Debat Perdana, Paslon Ilyas-Endang Tunjukkan Kwalitas Terbaik Sebagai Pemimpin

Indralaya.liputansumsel.com--Hari ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Ogan ilir mengikuti debat publik perdana Pilkada 2020, debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir ini bertempat di ballroom Hotel Harper di Jalan R. Soekamto, Palembang, Kamis (12/11).

Debat perdana ini dipimpin moderator Weny Ramdiastuti, jurnalis yang juga Pemimpin Redaksi sekaligus Kepala Newsroom salah satu media harian di Sumsel.

Sementara untuk 'penguji' kedua paslon, ada empat orang akademisi yang menjadi panelis saat debat perdana dengan tema "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ogan Ilir di Masa Pandemi Covid-19."

Mereka adalah DR. Sri Rahayu ahli ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), DR. Hendra Alfani ahli komunikasi dari Universitas Baturaja (Unbara), DR. M. Adil ahli hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dan DR. Joko Siswanto ahli ilmu sosial dan politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri).

Pada debat ini dibagi menjadi empat segmen yakni penayangan video durasi 3 menit dari masing-masing paslon, disertai paparan visi-misi oleh masing-masing paslon.

Kedua, pertanyaan dari panelis untuk para paslon. Ketiga, pertanyaan dan jawaban antarsesama paslon dan keempat yakni closing statement atau pernyataan penutup dari kedua paslon berupa ajakan kepada masyarakat untuk memilih pada 9 Desember mendatang.

Pada debat perdana ini, pasangan calon bupati Ogan Ilir nomor urut 1, Panca Wijaya Akbar-Ardani dan paslon nomor urut 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak beradu program mengenai solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir di masa pandemi Covid-19.

Meski berbeda visi-misi dan program kerja, secara garis besar, kedua paslon sepakat membangun daerah Ogan Ilir dengan menyejahterakan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. 

Paslon nomor urut 1, Panca Wijaya Akbar-Ardani dengan jargon "Ogan Ilir Bangkit", memiliki visi "Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat yang Lebih Sejahtera Berlandaskan Masyarakat yang Beriman, Berakhlak dan Bertakwa."

Sementara paslon nomor urut 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak memiliki visi "Ogan Ilir Semakin Maju, Unggul Bermartabat, Relijius dan Berkelanjutan."

"Misi kami adalah meningkatkan sektor infrastruktur, pertanian, UMKM, kesehatan, berobat gratis. Kami ingin membantu ibu hamil dan melahirkan, bantu asupan gizi yang baik, bantu biaya melahirkan sampai bayi berusia 1000 hari pertama," jelas Ilyas.

Ini dilakukan guna mencegah anak mengalami gizi buruk dan membantu tumbuh-kembanh anak di Ogan Ilir.

Ilyas-Endang juga ingin mengimplementasikan pelayanan sekolah prima, yakni seragam sekolah, sepatu, tas dan alat tulis gratis.

Keamanan dan ketertiban di wilayah Ogan Ilir juga akan ditingkatkan agar banyak investor berinvestasi di Bumi Caram Seguguk.

"Kami ingin beri pelayanan keamanan, ketertiban, agar aman bagi investor untuk berinvestasi di Ogan Ili," kata Ilyas.

Endang PU Ishak selaku wakil Ilyas menambahkan, jika terpilih nanti akan mengimplementasikan program berobat gratis bagi segenap masyarakat Ogan Ilir.

"Karena kesehatan itu tak ternilai harganya. Maka dari itu, kami ingin masyarakat Ogan Ilir mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis," kata Endang.

Sementara, Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati mengungkapkan, eBay perdana ini terselenggara sukses berkat kerjasama semua pihak yang terlibat.

