21 Agustus 2020

Pipa PDAM Jebol Oleh Pengerjaan PT.Hutama Karya(HK)Subkon MJP Dan Diduga Tidak Patuhi Protokes

Liputansumsel.com

MUBA-liputansumsel.com- Diduga PT.Hutama Karya (HK ) Subkon MJP melaksanakan penggalian Jargas Saat pengejaan tidak menggunakan Alat Pengaman Diri (APD)Karena selama masa pandemi setiap warga di wajibkan mengunakan APD

Tidak hanya itu ,Dalam pengerjaan penggalian jalur pipa gas ,pipa PDAM terputus di Desa Sumber Rejeki B1. kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin,13 Agustus 2020 .


Dari pantauan  media ini di lapangan pada 13 agustus Lalu, karyawan MJP salah satu Subkon PT HK ( Hutama karya ) melaksanakan penggalian dengan mengunakan alat berat Exza PC 45  di Desa sumber rezeki B1 untuk pemasangan jaringan pipa gas, dalam pekerjaan penggalian tidak ada koordinadi dengan PDAM  sehingga pihak pekerja jargas tidak tahu di mana titik Pipa PDAM sehinga   mengakibatkan salah satu pipa PDAM yang tertanam di bawah tanah terkena oleh baket Axsa capotor sehingga pipa bocor hingga terputus, Akibat nya  akses jalan yang sebagian besar tergenang air dan terganggu ketika melintasi jalan tersebut,malangnya lagi  sampai saat ini warga sumber rezeki tidak bisa mendapat air bersih karena belum ada perbaikan .


Salah seorang waga warga sumber Rejeki MR ( inisial)dirinya kesal kepada pihak proyek ,sejak pipa bocor  sulit mendapatkan air bersih di musim kemarau saat ini,ungkapnya kepada media ini,pada Kamis,(21/8).


Selain itu juga MR mengatakan bahwa, akses jalan sebagian besar di Desa Sumber Rejeki  terutama di dusun II terganggu oleh tumpukan tanah bekas galian dan licin akibat ciprat lumpur basah membuat para pengendara roda dua harus hati-hati melewatinya.


"Kami sangat mendukung program pemerintah tentang proyek pembangunan jaringan pipa gas tersebut, namun sangat disesali karena penumpukan tanah galian tanah tersebut membuat jalan sempit,"ujar nya dengan kesal.


Tambah MR,"dan para pekerja tersebut berdatangan dari luar kab.muba seharusnya di lakukan isolasi mandiri selama 14 hari apalagi di duga para pekerja tersebut datang dari daerah jawa,dan dalam pantauan kami pada saat bekerja tidak mematuhi protokol kesehatan (protokes) sesuai himbauan dari pemerintah,jelas MR.


Lebih lanjutnya"Kami berharap kepada kontraktor untuk segera melakukan pembenahan terhadap pipa PDAM segera di perbaiki," harapnya.


Sementara itu dari pihak  PDAM Sungai Lilin saat di hubungi melalui  telepon Seluler nya oleh media ini melalui Humas PDAM Herman SH menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada koordinasi dengan pihak kami saat melakukan pekerjaan penggalian pemasangan pipa jaringan Gas di jalur tersebut .setelah terjadi jebolnya pipa PDAM baru melakukan koordinasi itupun melalui telepon seluler," tutupnya singkat.

"Sejak mulai pekerjaan belum ada koordinasi kepada PDAM ,setelah ada kebocoran baru ada dari perusahaan yang menghubung kami ,itu pun melalui telepon"tutupnya singkat.

 Bagian kontruksi di PT.HK,saat di mintai tanggapan oleh awak media terkait masalah tersebut di kantor PT.HUTAMA KARYA(HK) pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 15.44 yang lalu bertempat dekat polsek sungai lilin,menjelaskan bahwa kami selaku pihak Perusahaan akan bertanggung jawab Selesai pekerjaan kami apabila ada kerusakan akan melakukan perbaikan jalan.cetusnya.(agung/team).

