19 Februari 2020

Peringati Bulan K3, Wagun Mawardi Tekankan Pentingnya Strategi Pengendalian Kecelakaan Kerja

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Pada Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-50 tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Lapangan PT. Pusri Palembang Rabu (12/2), Wakil Gubernur Provinsi Sumsel Mawardi Yahya mengingatkan pentingnya strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien serta inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kerja. 

Terlebih, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.293 kasus. Menurutnya, hal tersebut menunjukan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40%. 

“Termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas pada perjalanan pekerja menuju tempat kerja, dari tempat kerja menuju tempat tinggal. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, tetapi juga penurunan produktivitas masyarakat,” ungkapnya saat menjadi inspektur upacara Pada Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-50 tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Lapangan PT. Pusri Palembang


Dalam kesempatan ini pula Mawardi Yahya membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hj. Ida Fauziyah, M.Si yang mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan untuk masyarakat dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing- masing. Hal ini agar budaya K3 berbasis teknologi informasi benar-benar terwujud di seluruh tanah air.

“Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133.56 juta orang, mengalami penurunan 2.62 juta orang dibandingkan Februari 2019. Penduduk bekerja sebanyak 126,51 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57,5 persen adalah lulusan SD dan SMP. Hal tersebut berpotensi terhadap rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja,” tambahnya 

Dalam agenda peningkatan kualitas SDM, perlu pemahaman K3 yang komprehensif bagi SDM di perusahaan, guna memastikan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan beresiko, dapat dilakukan secara aman. 

“Pada akhirnya dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif. pembangunan diarahkan pada infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” tambahnya

Program pembangunan tersebut harus didukung dengan penerapan K3 agar Dalam agenda infrastruktur, lebih jauh Ia menyampaikan Penerapan K3 pada revolusi industri 4.0 masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi digitalisasi. 

“Perubahan tersebut akan menimbulkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan IT. Fenomena ini dapat berdampak pada timbulnya jenis potensi bahaya baru,” pungkasnya

HD Pastikan Sumsel Siap Terapkan Penetapan Perda RTRW dan RDTR Online Single Submission

Liputansumsel.com
Penetapan Perda RTRW di Sumsel Lampaui Target Pemerintah Pusat
Jakarta - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyadari arti penting percepatan penetapan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang  (RDTR ) Online Single Submission (OSS) bagi kemajuan pembangunan daerah guna menarik investor berinventasi ke daerah.

"Percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS itu sangat penting dan fundamental. Ini ibaratnya tapak pembangunan bagi daerah, mau dibawa ke mana dan seperti apa pengembangan daerah bergantung pada bagaimana rencana tata ruang wilayahnya. Saya mendorong percepatan perda tersebut", kata Herman Deru saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS, di hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu ( 12/02).

Herman Deru mengungkapkan Sumsel bahkan telah memenuhi target perda RTRW di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi persoalan dan melaksanakannya dengan baik. 

"Dari paparan tadi masih ada 18 kabupaten /kota di Indonesia yang belum memiliki perda RTRW, nah Alhamdulillah kita Sumsel sudah semua", ujar HD

Dengan demikian target yang ditentukan pemerintah pusat kepada seluruh Gubernur di Indonesia agar per Mei 2020 perda RTRW ditetapkan dan diundangkan telah terpenuhi. 

"Tidak perlu menunggu hingga Mei, saat ini pun kita sudah siap. Kota Palembang juga, hanya saja memang untuk kota Palembang setiap 5 tahun sekali harus diperbaiki mengingat wilayahnya yang luas", pungkasnya.

Rakor percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS dibuka langsung Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekjen Hadi Prabowo ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat. 


"Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan", paparnya.

Sementara Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung karena RTRW adalah panglima pembangunan. 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki perda RTRW. 

"Namun demikian dari 91 kota ada 2 kota yang belum memiliki perda, kemudian dari 329 kabupaten ada 16 kabupaten yang belum memiliki perda, sehingga total ada 18 kabupaten/kota yang belum mempunyai perda RTRW", tandasnya.

Himawan Arif melanjutkan perda RTRW bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memudahkan terlebih tak lama lagi akan ada omnibus law, oleh karenanya RTRW adalah proses terbuka dan partisipatif

OKI Serius Dorong Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Liputansumsel.com
OKI- LiputanSumSel.Com Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten OKI melalui Bagian Organisasi Setda OKI menyelenggarakan Sosialisasi SAKIP dan Coaching Clinic E-SAKIP

Penataan Sakip ini ditujukan agar ada keterkaitan antara sasaran dengan program atau kegiatan yang dibangun dan dikembangkan pada berbagai perangkat daerah.

