17 Februari 2021

HD Inginkan BSI Proaktif Edukasi Masyarakat Terkait Manfaat Ekonomi Kerakyatan Syariah

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com,– Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat ekonomi kerakyatan secara syariah.


“Masyarakat kita tentu membutuhkan pencerahan atau edukasi, bagaimana konsef yang dijalankan dari Bank Syariah,  utamanya dalam rangka membangun ekonomi kerakyaan secara syar’i,”  tegas Gubernur saat menerima audinesi Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Regional Office III Palembang di ruang tamu gubernur, Rabu (17/2/21) siang. 


Lebih lanjut Gubernur  HD mengatakan, dirinya menyambut baik kahadiran BSI di Sumsel. Mengingat 90 persen dari sekitar 85 juta penduduknya beragama Islam. Keberadaan komunitas muslim yang besar ini lanjutanya tentu menjadi pangsa pasar strategis dalam pengembangan perbankkan  syariah di Sumsel. 


“Kehadiran BSI di Sumsel ini utamanya bagi pelaku ekonomi dan pelaku usaha muslim sangat memberikan harapan, karena Sumsel orangnya  taat azas. Orang Sumsel fanatik agamanya, tetapi patuh dengan aturan negara,” ucapnya.


Kedepan HD berharap, BSI dapat memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan jalannya program pemerintah daerah seperti memberikan corporate social responsibility (CSR)  kepada masyarakat sekitar.  Salah satunya CSR berupa signal internet disekitar area pelayanan sebagai upaya dalam membantu masyarakat yang menjalankan usaha melalui jaringan internet, termasuk membantu para anak didik yang belajar secara daring.


“Kedepan ini ada Festival Anak Soleh Se-Indonesia yang akan digelar di Sumatera Selatan. Saya harap juga BSI dalam memberikan kontribusinya  selain memberikan edukasi pada masyarakat kita,”


Luasnya wilayah Sumsel, tentu menjadi tantangan bagi BSI dalam melakukan sosialisasi ke masyarat yang ada di kabupaten/kota, namun dirinya yakin hal itu tidak jadi masalah  karena kondisi infrastruktur jalan di Sumsel sudah  rampung  diperbaiki. Untuk itu dia minta  BSI dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat tanpa harus mematikan bank syariah yang dimiliki oleh daerah.


“Pemerintah Sumsel telah memiliki berbagai program, seperti Bank Wakaf Mikro, Program Rumah Tahfidz dan memiliki ribuan pondok pesantren yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Ini juga menjadi bagian tanggung jawab dari BSI,” tandasnya


Sementara itu, Region CEO PT Bank Syarih Indonesia Tbk Regional Office III Palembang, Dedy Suryadi Darmawan mengatakan, pada 21 Januari 2021 lalu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah telah resmi bergabung (marger).  Untuk wilayah Sumatera membawahi 6 Provinsi mulai dari Sumatera Barat  hingga Lampung dengan kantor Kanwil berpusat di Palembang Sumsel.


“Kantor utama ada di Jala Rivai Palembang. Saat ini kita telah memiliki 30 cabang di seluruh daerah di Sumsel,” tegasnya. 


Lanjut Dedy saat ini aset BSI sekitar 140 triliun dan menjadi yang terbesar, karena itu dia oprimis  BSI optimis bisa mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk di Sumsel sebagai alternatif bagi masyarakat. 



“Kita menemui Gubernur Sumsel ini, untuk meminta support dan berharap bisa diterima sebagai kekuarga besar di Sumsel,” ucapnya.

(Ar/Ril)

Pelayanan Pemerintahan Pasca Habisnya Masa Jabatan Bupati Definitif, Gubernur HD Tunjuk 7 Plh Bupati

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com,  - Habisnya masa jabatan 7 kepala daerah di Sumsel  pertanggal  17 Februari 2021 masing-masing Bupati Kabupaten  Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Pali, Musi Rawas dan Musirawas Utara.  Menjadikan Gubernur H Herman Deru harus mengambil langkah cepat  dengan menunjuk Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati, tujuannya tak lain agar tidak terjadi kekosongan tampuk pimpinan di 7 daerah tersebut.

Penunjukan Plh Bupati oleh  Gubernur Sumsel H. Herman Deru ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Tentang Penunjukan 7 Plh oleh Gubernur Sumsel, bertempat di Auditorium Bina Praja Pemprov. Sumsel, Rabu (17/02/2021) pagi. 


