Pemkot Palembang Beri Bantuan 500 Rumah Bangun 500 MCK

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Selasa (27/8/2020), di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, meninjau salah satu rumah warga yang mendapat bantuan dari Program Air Limbah Setempat. 

"Bantuan dari pemerintah itu untuk pembangunan sanitasi," ujar Fitrianti. 

Ia menjelaskan, bantuan ini merupakan program pemerintah pusat. Untuk Palembang, dapat bantuan untuk 500 rumah. Sasarannya rumah warga yang tinggal di pinggiran Sungai Musi dan belum memiliki MCK yang layak. 

"Di ratusan rumah itu kita bangun, mulai dari kloset hingga septic tank, dengan dana sekitar Rp5-6 juta. Untuk keseluruhan dana Rp3 miliar," kata Fitrianti. 

Ia menyebutkan, di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini masih banyak warga yang tempat MCK nya tidak layak. 

"Bahkan ada yang tidsk punya WC."

Karena itu, Wawako Fitrianti berharap program ini tepat sasaran dan juga jadi solusi untuk kawasan yang bersih dan ramah lingkungan. 

“Setidaknya limbah yang selalu mengotori sungai dapat kita kurangi," katanya. 

Ia juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di pinggiran Sungai Musi, selalu menjaga kebersihan lingkungan, antara lain dengan tidak membuang limbah dan sampah sembarangan. (Rl/A2)

Read More

Palembang Terima Bantuan 10 Ribu Obat Herbal untuk Cegah Corona

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sumatera Selatan (DPP PT HKTI Sumsel) mendonasikan 10 ribu obat herbal kepada Pemerintah Kota Palembang.

“Obat ini bantuan pemerintah Tiongkok untuk Pemerintah Indonesia, melalui HKTI Pusat yang diketuai oleh Bapak Jendral Purnawirawan Moeldoko. (Obat) ini kemudian didistribusikan melalui HKTI dan perempuan tani ke daerah masing-masing," jelas Ketua DPP PT HKTI Sumsel Nur Hayati, Senin (26/10/2020) di posko gugus tugas penanganan Covid 19, Palembang.

Ia menerangkan, obat herbal tersebut berfungsi sebagai pencegahan dan pengobatan bagi penderita Covid 19. Setelah diserahterimakan ke Pemkot, ribuan obat herbal berbentuk saset itu akan diperiksa lagi oleh BBPOM Palembang. Sebelumnya, obat itu telah diperiksa BBPOM pusat.

"Cara penggunaanya, 1 kali sehari digunakan untuk pencegahan.Untuk penyembuhan cukup 2 kali sehari. Obat ini bentuknya serbuk sama seperti jamu,” ujar Nur Hayati.

Ia menerangkan pihaknya berkoordinasi dengan Pemkot Palembang agar bisa memantau progres dan reaksi pasien setelah meminum obat tersebut.

“Termasuk pendistribusiannya kami serahkan kepada pemerintah setempat.”

Kepala Bidang Perencanaan Ekososbud Bappeda Palembang, mewakili Asisten III, menyambut baik bantuan kemanusiaan dari pemerintah Tiongkok untuk Indonesia.

“Kita apresiasi dan harapkan bantuan ini bermanfaat untuk menangani covid-19,” ujar Syuhada. (Rl/A2)

Read More

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda Imbau Warga Urus Kepesertaan KIS

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Upaya Pemerintah Kota Palembang memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warganya terus dilakukan. Salah satunya dengan mempercepat target kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, usai mengunjungi Dwi Amalia (17), di Jalan KH Azhari, Lrg Agung II RT 15 RW 04 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2.

Dwi adalah penderita meningitis. Meningitis adalah penyakit pembengkakan atau peradangan pada selaput di sekitar sumsum tulang belakang otak. Pada umumnya, penyakit meningitis disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri.

Menurut Fitrianti, kondisi Dwi saat ini disebabkan terlambatnya keluarga melakukan pengobatan sejak kecil.

"Karena terlambat berobat, makanya jadi seperti ini. Harusnya pertumbuhan Dwi seusia nya 17 tahun. Makanya kita tegaskan warga agar mengurus kepesertaan KIS, karena akan banyak manfaat untuk pelayanan kesehatan yang didapat," ujar Fitrianti, Senin (26/10/2020).

Kondisi keluarga Dwi ini, kata Fitrianti, sudah beberapa bulan tidak mendapat pelayanan kesehatan karena terkendala kepesertaan. Namun, Pemkot Palembang akan menanggung semua keluhan pelayanan KIS.

Dijelaskannya, kepesertaan KIS ini ditanggung sepenuhnya, mulai dari rawat inap hingga operasi.