"Syukur alhamdulillah, debat perdana berjalan sukses dan lancar. Debat selanjutnya rencananya akhir November mendatang," jelas ketua KPU Oi.(rul)

Read More

Pesatnya Pembangunan di Sumsel Tarik Perhatian Australia

Pemerintah Australia Hibahkan Dana Bangun IPAL di Palembang

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pembangunan berkelanjutan yang tengah fokus dilakukan Pemprov Sumsel, termasuk Kota Palembang menjadi lirikan pemerintah pusat dan pemerintah negara tetangga yakni Australia.

Dimana Kota Palembang sendiri menjadi pilot project pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Saat melakukan ground breaking pembangunan IPAL yang terletak di Jalan Dr Sutami Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, Rabu (4/11), Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyebut, Pemprov Sumsel berkomitmen tidak akan tinggal diam hingga pembangunan IPAL tersebut selesai dikerjakan.

"Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung. Pembangunan IPAL ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Palembang," kata Mawardi.

Menurutnya, keberadaan IPAL itu sendiri nantinya juga bermanfaat sebagai bahan baku air untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Air bersih ini memang sangat penting. IPAL ini dapat menunjang berkurangnya pencemaran air di sungai Musi yang selama ini dimanfaatkan sebagai air baku PDAM," terangnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan pemerintah Australia yang telah menunjuk Kota Palembang sebagai pilot project pembangunan IPAL.

"Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Australia yang telah memberikam hibah untuk pembangunan ini," ucapnya.

Dengan pembangunan ini, dia berharap dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.

"Ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat. Saya harap instalasinya dapat tersambung ke rumah tangga seiring dengan pembangunan ini dan dapat dibangun juga di Kabupaten atau kota lainnya di Sumsel ini," paparnya.

Walikota Palembang, Harnojoyo mengemukakan, Kota Palembang merupakan kota di Indonesia yang saat ini diberikan hibah oleh pemerintah Australia. Dimana bantuan itu merupakan hasil kerjasama Indonesia Australia untuk infrastruktur.

"Sanitasi di Palembang ini sudah sekitar 70 persen, namun baru 30 persen masyarakat memiliki sanitasi yang layak. Pembangunan IPAL ini sebagai upaya kita meningkatkan sumber air bersih di Palembang," tuturnya.

Dikatakan Harno, dana pembangunan IPAL sendiri akan diambil dari dana hibah pemerintah Australia, APBN, APBD provinsi, dan APBD kota.

"Dana tersebut akan dibagi sesuai komposisi," terangnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, terpilihnya Palembang sebagai pilot project pembangunan IPAL setelah sebelumnya pemerintah pusat melihat pesatnya pembangunan di Sumsel saat ini.

Terlebih akses sanitasi di Palembang sendiri sudah mencapai angka 70 persen.

"Angka itu paling tinggi dari daerah lain di Indonesia ini sehingga dinilai Palembang lebih siap dilakukan pembangunan itu," kata Danis.

Termasuk juga ketersediaan air bersih. Dimana akses air bersih di Palembang melampaui rata-rata air bersih nasional.

"Akses air bersih di Palembang sudah 84 persen, itu jauh diatas nasional yang hanya 74 persen," bebernya.

Menurutnya, pemerintah sangat konsen dengan akses air bersih ini sehingga pembangunan IPAL itu juga nantinya akan diterapkan di sejumlah daerah lainnya.

"Palembang ini kota besar, jadi sanitasinya harus terpadu. Selain itu, Jakarta juga akan disiapkan hal serupa dan menyusul juga daerah lainnya di Sumatera dan Kalimantan," pungkasnya.

Read More

Gubernur Herman Deru Terima Piagam Penghargaan dan Plakat Capaian WTP Lima Kali Berturut-Turut

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Kepala BPKAD Sumsel, Ahmad Mukhlis menerima piagam penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas LKPD Provinsi Sumsel Tahun 2019 serta plakat penghargaan setelah lima tahun berturut-turut meraih WTP . Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumsel, Taukhid, di Ruang Rapat Gubernur, Senin (02/10/20).

Sesaat usai menerima penghargaan itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan bahwa Pemprov Sumsel, jajarannya dan masyarakat sangat bersyukur atas prestasi itu. Namun demikian menurutnya piala sebenarnya bukanlah target utama.

