12 Oktober 2020

Gandeng XL, Herman Deru Kembali Bagi-Bagi Kouta Internet Gratis

Liputansumsel.com

* 300 Ribu  Kartu Internet Disiapkan untuk Pelajar Se-Sumsel


Palembang - lipitansumsel.com---Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H. Herman Deru secara resmi melaunching Pendistribusian Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tidak tangung-tangung sebanyak 300.000 ribu kartu internet XL Axiata siap  didistribusikan ke semua penjuru Sumsel.  Acara berlangsung diauditorium Pemprov Sumsel, Senin (12/10). 


Launching 300 ribu kartu internet bagi pelajar kali juga disaksikan oleh para Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Sumsel baik yang hadir secara pisik maupun melalui virtual aplikasi zoom. 


Kerjasama yang dilakukan Pemprov Sumsel bersama PT. XL. Axiata TBK (XLCL) ini merupakan perhatian yang serius H. Herman Deru dalam mendukung lancarnya  proses pembelajaran para siswa di Sumsel di tengah  pandemi Covid-19.


Gubernur Sumsel Herman Deru dalam sambutannya menyebut beberapa  kendala yang dialami dunia pendidikan di Sumsel selama proses belajar dilakukan secara daring. Diantaranya 

ada  sekitar 31,63 persen  terkendala sinyal. Sedangkan 48,89 persen kendala masalah  kuota, sedangkan sisanya  19,48 persen lagi  terkendala karena  tidak memiliki  smartphone. 


Herman Deru memberikan apresiasi atas peran aktif PT. XL. Axiata TBK  yang telah menyediakan  300 ribu  kartu kuota untuk pelajar  Sumsel. Dia juga mengharapkan  XL dapat merelisasikan  gagasannya memberikan smartphone layak pakai untuk siswa yang kurang mampu. 


"Kendala yang terjadi selama ini Alhamdulillah sudah terjawab dengan bantuan provider dari  XL tidak tangung-tangung jumlahnya mencapai 300 ribu kuota. Jumlah ini jika tidak cuku, pihak  XL  siap menambah jumlahnya," katanya.


Tak hanya itu, HD juga mengatakan dalam waktu dekat tepatnya tanggal 28 Oktober 2020 mendatang, dirinya akan melaunching Sumsel Bebas Blank Spot  dengan menghadirkan alat berupa  repeater   hasil karya anak- anak SMK Se-Sumsel.


"Saya juga menantang siswa SMK untuk membuat repeater agar sinyal menjadi luas. Harapan saya agar CSR mendorong anak-anak SMK ini termasuk juga bantuan provaider dan penyedia jasa internet untuk membantu kelancaran anak ini, paling tidak mengnavigasi titik-titik yang masih blank spot," tandasnya.


Sementara itu, Vice presiden XL Axiata Regional Sumatera ( West Region), Dessy Sari Dewi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat berkontribusi membantu masyarakat yang sedang kesulitan.


 "Kami merasa bertanggungjawab membantu meringankan beban masyarakat. agar anak-anak sekolah dapat belajar di tengah Pandemi," katanya.


Dia menyebutkan, saat ini XL Axiata memberikan sebanyak 300 ribu kartu internet melalui dua tahapan secara gratis.


 "Untuk tahap pertama kita sudah berikan sebanyak 150 ribu dan tahap kedua akan kembali memberikan 150 ribu Nah, jika 300 ribu ini masih  kurang maka kami siapkan lagi," ungkapnya.


Dessy menjelaskan paket kuota yang diberikan ini sebesar 30 GB ketika kartu diaktifkan akan mendapatkan tambahan kuota sebasar 55 GB, jadi kartu itu akan mendapat total kuota sebesar 85 GB. 


"Nanti juga akan ada tambahan lagi kuota dari XL setiap bulannya. Kami sangat bangga dapat berpatipasi, terima kasih atas semuanya semoga ini bermanfaat bagi para pelajar di Sumsel," tandasnya.


Herman Deru: Penyaluran KUR di Sumsel Meningkat

Liputansumsel.com

# Penyaluran KUR Didominasi Sektor Pertanian


Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (12/10) pagi. Pertemuan ini salah satunya membahas soal peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) di Sumsel.


Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Sumsel. Saat ini menurutnya, KUR ada peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah yang tersedia Rp4,4 triliun di Himbara ditambah dengan adanya Kurda Program Pemprov Sumsel mengalami peningkatan penyaluran.



"Saat ini penyaluran KUR sudah di atas 50 persen ke masyarakat khususnya untuk pertanian. Sektor pertanian mendominasikan penyaluran dan ini tentu menunjang produksi pangan di Sumsel,"ungkap 


Menurut HD percepatan penyaluran KUR juga penyediaan bank wakaf mikro merupakan bagian komitmen Pemprov Sumsel bersama OJK dan institusi lain untuk memulihkan ekonomi baik nasional maupun Sumsel. 


