12 Desember 2020

Pahlawan Kesehatan Indonesia: Prof. Kusnandi Rusmil

Liputansumsel.com


JAKARTA - liputansumsel.com--Vaksin menjadi secercah harapan dalam penanganan kasus COVID-19. Tingkat keamanan dan keefektifannya juga menjadi faktor yang dijaga dengan ketat. Dalam tugas penting ini, dibutuhkan sosok yang berpengalaman untuk mengawal proses pengembangan dan uji klinis vaksin COVID-19. Prof. Kusnandi Rusmil adalah salah seorang yang mengawal proses tersebut.

Dengan pengalaman melakukan 26 uji klinis vaksin sepanjang karir profesionalnya, Prof. Kusnandi Rusmil didapuk menjadi Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19. Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran ini pun akhirnya kerap muncul di media massa untuk memberikan keterangan terkait perkembangan uji klinis kandidat vaksin COVID-19.

Tanggung jawab yang disematkan kepadanya itu tak lepas dari perjuangannya dalam meneiti  karir di dunia kesehatan. Lelaki kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat ini, merintis karirnya dari jenjang di puskesmas. Dirinya menamatkan pendidikan dokter pada 1976 dan melanjutkan baktinya di puskesmas di Lampung. Prof. Kusnandi bekerja di pelosok Lampung selama 8 tahun, dan di saat itulah dia melihat sendiri betapa kompleks permasalahan kesehatan anak-anak saat itu. Apalagi, vaksin belum berkembang dengan baik.

Setelah sempat pindah tugas ke Sumatera Barat dan merampungkan pendidikan spesialis, Prof. Kusnandi lantas kembali ke Unpad untuk menjadi tenaga pengajar pediatri sosial. Dalam mata kuliah yang diajar, Prof. Kusnandi fokus memberi pelajaran mengenai imunisasi.

"Saya mendapat kepercayaan untuk melaksanakan hampir semua imunisasi. Jadi mulai dari imunisasi DPT, Hepatitis B, uji klinis fase I-II, kemudian pentabio, kemudian bersama Prof. Sri meneliti vaksin Dengue, kemudian vaksin pneumococcus," ujar Prof. Kusnandi dalam DialogProduktif bertema ‘Berjuang Tanpa Lelah Menyiapkan Vaksin’ yang digelar di Media CenterKomite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (10/11/2020).

Prof. Kusnandi menegaskan imunisasi merupakan hal penting yang harus terus diperjuangkan pemerintah Indonesia. Tujuan akhirnya tentu mencegah berbagai penyakit infeksi yang menjangkit anak-anak atau masyarakat usia dewasa.

Kedekatan lokasi antara Unpad dan PT Bio Farma juga membuat keilmuan Prof. Kusnandi banyak digunakan dalam persiapan produksi berbagai macam vaksin. Nyaris seluruh produk vaksin yang dikembangkan Bio Farma melibatkan jasa Prof. Kusnandi.

"Kita harus bekerja keras. Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) juga harus bekerja keras agar cakupan imunisasi di Indonesia meningkat. Karena penyakit yang kerap mewabah itu, penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi," pungkasnya menutup pembicaraan.(PEN/VNP/TJ)

Ekonomi Maritim Harus Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

Liputansumsel.com


SURABAYA,liputansumsel.com-– Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pembangunan ekonominasional Indonesia harus didorong dari sektor maritim atau bahari.


Untuk itu semua tenaga dan sumberdaya harus dikerahkan guna mewujudkan haltersebut, termasuk kolaborasi antar sektor dan lembaga. 


Demikian benang merah seminar nasional bertema “PenguatanBudayaBahari Demi PeningkatanEkonomi Era Digital” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kamis (10/12/2020).


Seminar ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Nusantara dan diadakan bertepatan dengan peringatan 38 tahun pengesahan Indonesia sebagai negara kepulauanmelaluiKonvensiPerserikatanBangsa-Bangsatentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.


Hadir sebagai pembicara seminar, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Platte; Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI YudoMargono, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Ir. R. Agus H. Purnomo.


Sedangkan  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, LuhutBinsar Pandjaitan, hadirsebagai keynote speaker. 


Dalam sambutannya,Menko Luhut mengatakan, sumber daya laut Indonesia belum digarap maksimal.


“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 108.000 km garis pantai terpanjang kedua di dunia, kekayaan sumberdaya maritim kita belum tergarap optimal,” ungkapMenko Luhut.