"Jadi warga juga jangan khawatir, semua bisa kita layani dengan baik. Kita juga sudah minta RT untuk segera mendata bagi masyarakat setempat yang belum memiliki KIS dapat diurus, Pemkot siap untuk menanggung iurannya.” (Rl/A2)

Read More

PALI Sabet Penghargaan KSWP Dari Direktoral Jendral Pajak

PALI,liputansumsel.com Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kembali torehkan prestasi atas pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang telah menjalankan implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di tingkat Pemerintah Daerah tahun 2017-2020.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel disampaikan Kepala Kantor KPP Pratama Prabumulih, Budi Setiawan, Selasa (27/10), diterima langsung Plt Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony, disaksikan Kepala DPMPTSP PALI Alfian Herdi, Asisten II Husman Gumanti serta sejumlah OPD terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten PALI.Berita PALI, Penghargaan Lengkap PALI, Dinas Satu Pintu Pali

Kepala Kantor KPP Pratama Budi setiawan menyebut, bahwa penghargaan itu dinilai dari tingkat kepatuhan warga PALI perihal pelaporan pajak.

“Penghargaan ini adalah konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Harapan kami Pemkab PALI melalui DPMPTSP lebih meningkatkan kerjasamanya dengan DJP. Dengan meningkatnya KSWP ini, kami juga berharap wajib pajak lainnya yang ada di Kabupaten PALI dapat lebih baik lagi dalam menunaikan kewajibannya dalam hal pengelolaan perpajakan,” terang Budi Setiawan.

Sementara itu, Alfian Herdi mengatakan bahwa penghargaan itu dicapai berkat kerjasama seluruh masyarakat PALI.

“Ini tidak lepas dari dukungan masyarakat PALI yang menjadi wajib pajak yang telah melaporkan data pajaknya,” ujar Alfian.

Diakuinya, bahwa DPMPTSP PALI selalu memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mengurus izin usaha maupun yang lainnya untuk selalu melampirkan pajak pribadinya.

“Disamping itu NPWP harus tertera ketika akan mengurus keperluannya di DPMPTSP. PBB juga harus dilampirkan serta syarat pendukung lainnya. Kalau data itu belum lengkap, kita tidak akan memproses,” tandasnya.(Adv)

Read More

Peletakkan Batu Pertama Gedung BLK Pondok Pesantren Tahfidz dan Dakwah La-Roiba oleh Ir. Hj. Sri Meliyana

 

Muara Enim, Liputansumsel.com-Anggota DPR RI Komisi IX Ir. Hj. Sri Meliyana secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Desain Mode & Tekstil (Tata Busana) di Pondok  Pesantren Tahfidz dan Dakwah La- Roiba, Kabupaten Muara Enim, Senin (26/10/2020).

Selain dihadiri Ir. Hj. Sri Meliyana yang merupakan anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, juga dihadiri oleh Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Muara Enim  Panca Surya Dinarta S.H,  Pimpinan Pesantren Tahfidz dan Dakwah La Roiba Ust. H. Taufik Hidayat S. Ag, Polres Muara Enim, Kemenag, OPD terkait Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan santri Ponpes La-Roiba. Dalam acara pembukaan peletakan batu pertama ini, diawali penampilan Marawis, pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran dan Ceramah/Tausyah dari Santri Pesantren La-Roiba.

"Ponpes La-Roiba berdiri pada tahun 2018 lalu. Santri disini, berasal dari anak Yatim dan bagi kaum dhuafa untuk biayanya di gratiskan," kata Pimpinan Ponpes La-Roiba Ust H Taufik Hidayat S.Ag

Menurut H. Taufik, Pembangunan Gedung  Workshop  Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pesantren La-Roiba ini merupakan bantuan Pemerintah yang pertama kali untuk pesantren tahfidz dan dakwah La-Roiba Muara Enim ini. Dan mudah-mudahan keberadaan BLK ini, bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan terutama untuk bekal keterampilan bagi para santri dan masyarakat umum.

"Saya berharap bantuan BLK ini beserta isinya sehingga bisa langsung dimanfaatkan. Dan terimakasih atas upaya Ibu Sri untuk bantuan BLK ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Ir. Hj. Sri Meliyana mengatakan, bahwa dirinya dapat membantu atau mendorong didirikannya BLK di Pesantren La-Roiba ini karena Muara Enim merupakan Dapilnya dan sesuai dengan bidangnya di Komisi IX yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan. BLK ini merupakan yang pertama dari tujuh BLK yang akan di bangun di Dapilnya. BLK ini nanti terbuka untuk umum dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Saya harap masyarakat Muara Enim tidak ragu menitipkan anaknya di Pesantren  La - Roiba ini untuk mendalami dan mendapatkan Ilmu  agama," ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili Staf Ahli Panca Surya Diharta S.H mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota DPR RI Komis IX Ir Hj Sri Meliyana yang telah mengupayakan pembanguan BLK di Ponpes La-Roiba Muara Enim. Dan kedepan setelah beroperasi untuk selalu berkoordinasi dengan bersinergi dengan instansi terkait terutama Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim sehingga pengelolaanya bisa lebih maksimal karena Pemkab Muara Enim juga telah membangun BLK yang presentatif untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim.

" Semoga BLK ini menjadi icon untuk Pesantren di Muara Enim kalau bisa juga di Sumatera Selatan" harap Panca.

Read More