Hadapi Pilkada, H. Alikhan Akan Konsolidasi Internal Berkarya

Baturaja - liputansumsel.com--Guna menyuskseskan Pilkada 2020 dan Pileg 2024, Ketua Pengurus DPD Partai Beringin Karya atau Berkarya Kabupaten OKU H. Alikhan Ibrahim, S.IP akan melakukan konsolidasi internal partai yang dipimpinnya dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikannya kepada media ini usai melakukan

penyerahan berkas berisikan kopian SK Kemenkumham RI tentang Pengesahan Perubahan Susunan DPP Berkarya Periode 2020-2025 dan Perubahan AD dan ART Partai Berkarya, serta SK Plt DPW Berkarya Sumsel dan DPD Berkarya OKU ke Kesbangpol, KPU dan Bawaslu OKU pada Kamis sore (13/8).

"Intinya Partai Berkarya tetap satu. Kita hanya berpegang teguh pada keputusan pemerintah RI yang ditetapkan melalui Kemenkumham. Kedepannya kita akan menghadapi Pilkada OKU 2020 dan siap menyukseskannya. Termasuk persiapan untuk Pileg 2024 nanti," tegasnya.

H. Alikhan berharap mudah-mudahan ada pasangan Cabup dan Wabup OKU yang dapat didukung atau diusung nanti berdasarkan sistem yang akan ditentukan, apakah sistem suara sah atau jumlah kursi di dewan.

"Terpenting mendukung paslon yang akan memberikan kemudahan dan kesejahteraan kepada masyarakat OKU. Terutama komitmen untuk taat kepada agamanya dan siap untuk memberantas kemaksiatan yang dapat merusak moral bangsa, terutama generasi muda," harapnya.

Ditanya soal kepengurusan DPD Berkarya OKU lainnya, H. Alikhan tidak mau ambil pusing dan hanya fokus ke hasil Munaslub dan SK Kemenkumham.

Melalui pantauan di lapangan, pada saat penyerahan berkas partai Berkarya itu di kantor Kesbangpol OKU, H. Alikhan hanya diterima salah satu staf kantor tersebut dikarenakan Kepala dan pejabat Kesbangpol lainnya sedang tidak berada di tempat. Demikian halnya di kantor Bawaslu OKU, H. Alikhan hanya diterima salah satu staf sekretariat Bawaslu, dengan alasan ketua dan anggota Bawaslu sedang tugas luar. 

Adapun di kantor KPU OKU, H. Alikhan diterima langsung oleh salah satu anggota Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Yudi Risandi, SSos, MSi. 

Sementara itu, Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, ST saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan ia sedang dalam perjalanan ke Palembang untuk tugas luar.

Kepada Ketua Berkarya OKU H. Alikhan Ibrahim, Yudi Risandi mengatakan ia menerima berkas yang diserahkan, dan akan diarsipkan. "Nantinya akan kamai laporkan ke KPU Sumsel. Intinya kami berpatokan pada SIPOL yang dikeluarkan dari KPU Pusat, terutama SIPOL terbaru sebelum Corona kemarin," ujar Yudi.

Yudi menambahkan adanya dualisme di parpol tidak akan menjadi permasalahan dalam Pilkada apabila penggusungan Paslon Cabup dan Wabup menggunakan sistem 20% dari jumlah kursi di DPRD. "Tapi akan menjadi suatu masalah apabila menggunakan 25% dari suara sah di Kabupaten OKU dalam Pileg 2019 yang lalu. Jumlah 25% itu bisa gabungan dari suara sah beberapa partai. Sayang sekali jika terjadi masalah dualisme, suara sah itu bisa hilang sehingga parpol tidak bisa jadi partai pengusung," imbuhnya. (Dn)

Read More

Direktur UT Akui Program Internet Desa "Herman Deru" Bantu Pembelajaran Mahasiswa Hingga Pelosok Desa

Palembang - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya sangat mengapresiasi sekali kepada Universitas Terbuka (UT) dalam pemanfaatan Internet Desa.

Demikian yang dikatakan Wagub saat menerima Direktur Universitas Terbuka, Meita Istianda beserta jajarannya di Ruang Tamu Wagub Sumsel, Kamis (13/8). Program strategis Pemprov Sumsel yaitu Internet Desa ini, kini membuat Universitas Terbuka ingin melakukan kerjasama yang tercantum didalam MoU guna percepatan pemerataan pendidikan tinggi di Sumsel.