Untuk itu,Menko Luhut menekankan beberapa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah kedepan akan mencakup pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya maritim secara terintegrasi,penguatan budaya bahari, khususnya untuk generasi millennial, yang merupakan implementasi DeklarasiDjuanda, pemanfaatanteknologi digital untukpeningkatanekonomimaritim,dan pengaru sutamaan ekonomi maritim sebagai penggerak ekonomina sional.



Di sektor telekomunikasi dan informatika, akselarasi pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui penyediaan jaringan Internet di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Indonesia paling lambat akhir tahun 2022.


“Pembangunan inikitapercepatsatudekade,” ujarMenkominfo Johnny G. Platte.


Sebelumnya  roadmap pembangunan untuk penyediaaansinyal 4G ini ditargetkan selesai pada 2032. 


Namun situasipandemi COVID-19 mendorong Presiden Joko Widodo untuk menargetkan percepatan pembangunan jaringan Internet di seluruh kawasan dengan skema pembia yaang abungan antara pemerintah dan kalanganswasta, dalam hal ini operator seluler. 


“Kehadirankita di wilayah perbatasan, termasuk di wilayah perairan Zona EkonomiEksklusifitusecaranyataterlihatmelaluiketersediaanlayanantelekomunikasi Indonesia di sana,”jelas Menkominfo.

  Ia menambahkan bahwa pengembangan teknologi komunikasi maupun informatika dari sektor hulu sampai hilir akan dikebut untuk pemanfaatan sektor kebaharian. 


Sementara Direktur Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan, Ir. R. Agus H. Purnomo, menjelaskan pelabuhan sebagai pendukung logistik nasional sudah terhubung dari Barat (Sabang) sampai ke Timur  (Merauke) dan dari Utara (Tarakan) sampai Selatan (Benoa)dengan jumlah mencapai 636 pelabuhan.


 Selainitu, Di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sudah disiapkan 120 trayek kapal perintis dan 20 trayek tol laut yang dapat mengangkut baik penumpang maupun barang, agar semua wilayah dapat terhubung.


Sinergi dan Kolaborasi


KepalaStaf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI YudoMargono, menyampaikan pentingnya sinergi seluruh stakeholders untuk mangamankan laut Indonesia.


Selama ini, Angkatan Laut telah berkolaborasi dengan instansi lain dalam melaksanakan pengamanan laut, karena luasnya lautan Indonesia.


Wilayah laut Indonesia sangat rawan terjadi pelanggaran hukum, sehinggadiperlukankerjasama dan sinergi dalam penegakankedaulatan dan hukum.


Terkait kerjasama ini, Menkominfo juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak agar pembangunan bahari berjalan efisien dan tidak tumpang tindih.


 “Di Indonesia iniadasatubahayanya. Bahayanya adalah semangat berkompetensi sampai melupakan efisiensinasional. Semuakelompokinginmembangunsendiri-sendiri. Nah, di masa depan kita tidak begitulagi. Kita harus berkolaborasi, membangunbersama-sama,” ungkapnya. 


Dalamkesempatantersebut, DirekturInformasi dan KomunikasiPerekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, SeptrianaTangkary juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan kekayaan laut yang sangat melimpah meliputi perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan (aruslaut, pasang surut, gelombanglaut, ocean thermal energy conversion), mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industrimaritim dan jasa kelautan yang diperkirakan mencapai US$ 171 miliar per tahun.


Oleh karenaitu, membangun perekonomian Indonesia yang berbasiskan pada potensikelautan pentinguntukdiwujudkan.


Kegiatan Seminar Online inimerupakanhasilkerjasamaberbagai stakeholder, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian KoordinatorBidangKemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi IlmuPelayaran, InstitutTeknologiSepuluhNopember (ITS), dan Universitas Hasanuddin. Kegiataninidiikuti 25 pesertasecaratatapmukadenganprotokolkesehatan yang ketat, dan 575 peserta yang terdaftar secara online.(rilis)

11 Desember 2020

Prof. Sri Rezeki Hadinegoro Pahlawan Kesehatan Indonesia

Liputansumsel.com


AKARTA -liputansumsel.com--- Saat ini Indonesia masih berjuang untuk dapat memproduksi vaksin COVID-19 secara mandiri. Dibalik upaya ini, ada orang-orang yang memiliki andil besar. Salah satunya adalah Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro.

