Teluk Gelam Jadi Kawasan Medical Tourism, Wisata Sambil Berobat

OKI--LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE menggagas konsep wisata medis (medical tourism) di Kawasan Bumi Wisata Teluk Gelam Ogan Komering Ilir.
.
Iskandar menjelaskan konsep wisata medis adalah bagaimana menawarkan pelayanan medis yang aman dan nyaman sambil menikmati keindahan alam di Teluk Gelam OKI.
.
“Jadi, wisata medis itu orang datang ke sini sebagai pasien tetapi dia juga bisa memanfaatkan wisata di sekitarnya,” kata Iskandar saat meninjau dan meresmikan Hotel Kembar Teluk Gelam sebagai PDP Center Covid-19, Rabu, (24/6).
.
Iskandar mengatakan Teluk Gelam merupakan kawasan terpadu, selain memiliki dua hotel berbintang juga miliki fasilitas wisata.
.
"Jadi pasien yang mau berobat bisa sambil wisata, untuk mempercepat masa recovery," tukas Iskandar.
.
Iskandar menyebut pemerintah mesti mampu menangkap peluang untuk memulihkan ekonomi akibat Covid-19.  Medical tourism menurut dia salah satunya.
.
"Kita hitung saja berapa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar negeri untuk berobat, bagaimana kita menangkap peluang ditengah Covid ini dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap di dalam negeri" Ungkap dia.
.
Pengembangan medical tourism di Teluk Gelam menurut dia cukup menjanjikan mengingat ketersediaan infrastruktur didukung keindahan alam sekitar serta masih sedikit daerah di Indonesia yang mengembangkan konsep ini.
.
"Sepengetahuan saya masih sedikit daerah yang kembangkan medical tourism kecuali di negara-negara maju" pungkasnya.
.
Untuk mewujudkan visinya itu Iskandar mengatakan pihak pemkab sudah melakukan renovasi total Hotel Kembar Teluk Gelam yang kini diperuntukan jadi  PDP Center Covid-19
.
Pemkab tambah Iskandar akan segera melakukan kajian perencanaan serta mengundang investor yang berpengalaman dalam pengelolaan rumah sakit.
.
"Kita lakukan kajian perencaan, dari potensi-potensi yang ada ini, lalu yang mengelola nanti tentu harus miliki pengalaman manajemen rumah sakit yang baik kalau untuk pengembangan wisatanya kita sudah punya pengalaman dengan investor dan tidak berkembang" tungkasnya.(PD)

Read More

MUI Sumsel Apresiasi Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz Herman Deru

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan menerima ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan dalam rangka silaturami di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (24/6).

Dalam kesempatan itu Prof, Dr. Aflatun Muckhtar sebagai Ketua MUI Sumsel memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel Berkat Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat serta berkembang dengan baik di Sumatera Selatan.

"Saya menyampaikan apresiasi dari masyarakat kepada Gubernur Sumsel Bapak H. Herman Deru. Dimana program ini mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Sumsel. Bahkan dengan adanya program 1 desa 1 rumah tahfid ini, rumah tahfidz serta pesantren-pesantren yang ada di sumsel ini menjadi berkembang sekali." ujar Aflatun

Untuk diketahui, Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hingga saat ini pencapaian sesuai dengan target penambahan yakni 3000 rumah tahfidz di Sumsel, walaupun belakangan ini cukup terhambat peresmiannya dikarenakan masa Pandemi Covid19.

Gubernur Sumsel H.Herman Deru pun sangat berterima kasih atas apresiasi ini.

"Terimakasih atas kedatangannya yang dimana sejak pandemi ini silaturahmi kita  menjadi terbatas serta terimakasih atas doa-doanya serta saya haru ketika MUI menyampaikan apresiasi rumah tahfidz, ini  membuktikan bahwa masyarakat pun turut antusias dengan keadaan rumah tahfid ini." Ujarnya

Untuk 3000 Rumah tahfidz yang ada di Sumsel ini merupakan target dari Visi Misi HDMY mewujudkan Sumsel religi walaupun di sampai saat ini belum diresmikan tetapi untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan hingga saat ini.