Menurut Wagub, dengan dilakukan kerjasama nantinya maka UT salah satu barisan terdepan yang akan mempelopori pemanfaatan Internet Desa ini. Tentu langkah yang diambil UT ini Wagub menilai sangat baik sekali guna mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Prinsipnya kerjasama ini kita menyambut baik, Paling tidak kehadiran dari UT ini untuk dapat mencerdaskan masyarakat Sumsel. Selain itu juga keberadaan dari Internet Desa sangat penting sekali dan banyak manfaatnya bagi masyarakat Sumsel,"katanya.

Sementara itu Direktur UT, Meita Istianda megucapkan terima kasih bisa dapat beraudensi dengan Wagub Sumsel sekaligus membahas program Internet Desa.

"Ini suatu kehormatan besar bisa ketemu langsung pak wagub. Kami sudah menggagas bahkan kami ingin kerjasama antara Pemprov Sumsel bersama UT dalam pemanfaan Internet Desa,"katanya.

Tentu, ia menilai program Internet Desa ini merupakan program yang sangat strategis sekali. Dengan bantuan internet ini tentu sangat membantu masyarakat begitu juga bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran, terlebih lagi pemanfaatan Internet Desa ini UT juga bisa menjangkau sampai ke pelosok -pelosok desa.

"Kami juga mengucapkan terima kasih karena Pemprov Sumsel sudah banyak sekali membantu dan mendukung UT dalam menciptakan kecerdasan bangsa,"tutupnya.

Read More

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Wagub Mawardi Dorong Pengembangan Budidaya Pohon Aren di Sumsel

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pemprov Sumsel berencana akan terus mengembangkan budidaya pohon aren atau enau disejumlah lahan. Upaya itu dilakukan mengingat pohon aren memiliki nilai tambah untuk masyarakat, terlebih bagi para petani.

"Aren ini berpotensi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak sektor terdampak dengan budidaya aren ini, salah satunya sektor ekonomi untuk masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Aren Indonesia Provinsi Sumsel, Kamis (13/8).

Apalagi, lanjutnya, hampir seluruh bagian dari pohon dapat dimanfaatkan mulai dari bahan pangan hingga dijadikan sebagai bahan baku perlengkapan rumah tangga.

"Mulai dari daun, buah, hingga akarnya dapat dimanfaatkan. Pemprov Sumsel tentu mendukung dan mendorong agar budidaya pohon aren ini dapat lebih ditingkatkan lagi agae membawa manfaat untuk masyarakat," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar edukasi soal budidaya pohon aren ini ke masyarakat harus dilakukan secara berkesimambungan.

"Kita melihat manfaat kedepannya. Bahkan bukan tidak mungkin, lahan-lahan yang tanami aren tersebut bisa dijadikan agrowisata aren sehingga bisa mendongkrak juga pertumbuhan pariwisata di Sumsel ini," paparnya.

Mawardi juga menegaskan, pihaknya akan mendukung pasokan bibit aren untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat.

"Menanam aren ini tidak begitu sulit, karena aren ini masuk dalam tanaman hutan. Aren ini dapat tumbuh di tempat lembah, namun memang dengan tingkat keasaman yang tidak tinggi," paparnya.

Dia berharap, upaya pengembangan budidaya pohon aren ini tidak hanya dilakukan Pemprov Sumsel, namun pihak lain khususnya Asosiasi Aren Indonesia Sumsel bisa turut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat.

" Asosiasi Aren ini diharapkan bukan hanya menjadi wadah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar para petani dalam membudidayakan aren," bebernya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Aren Indonesia Sumsel Rusli M Has Ms mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, saat ini masyarakat yang tertarik membudidayakan aren masih terbilang rendah.

"Padahal pohon aren memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bagi para petani. Selain itu, aren ini dapat mencegah rusaknya lingkungan. Konservasi alam terjaga dengan menanam aren ini," jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah menyiapka program jangka pendek agar masyarakat menjadi tak ragu untuk membudidayakan pohon aren.

"Kita akan membuat program gerakan menanam aren. Ini sebagai dukungan kita kepada pemprov Sumsel," pungkasnya.

Read More

Herman Deru : Kita Upacara dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Kukuhkan 8 Anggota Paskibraka

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengikuti pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) nasional oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibaraka tingkat provinsi. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, acara berlangsung khidmat. (13/8) Rabu Siang.