Perempuan kelahiran Solo, 14 Mei 1946 ini, mulai akrab dengan vaksin sejak dia bergelut dengan penyakit infeksi pada anak-anak. Baginya, kesehatan anak adalah ilmu tersulit dalam kedokteran. Alasannya sederhana, bayi dan anak-anak sulit untuk ditanya sehingga dokter punya tantangan tersendiri dalam memberikan diagnosis.

Berangkat dari minat yang digelutinya, Prof. Sri berpikir bahwa imunisasi perlu dilakukan lebih masif untuk mencegah terjangkitnya penyakit infeksi pada anak-anak. 

Seiring berjalannya waktu, Prof. Sri kemudian bertugas di RS Cipto Mangunkusumo dan semakin banyak bergelut dengan penyakit infeksi pada anak-anak. 

Perjalanan Prof. Sri dalam memperjuangkan imunisasi semakin matang setelah dirinya didapuk sebagai Ketua Satgas Imunisasi dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan menjadi Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sampai saat ini. 

Sejak awal, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Indonesia ini menyadari bahwa permasalahan kesehatan anak-anak Indonesia cukup besar. 

Kesadaran tentang betapa pentingnya vaksin semakin terpupuk setelah dirinya pindah tugas ke Jakarta dan merintis program karang balita, yang kemudian bertransformasi menjadi posyandu.

Bagi Prof. Sri, vaksinasi atau imunisasi merupakan standar kesejahteraan sebuah negara. Cakupan vaksinasi yang luas, memberi gambaran sejauh mana negara tersebut maju- baik secara ekonomi atau sosialnya. 

"Jadi kalau mau melihat standar sejahteranya satu negara, imunisasi adalah salah satu indikatornya," katanya dalam Dialog Produktif bertema ‘Berjuang Tanpa Lelah Menyiapkan Vaksin’ yang digelar di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (10/11/2020).

Dalam upaya pencegahan penyakit, Prof. Sri menyebutkan ada dua aspek dasar yang harus dipenuhi oleh negara: air bersih yang merata dan imunisasi. Saat dua hal ini bisa disediakan oleh negara, maka 70 persen masalah kesehatan anak terkait infeksi dapat diatasi. 

Perempuan yang dilantik sebagai Guru Besar FKUI pada 2010 lalu ini, menempuh pendidikan kedokterannya di Fakultas kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung dan lulus pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan ke program spesialis FKUI dengan spesialisasi Ilmu Kesehatan anak hingga tahun 1983. Gelar doktor ilmu kesehatan anak didapatnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1996. Selain itu, Prof.Sri juga sempat menempuh pendidikan tambahan di Jepang. (PEN/VNP/TJ)

Pesan Herman Deru : Jalin Sinergitas, Juarsah Resmi di Lantik Sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim

Liputansumsel.com


MUARA ENIM, LIPUTANSUMSEL.COM--Penantian yang cukup panjang dijalani sebagai Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH setelah secara resmi mantan Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM mengundurkan diri akibat terjerat kasus korupsi. Akhirnya secara resmi H Juarsah SH menjabat sebagai Bupati Muara Enim definitif disisa masa Bhakti 2018-2023, Jum’at (11/12/2020) bertempat di Griya Agung Palembang Provinsi Sumatera Selatan setelah dilakukan kegiatan pelantikan yang dilaksanakan langsung oleh Gubernur Selatan H Herman Deru.


Hadir pada pelantikan tersebut sejumlah pejabat, baik dari unsur Forkompimda Sumsel, Bupati/Walikota Se-Sumsel, Ketua TP PKK Sumatera Selatan, Wakil Ketua PKK Sumatera Selatan dan sejumlah pejabat lainnya baik dilingkungan Pemprov Sumsel maupun dilingkungan Pemkab Muara Enim turut hadir.


Selain melantik Juarsah sebagai Bupati juga dulakukan pelantikan kepada Istrinya Dra Hj Nurhiliyah Juarsah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim sisa masa bakti 2018-2023 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Febrita Lustia Herman Deru.


Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pelantikan Bupati definitif ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4003 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Muara Enim dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Muara Enim.


”Pelantikan ini terasa amat sangat sakral dimana hari ini Kabupaten Muara Enim memiliki Bupati Definitif periode sisa masa bhakti Tahun 2018-2023,” ungkapnya.


