Ketua Pansus II DPRD Provinsi Sumsel H A Syarnubi ST MM yang mengkomandoi kunjungan kerja itu mengatakan sesuai amanat Undang-undang bahwa perubahan kewenangan terkait pengelolaan hutan Kabupaten dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Agar pengelolaan kehutanan berjalan baik harus ada payung hukum seperti pembentukan Raperda tersebut.
"Untuk itu melalui Raperda ini kita harapkan dapat menjaga tatanan kehutanan supaya tertib," kata Syarnubi.
Lanjutnya, luas hutan produksi dan hutan lindung di Sumsel lebih dari 3 juta hektar, dimana kawasan hutan mempunyai fungsi sebagai pencegahan banjir serta menjaga habitat flora dan fauna.
"Nantinya dalam Raperda ini, gubernur dalam pengelolaan hutan bekerjasama dengan bupati dan pemerintah desa," ungkapnya.
Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Muba H Yudi Herzandi SH MH menyampaikan bahwa Pemkab Muba siap mendukung pembentukan Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumsel.
"Walau ini Raperda provinsi tapi ini juga untuk kepentingan kita," ujarnya.
Anggota Pansus II DPRD Provinsi Sumsel Abusari SH MSi yang turut hadir meminta data-data desa yang dalam kawasan hutan di Muba yang diajukan untuk keluar dari kawasan hutan, melalui program tanah objek reforma agraria (Tora).
"Karena masyarakat dalam kawasan hutan itu tidak merdeka, pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan pun tertunda," ucap Abusari yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Muba.
Adapun yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Anggota Pansus II DPRD Provinsi Sumsel Susi Imelda Beni Hernedi yang juga sebagai Wakil Ketua TP PKK Muba, Lindawati Syarofi SH MM Wakil Ketua Pansus II, Kepala Dinas DPMPTSP Muba Erdian Syahri SSos MM, Kepala UPTD KPH Lalan Mendis Salim, dan Perangkat Daerah Muba terkait.(agung/rill).
.jpg)