8 Tuntutan KAMI, Aziz Syamsuddin: Wajar Negara Demokrasi

Liputansumsel.com

 

Liputansumsel.com--Delapan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat respon dari beberapa kalangan. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.


Kehadiran KAMI yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan menuntut 8 poin kepada pemerintah dinilai Azis Syamsuddin wajar.


Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila tentunya setiap pendapat yang berkembang dapat dihargai.


"Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi," kata Aziz  di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2020).


Azis pun menekankan, kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


"Dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder hingga akademisi," imbuhnya.


Menurut Aziz, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu kemudian ditampung dan diakomodiir oleh DPR.


Soal paham komunis, Aziz juga menegaskan lembaga yang dipimpinnya secara tegas menolak. 

"Saya menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," tegas Aziz dalam keterangan tertulisnya.


Pada kesempatan itu, Aziz juga memastikan, pemerintah, DPR, dan masyarakat sepakat untuk saling gotong royong dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19.


"Tentu seluruh pihak berharap, Covid-19 dapat segera diselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global," tegas Azis.


Diketahui sebelumnya Din Syamsudin bersama para tokoh lain menjadi inisiator pembentukan KAMI. Mereka kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang harus ditujukan kepada pemerintah, DPR, MPR, DPD dan penyelenggara negara lainnya.


Berikut delapan tuntutan itu: 


1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.


2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.


3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.


4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.


5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.


6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.


7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.


8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (Ris/rilis)

HD Gelontorkan Bantuan Rp81 Miliar untuk Infrastruktur Muara Enim

Liputansumsel.com

Muara Enim - liputansumsel.com--Melanjutkan kunkernya pada libur Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Gubernur Sumsel H Herman Deru melanjutkan acara dimulainya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Muaraenim khususnya Desa Teluk Lubuk Simpang Belimbing. 


Menurut HD, dirinya memang rutin melakukan kunjungan ke daerah agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk ke Desa Teluk Lubuk. 


"Untuk tahun 2020, Pemprov Sumsel menganggarkan hampir Rp100 miliar khusus untuk Infrastruktur Jalan jembatan serta irigasi di Muara Enim. " ujar HD.


Sementara itu Kadis PUBM-TR Sumsel 

Darma Budhymemaparkan bahwa untuk APBD Prov Sumsel, penanganan infrastruktur jalan yang merupakan Kewenangan Pemprov Sumsel di Muara Enim meliputi 5 kegiatan. Yaitu 

Paket peningkatan Jalan Kab. OI - Beringin Rp. 6.459.125.000, Sp. Sugih Waras-batas Lahat Rp.13.144.900.000, Lembak-batas Kab. Ogan Ilir Rp6.581.050. 000, Prabumulih-Sp. Meo Rp3.853.102.000. 

Untuk Pemeliharaan berkala jalan Sp. Belimbing-Pendopo Rp13.640.835.000. Dengan total APBD Sumsel Thn. 2020 untuk Muara Enim sebesar Rp49.748.000.000

.

Selain APBD Prov Sumsel yang digelontorkan ada juga Dana bantuan khusus dari Gubernur Sumsel untuk perbaikan jalan jembatan yang merupakan kewenangan Muara Enim sebanyak 30 titik lokasi dengan dana Hibah Rp29.500.000.000, termasuk untuk Penanganan banjir melalui sungai Penige Kec. Gelumbang. Sehingga Total anggaran Thn 2020 di Muara Enim Rp81.848.669.000 meliputi 45 kegiatan.


Plt Bupati Muara Enim, H. Juarsah mengatakan, dirinya mewakili masyarakat Muara Enim mengucapkan terimakasih atas bantuan Gubernur Sumsel dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Muara Enim. 

.