Tak hanya itu saja lanjut Deru sapaan akrab mantan Bupati OKU Timur dua periode ini bahwa pelantikan hari ini bertepatan juga dengan hari Ulang tahun H Juarsah SH yang memasuki umur 53 Tahun sehingga menambah kesakralan acara ini.


”Semua orang bisa menjadi bupati,namun tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, untuk menjadi pemimpin itu perlu di uji dan selama ini H Juarsah SH telah melewati beberapa ujian atau tahapan menjadi seorang pemimpin mulai menjadi wakil bupati dan kemudian menjadi Plt Bupati Muara Enim sehingga saya yakin ilmu-ilmu yang didapat selama ini bisa menjadi modal untuk memiliki jiwa seorang pemimpin kedepannya nanti,” kata Deru.


Lanjut Deru, bahwa adanya pandemi Covid-19 pada saat ini menjadi salah satu tantangan seorang pemimpin agar dapat melaluinya.


”Kabupaten Muara Enim termasuk Kabupaten yang sukses dalam pengendalian Covid-19, dan kedepan akan menjadi tugas Bupati untuk menanggulanginya atau menekan angka penyebarannya,“ terangnya.


Selain itu lanjut Deru, Kabupaten Muara Enim dikenal memiliki SDA lebih dari kabupaten yang lain.


”Dan tentunya ini harus bisa di kelola dengan baik, jika tidak ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat Muara Enim dan Ancaman bagi pemimpin, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dimana 11 orang warga tertimbun di kawasan PETI,” ungkapnya.


Kemudian Deru menegaskan, tugas bupati adalah tugas yang sangat kompleks, dan tidak ada sekecil apapun potensi baik yang potensi baik maupun potensi yang buruk jangan sampai lepas dari pantauan seorang bupati.


”Selain itu jalin sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif serta Forkompimda, jangan sampai kita disorientasi, pelajari dan pahami apa yang menjadi tugas kita. Jalankan tugas dan fungsi kita sesuai aturan, kerja harus punya target dan setelah bekerja harus di adakan evaluasi untuk memperbaik hal-hal yang kurang,” pesan Herman Deru.

KA DTPHP Muba Sambut Kunker DPRD Bangka

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel.com-- Berhasil raih berbagai penghargaan di berbagai sektor, membuat Kabupaten Musi Banyuasin semakin dilirik  dan menjadi tempat yang cocok untuk belajar bagi daerah lain.


Tepatnya hari ini, Jumat (11/12/2020) Pemkab Musi Banyuasin  melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Muba Ir A Thamrin sambut hangat Kunjungan Kerja Anggota Komisi II DPRD Bangka di Ruang Aula Dinas TPHP.


Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka M Taufik Koriyanto SH MH menyampaikan maksud kedatangan pihaknya ke Kabupaten Muba untuk belajar dan sharing pengetahuan terkait pertanian dan peternakan sehingga bisa diterapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.


"Alhamdulillah, walaupun ditengah menghadapi pandemi DTHP Kabupaten Muba masih menerima kami pada hari ini. Maksud tujuan kami datang ke Muba untuk melihat program -program, butuh sharing, butuh masukan, dan yang pastinya kami ingin belajar. Dan harapan kami apa yang kami dapatkan bisa kami terapkan juga untuk masyarakat Kabupaten Bangka,"ungkapnya.


Kenapa Muba sebagai acuan kami, karena seperti yang kita ketahui, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah pertama di Indonesia Program Peremajaan Sawit Rakyat, Inovasi Aspal Karet dan begitu juga terkait Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) nya, Muba yang mendapatkan predikat terbaik di Indonesia.


Sementara Kepala DTPHP Muba Ir A Thamrin dalam ambutannya, mengatakan bahwa Pemkab Muba khususnya DTPHP sangat menyambut baik kehadiran Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka ini.


Dalam kesempatan ini, Ir A Thamrin juga menjelaskan bahwa Program SPR didirikan karena tingginya kebutuhan dan permintaan terhadap produk protein hewani.


Dan Alhamdulillah, lanjutnya SPR di Kabupaten Muba selain didirikan di Kecamatan Sungai Lilin, Pemkab Muba juga mendirikan di dua kecamatan yaitu Lais dan Plakat Tinggi.


"Kami selalu terbuka menerima kunjungan dari Kabupaten/Provinsi manapun untuk saling berbagi pengetahuan dan siap mendukung dan membantu, sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan bisa membawa kabupaten kita untuk lebih maju lagi,”pungkasnya.