Ketua KPHJBS Bertemu dengan Kepala PPS Bungus

Padang, Painan, Liputansumsel.com - Ketua Koperasi Produsen Harapan Jaya Bagan Sutera (KPHJBS) mengadakan sosialisasi dengan PPS Bungus dan Kepala Pelabuhan, Soma Somantri.

Dalam pertemuan dengan kepala PPS Bungus itu, ketua bagan sutera bersama sekretaris bagan sutera, Ramadhan dan Toni Hardi memberikan profosal terkait tentang permohonan pembuatan SPB dan SLO di kecamatan Sutera, Pesisir Selatan.

Berdirinya kantor dinas kelautan di kecamatan Sutera sudah diperbaiki dan sudah kokoh tinggal ditempati saja lagi. Permintaan ketua koperasi harapan jaya semoga cepat dilaksanakan.

Sebab, bagan di Muara Batang Surantih sebanyak 52 unit bagan dan di Muara Batang Kapas sebanyak 20 unit bagan.

Armada dan kapal tersebut mempunyai surat surat lengkap serta melaksanakan aktivitas sangat sulit disebabkan pengurusan tersebut sangat jauh ke kecamatan. (EL).

Read More

Tim Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, Dorong Sektor Pertanian dan Perkebunan Sumsel Perkuat Ketahanan Nasional

PALEMBANG, Liputansumsel.com, –Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI, Drs. Sungkono   bersama tim akan  mendorong sektor Pertanian dan Perkebunan Sumsel  untuk memperkuat ketahanan nasional. 

Hal itu diungkapkannya saat Pengkajian Daerah (KAJIDA) dengan tema "Revitalisasi Industri Karet Rakyat dalam rangka Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah di Sumsel yang diterima oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya di ruang rapat Gubernur, Rabu (24/2).

Dia juga mengatakan, tugas pihaknya juga memberikan saran masukan untuk mendongkrak perekonomian apalagi di masa pandemi. 

"Kita konsen pada sektor pertanian dan perkebunan Sumsel. Yang bisa kita dorong untuk menjadi isu nasional, akan kita dukung sehingga dapat menjadi ketahanan nasional" tegas, Drs. Sungkono.

Sungkono  memaparkan, keberadaan  Wantannas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dia menyebut , tugas pihaknya juga memberikan saran masukan untuk mendongkrak perekonomian apalagi di masa pandemi. 

"Kita konsen pada sektor pertanian dan perkebunan Sumsel. Yang bisa kita dorong untuk menjadi isu nasional, akan kita dukung sehingga dapat menjadi ketahanan nasional" ungkapnya. 

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. H Mawardi Yahya  menyebut ketahanan pangan sangat penting bahkan  sama pentingnya dengan persenjataan sebagai salah satu alat pertahanan negara.

“Ketahanan  negara tidak cukup hannya senjata saja. Tetapi urusan pangan ini masalah  sangat penting,” ungkap Wagub Mawardi yahya 

Menurut dia,  Pemprov Sumsel terus berupaya dalam mendorong petani agar tetap tangguh di tengah Pandemi Covid-19 melalui upaya menguatan ketahanan ekonomi daerah.

“Dimasa pendemi ini semua sektor terdampak. Yang  masih tangguh di Sumsel ini sektor pertanian. Nah ini perlu kita dorong agar terus  bertahan (survive),” paparanya.

Dia memaparkan ada sejumlah persoalan yang terjadi  utamanya  terkait dengan komoditi  karet yang luasannya di Sumsel melebihi angka 1 juta hektar.

"Artinya pas sekali kehadiran dari Tim Kajian Daerah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional datang ke Sumsel terkait kajian masalah karet ini," tambahnya.

Dikesempatan ini Wagub juga menyebut selama ini Warga Sumsel banyak dirugikan karena tidak memiliki perlabuan Samudera, sebab komuditi asal Sumsel jika dibawa keluar harus melalui pelabuhan yang ada di Lampung. Akibatnya produk Sumsel tidak dikenal diluar.

