Diduga Korupsi,Mantan Kadishub Prabumulih Resmi Di Tahan

Prabumulih--liputansumsel.com Mantan Kepala Dinas Perhubungan ( Kadishub) berinisial SYF Rabu (26/2/2020) siang, resmi ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih,kasus Retribusi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih, Topik Gunawan SH MH melalui Kasi Pidsus, Wan Susilo Hadi SH mengatakan sebelumnya kami sudah menahan inisial Dl,berdasarkan pengembangan dari hasil pemeriksaan menyebutkan ada keterlibatan mantan Kadishub, SYF.  Sehingga, pihaknya akhirnya menahan SYF, usia pelimpahan tahap II resmi selesai.

“Kalau tersangka SYF, tidak mengaku ada keterlibatan dalam dugaan korupsi kasus retribusi parkir tersebut. Meski demikian, itu hak tersangka SYF. Nanti, kita buktikan di pengadilan prosesnya,” jelas Wan kepada awak media.

Kasi Pidsus menerangkan, SYF sendiri resmi ditahan dan dibawah ke Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang, menunggu proses penyerahan berkasnya ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor untuk di sidang lebih lanjut.

“Sudah resmi kita tahan. Tetapi sambil menunggu serah terima berkas ke pengadilan, kita titipkan ke Rutan Kelas 1 Pakjo, Palembang. Sama dengan tersangka Pengelola Parkir, DI,” ungkapnya.

Masih kata Kasi Pidsus, SYF dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 55 Undang-Undang (UU) Tipikor dengan ancaman 5 tahun penjara. “Kita jerat dengan Pasal 55 UU Tipikor, karena diduga turut serta dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” bebernya.

Menanggapi ada mantan anak buahnya ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari kota Prabumulih, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM pun angkat bicara. Menurut Walikota dirinya bingung atas penahanan SYF.

Sebab karena informasi yang diterimanya, duetnya tidak di makan mantan Kadishub, tapi permasalahannya si DI tidak menyetor saja. "Saya juga bingung. Tapi karena saya tidak mengerti hukum, tapi bagaimana ya. Kok bisa karena lalai," jelasnya.

Ridho menambahkan, permasalahan ini Pemkot Prabumulih tetap akan membantu SYF. Yakni dengan cara menyiapkan bantuan hukum. "Tetap akan kita bantu, akan kita siapkan kuasa hukum," pungkasnya. (Ls01)

Read More

Wabub OKI Hadiri Pelantiakan 2 Kepala Desa

OKI, liputansumsel.com – Setelah cukup lama menanti usai memenangkan kontestasi dalam pilkades serentak tahun 2019. Akhirnya Junedi yang terpilih menjadi Kepala Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur dan Rado Asema terpilih menjadi Kepala Desa Sungai Sibur Kecamatan Sungai Menang, kini telah resmi dilantik.

Acara pelantikan kedua orang kepala desa terpilih ini digelar di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, dihadiri Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) HM. Dja’far Shodiq beserta jajaran, Dandim 0402/ OKI – OI Letkol Czi Zamroni, serta Kapolres OKI AKBP Alamsyah Pelupessy, Rabu (26/2/2020) siang.

Wakil bupati usai melantik dua orang kades terpilih tersebut mengatakan, dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kecamatan dan desa yang telah sukses melaksanakan pilkades dengan aman dan kondusif, hingga tibanya acara pelantikan kades hari ini.

“Artinya, masyarakat OKI, khususnya Desa Sumber Hidup dan Desa Sungai Sibur, sudah dewasa semua. Terbukti, sejak dimulainya pilkades sampai sekarang ini tak terkendala. Dan saya ucapkan terimakasih kepada para kades yang pada masanya mengabdikan diri pada pemerintah desa,” kata wabup.

Disamping itu, masih kata wabup, agar camat untuk segera memfasilitasi serah terima jabatan, dan untuk kades terpilih setelah selesai pelantikan ini segera menyusun RPJMdes 6 tahun kedepan paling lambat 3 bulan sejak dilantik.

“Dalam penyusunannya, jangan lupa ajak para tokoh agama, masyarakat, adat, karang taruna untuk membahas mau dibawa atau dibagaimanakan desanya. Dengan begitu, Insya Allah berjalan lancar dan bermanfaat bagi kemajuan desa juga kesejahteraan masyarakatnya,” tandas wabup.

Wabup ingatkan juga, agar para kepala desa untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang ada dan kepala desa untuk dapat bekerjasama dengan pendamping desa masing-masing, guna untuk pengembangan pembangunan desa agar berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten OKI Hj. Nursula, S.Sos mengungkapkan, kedua orang kades yang dilantik hari ini merupakan kades terpilih hasil pilkades serentak di Kecamatan Pedamaran Timur dan Sungai Menang.