Adapun ke-7 Plh yang ditunjuk masing-masing yakni Dr.Drs.Ir. Achmad Tarmizi.SE. MT. Msi. MH Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi Plh Bupati OKU. Kemudaian  Jumadi S. Sos Sekda Bupati OKU Timur  menjadi Plh Bupati OKU Timur, selanjutnya H. Romzi SE. M.Si, Sekda Kabupaten OKU Selatan menjadi  menjadi Plh Bupati OKU S selatan, selanjutnya Aufa Syahrizal SP.MSc, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel  sebagai Plh Bupati Kabupaten Ogan Ilir (OI). Dilanjutkan ada nama Drs. EC. Priskodesi Sekda Kabupaten Musirawas menjadi Plh Bupati Musirawas. Syahron Nazil SH Sekda PALI sebagai Plh Kabupaten PALI dan Alwi Roham S.Sos Sekda Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Plh Bupati Muratara. 


Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan penunjukkan ini dilakukannya agar Plh dapat melaksanakan tugas rutin Bupati di daerah yang habis masa jabatannya tepat pukul 00.00 Wib, (Selasa/16/02/2021) dini hari. 


Dengan penunjukan ini diharapkan tidak terjadi hambatan dan kevakuman dalam pelayanan pembangunan, pelayanan keadministrasian serta pelayanan kemasyarakatan. 


"Makanya Saya tunjuk para Sekda melaksanakan rutinitas bupati. Dan jelas ini non kebijakan, jadi mereka tidak didelegasikan untuk membuat kebijakan kecuali atas konsultasi dengan Pemprov Sumsel  dalam yakni Gubernur atau Wakil Gubernur," tegasnya. 


Pasca penunjukan ini HD berharap, para Plh Bupati dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi sampai dilantiknya Plt, Pj atau Bupati definitif. 


Herman Deru berpesan agar Plh ini bekerja dengan sebaik-baiknya dan jangan terlalu terpengaruh dengan residu yang ada terjadi pasca Pilkada 9 Desember 2020 lalu. 


 "Karena pasca Pilkada lalu pasti ada tebal atau tipis residu (sisa) yang terjadi. Nah bekerja saja yang baik dan jangan mau dicemari residu Pilkada," tegas HD.

HD menjelaskan untuk kandidat kabupaten OKU dan OKU Selatan saat ini memiliki kabar baik lantaran gugatan di MK ditolak. Iapun berharap KPU segera menetapkan Bupati dan Wabup terpilih. Begitupun untuk Kabupaten OKU Timur, Muratara dan OI yang memang tidak berlanjut ke MK. 

" Kita masih menantikan informasi untuk Muratara dan Pali," jelasnya. 

Sementara itu menanggapi soal pengangkatan Kadisbudpar Provinsi Sumsel Aufa Syahrizal sebagai Plh Bupati OI, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Kemendagri Nomor 91 Tahun 2019. Dimana ketika ada kekosongan  Sekda Kab/Kota lebih dari 3 bulan Gubernur boleh menunjuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). 


Selain itu lanjut HD, di Kabupaten OI  juga tidak ada  sekda defenitif. Sehingga tidak memungkinkan untuk menunjuk Plt Sekda OI menjadi Plh Bupati untuk mengemban dua tugas secara sekaligus. 


"Nah kenapa Aufa yang ditunjuk karena Aufa tahu persoalan dan pernah menjabat Plt Bupati di Kabupaten OI. Jadi tidak benar kalau menyalahi aturan, kita ini orang yang tahu hierarki " jelasnya. 


Demikian halnya di Kabupaten Muara Enim. Menurut HD Ia langsung mengambil alih wewenang Bupati  Muara Enim pasca penetapan tersangka Bupati Muara Enim H.Juarsah oleh KPK. Iapun menunjuk langsung Sekda Sumsel H.Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim agar tidak terjadi kevakuman layanan untuk masyarakat. 


" Saya tunjuk Sekda Nasrun Umar karena Saya anggap mampu. Apalagi Sekda ini punya pengalaman menjadi Sekda termuda. Harapan Saya, Sekda ini mampu membenahi struktur di pemerintahan Muara Enim. Dan harapan kita semoga seluruh pemerintahan  bisa berjalan tertib dan berpegangan pada RPJMD masing-masing serta RPJMD Sumsel," jelasnya. 


Sementara itu saat menyerahkan SK tersebut Gubernur Sumsel H.Herman Deru tampak didampingi Sekda Sumsel H. Nasrun Umar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel Edward Chandra, Kepala BKD Provinsi Sumsel Nora Elisya, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Rika Efianti SE.MM serta Plt Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sumsel, Sri Sulastri.

