Ridho mengaku tidak akan memangkas atau memotong anggaran publikasi media yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal ini disampaikan oleh Walikota di hadapan sejumlah awak media pada Senin (18/05/2020), dalam kegiatan Confrence pers Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang rapat lantai satu kantor Pemkot Prabumulih.
Dalam kesempatan itu Ridho mengatakan, meskipun pemerintah pusat telah memangkas APBD terhadap seluruh kabupaten dan kota se Indonesia akibat dampak corona atau covid-19, namun pihaknya tetap komitmen untuk tidak mengurangi anggaran publikasi media. Sebab menurutnya, media juga merupakan garda terdepan yang turut serta membantu pemerintah. Khususnya dalam hal publikasi berita terkait kinerja atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran wabah covid-19.
Ridho mengaku, media cetak, televisi, radio, maupu online adalah penyambung lidah bagi pemerintah. Melalui media inilah masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan pembaca
Tanpa media, masyarakat tentunya tidak akan tahu kinerja serta upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam memerangi wabah covid-19. Untuk itu ia juga berharap agar para awak media bisa menyampaikan berita yang berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemberitaan perkembangan kasus covid-19.
"Jangan malah membuat isu atau berita hoax yang akan memicu pelomik di tengah masyarakat. Maka dari itu kepada rekan-rekan wartawan kami harapkan bisa menyampaikan berita yang sejuk kepada pembaca. Apalagi mengenai berita covid-19, karena berita ini sangat sensitif bagi pembaca jika penyajiannya tidak berimbang," ujar Ridho.
Masih kata Ridho yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Drs Muhammad Ali M.Si menuturkan, bukan hanya tidak memangkas anggaran namun pihaknya juga akan berusaha untuk menambah anggaran media jika kondisi keuangan Pemkot Prabumulih memungkinkan. Penambahan anggaran media ini akan dikaji ulang dalam ABT jika memang diperlukan.
"Tapi disatu sisi pemberitaan yang disampaikan itu adalah berita yang dapat mendinginkan masyarakat, jangan malah berita-berita yang buat panas masyarakat. Disinilah peran media kita harapkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini disampaikannya mengingat sudah ada beberapa kepala daerah yang melakukan pemotongan anggaran media.
Padahal menurutnya, media adalah garda terdepan dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya upaya atau kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran wabah covid-19.
Menurut Firdaus, alasannya pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan, membuat kalang kabut dan kekhawatiran dunia, begitu juga dialami Sumatera Selatan. Salah satu sektor yang merasakan dampak dan benar-benar terimpit adalah industri media.
Pada tahun 2020 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sebesar Rp 400,1 Triliun. Bahkan masing-masing kota dan kabupaten di Sumsel juga menganggarkan melalui APBD yang besarnya variatif.
Karena pada dasarnya media memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan tugas pers. Seharusnya mendapatkan porsi atau minimal tidak dikurangi dari anggaran.
Disisi lain media justru makin sulit dalam mempertahankan industri media meski hanya untuk menghidupkan medianya sendiri. Apalagi seiring dengan makin berkurangnya aktivitas bisnis di Tanah Air karena pengaruh wabah virus corona sehingga menyebabkan media kehilangan sumber pendapatan terutama untuk biaya produksi dan operasional.
Sebaliknya, media dituntut berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak hoax, apaIagi berkaitan dengan pemberitaan positif pencegahan dan penanganan covid -19.
.jpg)