Selain memberikan apresiasi tersebut, kedatangan para ulama ini juga guna meminta izin kepada Gubernur HD terkait rencana MUI melakukan koordinasi bersama ormas tingkat provinsi di Sumsel untuk menyampaikan maklumat atau seruan bahwa umat Islam menolak HIP

"Alhamdulillah, tadi pagi saya membaca berita bahwa Presiden juga sudah ikut menolak bahwa RUU HIP yang dibuat ini atas inisiatif legisatif bukan dari pemerintah, harus ditegaskan sekali lagi bahwa  RUU HIP ini dibuat atas inisiatif bukan diusulkan pemerintah." tegasnya

HD berharap  pertemuan para organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat nantinya lebih ke dalam bentuk diskusi untuk memberikan jalan keluar.

Disamping itu juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru jiga berencana membantu membangun Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

"Membangun kantor MUI merupakan salah satu mimpi saya, serahkan kepada pemerintah agar pemerintah saja yang membangunnya mulai dari tanah maupun bangunan sesuai dengan kebutuhan proporsi bagi payung para umat Islam di Sumatera Selatan." Tutupnya

Read More

Herman Deru Siapkan Program Bantuan Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

Palembang -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakam dirinya sebagai Gubernur Sumsel akan membantu pembiayaan pembuatan sertifikat tanah. Hal ini disampaikan saat menerima anjangsana Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Ketut Mangku di ruang tamu Gubernur, Rabu (24/06) siang.




"Ini saya sampaikan bahwa Gubernur akan  membiayai pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat. Nanti hal teknisnya tentu melalui BPN Sumsel. Saya ingin BPN aktif untuk persertifikatan tanah masyarakat", tandasnya.




Pensertifikatan tersebut, lanjut HD dimaksudkan sebagai stimulan untuk menganalisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di tingkat pusat yang di daerah dapat ditindaklanjuti menjadi Proda.




"Pembiayaannya dari Apbd. Sedangkan terkait tanah masyarakat yang akan dibiayai kita minta dari BPN terutama untuk DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga ini benar-benar bermanfaat dan membantu masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikat", imbuh HD.




Dalam kesempatan tersebut HD juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ketut Mangku yang mulai menjabat dan berdinas sebagai Plt Kakanwil BPN Sumsel terhitung sejak April 2020.




Sementara itu Ketut Mangku mengungkapkan kehadirannya Gubernur Herman Deru untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri untuk menjalankan tugas di Sumsel. Sekaligus meminta kesediaan Gubernur Herman Deru untuk membuka acara Gugus Tugas Reforma Agraria melalui video conference pada Jumat lusa (26/02).




"Program pak Gubernur terkait proda ini bagus dan akan kami tindaklanjuti segera. Terlebih terkait DTKS sehingga bisa proda bisa terwujud",katanya

Read More

Rakor dengan Pimpinan KPK, Herman Deru: Pemberantasan Korupsi Butuh Cara-Cara Luar Biasa

Palembang -liputansumsel.com-- Mengawali agenda kegiatannya Rabu (24/6) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK dan Seluruh Gubernur se Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference aplikasi zoom, dari Command Centre Pemprov Sumsel.

Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, dalam penggunaan anggaran di masa Covid pihaknya menekankan 8 poin penting pada seluruh kepala daerah. Upaya ini tak lain untuk melindungi kepala daerah dari kasus korupsi di kemudian hari.

Delapan poin yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan penggunaan anggara Covid kata Firli adalah kepala daerah dihimbau tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi, kemudian tidak menerima  dan memperoleh kickback. Tidak mengandung unsur penyuapan, dan tidak mengandung unsur gratifikasi serta tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan.

" Selain itu juga tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal administrasi serta tidak ada niat jahat memanfaatkan kondisi darurat. Serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi," jelas Firli.

Lebih jauh dikatakannya Firli, terkait pandemi yang terjadi saat ini semua pihak punya tanggungjawab yang sama untuk memprioritaskan keselamatan ratusan juta masyarakat Indonesia.

