11 Maret 2020

Program Pembangunan Infrastruktur HD Dongkrak Penerimaan Pajak Signifikan

Liputansumsel.com
Naik dari 88% Menjadi 97%
PALEMBANG -liputansumsel.com-- Target Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk meningkatkan kepatuhan dan menaikkan penerimaan pajak membuahkan hasil yang signifikan.

Hal itu terungkap dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan SPh oleh Gubernur Sumsel dan Jajaran Forkompimda serta Instansi Vertikal di Provinsi Sumsel yang digelar Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/3).

Dimana, kata Herman Deru, kepatuhan dan kenaikkan penerimaan pajak di Sumsel yang sebelumnya hanya 81 persen menjadi 97 persen.

"Apa yang kami rencanakan pada tahun lalu ternyata sukses. Kenaikannya pun signifikan dan luar biasa," kata Deru.

Menurutnya, secara persentase angka itu melebihi kepatuhan dan kenaikkan penerimaan pajak secara nasional.

"Kenaikan ini mengalahkan nasional secara persentase. Ini merupakan kerjasama yang baik," tuturnya.

Dia menjelaskan, penyokong kenaikan penerimaan pajak ini karena adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur di seluruh Sumsel.

"Tahun lalu saya berjanji kepada jajaran Kanwil DJP akan meningkatkan infrastruktur agar masyarakat mendapatkan servis sehingga mendorong penerimaan pajak ini. Bukan hanya jalan dan jembatan, tapi juga infrastruktur di semua sektor. Dengan begitu wajib pajak merasa nyaman dan itu yang membuat mereka patuh. Mereka merasa apa yang mereka kontribusikan terlihat," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi semua pihak yang telah membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak ini khususnya untuk Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel.

"Saya apresiasi ini. Ini tentu tidak mudah. Kepatuhan pajak daerah juga naik, ini harus terus tingkatkan dan pertahankan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP sumsel dan Kepulauan Babel Imam Arifin menambahkan, peningkatan ini menunjukkan jika semakin hari masyarakat Sumsel semakin sejahtera.

"Ini memang dampak dari pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ini menunjukkan tren positif turunnya angka kemiskinan di Sumsel," pungkasnya.

Sejalan FITRA, Pemkab OKI Turut Dorong Implementasi Good Governance

Liputansumsel.com


OKI--liputansumsel.com Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. M. Djakfar Shodiq turut menghadiri Musyawarah Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berlangsung di Hotel Beston Palembang. Rabu (11-03-2020).

Wabup Shodiq menjadi satu-satunya wakil kepala daerah yang tampak hadir langsung pada Kegiatan yang mengusung tema “20 Tahun FITRA : Kerja Kolektif Menuju Daulat Rakyat Atas Anggaran”

"Saya mengapresiasi agenda yang diselenggarakan FITRA sebagai wujud keseriusan kita mendorong pemerintahan yang baik (good governance) ungkap Shodiq di sela-sela diskusi publik  bertajuk  "Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Layanan Dasar, dan Kesejahteraan”

Sesuai dengan misi Gubernur dan Bupati OKI menurut Shodiq, Pemkab OKI sangat mendukung keberpihakan anggaran dalam penanggulangan angka kemiskinan.

"Karena ini sesuai target Gubernur dan Pak Bupati untuk panggulangan kemiskinan” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen FITRA, Ahmad Misbahul Hasan, mengatakan sejak berdiri 20 tahun lalu FITRA berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini menjadi tantangan bagi FITRA dan juga masyarakat Sumsel. Banyak tantangan tata kelola pemerintahan yang ditemui mulai dari level desa, hingga nasional, untuk mencoba mewujudkan tata kelola pemerintahan transparansi, partisipatif, akuntabel, dan bersih dari korupsi,” katanya.

Menurutnya melalui transparansi maka akan terwujud partisipasi masyarakat dan juga akuntabiltas pengelolaan keuangan lebih terjamin. Oleh sebab itu, tambah dia FITRA  setiap 2 tahun sekali melakukan indeksing terhadap keterbukaan informasi publik terhadap dokumen-dokumen perencanaan.(PD)

Sekda Lantik 29 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Sumsel

Liputansumsel.com
Palembang -liputansymsel.com-- Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar melantik sebanyak 29 pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Sumsel yang berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (10/3).

Kepada pejabat yang dilantik, Nasrun berharap dapat melaksanakan dengan baik dan tanggung jawab. Perpindahan jabatan struktural dan fungsional, katanya merupakan sesuatu hal yang biasa. Sehingga ketika dibebankan kepada mereka yang dilantik menjadi  amanah yang harus dijalankan dari  atasan.

"Saya percaya kepada pejabat yang dilantik ini akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai tanggung jawab yang diberikan,"katanya.
Tak lupa, dia meminta kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat segera lakukan kerjasama yang baik kepada atasan sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
"Atas nama Pemprov Sumsel mengucapkan selamat atas dilantiknya pejabat ini semoga amanah yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik,"ungkapnya.

Feby Deru Bangga Satpol PP Berhasil Sumbangkan 157 Kantong Darah

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Ketua PMI Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru memberikan apresiasinya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel yang telah menggelar acara bhakti sosial donor darah,  di Kantor Satpol PP, Selasa (10/3).

