Pemdes Panca Tunggal Bagikan BLT Tahap III Dor To Dor

MUBA-liputansumsel.com-Guna membantu menanggulangi perekonomian masyarakat di tengah dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Desa(Pemdes) panca tunggal kecamatan sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin kembali salurkan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa tahap ke-III secara dor to dor ataupun dengan cara mendatangi kerumah rumah masyarakat penerima,Kamis(18/06/20).

kepala desa panca tunggal kecamatan sungai lilin,Eko Suprihadi,SH saat di wawancarai"Alhamdulillah hari ini kita kembali salurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk tahap ke-III kepada masyarakat Sebanyak 84 kepala keluarga (KK) sebesar 600ribu per Kepala keluarga(KK) sesuai dengan kriteria dan data yang ada tengah pandemi covid-19".

"Untuk penerima bantuan langsung tunai(BLT) ini memang sudah memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah pusat,”jelas Eko Suprihadi,SH.

Lanjut eko,Bantuan yang di berikan bersumber dari ABPDES itu di salurkan dengan cara dor to dor dengan mendatangi ke rumah rumah warga yang penerima dengan jumlah 84 Kepala Keluarga penerima manfaat yang ada di desa panca tunggal dengan di dampingi camat,babinkantibmas,BPD,perangkat desa.

Lanjut eko,mudah mudahan uang tersebut bermanfaat bagi keluarga yang menerima dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat desa panca tunggal untuk tetap mentaati peraturan dari pemerintah Kalau keluar rumah memakai masker,cuci tangan,menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga kebersihan guna memutuskan mata rantai virus covid19,harap eko.

Sementara Suprapto, salah satu penerima BLT juga sebagai penyandang disabilitas mengucapkan terima kasih kepada seluruh ke pemerintah khususnya kepada pemerintah desa atas bantuan BLT ini,karena kami masyarakat kecil sangat benar benar membutuhkan di tambah Di tengah pandemi covid19 ini,dengan adanya bantuan ini meringankan beban kami selaku masyarakat kecil, bantuan ini akan kami manfaatkan dengan baik untuk penyambung hidup kami sehari hari.jelasnya dengan raut wajah yang gembira.(agung).

Read More

Tiga Ruas Pedestrian Palembang Akan Segera Dibangun

Palembang, Liputan Sumsel.com -  Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah V, Kiagus Syaiful Anwar mengatakan, pedesterian dibangun sepanjang 3,96 kilometer (km), dibagi dalam tiga ruas jalan. Yakni Sudirman 800 meter, Basuki Rahmat 3,06 km, Kolonel H Burlian sepanjang 75 meter.

“Paket pengerjaan pedesterian ini termasuk pembuatan drainase dan perbaikan trotoar. Di pertengahan tahun ini akan dilakukan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Walikota Palembang.

Untuk pengerjaan lanjutan tersebut, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp23 miliar, yang berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2020. Dengan total panjang pengerjaan Pedestrian Sudirman yakni 3,96 km.

Di tahun anggaran 2020 ini paket pengerjaan yang akan dikerjakan oleh BBPJN wilayah V secara keseluruhan baik pengerjaan di dalam dan di sekitar Kota Palembang mencapai Rp57 miliar.

“Paket pengerjaan pedestrian di tiga titik ini adalah salah satunya. Anggaran untuk itu harusnya Rp 28 miliar, tetapi karena dari Kementerian memang ada pemangkasan untuk penanganan Covid-19 sehingga terpangkas Rp 5 miliar,” katanya.

Secara konsep pihaknya mengaku telah memaparkannya kepada Walikota Palembang. Kemungkinan sama seperti Pedestrian Sudirman yang telah dikerjakan sebelumnya. Namun, untuk luasan/lebar akan bervariasi tergantung dengan lahan di kawasan tersebut.

“Lebarnya bervariasi tergantung lahan, ada 2,5 meter, 5 meter, 4,5 meter,” katanya.

Selain itu, pengerjaan paket pedestrian ini juga akan sekaligus membangun drainase dengan box culvert untuk mengatasi genangan air. “Kita akan tata kembali agar halte tidak berada di atas pedestrian, mobil harus lebih rendah jadi tidak mengganggu pedestrian kita, supaya lebih memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan umum,” katanya.