“Alhamdulilah, Tidak lama lagi akan segera di bangun Pelabuhan Tanjung Carat, kita yakin jika pelabuhan ini sudah selesai  akan membawa dampak positif bagi daerah ini. Komoditi kita akan dapat  di ekspor melalui pelabuhan kita sendiri,”  tandasnya.

(Ar/Ril)

Read More

Herman Deru Berdayakan Alumni SMK SPPN Sembawa, Wujudkan Sumsel Lumbung Daging Nasional

BANYUASIN, Liputansumsel.com, -  Guna mempercepat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi lumbung daging nasional,  berbagai upaya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumsel H Herman Deru  salahsatunya merekrut  100 Petugas Penyuluh Lapangan ( PPL) dengan memberdayakan lulusan alumni SMK Pembangunan Pertanian Negeri (SPPN) Sembawa Kabupaten Banyuasin.

“Mereka inilah nanti yang akan memperbaharui ilmu masyarakat yang ada di desa dalam memproduksi hasil perternakan, termasuk ternak  ayam  petelur,” ungkap Gubernur Herman Deru menghadiri Penandatanganan MoU antara PT. Sriwijaya Agro Industri dengan SMK SPPN Sembawa Banyuasin, bertempat di Kampus SMK SPPN Banyuasin, Rabu (24/2). 

Dikatakan, PPL tersebut nantinya memiliki  tugas pokok dan fungsi  membina masyarakat desa yang ada di seluruh Kabupaten/kota, agar dapat  memproduksi daging baik ayam pedaging maupun ayam petelur dengan cara yang terbarukan. 

“Saya janjikan untuk merekrut tahun ini minimal 100 PPL dari SMK SPPN Sembawa, inilah guna siswa dan siswi kita untuk mentransformasi ilmunya di pedesaan,” tegasnya. 

Bahkan Herman Deru mengintruksikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk segera menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) menjadi Memorandum of Agreement (MoA), yang kemudian dilanjutkan dengan pusat pendidikan pertanian. 

“Dinas Pendidikan provinsi Sumsel punya lebih dari 100 SMK,  minimal punya program study atau kurikulum pertanian. Itu yang paling mungkin kita berbuat dan dirasakan rakyat, Pertanian ini harus kita buat kreasi. Di moment MoU hari ini, ayo kita sama-sama menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan yang menjanjikan,” tambahnya.

Herman Deru berharap, dengan merekrutmen PPL, Provinsi Sumsel memiliki zona wilayah khusus perternakan ayam. Untuk memperkuat posisi sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu PPL ini juga dimintanya dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki kebanggan menjalani profesi sebagai petani.

 

Sementara Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Idha Widi Arsanti, S.P.,M.P Mengatakan, Kementerian Pertanian RI telah mendorong SMK SPPN untuk  70% diarahkan praktek dan 30% teori, dengan harapan para alumni dapat menguasai tekhnis pertanian.

“Menjawab tantangan pertanian yang ada saat ini, regenerasi petani perlu dilakukan. Vokrasi pertanian juga berhubungan erat dengan dunia usaha dan industri. Dimana siswa dan siswi ini sudah mencoba melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan SOP,” tandasnya. 

Dalam kunjungannya di SMK Pembangunan Pertanian Negeri Banyuasin kali ini, Gubernur dan rombongan berkesempatan meninju secara langsung peternakan ayam petelur, peninjauan kebun jambu kristal, pabrik penyulingan minyak serai, penebaran benih ikan dan peninajuan peternakan sapi. 

(Ar/Ril)

Read More

Angin Kencang Robohkan Puluhan Rumah

Indralaya.liputansumsel.com--Puluhan Rumah Di Lubuk Keliat Roboh, akibat derasnya hujan disertai angin kencang yang mengguyur pada Selasa malam, 23 Februari 2021 sebabkan puluhan rumah warga di Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan roboh.