"Komitmen kerja ini harus kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan program atau kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah. Harus ada reformasi program yang didasarkan untuk meningkatkan kinerja dalam pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Kabupaten OKI yang akuntabel" Ujar Bupati OKI yang diwakili oleh Sekda OKI H. Husin, S.Pd, MM saat membuka acara Sosialisasi SAKIP dan Coaching Clinic E-SAKIP di RRBS I, Selasa (18/02/2020)

Tak hanya itu, Husin berpesan agar dalam perencanaan juga perlu memastikan sasaran pembangunan daerah agar sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, perjanjian kinerja untuk memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan oleh pejabat berkompeten.

"Sesuai dengan visi Kabupaten OKI yaitu maju, mandiri dan sejahtera, agar seluruh peserta yang hadir di acara ini untuk bisa bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini Sehingga nantinya bisa mengaplikasikan sistem yang akan kita terapkan nantinya" tambahnya

Sementara itu Inspektur Inspektorat Prov. Sumsel yang diwakili Sekretaris Ir. SH. Supriyono mengatakan

"Bahwa SAKIP ini adalah raportnya pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini akan disampaikan setiap tahunnya oleh pejabat Eselon II yang akan menjadi laporan Bupati. Dalam SAKIP ini juga ada tiga sistem yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem akun bisnis" ungkapnya

Sebelumnya dilaporkan oleh Kabag. Organisasi Setda OKI Mauliddini, S.KM bahwa kegiatan ini diikuti peserta asistensi kegiatan tahun 2020 Kab. OKI yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 35 orang utusan OPD di lingkungan Pemkab OKI dan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Febuari 2020.(PD)

Dirut PDAM Tantang DPRD OKU Bawa Persoalan PDAM Ke Pansus

Liputansumsel.com
Dirut PDAM Abi Kusno
BATURAJA--liputansumsel.com--Dirut PDAM Kabupaten OKU, Abi Kusno menegaskan dirinya tidak merasa takut ataupun gentar bila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU membawa persoalan penerimaan karyawan PDAM baik karyawan kontrak, honorer maupun pegawai tetap ke panitia khusus (pansus) dewan.

Hal ini diungkapkan Abi Kusno kepada liputan Sumsel beberapa waktu lalu diruang kerjanya.

"Silahkan kalau anggota DPRD OKU membawa persoalan ini ke pansus dan saya tidak merasa takut. Ini lebih baik agar semuanya jadi terang dan jelas dan bukan saya ini dipanggil dengan selembar surat yang agendanya tidak jelas, " ujar Abi Kusno.

Abi sangat menyesalkan sikap anggota DPRD OKU yang terkesan seperti mengintrograsi dirinya dengan nada tinggi dan seakan tidak menerima terkait penerimaan karyawan kontrak, honorer dan karyawan tetap.

" Kalau sikap DPRD seperti itu tidak perlu lah saya lawan, dan membalas dengan nada tinggi  karena dewan itu Mitra PDAM. Namun kalau keterkaitan kinerja PDAM OKU, saya cuma siap di bentak, dimarahi dan bahkan diberhentikan oleh  Bupati OKU karena Bupati yang telah memberikan  amanah dan jabatan kepada saya untuk memimpin PDAM, " jelas Abi Kusno.

Abi memaparkan anggota DPRD OKU tidak mengerti kalau saya mempunyai kuasa untuk mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer dan bahkan mengangkat karyawan tetap di PDAM sesuai kebutuhan.

" Nanti bila DPRD OKU membawa persoalan ini ke pansus, saya sangat senang dan kita buka-bukaan saja karena persoalan ini saya pastikan ada aktor intelektual dan ada maksud dan tujuan tertentu untuk memanas-manasi. Dan DPRD lupa kalau saya sebagai Dirut PDAM berhak mengangkat karyawan, " terangnya.

Abi Kusno menjelaskan sejak dirinya di panggil rapat di DPRD OKU, pagi hari keesokan harinya, booster penyuplai air PDAM ke daerah Lubuk Raja dan sekitarnya yang terletak di desa Lubuk Barang di kunci oleh pemilik tanah. Tentu pemilik tanah tempat dipasang nya booster PDAM ini ada yang memanas-manasinya

" Setelah saya jelaskan kepada memiliki tanah kalau dirinya tetap komitmen mengangkat salah seorang anak pemilik tanah untuk menjadi pegawai tetap, barulah mereka membuka gembok booster PDAM yang mereka kunci hingga air PDAM dapat dialiri kembali, " benernya seraya mengatakan pasti persoalan ini ada yang mengomporinya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten OKU menelanjangi alias membuka habis kelemahan Direktur Utama (Dirut) PDAM OKU, Abi Kusno terkait rekrutmen karyawan PDAM yang dinilai banyak menyimpang.