" Alhamdulillah mewakili masyarakat Sumsel dan segenap jajaran Saya sangat berterima kasih sekali. Sebenarnya Orientasi kita bukan hanya piala tapi lebih kepada pelayanan ke masyarakat. Selama ini kita berupaya melakukan pelayanan sebaik-baiknya dan ini artinya kerja keras kita dihargai," ujar HD.

Dengan kerjasama yang baik, HD berharap Pemprov Sumsel dapat terus melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai standar.

" Saya berkomitmen pengelolaan akan tetap akuntabel dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya. 

Seperti diketahui Pemprov Sumsel dipercaya mendapatkan penghargaan ini oleh pemerintah pusat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Opini WTP. Sehingga dengan capaian itu Sumsel juga tercatat mendapat capaian WTP lima kali secara berturut-turut.

" Bukan hanya dalam lima tahun berturut-turut tanpa terputus kita dapat WTP. Bahkan kita sudah dapat keenam kalinya. Dan ini harus dipertahankan," ujarnya.

Terkait perkembangan kebijakan fiskal yang dilaporkan, HD tetap optimis pertumbuhan ekonomi Sumsel masih bisa lebih baik dan tangguh dibandingkan provinsi lain. Selain melakukan inovasi dan improvisasi, Pemprov juga tengah mendorong sektor UMKM dan pertanian agar secepatnya bangkit kembali.

" Dan sekarang kita sudah masuk 5 besar penghasil pangan terbesar di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Taukhid, memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Pemprov Sumsel atas capaiannya ini.

Tak hanya menyerahkan penghargaan, dalam kesempatan itu, Taukhid juga menyampaikan perkembangan kebijakan fiskal Provinsi Sumsel secara singkat. Hal ini menindaklanjuti arahan Gubernur Herman Deru beberapa waktu sebelumnya.

Dikatakan Taukhid, kebijakan fiskal diawali dengan optimisme yang luar biasa. Bahkan melihat perkembangan pendapatan belanja negara triwulan III tahun 2020 Sumsel secara umum tidak menunjukkan pengatuh negatif dari pandemi Covid-19 yang mulai menyerang Maret 2020. Bahkan kinerja TKDD Pemprov Sumsel triwulan III menunjukkan realisasi mencapai 83 persen.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Pemprov Sumsel tampak didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Gustani. Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Mahmud, Kabid Pembinaan Pelaksana Anggara I, Tantowi serta Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Sundari.

Read More

Herman Deru Kukuhkan Margi Prayitno Sebagai Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang

 

PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan,  Herman Deru melakukan pengukuhan M.A.P di Griya Agung, Sabtu (7/11/2020).

Dalam kesempatan ini, HD meminta agar Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang melakukan upaya jemput bola serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik ke semua pihak.

"Saya sampaikan pesan-pesan yang bersifat koordinasi dan komonikatif kepada Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang. Sebab tidak ada koordinasi yang dilakukan tanpa adanya komunikasi, baik komunikasi melalui IT maupun tatap muka," ungkap HD. 

Dijelaskan HD, upaya jemput bola sangat diperlukan dan dilaksanakan di Sumsel. Hal ini disebabkan kesibukan ASN yang bekerja di lapangan namun juga disibukkan terkait kenaikan pangkat. 

"Kita juga ingin BKN tudak pandang bulu untuk memberikan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) kepada ASN tanpa memandang pangkat dan jabatannya," ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, HD juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan perhatian kepada ASN melalui Program Pemberian Beras untuk ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.

"Adanya program ini kita ingin ASN bisa tenang bekerja dan tidak lagi memikirkan kebutuhan makan di rumah, terkhusus ketersediaan beras," ucapnya. 

Ditambahkan HD, pihaknya juga memberikan ucapan terima kasih kepada Kepala BKN Pusat, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS yang telah datang langsung untuk menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang. 