Puluhan rumah warga yang roboh akibat diterjang hujan itu sebagian besar berada di tengah persawahan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut

Menurut keterangan Camat Lubuk Keliat, Rusman Thalib, rumah warga yang roboh di Kecamatan Lubuk Keliat berjumlah 28 rumah yang tersebar di 3 desa diantaranya di Desa Lubuk Keliat sebanyak 18 rumah, tiga rumah diantaranya tanpa dihuni.

Kemudian di desa Ulak Kembahang sebanyak 9 rumah, satu diantaranya yang tidak dihuni. Dan di desa Embacang sebanyak satu rumah.

Dijelaskan Rusman, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa rumah roboh itu hanya ada luka lecet saja akibat tertimpa bangunan.

Saat ini pemerintah setempat baik Camat berikut TNI/Polri, BPBD, dan Pemkab Ogan Ilir sudah mendata dan akan meninjau langsung kondisi rumah warga yang mengalami musibah tersebut.

Selanjutnya akan memberikan bantuan kepada para korban guna meringankan beban para korban, Para korban diminta bersabar dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa.(rul)

Read More

M Yamin : Sering Melebihi Tonase, Perusahaan Batu Bara di Muba Wajib Buat Jalan Khusus

MUBA,liputansumsel.com- Terkesan Nakal, Beberapa Kendaraan Perusahaan di beberapa Sektor Pertambangan Batu Bara masih terkesan nakal, dan diduga masih banyak tidak menerapkan Kapasitas angkutan batu bara pada umumnya.

Diketahui beberapa Perusahaan tersebut membuat resah beberapa kendaraan yang melintasi jalan umum. Seperti contoh yang dilaksanakan oleh PT Astaka Dodol yang digerakkan oleh Subcon penyokong angkutan Batu Bara yaitu PT Tri Ariyani.

Sepintas beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan di Media Sosial terkait Kerusakan dibeberapa titik Jalan Lintas antara Macang Sakti-Babat Toman kemudian Desa Ulak Paceh Jaya-Desa Karang Waru, kecamatan Lawang Wetan.

Terkait hal tersebut menimbulkan beberapa Pertanyaan, Apakah Piha Perusahaan terkait dapat ikut andil atau tidak dalam pelaksanaan Perbaikan Kerusakan Jalan yang hampir rata-rata dilalui oleh Kendaraan yang melebihi Beban diatas 10 Ton.

Ketua Komisi II DPRD Muba Muhammad Yamin selaku Mitra Kerja mengatakan, Soal wajib atau tidaknya perusahaan ikut andil dalam perbaikan jalan. Ya, kita pelajari dulu aturannya, yang jelas perusahaan diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan UU, memberikan rasa aman kepada lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi, dan menyalurkan dana CSRnya.

" Nah kalau mengenai peran serta perusahaan dalam penyaluran dana CSR tersebut, toh tentu sudah ada ketentuan tersendiri, dan bisa jadi jika perusahaan menyalurkannya dalam bentuk perawatan jalan," tegas Yamin, Selasa (23/2/2021).

Yamin juga menyatakan, Kalau perusahaan khusus Batu Bara, ya bukan wajib tidaknya dalam perawatan jalan, berdasarkan aturan mereka harus membuat jalan sendiri untuk jalur transportasi, dan pemerintah daerah harus tegas dalam penegakan aturan ini.

" Karena saya lihat ada beberapa perusahaan Batu Bara masih melintasi jalan milik pemerintah daerah, nah ini tidak boleh terjadi lagi, dan kami DPRD Fraksi PDI-Perjuangan akan melakukan evaluasi melalui anggota Komisi yang berwenang," tukasnya.

Dikutip dari Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mencabut Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang angkutan batubara yang memperbolehkan truk angkutan batubara melintas di jalan umum. 

Pergub itu dicabut setelah banyaknya keluhan dari masyarakat tentang sering terjadinya kecelakaan dan kemacetan akibat truk angkutan batubara.

Sebagai penggantinya, Perda nomor 5 tahun 2011 yang berisi bahwa seluruh angkutan batubara dialihkan menggunakan jalur khusus seperti kereta api dan PT Servo kembali berlaku. Aturan ini berlaku pada 2019 lalu.

Read More