Hal ini terungkap dalam rapat antara DPRD OKU lintas fraksi dengan Dirut PDAM, Abi Kusno dan jajarannya di ruang rapat fraksi, Senin (3/2),  lalu.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi, Wakil Ketua Komisi III, Densi Hermanto, Ketua Komisi I, Ledi Patra, anggota Komisi I, Yopi Syahruddin, anggota komisi I, H Rahman Edwin SH dan Hendro serta anggota komisi III, MS Tito. (Bam)

Dialog SMSI Pusat Bersama Mohammad Nuh dan Hatta Rajasa.

Liputansumsel.com
Eksploitasi Wajah Baru Tak Terelakan
JAKARTA - liputansumsel.com--Migrasi besar-besaran dari physical space (bentuk fisik) ke cyber space tak bisa dibendung. Bahkan civil society khususnya media, dituntut pintar dan cermat dalam mengekspoiltasi wilayah baru tersebut. Tak pelak, intensitas informasi yang disajikan, tentu tak melulu bersifat peristiwa sebagai cermin wajah baru, kelengkapan data menjadi refrensi yang mendekatkan pada ilmu pengetahuan.

Sepenggal uraian ini disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, dalam dialog dengan Wakil Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) M. Hatta Rajasa, dan jajaran pengurus SMSI Pusat yang berlangsung di Gedung 6, Jalan Darmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/2) malam.

”Lantas, siapa pun yang tidak mengeksplore ini (data, red) tentu akan tertinggal. Lalu apa golnya, tentu saja knowledge (Ilmu Pengetahuan). Mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Pola data informasi dan sistem, sambung pria jebolan S1 Teknik Elektro ITS pada 1983 itu, tentu akan terus terbarukan. Sehingga nantinya akan ada basis data yang secara jelas dapat diolah menjadi informasi.

”Maka pendekatannya knowledge. Ini ada perkembangan society, lalu dijajarkan pada imaginer, di bawahnya ada  basis, hasilnya fisik. Nah ini menjadi kombinasi yang memanfaatkan big data dan bermanfaat,” papar mantan Menteri Pendidikan Nasional itu.

Jika awalnya, media hanya mengangkat beritas peristiwa, sekarang, akan lebih mendalam. ”Di depan itu misalnya ada peristiwa tabrakan. Dulu ya ditulisnya peristiwa. Tapi saat ini, semua dikombinasi. Mengapa sampai ada peristiwa tabrakan itu, bagaimana kondisi jalannya, dan masih banyak lagi lainnya yang secara jelas menuangkan data. Nah inilah pendekatan knowledge itu. Maka seperti saya sebutkan di awal, pentingnya mengekplorasi sebuah data,” terang pria kelahiran Surabaya 17 Juni 1959 itu.

Ekspoitasi data dan pentingnya kreativitas, tentu akan melahirkan jurnalis-jurnalis yang kritis. Apa yang dipaparkan dalam pemberitaan, dipahami secara konstruktif. ”Jangan asal kritik. Saya dulu sering sekali dikritik tapi saya pahami ini bagian dari alam yang ada. Tapi sekarang kok rasanya menghilang ya, orang-orang yang mengkritisi saya itu, kemana mereka,” sindir Nuh seraya disambut tawa jajaran pengurus SMSI yang duduk dalam satu meja itu.

Secara jelas Nuh pun menyambut baik, program prioritas SMSI yang saat ini sedang proses tahap ahir menjadi konstituen Dewan Pers. ”Dewan pers sangat menyambut baik apa yang menjadi harapan besar SMSI. Tahapan pun terus berjalan. Kalau pun ada yang tertinggal dalam proses faktual, pemenuhan syaratnya harus bolak-balik dan menunggu, ya maknai saja ini bagian dari proses itu,” ucap Nuh disambut aplaus.

Senada disampaikan Nuh, Hatta Rajasa juga memberikan pemaparan tentang media siber dan tantangan SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki agenda utama mengurangi kemiskinan dunia.