Firli mengaku paham betuk apa yang terjadi di daerah. Makanya Ia minta diadakan dialog ini karena memahami tugas pokok Gubernur dalam suasanan Covid serta kewajiban mereka memenuhi janji politik saat kampnye. 

" Ini kesulitan kita bersama. Makanya saya minta Gubernur  melakukan penyesuaian program dalam kondisi sekarang. Karena sekarang prioritas adalah penanganan Covid," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan, perbuatan tindak pidana korupsi merupakan  pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahagan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes.

" Sehingga dalam uoaya pencegahannga dan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tapi membutuhkan "cara-cara yang luar biasa" tegas HD.

Upaya pencegahan yang maksimal dapat dilakukan  dengan menerapkan sistem transkasi mauoun birokrasi secara elektronik. Sehingga dapat menghilangkan metode "tatap muka" yang rawan terjadi tindak korupsi. 

Dalam kesempatan rapat tersebut Herman Deru juga sempat mengungkapkan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, persoalan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda. Termasuk soal pemenuhan kebutuhan pembangunan dan bagaimana mempertahankan kelangsungan ekonomi di daerah.

"Persoalan di tiap deerah baik antar provinsi atau kabupaten  berbeda. Makany kepada Irjen Mendagri tolong dievaluasi kembali tentang kebijakan merefocusing anggaran pada angka atau persentase tertentu," jelasnya.

Selain memprioritaskan keselamatan masyarakat, saat pandemi ini mereka juga harus mengupayakan agar pembangunan tetap  berjalan dan ekonomi tetap  berlanjut.

Rapat tersebut juga tampak diikuti sejumlah pejabat penting seperti Mendagri yang diwakili Inspektur Jendral Kemendagri Dr.Drs Tumpak H. Simanjuntak, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Perwakikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Provinsi Sumsel Tri Handoyo dan gubernur dari provinsi lain se Indonesia.

Read More

Wakil Walikota Palembang Peduli Pengusaha Tahu dan Tempe, Pinjamkan Modal Tanpa Agunan

Palembang - liputansumsel.com--Wakil Wali kota Palembang Fitrianti Agustinda lakukan kunjungan ke kawasan pabrik tahu dan tempe, di kawasan Jl Macan Lindungan, Primkopti, Kel Bukit Baru, Kecamatan IB I, Kota Palembang.

para pengrajin usaha tahu tempe ini menyampaikan keluhan mulai dari turunnya produksi, mahalnya bahan baku dan kosongnya permintaan karena dampak Covid-19, sehingga sebagian banyak yang menutup produksi dan merumahkan pegawainya.

Fitri mengungkapkan, walaupun masih di tengah pandemi Covid-19, tentu Pemkot tidak ingin perekonomian di Kota Palembang terpuruk. Makanya, kita pinjamkan bantuan modal tanpa bunga dan agunan, tegasnya.

Tahun 2020, Pemkot Palembang mencari 4000 UMKM untuk dibantu meminjamkan modal untuk usaha. Kemudian, jika hasil produksi kesulitan, Pemkot ada pasar negeri maupun swasta untuk membantu pemasaran.

Wawako berharap, sejumlah sektor Industri dapat bangkit, untuk itu, pihak Pemkot terus memberikan motivasi dan bantuan agar tidak terpuruk dan kembali cepat berkembang.

“Jika syarat-syarat itu terpenuhi mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan pinjaman dari Pemkot tanpa bunga dan agunan nominal 3 juta rupiah,” jelas Wawako.

Untuk limbah industri tahu dan tempe, lanjut Wawako memang rata-rata kawasan ini sudah mempunyai IPAL tapi ada beberapa kawasan pinggiran yang belum memiliki IPAL.

“Tadi saya sarankan supaya dilakukan pembuatan IPAL atau instalasi pengelolaan limbah. Untuk sementara harus ditutup karena itu limbah tidak boleh mencemari aliran sungai. Berharap ketua RT dan tokoh masyarakat supaya mengedukasi segera membuat IPAL,” tutupnya.(Rl/A2)

Read More