaitu Iwan Kusumajaya.

Berawal dari informasi yang di dapat dari beberapa sumber yang menjelaskan bahwasanya ada beberapa unit bangunan yang rusak parah, selanjutnya tim menuju lokasi mes tersebut, Saat tim turun ke lokasi memang benar terdapat baberapa unit bangunan yang terbengkalai dengan kondisi fisik yang rusak. Senin, (17/02/20).

Saat dikonfirmasi kepada pihak pengelola griya pramuka terkait beberapa unit bangunan yang rusak beberapa sisi dan rusak berat, Mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya tidak ada dana untuk memperbaiki bangunan yang rusak.

"Sejak maret 2019 yang lalu kami menerima SK sebagai pengelola Griya Pramuka kami hanya bisa berbuat seadanya bagaimana tidak, sepeser pun tidak ada cadangan dana atau sisa uang dari hasil sewa unit selama beberapa tahun lalu yang kami terima dari pengelola sebelumnya, yang ada malah hutang listrik dan PDAM", jelas salah satu pengelola.

Lanjutnya, "Setelah hampir satu tahun kami mengelola Griya Pramuka kami juga merasakan keadaan yang sebenarnya, wajar saja pengelola sebelumnya tidak ada kas keuangan karena dari beberapa unit yang dikelola banyak yang lebih kurang 50%nya Kosong tidak ada penghuninya", ungkapnya.

"Dari jumlah 21 mes yang kami kelola",cetusnya.(red).

38 Organisasi dan 20 Advokad Siap Kawal Sengketa Tanah Labi- Labi.

Liputansumsel.com
Palembang, Liputansumsel.com-Terkait kasus sengketa tanah seluas 32 Hektar yang terletak  di daerah Labi – labi dan Taman Murni Kelurahan Alang-alang Lebar (AAL) Kecamatan AAL Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) menuai kritik dari para Lembaga dan  aktivis Sumatera Selatan.

Lembaga dan Aktivis yang tergabung  dalam Fron Perjuangan Aktivis dan Masyarakat Melawan Penggusuran ( FAMMP ) yang terdiri dari 38 Organisasi dan 20 Advokad  antara lain, KRASS, ASB, ALG, LPSB, LIPAN, GENCAR, SCW, JAMS, NCW, AMPHIBI, LASKAR PESA, FPII, AP3, FOREDER Sumel DKK menggelar Konfrensi Pers guna membahas sengketa tanah ini di Kafe Kita 17 Februari 2020 yang dihadiri oleh, Dedek Chaniago, Rubi Indiarta, Ruben Alkatiri, Yan Coga, Charma Apriyanto, Febri Zulian, Finny, Reno, Rosdiana, Umar dan Edi.


Koordinator, FPAMMP I, Dedek Chaniago mengatakan, " Dalam upaya advokasi terhadap tanah masyarakat ini akan berupaya dan memperjuangkan tanah dan lahan masyarakat".

Dedek juga menjelaskan, " Pihak PT. TJG diduga telah melawan perintah presiden berdasarkan reforma agraria dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 60 Pasal 20".

Yan Coga sapaan akrab Ketua Garda api melanjutkan, " Bahwa ada 38 organisasi dan 20 Advokad yang tergabung didalam perjuangan dan siap untuk melawan oknum oknum yang diduga ada bermain dipermasalahan ini ". Yan Coga juga menegaskan, " Dari awal pihak nya mendampingi kasus sengketa tanah ini dan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Palembang mengatakan tidak pernah mengeluarkan sertifikat dilahan tersebut baik secara perorangan atau sertifikat PT ".

Ketua PPMI Sumsel Carma Apriyanto menambahkan " Dalam penilaiannya disini ada status Quo yang lagi ditangani pihak BPN Kota Palembang Pihak PT dan warga masih bersilang sengketa dalam status Quo".

Salah Satu Aktivis Sumsel Bersatu ( ASB ) Rubi Indiarta juga mengungkapkan, " Kasus sengketa tanah seluas 32 Hektar di daerah Labi - Labi dan Taman Murni Kelurahan Alang- Alang Lebar kec: Alang- Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan ini memiliki Sejarah panjang penempatan wilayah, Mulai dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Hingga Kota Palembang".

 "Kabupaten MUBA mengalami pemekaran yang terbagi menjadi Dua Kabupaten yaitu Kabupaten MUBA dan Kabupaten Banyu Asin dan wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Banyu Asin, dan saat ini Berada di Wilayah Kota Palembang, Ditahun 2003 Mulai ada penduduk menggarap lahan untuk penghidupan dengan berkebun dan menanam sayur".

Rubi Mejelaskan " Hingga tahun 2008 ada orang yang berinisial S  yang mengaku dari PT.TJG mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan kemudian sempat menghilang. Tiba - Tiba ada sertifikat atas nama perorangan. Masyarakatpun meminta bukti atas surat kepemilikan lahan atas Nama berinisial S tersebut Namun pihak kelurahan tidak dapat menunjukkan surat dan berjanji dikemudian hari akan menunjukkan surat tersebut".

" Ditanggal 22 Desember 2019, Kuasa Hukum S dari salah satu kantor Hukum berinisial R datang ke lahan untuk bernegosiasi ganti rugi tanah yang menjadi konflik namun belum ada titik temu kesepakatan,sebab masyarakat meminta tenggang waktu".

" Tanggal 3 Januari 2020 pihak atas nama S Malah membawa alat berat dan menggusur lahan warga. kemudian dihentikan masyarakat dimana penggusuran baru sebatas wilayah Taman Murni",.

" Lalu Pada tanggal 6 januari 2020 terjadi mediasi dilahan kawasan Taman Murni yang menjadi sengketa pasca penggusuran tanggal 3 Januari 2020 yang lalu, Mediasi pun dihadiri Oleh BPN Kota Palembang, Aparat TNI, Kepolisian Camat dan Lurah serta masyarakat dan pendamping".

Direktur Eksekutif Laskar Pemuda Sumsel Bersatu ( LPSB ) Febri Zulian menegaskan " Bahwa dirinya akan ikut serta  dalam gerakan bersolidaritas bela aktivis dan Masyarakat Labi- Labi yang diduga di kriminalisasi dalam memperjuangkan hak rakyat sesuai UU reforma agraria".

Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait.
(Armin)