Herman Deru Gandeng BKPRMI, Forpes dan PMM Sosialisasikan Persiapan New Normal

Palembang - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mempersiapkan menyongsong berlakunya kebijakan New Normal di Provinsi Sumsel, salah satunya yakni persiapan pembukaan kembali tempat ibadah dan segera aktif kembali pula pondok pesantren yang ada di provinsi Sumsel.

Untuk mendukung upaya tersebut, Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru
melibatkan langsung Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel dan PMM.

Herman Deru mengatakan, untuk penerapan kebijakan new normal harus ditata dengan maksimal dan tidak sembarangan dalam mengambil langkah. Terlebih, persiapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan sekolah-sekolah, mengingat tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.

“Saya sengaja memanggil langsung, bapak-bapak sekalian ini untuk mendiskusikan peran masing-masing didalam kita mempersiapkan untuk menyongsong new normal. Kita tidak boleh sembrono dalam pelaksanaannya nanti, oleh sebab itu diperlukan persiapan untuk menyongsong hal tersebut,” ungkapnya saat menerima Ketua Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel dan Ketua PMM di Ruang Tamu Gubernur (4/6) Kamis Siang.

Dalam kesempatan ini pula Herman Deru mengajak masing-masing ketua lembaga turut andil dalam mensosialisasikan pembukaan kembali masjid dan  pondok pesantren ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.  Seperti,  langkah-langkah yang nantinya dapat di terapkan untuk memasuki rumah ibadah pada masa new normal.

“Dari mulai  hand sanitizer, thermal gun, dan masker. Saya tidak ingin dengar masjid justru menjadi tempat yang tidak teratur, jadi harus ditata dengan sebaik-baiknya. Seperti shaf yang berjarak, dan tidak usah pakai hambal dulu,” tuturnya

“Sementara untuk pondok pesantren, juga harus diatur bagaimana mengatur tempat tidurnya, diawasi betul dari mana asal santriwan dan santriwatinya, apakah dari daerah terpapar atau tidak, untuk  menatanya ini adalah tugas forum pondok pesantren mengingatkan ini,” pungkasnya

Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel Jamingan menambahkan,  ini yang menjadi harapan besar supaya untuk persiapan menyongsong new normal ini cepat-cepat dilaksanakan, langkah awal yang  harus dilakukan adalah dengan mensosialisasikan keseluruh ormas-ormas terkait.

“Supaya dalam kesiapan menyongsong new normal ini cepat-cepat dilaksanakan dan satu harapan mudah-mudahan dengan adanya inicovid 19 ini cepat berlalu di Provinsi Sumsel,” tambahnya

Ia berharap,  forum pondok pesantren khususnya pondok-pondok pesantren yang ada di Provinsi Sumsel ini bisa aktif kembali , karena pada umumnya pondok pesantren yang ada di Provinsi Sumsel itu didalamnya ada pendidikan-pendidikan formal.

“Harapannya supaya santriwan dan santriwati ini cepat berangkat ke pesantren kembali, karena ada laporan kebanyakan wali santri dan santriwati pada mengeluh, pertama mengeluh terlalu lama dirumah yaitu main hp tiap hari, mangkanya kalau bisa kembali ke pondok pesantren agar orang tua merasa nyaman,” pungkasnya

Read More

Pantau Warga Sumsel, Herman Deru Segera Kenalkan "Dindo" dari MDP

#Tanpa Bantuan Balitbang Pemprov

Palembang -liputansumsel.com-- Berbagai terobosan terus dilakukan warga Sumsel dalam upaya menangani Covid 19 yang masih mewabah hingga saat ini.  Kali ini kabar baik datang dari kampus STIE-STMIK Multi Data Palembang (MDP).

Dalam audiensinya dengan Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Rabu (3/6) siang, MDP mengungkapkam keberhasilannya menciptakan aplikasi yang dapat mempercepat pencarian orang yang terjangkit Covid19 di Sumatera Selatan. Aplikasi itu dinamai Dindo (Dimano Aku Berado).

Aplikasi ini merupakan Aplikasi pelaporan mandiri cmtentang keberadaan warga (yang sehat) pada area publik menggunakan smartphone yang dibuat oleh MDP sendiri tanpa Bantuan BaLitbang Pemprov. Hal ini sebagai bagian dari upaya mempercepat pencarian orang yang potensial terjangkit karena berada pada area publik yang sama dengan orang yang dinyatakan berstatus ODP / PDP / Positif sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dini.