“Kades ini akan bekerja terhitung setelah dilantik hingga enam tahun kedepan. Kami minta agar dapat menjalankan amanah rakyat dalam menjalankan program yang dibuat. Dan jangan lupa libatkan

semua masyarakat dengan musyawarah, sehingga program yang dibuat sejalan demi kepentingan bersama,” pungkas dia. (lilis)

Read More

Dalam Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2020 Bupati OKU Himbau Panitia Bersikap Netral

BATURAJA – liputansumsel- Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs. H. Kuryana Azis menghimbau kepada panitia pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2020 untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan bersikap netral serta  jangan sekali-kali condong atau berpihak kepala salah satu calon agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan aman dan lancar.

Hal ini ditegaskan oleh orang nomor satu di Bumi Sebimbing Sekundang ini dalam acara deklarasi damai pilkades serentak, yang diikuti oleh 246 calon kades dari 74 desa penyelenggara pilkades se Kabupaten OKU, Rabu (26/2), sekitar pukul 09.00 wib di Gedung Kesenian Baturaja.

Pilkades serentak di tahun 2020 ini adalah barometer demokrasi di tingkat desa yang kepala desanya dipilih secara langsung oleh warga untuk menentukan kepemimpinan desa enam tahun kedepan. Maka sangat urgen bila panitia pilkades melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak berpihak.

“Saya himbau dan tekankan kepada seluruh panitia pilkades untuk bersikap netral dan tidak condong kepada salah satu calon kades  agar pelaksanaan pilkades serentak ini berjalan lancer dan aman serta menghasilkan kepemimpinan ditingkat desa sesuai yang diharapkan warga,” jelas Kuryana.

Bupati Kuryana menegaskan untuk itulah dilakukan dan digelar acara deklarasi damai pilkades serentak tahun 2020 agar semua kontestan calon kades serta panitia pilkades mampu mewujudkan komitmen bersama untuk mensukseskan jalannya pilkades se-Kabupaten Oku ini.

“Saya yakin dan percaya, masyarakat OKU sudah berpengalaman dalam pemilihan langsung pemimpin, mulai dari pemilihan RT, kades, Bupati, Gubernur dan bahkan pemilihan Presiden, suasana politik di Kabupaten Oku selalu aman, lancer dan kondusif,” papar Kuryana.

 Selain itu, Kuryana mengajak agar dalam pilkades serentak juga dijadikan momentum untuk membuktikan adanya persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan dalam mewujudkan pilkades yang damai, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan sukses tanpa ekses.

“Sekali lagi tentu kita harapkan pilkades serentak tahun 2020 berjalan aman penuh kekeluargaan, demokratis dan tentunya dapat menghasilkan pemimpin ditingkat desa yang penuh tanggungjawab dan mengemban tugasnya dengan amanah,” tegas Kuryana.

Sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten OKU,  Slamed Riyadi MSi menyampaikan pada acara deklarasi damai pilkades serentak 2020 bahwa hal ini dilandasi Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pilkades sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 65 tahun 2017, dan perda nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perda nomor 10 tahun 2015 tentang pilkades, peraturan Bupati nomor 71 tahun 2019 tentang perubahan atas pertauran bupati nomor 12 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pilkades.

“Maka dari itu, dibuat kesepakatan bersama untuk mematuhi dan melaksanakan setiap tahapan pilkades secara damai, sopan, bermartabat, dan penuh tanggungjawab,” jelasnya.

Dalam acara deklarasi damai pilkades serentak tersebut, Bupati OKU Drs H Kuryana Azis hadir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kepala daerah, yang kegiatan ini ditandai dengan pembacaan teks deklarasi damai serta dilanjutkan penekanan sirine dan penandatangan bahwa acara deklarasi damai pilkades serentak resmi dimulai. (ADV/tim)

Read More

Dosa Jokowi Tidak Dimaafkan

#Jokowi Diminta Revisi UU Tindak Pidana Korupsi

#Firli Didesak "Bersih-Bersih Rumah"

PALEMBANG - liputansumsel.com--Koordinator aksi damai Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat (APP-DPR) Sumatera Selatan,  H. Eddy Rianto, SH, MH, menyatakan tidak akan memaafkan dosa Presiden Jokowi, bila melakukan korupsi. Namun, Eddy yakin Jokowi adalah pemimpin yang bersih.

"Bila Presiden Jokowi korupsi, sebagai pemilih dan pejuang Jokowi, kami tidak akan memaafkan. Tapi, kami yakin Pak Jokowi tidak seperti itu, Pak Jokowi adalah pemimpin bersih dan berintegritas, " kata Direktur Komunikasi dan Politik Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin ketika orasi di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (26/2/2020).

Dalam aksi yang diikuti para mahasiswa, aktivitis, wartawan, pemuda, dan masyarakat itu, Eddy meminta Presiden Jokowi untuk membuat regulasi untuk memperberat hukuman bagi para koruptor. Presiden diminta untuk merevisi UU dan atau Peraturan Perundang-Undangan terkait tindak pidana korupsi. 

