Siapkan Regulasi, HD Akan Tertibkan Tambang Ilegal

 

* Gubernur Resmikan SPBU 2531608  Rawas Ulu Muratara

MURATARA, Liputansumsel.com,- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini tengah menyiapkan regulasi dalam penertiban  penambangan ilegal di Sumsel. 

Regulasi ini nantinya diharapkan dapat mengakomudir kepentingan rakyat sebagai upaya menekan terjadinya musibah yang dapat mencelakai penambang yang dikelola oleh rakyat sekaligus sebagai upaya penyelamatan ekosistem lingkungan.

"Masalah penambagan ilegal, sedang dalam proses untuk menjadi legal. Ada upaya dari kami dari Pemprov sebagai kontrol  jangan sampai terjadi hal yang merugikan, memakan korban jiwa dan merusak lingkungan," ujar Gubernur Herman Deru saat sambutan pada peresmian SPBU 2531608 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti, Minggu (21/2).

Dikatakan HD kehadiran SPBU 2531608 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara, setidaknya akan dapat ikut berperan dalam menggerakan ekonomi masyarakat sekitar. 

"Pihak pengelola  jangan mengedepankan keuntungan (profit) semata, melainkan harus diawali dengan niat meringankan masyarakat dalam mendapatkan BBM yang murni sesuai dengan standar," imbuhnya.

Lebih lanjut HD meminta para pengecer BBM dikawasan itu untuk dapat ikut melancarkan distribusi ke pelosok-pelosok dengan cacatan para pengecer ini harus mengantongi izin dan terregistrasi sebagai pengecer dari Polsek setempat

"Pedagang eceran boleh asal dengan cara legal, teregistrasi diketahui oleh aparat," imbuhnya.

Gubernur juga meminta pada pihak Pertamina di dalam pengiriman BBM  ke SPBU harus tepat waktu. Untuk menghindari terjadinya antrian dan kelangkaan di lapangan.

"Tolong disampaikan jika ada wakil dari Pertamina. Dalam distribusi jangan sampai terlambat. Sebab banyak imbasnya jika terjadi kelangkaan BBM di tengah masyarakat," tandasnya sembari memberikan apresiasi pada Pemilik SPBU yang telah membuka lapangan kerja baru bagi  pemuda sekitar.

Dilain pihak pihak pengelola SPBU 2531608 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara yang diwakili  H Yasin dalam sambutannya mengucapkan terimkasih atas kedatangan Gubernur HD.

"SPBU 2531608 ini mulai  beroperasi.17 Desember  2020 lalu. Keberadaannya diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar," tandasnya.

(Ar/Ril)

Read More

Warga Resah,Ribuan Lalat Diduga Berasal Dari Kandang Ayam

Prabumulih,liputansumsel.com--  Warga Rt 07 rw 02 kelurahan patih galung Kecamatan prabumulih Barat merasa resah ,pasalnya pemukiman warga di serang  ribuan lalat yang di duga berasal dari kandang ternak ayam di wilayah sekitar pemukiman warga.

Edi agung salah seorang warga rumahnya tidak jauh dari lokasi  kandang ayam mengatakan jika warga disini sudah merasa resah dan merasakan langsung dampak ribuan lalat ini.apalagi hari ini dirinya mengundang makan sahabat komunitas di rumah ,dan semua makanan  yang di hidangkan di kerumuni lalat.

"saya sudah melaporkan hal ini ke Pak Johan selaku ketua  Rt 7 /2 kelurahan patih galung,"ujarnya.

Edi berharap kepada pihak terkait untuk segera menindak lanjutinya,karena kalau tidak nantinya akan banyak penyakit di bawa lalat kemakanan yang kita makan.

"sebaiknya pihak terkait secepatnya menutup kandang ayam, karena tidak ada yang menguntungkan bagi waga sekitar,terutama saya  jangan kan ayam bulu ayam pun belum pernah di kasih oleh si pemilik kandang.

Ketua Rt 7 rw 2 Johan saat di hubungi melalui via telepon menjelaskan Terkait dengan banyak nya lalat di wilayah saya,sudah banyak warga yang melapor termasuk pak edi agung.

"Disini terdapat tiga kandang ayam, satu kandang ada di wilayah kita dan dua kandang di luar wilayah kita keberadan kandang tersebut sudah lama berdiri ada yang 5 tahun dan ada yang tujuh tahun dan ada pula sampai 10 tahun,” jelasnya.

Terkait laporan warga  sudah di tindak lanjuti,bahkan beberapa hari yang lalu pak lurah dan pak camat sudah bertemu dengan pihak kandang ayam.

"Namun pada saat Rombongan bertemu dengan pihak kandang ayam saya tidak hadir karena ada pekerjaan lain,jadi saya tidak tau hasil keputusan pertemuan tersebut,"ungkap johan.

Di lansir dari sumeks.co,Hal senada di jelaskan Lurah Patih Galung, Sopyan Hadi mengaku di sekitar wilayah tersebut memang ada kandang ayam milik warga. “Ada tiga kandang ayam, sudah lama berdiri ada yang 5 tahun dan ada yang tujuh tahun dan ada pula sampai 10 tahun,” jelasnya.