Syaiful mengatakan, jika pengerjaan Pedestrian Sudirman ini telah dimulai, seperti yang telah dikerjakan di depan Po DAMRI dan Polda Sumsel. Dimana ditargetkan proyek ini rampung pada akhir 2020.

“Makanya kita berkoordinasi dengan banyak pihak, mengingat pembangunan kita ini akan menyentuh pembangunan taman dalam kota dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan saat ini berbagai usulan telah disampaikan oleh Pemerintah kota Palembang kepada Kementerian dalam pembangunan Kota Palembang 2020-2021.

“Jadi ada beberapa proyek strategis yang sudah kita usulkan kepada Kementerian, yang pertama yaitu terkait dengan genangan air. Yang kolonel H. Burlian depan Damri tahun ini akan diselesaikan dengan Box Covernya, begitu juga dengan genangan air di simpang Polda,” katanya.

Harno berharap kepada pihak-pihak terkait untuk dapat berkerjasama dalam proses pembangunan nantinya, sehingga proses pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kami berharap juga dengan pihak yang terkait dengan Utilitas yang menggangu drainase kita untuk bersama-sama diperbaiki, sehingga proses pembangunan ini nanti tidak mengalami kendala,” katanya(Rl/A2)

Read More

Walikota Palembang Terima Rekomendasi LKPJ 2019

Palembang, Liputan Sumsel.com - Pemerintah Kota Palembang terima rekomendasi terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dalam paripurna Masa Persidangan tahun 2020 di Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2020).

Dalam paripurna itu, juga disampaikan laporan reses wakil rakyat di Dapil I hingga Dapil VI.

Rekomendasi terhadap LKPJ sebelumnya telah dibahas di komisi-komisi DPRD. Selanjutnya, untuk disampaikan kepada Wali Kota Palembang berdasarkan lampiran nomor 03 tahun 2020, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyerahkan rekomendasi diserahkan Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin kepada Wali Kota H Harnojoyo, didampingi Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda dan para wakil ketua DPRD, yakni Ali Sya'ban, Sri Wahyuni, Azhari Haris.

Wakil Ketua DPRD Palembang, Sri Wahyuni, menyampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 71 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap laporan pemerintah kepada DPRD.

Sehubungan tersebut pada rapat paripurna ke-5 masa persidangan satu, Wali kota telah menyampaikan LKPJ akhir anggaran tahun 2019.

Untuk menindaklanjuti LKPJ Wali Kota tersebut, komisi 1,2,3 dan 4 DPRD Kota telah melakukan pembahasan bersama mitra terkait sesuai jadwal ditetapkan Badan Musyawarah.

"Setelah dilakukan pembahasan dan direkomendasikan terkait tanggapan LKPJ yakni Komisi 1 melihat pembiayaan anggaran lebih atau silpa. Ke depan, perlu di analisis kembali untuk mengoptimalkan manfaatan anggaran APBD," kata Sri Wahyuni. 

Pemkot Palembang juga diminta memuktakhirkan atau mendata ulang masyarakat miskin.

"Dengan melibatkan kecamatan, kelurahan serta lembaga terkait, serta mengantisipasi jejaring pandemi Covid-19 jika berkepanjangan," ujar Sri Wahyuni.

Ia melanjutkan, Komisi 2 meminta Wali Kota, terutama OPD dan BUMD dapat menyelesaikan program yang belum terselesaikan dan hutang piutang kepada pihak ketiga.

Kemudian, Komisi 3 meminta Dinas PUPR-KP, agar dalam pengawasan pelaksanaan program Kotaku mengacu pada pedoman juklak dan juknis peraturan kementerian PU-PR.

"Petunjuk program Kotaku itu di tingkat kelurahan harus tepat sasaran dan diberikan sanksi tegas dalam pelaksanaan apabila terkendala sehingga tidak berdampak merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

Dia menambahkan, Komisi 4 meminta Pemkot segera menyelesaikan hutang piutang dengan pihak ketiga, dan dievaluasi semua kegiatan yang tidak tercapai sehingga pagu ditetapkan sesuai kebutuhan memang tidak perlu dibutuhkan," kata Sri Wahyuni.(Rl/A2)

Read More

Ketua DPRD Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Indralaya.liputansumsel.com--
Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Soeharto Hs.SH  menghadiri acara pencanangan pembangunan Zona Integritas Menujuh Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilaya Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik  Ogan Ilir, bertempat dirungan rapat Bupati Setda Ogan Ilir KPT Tanjung Senai,Kamis, (18/06).