HD berharap aplikasi yang dibuat oleh Kampus MDP Palembang ini dapat membantu Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas ditengah pandemi covid19 dan juga dapat mempermudah tenaga medis dalam melakukan pelacakan pada pasien yang diduga terjangkit Covid19.

"Saya berharap bantuan aplikasi ini bisa membantu Dinkes dalam menjalankan tugas yang dimana dapat melacak perjalanan pasien yang sudah dilalui masa inkubasi selama 14 hari terakhir dan juga mempermudah para tenaga medis." ucap HD di ruang kerja Gubernur.

Herman Deru juga meminta kepada pihak MDP untuk menambahkan aplikasi tingkat kesembuhan  yang tersambung pada data Dinas Kesehatan.

"Saya juga meminta tambahan menu pada aplikasi berupa tingkat kesembuhan di Sumatera Selatan yang mengingatkan petugas medis pada masa inkubasi seseorang yang terjangkit Covid19 untuk dilakukan pemeriksaan ulang guna memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," tuturnya.

Aplikasi lanjut HD, ini digunakan ketika masyarakat melakukan kegiatan diluar rumah dengan cara melakukan scan barcode yang tersedia di masing-masing tempat seperti ketika mengunjungi rumah ibadah, LRT, restoran, bioskop, tempat olahraga, dan lainnya.

"Mudah-mudahan dengan aplikasi ini agar masyarakat harus tetap berkiprah dengan produktivitas-produktivitasnya namun dengan syarat protokol kesehatanya tetap dijaga." Harapnya

Tak hanya aplikasi Dindo, HD juga ingin agar MDP kedepan dapat membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan muzaki (masyarakat yang wajib zakat) berzakat baik di basanaz maupun ingin bersedekah di PMI.

"Tak hanya aplikasi Dindo ini saja, saya ingin MDP juga membuat aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat berzakat hanya dengan menggunakan barcode di smartphone, saya ingin MPD juga menjalin kerjasama bersama basanaz untuk memudahkan masyarakat melakukan zakat, serta menjalin kerja sama dengan PMI untuk memudahkan masyarakat memberi bantuan."ucapnya

Menurut Perwakilan dari MDP, Yohanes, aplikasi ini dibuat dengan pertimbangan bahwa  kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung, begitupun aktifitas masyarakat tidak selalu harus sendiri-sendiri dan terpisah. Ada kalanya bahkan warga harus berkumpul dalam 1 (satu) area, sehingga penyebaran Covid-19 masih ada. Dengan adanya aplikasi ini tentu akan memudahkan menekan penyebaran karena adanya peringatan dini.

Read More

Ratusan Partisipan Webinar Persiapan New Normal Muba Antusias

MUBA-liputansumsel.com-Melaksanakan Tatanan New Normal Life Kuncinya Disiplin Melaksanakan Protokol Kesehatan

SEKAYU- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih mematangkan persiapan New Normal Life. Seperti diketahui pandemi Covid-19 mensyaratkan masyarakat ke depan merubah tatanan hidup menjadi yang baru, harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan apa yang sudah ditentukan WHO.

"New Normal Life ini bukan untuk melonggarkan protokol kesehatan yang sudah ada tetapi justru merubah prilaku sehari-hari untuk dapat bekerja secara produktif dan aman. Karena kita tidak tahu dimana virus Corona ini berada. Ini tatanan baru yang bakal dijalani,  yang harus diperhatikan dan dijadikan kebiasan baru," ujar Bupati Muba Dodi Reza saat Webinar dengan Tema Kesiapan Kabupaten Muba dalam Menghadapi New Normal Life, Kamis (4/6/2020).

Kickoff New Normal Life bukanlah ramai-ramai deklarasi buka mall, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, tapi bagaimana kita juga mengedukasi seluruh masyarakat sudah terbiasa tanpa paksaan mengikuti tantanan hidup yang baru yang disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

'Namanya New Normal Life, sehingga untuk menuju kesana diperlukan kesiapan semua pihak baik Pemerintah, para stakeholder, akademisi, penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tentunya Warga Masyarakat kita untuk bersiap apabila New Normal Life sudah bisa kita terapkan nantinya. 