 

Disinggung apakah sebelumnya tak ada keluhan warga? Sopyan mengaku sebelumnya memang ada keluhan warga namun tidak separah seperti saat ini. “Mungkin ini karena musim penghujan ayamnya basah dan lalatnya juga semakin banyak, kotoran ayam juga sering ditumpuk,” ujar Sopyan.

Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap pengusaha ayam tersebut. “Sudah kita panggil dengan kesepakatan dalam dua hari ini harus selesai masalah lalat ini. Kita juga buat perjanjian kalau memang mereka idak nanggapi apo yang kito suruh maka akan kito cabut izin usahanyo,” sebutnya berharap mudah-mudahan dengan dipanggil mereka datang mendengarkan apa yang menjadi instruksinya.

Terpisah, Rison salah satu pemilik peternakan ayam mengaku keluhan terkait serbuan lalat itu baru pertama kali terjadi sejak kandang ayam miliknya berdiri 10 tahun silam. “posisi kandang dari rumah warga jaraknya sekitar satu kilometer, kandang ini selalu kami jaga tapi tidak mungkin habis telak,” katanya.

 

Lebih lanjut Rison mengaku tidak mengetahui apa penyebab serbuan lalat tersebut. “Kami ini membersihkan kandang itu sebanyak tiga kali sejak ayam datang sampai panen, jadi kalau lalat itu berkembang di kandang agak susah tidak ada waktu dia berkembang di kandang karena selalu dibersihkan,” cetusnya.

Kendati demikian, Rison menuturkan, kedepan pihaknya akan lebih meningkatkan menjaga kebersihan kandang. “Kedepan akan lebih kami sterilkan lagi, lebih sering kami bersihkan dan perangkap lalat akan kami perbanyak,” tukasnya. (chy/win)

Read More

Menhub Pastikan Pelabuhan Tanjung Carat Dibangun Tahun 2021

BANYUASIN, Liputansumsel.com,-Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah Pusat akan segera melakukan  pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat yang akan ditandai dengan  ground breaking  pada akhir tahun 2021.

“Ada beberapa syarat yang harus dipernuhi layak tidaknya dibangun pelabuhan. Tadi saat meninjau lokasi kita sudah ketemu satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 hingga 18 meter.  Kedua adalah jangkauan, ketiga adalah tanahnya bisa dimungkinkan untuk dibangun pelabuhan. Nah semuanya itu sudah memungkinkan oleh karenanya kita sampaikan, Insya Allah bisa dilaksanakan,” tegas Menhub Budi Karya Sumadi yang didampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru saat meninjau lokasi Pelabuhan laut dalam (deep sea port) Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sabtu  (20/2). 

Dalam pengerjaannya  proyek ini dikatakan Menhub,  akan dilakukan investasi oleh pemerintah maupun swasta . 

“Tentu dalam minggu-minggu ini bersama pak Kemenko, nanti akan di koordinasikan dengan Bapenas apakah pemerintah yang membiayainya, atau swasta. Kita ingin memastikan dibangun mulai 2021 ini selesai tahun 2023, oleh sebab itu pula kita harus merapatkan ini lagi,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur  Herman Deru menyebut pada saat peninjuannnya dilokasi bersama   Menhub Budi Karya Sumadi  telah ditemukan titik yang paling ideal untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Carat.

"Saya tadi menemani Pak Menhub memastikan dimana titik lokasi pelabuhan yang sudah kita rencanakan dan kita rapatkan sebelumnya. Sampai beliau meyakinkan ada titik yang paling ideal yakni kedalaman 12 -18 meter di Tanjung Carat, bahkan dari tepian pantai hanya berjarak 500 meter. Mungkin tidak ada alasan lagi pada bulan November 2021 akan di ground breaking," ungkap HD.

Usai melihat titik lokasi Pelabuhan Tanjung Carat, lanjut  Gubernur HD dirinya bersama Menhub meninjau Pelabuhan Tanjung Tapa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang selama ini sudah menjadi pelabuhan dan dikelola oleh pihak Swasta.

"Ada contoh keberhasilan pembangunan dermaga serupa yang dimiliki pihak swasta. Bahkan lebih jauh lagi jarak kelautnya yaitu 3,1 kilometer, kita sudah lihat tadi. Artinya dengan tipikal tanah yang sama ditambah jenis perairan yang sama maka di Sumsel layak di bangun dengan segera pelabuhan Tanjung Carat," tutup HD.

Ikut dalam rombongan Menhub kali ini, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Seprian Hari Setio, Direktur Public Private Partnerships (PPP) Bappenas Sri Bagus, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Agus Purnomo, Direktur Utama Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Wahid Sutopo serta Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono, serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.

(Ar/Ril)

Read More

Status Lahan Clear and Clean, HD Yakinkan Menhub Segera Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat

Palembang, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H. Herman Deru langsung menyampaikan paparan terkait rencana pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di hadapan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, sesaat setelah Menhub RI dan rombongan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) 2 Palembang dalam rangka kunker di Sumsel, Sabtu (20/2/2021) pagi. 