Hadir Bupati Kab. Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, Kaplres Ogan Ilir Imam Tarmudi, Ketua BPS Sumsel Endang Tri Wahyu Ningsih serta Forkopimda lainya, Sekda Ogan Ilir Herman SH.MM dan  Organisasi Perangkat daerah. Acara tersebut selanjutnya penyampaian Laporan Hasil Sensus Penduduk Online Kab. Ogan Ilir.



Akhir kegiatan Sensus Penduduk Online (SPO) di Kabupaten Ogan Ilir dengan kondisi monitoring akhir tanggal 30 Mei 2020 Secara De facto penduduk Kab. Ogan Ilir yang mengikuti SP Online 2020 sebanyak 22.288 Keluarga atau sekitar 88.339 Penduduk.



Capaian Partisipasi SPO Kab. Ogan Ilir berada di posisi ke-12 Se-Provinsi Sumatera Selatan. Dan Kontribusi penduduk yang melakukan SP Online terbanyak berasal dari Kecamatan

Indralaya (12.252 jiwa) diikuti Kecamatan Indralaya Utara (9.080 jiwa) dan Kecamatan Payaraman (7.113 jiwa), Penduduk yang mengisi SP Online terbanyak berasal dari Kelurahan Indralaya Raya sebanyak 1.830 jiwa diikuti Kelurahan Timbangan (1.567 jiwa) dan Desa Seri Kembang (1192 jiwa).



Kepala BPS Sumsel mengucapkan Terima kasih dan Apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, DPRD Kab.Ogan Ilir, Sekretaris Daerah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Ogan Ilir serta semua pihak di Kabupaten Ogan Ilir yang terlibat dalam mendukung kegiatan ini.



Usai menghadiri acara tersebut, Ketua DPRD Soeharot Hs menerima kunjungan 11 Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Pemulutan barat Kab.Ogan Ilir diruang kerja Ketua DPRD, Kunjungan ini dalam rangka bersilatuhrahmi kepada ketua DPRD dan penyampaian kesiapan desa dalam menyambut kegiatan TMMD untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah perluasan Covid-19.(rul)

Read More

Lindungi Pekerja, Perusahaan di Muba Wajib Gelar Uji Swab

SEKAYU, - liputansumsel.com--Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Muba secara massif terus dilakukan kali ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menghimbau seluruh perusahaan di Bumi Serasan Sekate untuk melindungi para pekerja dan menggelar uji Swab secara menyeluruh.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Nomor: SE-560/123/DISNAKERTRANS/2020 tentang kewajiban perusahaan menyediakan sarana dan prasarana bagi karyawan penderita Covid-19 di perusahaan, merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Ketenagakerjaan No: M/3/HK.04/III/2020.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muba, Yusuf Amilin, melalui Kabid Hubungan industrial dan Kesejateraan Tenaga Kerja, Juanda, Senin (15/6/2020).

"Ya, sudah ada Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Muba mewajibkan perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasaran, serta surat edaran terkait uji Swab," ujarnya.

Lanjutnya sehubungan dengan itu, perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas gedung sehat bagi karyawan, menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan, memberikan vitamin serta kekebalan tubuh bagi karyawan, dan menyediakan obat-obatan bagi karyawan yang dinyatakan Covid-19.

Sedangkan untuk surat edaran No :560/213/Nakertrans/2020 tentang tes Swab bagi pekerja atau buruh. Dimana perusahaan diminta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Muba untuk melakukan tes Swab kepada seluruh para pekerja.

"Hasil uji Swab itu dilaporkan kepada Bupati Muba melalui Disnakertrans," imbuhnya.

Dikatkannya sejauh ini, sudah terdapat sejumlah perusahaan diberikan peringatan lantaran karyawan atau pekerjanya terpapar Covid-19. Peringatan itu diberikan kepada PT Manggala Alam Lestari beserta subkonnya PT Tri Putra Energi, serta PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba.

"Dalam surat peringatan itu, perusahaan diminta untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19, serta membuat laporan berkala terkait hal tersebut dan dilaporkan ke Bupati Muba melalui Disnakertrans," pungkas Juanda.(agung/rill).

Read More