Di akhir acara HD berjanji akan memperhatikan permintaan masyarakat untuk perbaikan stadion dan perluasan pasar Teluk Lubuk

Herman Deru Bantu Pembangunan Gedung Sekolah YPI Abdul Rahman Muara Enim

Liputansumsel.com

 Tetua Desa Karang Mulia Ungkapkan Susah Mencari Sosok Pemimpin Seperti Herman Deru 

Muara Enim - liputansumsel.com--Komitmen Gubernur Sumsel H.Herman Deru mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan merata terus mendapat pengakuan berbagai kalangan. Paling baru, pengakuan itu dituturkan secara langsung oleh tetua Desa Karang Mulia, Kecamatan Lubay Ulu Kabupaten Muara Enim yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Abdul Rahman, H.Iskandar.


" Saya sudah puluhan tahun tinggal disini dan Saya adalah pendatang. Baru Gubernur Herman Deru inilah yang benar-benar berkomitmen. Dia berjanji dan janjinya dibayar tepat waktu. Pemimpin seperti ini susah dicari," tegas pria asli Minang tersebut saat acara  Pengajian Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah dan HUT Yayasan Pendidikan Islam Abdul Rahman ke - XIX  di Desa Karang Mulia, Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, Kamis  (20/08/20). 


Menurutnya tahun lalu, Gubernur Herman Deru memang berjanji membantu pembangunan ruang kelas di YPI yang dipimpinnya. Ada sekitar Rp500 juta dana yang akan dikucurkan secara bertahap.


" Tahap pertama ini Rp100 juta.  Rencananya kami akan membangun 3 ruang kelas untuk anak didik dan 1 ruang kantor jadi ada 4 ruang. Setelah beres ini  mengajukan lagi yang berikutnya, biar ini transparan" terang Iskandar.


Dikatakan Iskandar, bangunan kelas ini sangat dibutuhkan YPI yang dipimpinnya agar sarana belajar para siswa semakin layak. Apalagi di sekolah ini hampir sebagian besar terdiri dari anak yatim. Menurut Iskandar permintaan bantuan ini sengaja diungkapkannua di hadapañ Gubernur dan Bupati agar cepat direalisasikan. Sehingga anak-anak bisa belajar dengan kursi dan meja yang baru.


" Di sekolah ini ada lebih dari 160 siswa. Saya sangat berharap semua pemimpin-pemimpin bisa seperti Gubernur dan Bupati yang memiliki perhatian yang besar pada dunia pendidikan," ujarnya.


Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan sangat bangga dengan sepak terjang tokoh masyarakat yang juga tetua di Desa Karang Mulia, H.Iskandar. Karena dengan kemampuan pribadinya Ia berhasil mendirikan lembaga pendidikan yang sudah menelurkan banyak generasi berdaya guna.


" Beliau ini adalah Uda (kakak) Saya. Beliau hebat dan membanggakan karena meski bukan asli Muara Enim tapi mau membangun Muara Enim menjadi luar biasa," jelasnya.


Ibarat pandai besi, YPI yang didirikan Iskandar kata HD adalah tempat menggembleng masyarakat setempat menjadi masyarakat yang lebih bernilai.


" Karena apa, ya karena ilmu. Semakin banyak ilmunya seseorang akan lebih bernilai. Itulah kenapa lembaga pendidikan yang didirikannya ini sangat berjasa bagi kemajuan Muara Enim dan Sumsel. Makanya kita harus berterima kasih padanya," beber HD.


Terkait peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Herman Deru juga berpesan agar menjadikan ini moment yang pas untik membangkitkan kembali syiar agama Islam. 


" Meskipun dibatasi dengan protokol kesehatan maknanya tidak boleh  berkurang. Ini harus digemakan untuk memperluas syiar agama Islam," jelasnya 


Di tempat yang sama Plt Bupati Muara Enim, Juarsah mengatakan, secepatnya ia akan mengikuti jejak Gubernur memberikan perhatian yang lebih besar pada YPI Abdul Rahman.