Dalam kesempatan itu HD  memastikan bahwa lahan seluas 461 hektare yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat saat ini sudah berstatus  clear and clean

Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan, sebelum mengarah kepada pembangunan pelabuhan tersebut pihaknya saat ini memang terlebih dulu ingin memastikan soal kepemilikan lahan serta kedalaman dan sedimentasi di lokasi. 

"Makanya hari ini kita ingin kunjungi tempat yang akan dijadikan salah satu sub Pelabuhan di Indonesia yakni Tanjung Carat," ujar Menhub. 

Hal itu lanjut Budi sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan agar pelabuhan tersebut segera dibangun tahun ini dan selesai tahun 2023. Sehingga pihaknya punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan semua proses pembangunan. 

"Karena itu status kepemilikan tanahnya harus benar-benar beres. Kepemilikan tanah ini menjadi suatu kunci supaya kita lebih confidence," tambahnya. 

Sementar itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam paparannya di hadapan Menhub RI menjelaskan secara detail bahwa terkait status lahan pelabuhan memang sangat penting. 

Sejak tahun 2016 jelas HD, Kemeneterian Kehutanan (Kemenhut), sudah menetapkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) terkait pembanguna pelabuhan tersebut. 

Bahkan dalam Fisibility Study yang telah dibuat PT Pelindo tanah ini termasuk area pengguna lain yang telah diberikan Kemenhut sesuai surat No : 806 Tahun 2014. Dimana terdata ada seluas 600 ha lahan yang kemudian dipotong untuk kebutuhan jalan sehingga luas lahan bersih menjadi 461 hektare. 

"Dan lahan itu tidak ada satupun menggunakan tanah pihak lain. Ini semua milik Pemprov Sumsel seluas 461 hektare," jelasnya. 

Dengan status kepemilikan lahan yang jelas ini ditambah kunjungan langsung oleh Menhub langsung ke Tanjung Carat Banyuasin dan Tanjung Tapa Kabupaten OKI, HD berharap impian masyarakat Sumsel untuk memiliki pelabuhan besar segera menjadi kenyataan. 

Sesuai desain awal dalam RIP jelas HD, pelabuhan Tanjung Carat akan dibangun dengan draft kedalaman 12-15 meter. Jalan penunjang ke pelabuhan ini sejauh 7 Km juga sudah disetujui Kementerian PUPR bahkan sudah dilakukan pengerjaan permulaan di jalan tersebut.

Sementara jika menggunakan opsi kedua dengan draft kedalaman 5-6 meter harus dilakukan pelepasan kawasan hutan kembali, dan mengajukan permohonan kembali ke Kemenhut. 

"Dalam rapat terakhir ada opsi kedua dengan draft kedalaman 5-6 meter. Kita  tentu ingin desain pertama karena  pemeliharaannya tidak mahal dibandingkan dengan draft 5-6 meter. Apalagi jarak opsi kedua ini masih jauh dengan laut lepas ini" jelasnya. 

Terkait anggarannya yang cukup fantastis untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat sesuai desain titik awal, HD optimistis hal itu bisa disiasati dengan memodifikasi desain konstruksi. 

"Jadi titik lokasinya tetap disana (titik awal) desain konstruksinya saja yang diubah agar pemeliharaannya kedepan tidak mahal," kata HD. 

Pelabuhan ini menurut HD sangat diharapkan segera terwujud sehingga untuk melakukan ekspor kedepannya Sumsel tidak harus ke Bengkulu atau Pelabuhan Panjang  Lampung seperti yang selama ini dilakukan. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Seprian Hari Setio, Direktur Public Private Partnerships (PPP) Bappenas Sri Bagus, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Agus Purnomo, Direktur Utama Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Wahid Sutopo serta Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono, serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.

(Ar/Ril)

Read More

Kades Air Putih Ulu Pimpin Musdes Penerima BLT DD Tahun 2021

 

MUBA,lipitansumsel.com - Hadapi Tahun Anggaran Baru, Kepala Desa Air Putih Ulu, kecamatan Plakat Tinggi, kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggara 2021, bertempat di gedung serbaguna desa Air Putih Ulu, Jumat (19/2/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Desa Air Putih Ulu Bunyamin SSos yang turut dihadiri oleh Kasi PPDK kecamatan, BPD, Seluruh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda.

Kepala Desa Bunyamin SSos mengungkapkan, dalam kesempatan ini kita akan benar-benar teliti dalam menentukan penerima bantuan dari Kementerian Desa dan PDTT berkelanjutan untuk masyarakat terdampak COVID-19.

" Khusus di desa Air Putih Ulu, kita akan benar-benar teliti untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)," ujar Bunyamin.

Dijelaskannya, kami berharap sesuai dengan acuan Permendes dan Perbup kita jalankan dengan penuh ketransparansian, agar tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut.

" Maka dari itu, kita adakan Musyawarah Desa ini, agar saling bersinergi dalam melakukan penentuan Penerima Bantuan," harap dia.

Read More