(Ar/Ril)

Patuhi Prokes, Turnamen Voli Irmas Semarak dan Meriah

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com - Sebanyak 55 tim turut berpartisipasi meriahkan turnamen Volly Ball Irmas (Ikatan Ramah Masjid DKM Nurul Iman) Cup ke -1 2021 Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan. Turnamen digelar di lapangan voli Masjid Nurul Iman Ulak Teberau, Rabu (17/2/2021).


Turnamen dibuka oleh Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi.


Dalam kesempatan tersebut Sekda Muba menghimbau agar  turnamen ini dihelat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.


"Walaupun suasana kita ini dalam wabah pandemi tapi kegiatan masih bisa kita laksanakan akan tetapi harus memenuhi protokol kesehatan, dan harus mendapat izin dari Satgas COVID-19. Untuk itu kami berpesan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah kecamatan dan desa, tolong kegiatan ini dijaga dengan baik, jangan sampai ada Prokes yang dilanggar silahkan menonton tapi jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," imbau Sekda.


Apriyadi juga berpesan kepada para peserta agar menjaga sportivitas dan keamanan.


"Selanjutnya pesan kami, karena turnamen ini bernuansa silaturahmi tolong jaga keamanan jangan sampai ada keributan," ujarnya.


Camat Lawang Wetan Candra SKM mengatakan pertandingan tersebut mengedepankan rasa kekeluargaan dan silaturahmi.


"Pada kesempatan ini kami manyampaikan bahwa di Kecamatan Lawang Wetan belum punya sport center, untuk itu kami mohon dibangunkan pusat olahraga seperti di kecamatan lainnya. Dengan lahan yang kami siapkan, kami rasa itu layak untuk dibangun sport center," pinta Candra.


Sementara Kades Ulak Teberau Rusmam juga menghimbau agar  mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga keamanan bersama.


"Mari kita sama-sama bekerja, bekerjasama untuk menjaga keamanan jadilah tuan rumah yang baik," kata Rusman.


Adapun 55 tim tersebut berdasarkan laporan dari Ketua Panitia Abdul Roni berasal dari lima kecamatan yakni Kecamatan Lawang Wetan, Babat Toman, Sanga Desa, Batang Hari Leko, dan Kecamatan Plakat Tinggi.


"InshaAllah kami bertekad, kami akan memberikan yang terbaik untuk Muba Maju Berjaya," tandasnya.

Walikota Hadiri Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan ke I DPRD Kota Prabumulih

Liputansumsel.com


Prabumulih , liputansumsel.com--Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya, MM, Wakil walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, SH Menghadiri Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan ke I DPRD Kota Prabumulih (17/2/ 2021). 

Dalam Rapat tersebut Walikota Prabumulih melakukan penyampaian jawaban terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi - Fraksi terhadap Pembahasan 5 ( Lima ) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021.


Adapun Raperda yang disampaikan yaitu tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Raperda tentang Pengarustamaan Gender, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih dan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 


Juga dalam rapat tersebut mmbahas Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021. di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih.


Tampak Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kota Prabumulih, Asisten I dan Asisten III Pemerintah Kota Prabumulih, Anggota DPRD Kota Prabumulih, Serta Kepala OPD di Ruang Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih.(*)

Sebanyak 6032 KPM BST OKI Segera dicairkan Dalam Pekan ini

Liputansumsel.com


OKI- LiputanSumSel.com-Bantuan Sosial Tunai atau biasa disebut BST yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 yang tengah mewabah didunia.


Reswandi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI saat dikonfirmasi via telepon Rabu, 17 Februari 2021 mengatakan"Sebanyak 6032 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten OKI yang disalurkan sejak bulan Januari dan akan diteruskan hingga bulan Juni selama pandemi covid-19 masih mewabah"Katanya.


Dan selanjutnya sistem penyaluran BST tersebut sudah diatur oleh pihak PT.Pos Indonesia agar KPM dapat mengambil bantuan tersebut secara langsung tanpa perantara, namun bisa jadi PT pos akan dodr to door ke rumah KPM yang tidak mengambil sendiri diantaranya lansia, penyandang difabel dan masyarakat yang jauh dari jangkauan"Terang Reswandi.


Dengan adanya BST yang disalurkan pemerintah berharap agar masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin, guna meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah masa Pandemi Covid-19"Harapnya.


Dilain tempat Leo Pramanja selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Pedamaran mengatakan" kami mengapresiasi penuh program pemerintah dalam menyalurkan BST untuk masyarakat, karena segala bentuk bantuan Sosial sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19"Ungkapnya. (Povi)