"Saya berterima kasih dengan OJK Regional 7 dengan Bank Indonesia dalam hal ini bekerjasama untuk memulihkan ekonomi dan alhamdulillah Sumsel masih menjadi Provinsi yang pertumbuhan ekonominnya sangat," lanjutnya.


Di sampaikannya mengenai pertumbuhan ekonomi secara umum, bahwa menurut HD sektor pertanian yang sama-sama difokuskan dimulai dari infrastruktur, sarana produksi ( saprodi), pasca panen, tetap akan menjadi kekuatan bagi perekonomian di Sumsel. 


"Terima kasih OJK, para petani dan para pelaku UMKM yang menjadi kekuatan ekonomi di Sumsel," tandasnya.


Untui di ketahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumsel saat ini masih sangat baik meski di masa pendemi Covid-19. Hal tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah Provinsi Sumsel bersama institusi lainnya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sumsel maupun secara nasional.


Di masa sulit seperti ini, Pemprov Sumsel bersama mitra kerjanya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan intansi lain terus memberi kemudahan dan keringanan bagi masyarakat. 


Tak hanya percepatan penyaluran KUR, upaya pemulihan juga dikakukan leasing kepada para debitur untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Feby Deru : Awasi Anak Dari Kejahatan Lewat Akses Internet

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com-- Saat pandemi Covid-19 dimana anak-anak lebih banyak memanfaatkan internet untuk belajar dan berkomunikasi dengan teman, kondisi ini sangat rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencari korban dari kalangan anak-anak. Untuk itu kalangan orang diingatkan agar memberikan pengawasan yang ekstra ketat saat anak beraelancar di dunia maya tersebut.



"Pandemi ini sudah berlangsung 7 bulan. Selama pandemi ini anak-anak sekolah belajar dalam jaringan (daring). Selama daring mereka kita harapkan cerdas dalam mengakses internet. Saya minta Pokja Bunda PAUD Sumsel untuk aktif menyosialisasikan tentang bahaya dan pencegahan kejahatan internet ini kepada kalangan orangtua. Bagaimana cara mengakses internet secara sehat," harap Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru yang juga Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Sumsel saat membuka Rapat Koordinasi Internal (Rakornal) Bunda PAUD program kerja Bunda PAUD untuk pergerakan PAUD di Sumsel  bertempat di Griya Agung, Senin (12/10/2020) pagi.


Menurutnya Feby,  Pokja Bunda PAUD Sumsel dapat berperan aktif mengajak dan menghimbau anak-anak menghindari kejahatan internet yang mengintai mereka, karena proses belajar di rumah melalui akses internet dan penggunaan ponsel cerdas di satu sisi memiliki dampak positif, yakni menstimulasi anak untuk belajar mandiri dan mendekatkan orangtua dan anak. Namun, saat yang bersamaan ada bahaya yang mengancam anak-anak  terutama jika tidak dikontrol atau dibatasi. 


"Pendampingan dan pengawasan orang tua sangat diperlukan ketika anak mengakses internet. Pokja Bunda PAUD Sumsel bisa menyosialisasikan hal ini kepada tenaga pengajar PAUD juga kepada masyarakat luas," tambahnya. 


Dia menyebut, beberapa jenis kejahatan yang dapat menimpa  anak-anak ketika menggunakan media internet di antaranya penculikan, penipuan, pornografi, penghinaan/pencemaran nama baik dan perjudian.


"Melalui kegiatan Rakornal Pokja Bunda PAUD Sumsel membahas program kerja Bunda PAUD ini. Saya berharap bisa memberikan manfaat bagi anak-anak dalam memperoleh layanan pendidikan holistik integratif," tambahnya.


Tak lupa, ia menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya ada di pundak para guru ketika anak bersekolah, namun juga tanggung jawab orang tua masing-masing.


"Saat menyosialisasikan ke Bunda PAUD di kabupaten/kota, sesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Sebab tiap daerah itu berbeda-beda," pungkasnya.


Sementara itu Ketua Pokja Bunda PAUD Sumsel Fauziah Mawardi Yahya menyampaikan latar belakang dilaksanakannya Rakornal Pokja Bunda PAUD bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan layanan Bunda PAUD holistik dan integratif. 


"Rakornal ini dilakukan untuk menyusun program kerja Pokja Bunda PAUD, penyusunan komisi Bunda PAUD, juga penyusunan aksi Bunda PAUD. Selain itu untuk sosialisasi program ke Bunda PAUD kabupaten/kota", terangnya.


Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan materi oleh beberapa narasumber. Diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi yang memaparkan tentang mewujudkan Bunda PAUD Sumsel holistik integratif dengan cara Cerdas dan Tuntas.


"Secara spesifik cerdas dimaknai dengan cerdik, memiliki jiwa enterpreneur, religius, disiplin, amanah, dan solidaritas. Sedangkan Tuntas yaitu memberikan kesempatan belajar untuk semua anak usia sekolah dengan waktu yang cukup, kualitas guru yang profesional, dan prasarana yang cukup," bebernya Riza Pahlevi.