"Pak Bima bukan hanya memberikan contoh dalam kenierja saja, tetapi juga memberikan perhatian lebih kepada ASN di Indonesia, termasuk bagi ASN di Sumsel," imbuhnya. 

Selain hadir Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H Herman Deru juga nampak Kepala BKN Pusat, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS. 

Read More

Sumsel Jadi Pilot Project Penerapan Whistleblower System oleh KPK RI

Gubernur Herman Deru dan Ketua KPK RI Firli Bahuri  Komitmen  Berantas Korupsi 

Jakarta - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi yang pertama di Indonesia yang akan menerapkan Whistleblower System (WBS) atau Sistem Pengungkap Fakta dalam upaya pengungkapan korupsi. Menyusul telah ditunjuknya Sumsel sebagai pilot project oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang ditandai dengan Penandatangan Naskah Perjanjian Kerjasama KPK RI dan Pemprov Sumsel tentang Penanganan Pengaduan dalam upaya Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Penandatangan Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan antara Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Hery Muryanto yang disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri bersama Gubernur Sumsel Herman Deru.

Gubernur  Herman Deru ketika dimintai tanggapannya terkait dengan kerjasama ini menilai, upaya pemberantasan Korupsi patut diberikan diapresiasi dan sudah selayaknya didukung karena  mempunyai tujuan dan maksud yang sangat luar biasa dalam upaya pemberantasaan korupsi. Terlebih Sumsel dipercaya KPK RI sebagai pilot project dalam penerapan WBS. 

"Dengan sistem WBS ini,  pengaduan oleh masyarakat bisa langsung  link ke KPK, ini baru pertama di Indonesia dimana Sumsel sebagai pilot project," terangnya.

Setelah melakukan kerjasama ini lanjut HD, pihaknya  akan segera menindaklanjuti dan memberitahu sampai ke kabupaten/kota, artinya di era keterbukaan saat, daerah  sudah tidak bisa menutup nutupi  pengelolaan jalannya pemerintahan utamanya dalam pengelolaan keuangan. Karena itu 

Pemprov Sumsel  akan senantisa meminta bimbingan dan dukungan pada pihak KPK RI sehingga aplikasi WBS betul-betul menjadi sesuatu yang berarti bagi  seluruh jajajaran Pemprov Sumsel.

"Kami juga bangga ini pemerintah daerah yang pertama melakukan kerjasama dengan KPK RI.  Mudahan- mudahan ini dapat diikuti minimal di Kabupaten/ kota di Sumsel dan syukur-syukur Provinsi lainnya di Indonesia," tutupnya

Dilain pihak sebelumnya Ketua KPK RI Firli Bahuri juga  memberikan apresiasinya  pada Pemprov Sumsel sebagai provinsi pertama yang siap  menerapkan WBS.

"Alhamdulillah,  kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel yang berkenan dan bersedia menerapkan WBS dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat mengawali sambutannya.

Dikatakan  Firli,  KPK betul-betul memahami bahwa KPK bukan hannya sekedar menindak kejahatan yang merugikan negara tapi juga merugikan perekonomian. Dia juga menyebut KPK memahami  bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan secara efektif tanpa dukungan elemen masyarakat termasuk perangkat daerah. 

"Pagi ini KPK  bersama Pemprov. Sumsel menyepakati perjanjian kerjama penerapan WBS.  Dengan sistem ini kita berharap tidak akan dapat menekan terjadinya praktik korupsi," harapnya.

Firli  dikesempatan itu secara khusus meminta Gubernur Sumsel segera menindaklanjuti hasil kesepakatan untuk diteruskan ke seluruh perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota  di Sumsel. Sehingga tujuan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme akan terwujud.

"Kalau saja korupsi tidak terjadi maka seluruh anggraan kita pastikan betul-betul tersalurkan baik dalam rangka perwujudan pembanguann daerah," tutupnya.

Untuk diketahui Whistleblowe System merupakan mekanisme penyampaian dugaan tindak pindana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang.lain yang berkaitan dengan tinda pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif  dalam penerapan  Whistleblowe System.

Read More