" Saya sangat berterima kasih sekali atas sambutan yang luar biasa ini. Meskipun dalam suasana terbatas melalui momen Tahun Baru Islam ini mari  bangkit dna optimis ini akan dapat kota lalui bersama melanjutkan pembangunan Muara Enim," tutupnya.


Selain menghadiri pengajian Tahun Baru Islam dan HUT YPI Abdul Rahman XIX, sebelum bertolak ke lokasi kunker lainnya Gubernur Sumsel H.Herman Deru beserta rombongan tampak menyempatkan diri melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah tersebut.

Genjot Produksi Beras, Herman Deru Panen Raya di Muaraenim

Liputansumsel.com

Muara Enim - lipitansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengaku salut kepada petani Provinsi Sumsel yang berhasil panen hingga 2 kali ditengah kemarau, atas kerja keras para petani tersebut Herman Deru memberikan hadiah berupa  unit peralatan pertanian, distribusi pupuk, serta membuatkan sodetan hingga  ke lokasi persawahan menggunakan pompa submersible.


“Kita sudah menyaksikan bagaimana hebatnya petani disini dengan sawah tak ada hujan dapat panen sebanyak 2 kali. Kita akan dorong mereka untuk yang ketiga kali dengan cara membuatkan sodetan ke lokasi persawahan menggunakan pompa submersible. Ini penghargaan kita kepada para petani yang telah menjadikan Sumatera Selatan maju karena masyarakatnya ngerti mengelola alam." Akunya bangga saat Panen padi IP200 di Desa Pinang Belarik Kabupaten Muara Enim



Terlebih, Provinsi Sumsel tahun 2020 ini kembali memperoleh penghargaan berupa PIN EMAS atas keberhasilannya mencapai peringkat ke-5 Produksi Beras Tertinggi pada tahun 2019 kemarin bersama 4 (empat) Provinsi lainnya yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. 


“Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan capaian produksi padi Sumsel Tahun 2019 sebesar 4.534.070 ton GKG,” katanya




Terlebih, Herman Deru telah menargetkan Provinsi Sumsel di tahun 2020 ini akan mencapai 4.925.191 ton GKG dan sampai dengan 17 Agustus 2020 ini, dimana capaian produksi padi di Sumsel sudah mencapai 2.899.041 ton GKG dengan luas tanam baru mencapai 840.663 Ha, dibutuhkan tambahan luas tanam lagi seluas 128.719 Ha agar target capaian produksi tersebut bisa dipenuhi di tahun ini.


“Untuk menggenjot (meningkatkan) produksi itu Saya intruksikan seluruh instansi yang berkaitan agar membuat programnya, membuat saluran yang dibutuhkan. Tapi tentu Bupati punya tugas juga untuk menyemangati petani, melengkapi dari apa infrastruktur yang dibangun itu nanti,” himbaunya


Sebagai wujud  apresiasi kepada masyarakat petani khususnya lebih jauh Herman Deru menguraikan, saat ini Pemprov Sumsel telah membentuk pansel untuk di tahun 2021 dengan mengangkat 1000 PPL (petugas penyuluh lapangan) dimana akan di sebar ke seluruh penjuru kabupaten dan kota sampai ke desa-desa. 


“Hal ini akan memberikan bimbingan kepada petani bukan hanya sekedar untuk belajar ilmu petanian, tetapi cara bagaimana mengelolah jiwa petani agar para petani dapat memiliki jiwa enterpreneur jangan menjadi petani yang hanya menjadi buruh dilahannya sendiri,” tambahnya 


“Melainkan dia harus memproduksi secara maksimal guna menunjang perekonomian keluarga dan menunjang program daerah. Sumatera Selatan harus menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi andalan bukan hanya selogan, infrastrukturnya dan juga semua hal yang diperlukan petani harus dipenuhi,” pungkasnya