Kita harus  rela dan ikhlas mengikuti batasan yang ada, dan wajib disiplin mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari hari saat penerapan New Normal nantinya", ucapnya.

Sekarang ini, lanjutnya, Pemkab Muba sedang konsen dalam fase persiapkan seluruh elemen masyarakat untuk masuk fase baru. Mulai dari mempersiapkan sarana kesehatan misalnya nanti akan ada PCR tes di Muba dan sarana prasarana kesehatan lainya wajib terpenuhi sesuai ketentuan dengan mengacu Protokol kesehatan, Meringankan beban warga masyarakat melalui jaringan Pengaman Sosial dan Mengedukasi seluruh warga masyarakat muba yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Muba untuk dapat patuh dan Disiplin Melaksanakan Protokol Kesehatan sampai ke Tingkat Desa Rt/Rw sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dengan kesadaran sendiri disiplin melaksanakan semua aturan protokol kesehatan tersebut.

"Secara masif akan dilakukan uji tes di Muba.  Selama ini butuh 15 hari hingga hasil uji tes keluar, maka kami putuskan mengadakan PCR real time di Kabupaten Muba yang saat ini dalam proses, Rumah sehat dan tempat isolasi mandiri kita siapkan dengan lebih masif lagi," terangya.

Ikut menyikapi langkah langkah tatanan kehidupan “New Normal“  sebagaimana direkomendasikan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sumsel, Prof Dr dr Yuwono M Biomed. Ia menyampaikan syarat menjalani New Normal Life (NNL) yaitu pertama, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi sudah dikendalikan yaitu
angka Ro (R) kurang dari 1(satu). Kedua, Sistem kesehatan tersedia untuk melacak kontak (tracing),
mendiagnosis (testing) & merawat (treatment) kasus positif Covid-19. "Ketiga, risiko penularan sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan
tinggi. Keempat, langkah pencegahan di lingkungan kerja/bisnis seperti jaga jarak, cuci tangan dan etika batuk bersin berjalan baik. Kelima, mencegah kasus impor virus corona, dan Keenam, menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat transisi NNL," dan saya mengikuti dan memantau Muba saat ini lagi gencar melaksanakan  itu semua jelasnya.

Nara sumber lainnya, Guru Besar FISIP UNSRI, Prof Dr Alfitri MSi mengatakan bahwa New Normal Life ialah perubahan prilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal ditambah penerapan protokol kesehatan mencegah penularan Covid -19.

"Adaptasi perubahan prilaku kearah pencegahan penularan Covid-19 yang pertama akan berada pada fase sistem bersifat paksaan dalam ketertiban dan kedisiplinan bersama . Kemudian meningkat pada partisipasi, dimana tumbuh kesadaran prilaku tertib dan disiplin hingga berlanjut pada fase inisiasi dimana muncul inovasi dan kreasi dalam menjalani kehidupan New Normal  sehingga kita bisa beradaptasi dan pencegahan terhadap covid19 dapat dilakukan ," pungkasnya.

Dalam rangkaian webinar dipandu oleh moderator Bung FK (Fakturohman) dengan tema Kesiapan Kabupaten Muba dalam Menghadapi New Normal Life tersebut Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin didampingi oleh Ketua TP PKK Muba Hj Thia Yufada Dodi Reza, Kepala Dinas Kesehatan Muba dr Azmi Dariusmansyah, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP serta turut diikuti sebanyak 485 partisipan, yang berasal dari berbagai kalangan yaitu Kapolres Muba, Dandim 0401 Muba, Kejari Muba, FKPD, Sekda Muba, OPD, Pemerintah Kecamatan dan desa Rumah Sakit, Puskesmas, Organisasi masyarakat, Kepala Sekolah, Tokoh pemuda, Tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya.(agung/rill).

Read More

Pengawasan Penjualan Gas LPG 3 Kg di Muba Diperketat

MUBA-liputansumsel.com-Langkanya  gas  LPG 3 kilogran diduga ada  permainan oknum di lapangan.  Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengambil tindakan tegas.

 Dodi Reza mengeluarkan Surat Edaran Bupati Muba Nomor: 900/584/Dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakai Gas LPG 3 Kg.

Isi surat edaran Bupati Muba adalah  pihak agen mengawasi pangkalan untuk menjual gas LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengawasi pangkalan untuk tidak menjual gas LPG kepada orang dan pihak tertentu.