”Bapak SBY merupakan sosok pencetus ini (SDGs, Red),” ujar Hatta mengawali perbincangannya.
SDGs sebuah program yang telah dikukuhkan bulan Mei 2013. SBY saat itu bersama dengan Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johson-Sirleaf dan  Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson yang pada saat itu bertindak sebagai moderator.

”Tiga pemimpin bersama High Level Panel of Eminent Persons membahasnya. Dari Sustainable Development Agenda, tujuannya mengurangi secara signifikan kemiskinan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup bangsa-bangsa di dunia dengan cara melaksanakan pembangunan yang disebut dengan sustainable development. Jadi yang namanya miskin ya, ya tuntas seperti misinya,” terang pria kelahiran Palembang, 18 Desember 1953 itu.

Di dalam telekonferensi, sambung Hatta, para pemimpin bersama saling menyampaikan masukan dan pandangan masing-masing yang kemudian mereka diskusikan bersama. Dalam perjalanan diskusi pandangan Indonesia dengan Inggris dan Liberia memiliki banyak kesamaan.

”Poinnya diperlukan sumber daya yang tepat. Dorongan dan perhatian khusus. Tak terkecuali pada media yang bergerak pada sektor digitalisasi, siber. Kalau kita boleh usul perlunya dana insentif untuk mendorong percepatan ini. Dan menurut data Bank Dunia, Indonesia masih diurutan 100 ke bawah dalam pemanfaatan tekhnologi yang berbasi big data. Cukup jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga,” papar Hatta. 

Namun dari deretan panjang yang dipaparkannya, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 13 Mei 2014 itu, ada harapan khususnya bagi kalangan milenial. Tapi jangan dibiarkan habitat manusia yang hidup di era digitalisasi modern, larut dalam sajian informasi yang tidak bermanfaat.

Perlu kepedulian menyeluruh, sikap tegas dan upaya simultan agar kondisi yang terbangun selaras dengan apa yang diharapkan bangsa. ”Big data penting. Sajiannya pun penting. Dan di sini ada peran media untuk menyampaikannya. Jangan dibiarkan, tapi arahkan. Pemerintah juga harus sungguh-sungguh menciptakan keselarasan ini. Informasi yang baik, adalah informasi yang bermanfaat bagi anak-anak bangsa,” terangnya.

Di penghujung dialog yang dibarengi tanya jawab, Hatta juga mencermati dunia startup. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak startup baru bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1500 startup lokal. Ini menurut Daily Social. Artinya potensi pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga menjadi katalis mendirikan sebuah startup.

 ”Anda tentu tahu, masyarakat dari kalangan bawah, menengah sampai atas memegang ponsel dengan berbagai merk. Dan mayoritas ini dimilki. Begitu besar pengaruh yang ada didalam ponsel itu. Dan di sinilah potensi  startup tumbuh,” terangnya.

Tapi, sambung Hatta, banyak definisi yang agak berbeda dalam menjelaskan arti startup. Terutama dari cara mengategorikan mana yang masih dianggap sebuah startup dan mana yang bukan. Banyak juga yang menghubungan startup dengan sisi teknologi. ”Tumbuh startup di sana-sini. Tapi frame-nya sama. Buka cafe. Bikin warung kopi, buka usaha untuk tempat nongkrong di mana-mana. Artinya ada yang salah dalam memahami,” beber mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu. 

Hatta secara tegas mendukung, keberadaan media siber khsusunya media yang tergabung dalam SMSI untuk mengedepankan konsep yang memanfaatkan teknologi dalam jaringan informasi dan bisnis. Demikian sebuah rintisan usaha. ”Ini perlu dukungan pemerintah dan semua komponen. Pergeseran terus terjadi. Sebagai pilar demokrasi, media harus cermat dalam pengelolaan data. Maka saya pun mendukung, agar dialog, diskusi-diskusi ini berkelanjutan,” pungkas Hatta.

Menanggapi apa yang disampaikan kedua tokoh tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengaku lega dengan pemaparan dan harapan yang disampaikan. ”Ini seperti gayung bersambut. Kesempatan yang diberikan selaras dengan semangat yang diharapkan. SMSI sejak awal memiliki program prioritas, yakni menjadi konstituen Dewan Pers. Terima kasih atas pemaparan dan harapan yang disampaikan Bapak Mohammad Nuh, Bapak Hatta Rajasa dan bapak Abdul Aziz. Ini suplemen, vitamin yang menumbuhkan semangat kami,” pungkas pendiri SMSI itu. (fin/ful)