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru 

mengukuhkan delapan anggota Paskibraka yang akan bertugas saat HUT ke-75 RI di Griya Agung pada 17 Agustus mendatang. Pengukuhan Paskibraka 2020 dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta.

Ditemui usai pengukuhan, Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel tetap akan menyelenggarakan upacara peringatan hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia (HUT RI) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19.

“Terkait upacara pengibaran dan penurunan bendera dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita akan menggelarnya dengan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya 

Sebelumnya Presiden RI memimpin upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

Prosesi upacara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kemudian, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Niam, membacakan pengantar pengukuhan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Usai pengantar, Presiden selaku Pembina Upacata mengukuhkan Pasukan Paskibraka tersebut.

Pernyataan pengukuhan berbunyi, “Dengan memohon rida Allah Yang Mahakuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2020. Selanjutnya, kepada para gubernur di 34 provinsi saya persilakan mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di provinsi masing-masing”.

Usai pengukuhan, Pembina upacara menerima laporan dari pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

Di akhir upacara pengukuhan, Presiden bersama Menko PMK dan Sekretaris Kabinet yang mendampingi memberikan ucapan selamat kepada para Paskibraka

Read More

Temui Pendemo, Herman Deru Komitmen Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Palembang -liputansumsel.com-- Di sela agenda kerjanya yang padat Kamis (13/8/20) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menemui puluhan pendemo yang mengatasnamakan dirinya Sriwijaya Corruption Watch (SCW) di halaman Kantor Gubernur.

Terkait pernyataan sikap SCW yang meminta Gubernur Sumsel menghentikan aktivitas perusahaan penambangan batubara ilegal dan menyetop aktivitas angkutan batubara yang diduga menggunakan jalan umum, HD menghargai tuntutan yang dikemukakan para pendemo.

Sebagai kepala daerah Ia berkomitmen menegakkan hukum yang adil bagi semua kalangan tanpa pandang bulu. Ia juga tak ingin penerapan hukum di Sumsel terkesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

"Saya menghargai usaha dari kawan-kawan SCW yang sudah menginformasikan kepada Saya mengenai hal ini" ungkap Gubernur Sumsel.

Dijelaskan HD, sejak awal dilantik sebagai Gubernur pada 1 Oktober 2018 lalu, Ia sangat konsen menyerap aspirasi masyaraat Sumsel yang merasa terganggu banyaknya truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum. Karena itu hanya berselang kurang lebih sepekan dilantik Ia langsung mencabut Pergub Nomor 23/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Jalanan Umum. Terhitung sejak tanggal 8 November 2018, aturan sudah mulai diberlakukan.

Pasca dicabutnya regulasi itu, maka aturan terkait angkutan batu bara kembali lagi ke peraturan daerah (perda) No 5/2011 tentang Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalur Khusus.

" Sangat jelas dalam Perda No. 5 tahun 2011 tentang pelaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bunyi pasal 52 ayat 2 Perda jelas menyebut, perusahaan batubara harus memiliki jalan khusus batu bara. Bukan di jalan umum," jelasnya.

Dampak pencabutan Pergub tersebut pun kata HD sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. Kini mereka hanya menempuh perjalanan sekitar 3,5  jam saja ke Muara Enim. Begitupun ke Lahat dapat ditempuh hanya dalam waktu 4 jam saja.

" Dulu bisa sampai berhari-hari karena macet," tambahnya.

Terkait laporan SCW ini HD mengaku selalu membuka diri. Menurutnya laporan seperti yanh dilakukan SCW ini sangat membantu karena itu Ia meminta pendemo berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai tindaklanjut.

" Mau sekuat apapun aturan tanpa ditegakkan dengan sebenarnya tidak akan jalan. Ini butuh komitmen bukan hanya pemimpn tapi juga masyarakat dan teman-teman. Silahkan diinfokan maka bisa kota cek," jelas HD.

Sementara itu Korlap Aksi dari SCW,  M.Sanusi menjelaskan bahwa kedatangan mereka kali ini dalam rangka bertemu Gubernur terkait laporan pengawasan dan penindakan perusahaan batubara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Saya harapkan Bapak Gubernur mau menghentikan aktivitas perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara yang terduga melakukan penambangan secara ilegal, dan melakukan pengangkutan yang menggunakan sarana jalan umum, yang mana hal tersebut diduga dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan kemacetan" ungkap salah satu perwakilan SCW.

Read More