"Gas LPG 3 Kg ini tidak boleh dijual ke ASN, rumah tangga dengan penghasilan lebih dari Rp1.500.000, para pelaku usaha industri, cafe, pengoplos, dan restoran, dan usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih dari Rp50 juta," tegas Bupati Muba Dodi Reza.

 "Apabila masih melanggar ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi makan akan dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha," tegasnya lagi.

 Plt Kadisdagperin Muba Azizah SSos MT menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim untuk memastikan surat edaran Bupati Muba di lapangan.

"Kalau masih ada yang melanggar ketentuan sesuai edaran Bupati Muba akan diambil tindakan tegas, kami juga akan rutin mengecek kondisi di lapangan," tandasnya.(agung/rill).

Read More

Ormas GMPD OKU Minta Bupati OKU Copot Kasubag Bermasalah

Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili SSTP MSi

BATURAJA – liputansumsel – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Kabupaten OKU, Bambang Ariyanto meminta Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs H Kuryana Azis  segera mencopot dan memindahkan  pejabat setingkat kepala sub bagian (kasubag) di humas dan protokol, edwar yang dapat merusak citra dan nama baik bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena terkait adanya dugaan korupsi. 

“ Demi nama baik Bupati OKU, kami berharap Kuryana segera mencopot dan memindahkan Kasubag Humas dan Protokol yang bermasalah dengan kinerjanya dan terindikasi banyak melakukan penyimpangan,” ujar Bambang kepada awak media, kemarin.

Ormas GMPD OKU yang menemui beberapa kasus terkait perbuatan dugaan adaanya perbuatan  korupsi Kasubag di Humas dan Protokol, Edwar  baik saat dia di Humas dan protokol maupun ketika ia menjadi salah satu Kasih di Dinas Pemuda dan Olahraga OKU.

“Sebenarnya saat menjadi staf keuangan di humas dan protokol di Pemkab OKU, sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan Edward an bahkan ketika ia dimutasi ke Dispura sebagai salah satu kasih, perbuatan serupa kembali dilakukannya,” jelas Bambang.

Bila perlu Ormas GMPD OKU nanti akan  menunjukkan bukti-bukti penyimpangan kepada Bupati OKU, Kuryana Azis atas beberapa persoalan dan penyimpanan yang dilakukan Edwar. “ Kalau Bupati ingin bukti, kita berikan langsung,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, sebagai Ormas GMPD OKU dirinya tidak ingin oleh karena perbuatan Kasubag Edwar, maka akan merusak nama baik Bupati OKU, Kuryana Azis. “Maka dari itu, kita hanya mendesak agar kasubag Edwar di pindahkan agar tidak merembet kepada persoalan lain karena saya tahu persis sosok Kuryana Azis yang bersih tentu tidak mau tercoreng hanya oleh perbuatan segelintir bawahannya,” terang Bambang.
Selain itu, jika Bupati OKU Kuryana Azis tidak segera mencopot jabatan Kasubag Edwar, maka dengan sangat terpaksa dugaan adanya perbuatan Korupsi dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada pihak berwenang sekaligus meminta kepada DPRD OKU, untuk turun kelapangan memeriksa pekerjaan yang ditemui dilapangan.

“Karena kami yakin, Bupati OKU Kuryana Azis dapat segera bertindak, maka sebagai Ormas GMPD OKU yang mencintai keharmonisan hubungan dengan Kuryana Azis maka kami hanya meminta agar yang bersangkutan segera di copot. Bila dalam waktu dekat tuntutan ini tidak segera direalisasi maka  Ormas GMPD OKU tidak segan-segan melapor kasus yang bersangkutan ke pihak berwenang” tutup Bambang. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kabupaten OKU, Mirdaili SSTP MSi yang dihubungi melalui sambungan selulernya mengatakan BKPSDM OKU nanti akan berkoordinasi dengan  Inspektorat terkait persoalan ASN yang dilaporkan adanya penyimpangan dalam melaksanakan kewenangannya.

“Pokoknya apa yang dilaporkan oleh Ormas GMPD OKU akan segera ditindaklanjuti dan Bupati OKU, Kuryana Azis pasti sangat tegas apalagi menyangkut masalah ASN nakal. Jadi tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat persoalan ini pasti direspon Bupati,” harapnya. (tim)

Read More