"Kami minta Presiden Jokowi untuk memperberat hukuman bagi koruptor. Paling rendah vonis hakim 15 tahun penjara. Bila yang korupsi itu adalah oknum penegak hukum, maka hukumannya minimal 20 tahun penjara, tanpa dipotong remisi," ujar mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Hukuman bagi koruptor, lanjut Eddy, tidak sekadar hukuman badan di dalam penjara, tetapi karena banyak kasus Napi koruptor plesiran ke mall, nonton tennis, jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri, harus dibuatkan regulasi agar Napi koruptor dibuat penjara di pulau khusus koruptor. 

"Kita harus buat efek takut, bukan sekadar efek jera. Kalau hanya efek jera, koruptor masih banyak yang tersenyum di depan layar televisi, masih berleha-leha plesiran, tapi dengan efek takut, hukuman minimal 15 tahun penjara tanpa revisi, ditempatkan di penjara pulau khusus," kata Eddy didepan lampu sorot kamera dari berbagai media dan televisi di Tanah Air.

Selain menyampaikan ide brilian terkait dibentuknya penjara di pulau khusus koruptor, hukuman diperberat minimal 15 tahun, Eddy Rianto juga mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang merupakan salah seorang putra terbaik Sumsel, untuk "bersih-bersih rumah" di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.  "Kita minta kepada Pak Firli Bahuri untuk "bersih-bersih rumah". Kita minta Pak Firli mengarahkan alat sadapnya ke wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan," pinta mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumsel itu. 

Dalam kesempatan itu, Eddy juga melaporkan kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten di Sumatera Selatan. "Ini salah satu contoh kasus dugaan korupsi yang kami laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel. Kami minta untuk diusut tuntas. Dugaan kasus ini juga sudah kami laporkan kepada Presiden Jokowi, Ketua KPK, Jaksa Agung, Jamwas Kejaksaan Agung RI, dan Polda Sumsel. Semua sudah kami kirim bahkan berkas yang ke pusat kami kirimkan pos kilat khusus tercatat," tukasnya.

Dalam aksi teaterikal yang dilakoni oleh mahasiswa asal UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, dan mahasiswa asal Sumsel yang kuliah di Australia itu, dilakukan dengan aksi panggung menceritakan lakon koruptor yang dihukum dengan hukuman cambuk. Hal itu sebagai gambaran maraknya korupsi di Tanah Air. "Dengan regulasi yang lebih berpihak kepada keadilan, kita yakin negara kita akan lebih makmur dan sejahtera tanpa korupsi," kata Eddy dengan suara lantang memakai pengeras suara dihadiri para wartawan, reporter, polisi, jaksa, mahasiswa, dan masyarakat tersebut.

 Menurut Eddy, agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih cepat dan massif, perlu juga dinaikkan gaji dan tunjangan bagi aparat penegak hukum polisi dan jaksa, selain KPK. "Bila aparat polisi dan jaksa yang memberantas korupsi dinaikkan kesejahteraannya, kami yakin pemberantasan korupsi akan lebih cepat. Begitu juga para koruptor akan takut dan kapok, tidak sekadar jera, bila peraturan perundang-undangannya direvisi dengan memperberat hukuman bagi para koruptor dan ditempatkan dalam penjara di pulau khusus," kata Eddy berapi-api.(*)

Read More

Bupati Muba Dodi Reza Alex Motifasi Mahasiswa Unud Bali

Muba-liputansumsel.com- Sukses Dodi Reza  memimpin Kabupaten Muba hingga melahirkan berbagai program inovasi menyedot perhatian  banyak pihak. Tak kurang, Dodi yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri  ( Kadin) Sumsel ini secara khusus diundang  oleh Universitas Udayana, Bali. Tepatnya, 13 Maret 2020 nanti Dodi  menjadi pembicara sekaligus motivator mahasiswa dari 12 Fakultas di Universitas Udayana Bali.

Peran motivator yang akan dijalaninya ini terungkap saat rapat persiapan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi, MSi.  Rapat juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Musni Wijaya SSos MSi, Kepala Bappeda Ir. Zulfakar, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga dan Kasi Komunikasi Yettria SKM., MSi,

"Bupati Muba, Dodi Reza Alex  mendapat undangan kehormatan menjadi pembicara  sekaligus beliau  akan memotivasi mahasiswa Universitas Udayana Bali," ungkap Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi.

Kadisdikbud Muba Musni Wijaya, SSos, MSi menuturkan materi yang akan disampaikan Bupati Muba pada kuliah umum itu yakni suistanaible development goals khususnya pada area peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, serta isu energi terbarukan.

"Bupati Muba Dr  H Dodi Reza Alex Noerdin akan paparan dihadapan ratusan orang dari 12 fakultas di Universitas Udayana," pungkasnya.(agung/rill).

Read More