FSBBM Menolak UU Cipta Kerja Akan Melakukan Aksinya di Gedung DPRD Muara Enim

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com --Aksi buruh yang diperkirakan ratusan massa hari ini akan melakukan demo ke Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim Jalan Tjik Agus Kiemas Islamic Center. Aksi dari Federasi Serikat Buruh Bersatu Muara Enim (FSBBM) ini akan menyampaikan aspirasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang katanya sudah disahkan oleh DPR RI di Gedung Senayan Jakarta.


Ketua FSBBM, Rahmansyah S.H, M.H, didampingi Koordinator Aksi Armansyah, S.H mengatakan, massa terdiri dari gabungan beberapa serikat pekerja perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Antara lain, sektor PT. TEL, PT. MHP, PT. Surya Bumi Agro Langgeng, PT. MUM, PT. BAS, PT. PGU, PT. BSP, dan PT. KWL ini akan berkumpul melakukan aksi dari Simpang Kepur sampai kantor DPRD Muara Enim.


"Katanya UU Cipta Kerja sudah di Sah kan DPR RI, maka kami akan melakukan penolakan yang disampaikan melalui DPRD Muara Enim,"tegas Rahmansyah saat menggelar konfrensi pers di RM. Tungkuw, Senin (12/10/2020).


Menurutnya, UU mengenai Cipta Kerja ini sangat merugikan para buruh khususnya tergabung dalam FSBBM, dimana banyak hak buruh yang dihapus dalam undang-undang tersebut. Imbuh Rahmansyah, salah satunya yakni penghapusan pasal 59 dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT minimal 3 tahun. 


"Maka jika UU Cipta Kerja itu diperlakukan, maka tidak akan lagi PKWT. Sedangkan adanya PKWT itu saja masih kita keberatan. Karena buruh tidak bisa diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan,"jelas dia lagi.


Sementara itu, untuk melaksanakan aksi tersebut, pihaknya sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang, salah satunya diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19," terang Rahmansyah, aksi ini dibatasi hanya 200 orang saja dari yang diajukan 500 orang. 


"Kita akan meminta pernyataan tertulis dari DPRD Muara Enim agar mendukung penolakan UU Cipta Kerja agar diteruskan ke pusat," ujarnya.

Pemkab Muara Enim Serahkan Bantuan Kebutuhan Pokok Kepada Warga Terpapar Covid-19

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Sebelumnya pada awal Bulan September yang lalu telah disalurkan bantuan paket sembako bagi 7.780 Kepala Keluarga (KK) kepada warga kurang mampu di 10 Kelurahan, Senin (12/10/2020) bertempat di Kantor Lurah Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah, S.H dan Kepala Dinas Sosial Drs. Bhakti, M.Si kembali menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako khususnya bagi 421 orang warga terdata yang terpapar positif Covid-19 dan keluarga yang dalam isolasi mandiri di Kabupaten Muara Enim.


Bantuan yang berasal dari Alokasi Belanja Tak Terduga (ABTT) APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 ini, diterima secara simbolis yang diwakilkan oleh para ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan/Kecamatan Muara Enim.


Dalam sambutannya Plt. Bupati menyampaikan, bahwa bantuan sembako ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang terpapar dan harus menjalani masa karantina atau isolasi mandiri sehingga membuat ruang gerak produktivitas pemenuhan kebutuhan menjadi terbatas.


Untuk itu melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 667/KPTS/Dinsos/2020, Pemkab. Muara Enim mengalokasikan bantuan berupa kebutuhan pokok yang terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula, 1 kg tepung terigu dan 520 mililiter kecap manis ditambah juga dengan paket Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dari Dinas Kesehatan," imbuhnya.


Menurut, Plt. Bupati bantuan ini sebagai wujud kepedulian dan gotong royong semua pihak, antara pemerintah dan masyarakat.


Lebih lanjut Plt. Bupati menegaskan, bahwa dalam menghadapi pandemi ini, Pemkab. Muara Enim telah mengupayakan berbagai penanganan, baik pencegahan, penelusuran orang yang kontak erat, peningkatan kesembuhan, penurunan tingkat penularan dan menekan angka kematian.


" Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Tahun 2020 untuk pembiayaan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaringan pengaman sosial masyarakat," ungkapnya.


Plt. Bupati bersyukur pada saat ini di Kabupaten Muara Enim sudah keluar dari zona merah dan trend terpapar sudah melandai," tuturnya.


Kemudian, " Saya yakin dengan kerja sama semua pihak, terutama kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, maka dalam waktu dekat Kabupaten Muara Enim akan turun ke zona hijau," ujarnya.


Penyerahan bantuan sembako ini juga disaksikan langsung oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc., Dandim 0404 Muara Enim, Kapolres Muara Enim, Amrullah, S.E Plh. Sekda Muara Enim, Kadin BPBD Muara Enim dan M. Chandra, S.H Anggota DPRD Muara Enim Fraksi PKB.