Menurut Feby kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bhakti sosial donor darah merupakan hal yang sangat mulia, apalagi darah ini nantinya akan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

"Saya bangga kepada Satpol PP karena dibalik kegagahannya ada hati yang mulai untuk sesama yang membutuhkan. Setitik darah itu sangat berguna, kita bukan hanya memberikan darah bagi orang yang membutuhkan tapi juga memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu,"ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Ahmad Najib mengatakan apa yang digelar oleh Satpol PP ini patut dicontoh OPD lain. "Pak gubernur Herman Deru tentu sangat mengapresiasi kepedulian kepada Satpol PP sehingga beliau mendapatkan penghargaan,"katanya.

Dia berharap kegiatan bhakti sosial donor darah yang dilakukan Satpol PP agar dapat juga diikuti oleh OPD dilingkungan Pemprov Sumsel.
"Terima kasih kepada Satpol PP atas kepeduliannya semoga kegiatan ini juga diikuti oleh para OPD lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat menjadi amal ibadah kita semua,"ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Kasat Pol PP Sumsel Aris Saputra mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari ketua PMI Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru dan juga Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahya.

Dikatakannya, kegiatan bhakti sosial donor darah ini merupakan rangkaian dari HUT Satpol PP yang ke 70, selain donor darah, Haris juga mengatakan ada beberapa kegiatan lainnya seperti kepanti
asuhan, membersihkan tempat ibadah dan makam serta menggelar senam gembira.

"Alhamdulilah hari kita menggelar bhakti sosial donor darah dengan jumlah kurang lebih 157 orang. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada para pendonor darah serta para petugas PMI, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pahala dan rezeki bagi kita semua,"ungkapnya.

Dikesempatan ini Ketua PMI Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman melihat langsung para pendonor darah. Sementara Wakil ketua TP PKK Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahya juga mendonorkan darah, terlihat dirinya tidak merasa sakit ataupun takut ketika disuntik. Hal itupun disebabkan dirinya sudah terbiasa mendonorkan darah. "Alhamdulillah bisa donor darah, ini yang 10 kali saya donor darah,"katanya

Herman Deru Siap Kucurkan Rp37 Miliar Bantuan untuk 9 Daerah Rawan Karhutla

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Keseriusan Gubernur Sumsel H. Herman Deru menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 9 titik rawan Karhutla di Sumsel tak perlu diragukan lagi. Untuk mencegah Karhutla berulang di wilayah tersebut Pemprov Sumsel bahkan sudah menyiapkan bantuan dana mencapai Rp37 miliar pada tahun 2020.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara
Sosialisasi Penegakan Hukun Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Selasa (10/3) pagi.

Menurut HD, kebijakan menyiapkan anggaran itu hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi Karhutla di Sumatera Selatan. Strategi lainnya itu yakni membangun komitmen bersama Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Kemudian membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan SK Gubernur.

"Selanjutnya memberikan bantuan keuangan. Dan ini Saya tantang Kabupaten kota saya sediakan uang Rp5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan Karhutla," tegas Herman Deru.

Mekanismenya jelas HD, sembilan Kabupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan Karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas.

"Pagunya saya siapkan Rp5 miliar," kata Gubernur HD.

Agar Karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas. " Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah Ogan Ilir," tambahnya.

Dikatakan HD dirinya tidak happy dengan Karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa Karhutla terjadi berulang. Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut  sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau  ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel  BPBD sebanyak 102  orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan  personel tambahan 1.665.

" Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan,  6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air," beber HD.

Terkait sosialisasi ini HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun koorporasi mengenai sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan kelalaian atau sengaja yang menyebabkan Karhutla juga soal konsekuensi hukumnya.

Di tempat yang sama Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com.MPM mengatakan bahwa penegakan hukum ini bagian kerjasama pihaknya dengan instrumen lain untuk menjaga bangsa ini. Karena penegakan hukum juga menjadi wujud komitmen sebuah negara.

" Karena kekayaan SDA ini harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Presidem sering ingatkan kita  soal upaya pencegahan dan penegakan hukum secara tegas yang harus dilakukan baik secara adminiatratif, perdata atau pidana," jelasnya.

Upaya ini bisa juga berguna untuk pengingat semua pihak bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Karhutla, termasuk menyiapkan pencegahannya sejak dini.

"Jika tidak ada upaya pencegahan dan perubahan prilaku. Kami akan lakukan tindakan tegas baik pada masyarakat maupun koorporasi yang tidak bertanggungjawab sebabkan Karhutla. Makanya Kami gembira sekali bagaimana Gubernur Sumsel peduli dan mau mendorong Bupati / Walikota mengantisipasi ini," ujarnya.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan Karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp72,95 triliun. Bukan itu saja Karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa.

" Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah  melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara," jelasnya.

Bentuk keseriusan lainnya yaknu dengan diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan Karhutla agar mengefektifkan upaya Gakkum.

Selain Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo dan Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com.MPM, acara sosialisasi itu juga dihadiri Kasatgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung RI Erna Normawati Putri Widodoa dan Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK RI Yazid  Nurhuda.