Wako Prabumulih Akan Ajukan Normalisasi Sungai Kelekar

Prabumulih,liputansumsel.com - Terkait banjirnya di sejumlah wilayah Kota Prabumulih beberapa waktu lalu akibat Itensitas hujan yang tinggi, Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM sudah mengusulkan kepada pihak Kementrian untuk kembali menormalisasi Sungai Kelekar.

Hal tersebut diungkapkannya saat dibincangi awak media setelah menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih Tahun 2021 di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Selasa (08/03/2020).

"Saat ini kita di tunggu oleh pihak Dirjen untuk melakukan pemaparan Normalisasi Sungai Kelekar. Untuk itu saat ini kita sedang berjuang, usulan sudah kita berikan dan InsyaAllah kita masih menunggu jadwal," ucapnya.

Dijelaskan Ridho, saat ini Pemerintah Kota Prabumulih belum mampu menganggarkan terkait Normalisasi Sungai Kelekar, mengingat keadaan keuangan Pemerintah Kota tidak memungkinkan.

"Kan semua tau anggaran kita banyak juga yang di pangkas oleh Pemerintah Pusat. Untuk itulah kita usulkan hal itu, mudah-mudahan InsyaAllah nanti usulan kita di terima," ucapnya.

Ridho menilai hal tersebut juga merupakan salah satu siasat agar di Kota Prabumulih tetap ada pembangunan dan masyarakat terhindar dari banjir walaupun tidak ada anggaran.

"Itu salah satu caranya, kan kita tidak mempunyai anggaran untuk itu. Tapi yang jelas para korban banjir sudah kita bantu walaupun sedikit, itu yang paling utama," tukasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Walikota Dua Priode itu menghimbau masyarakat kota Prabumulih untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Sebenarnya banyak faktor penyebab banjir ini, salah satunya sampah. Semestinya masyarakat juga rutin gotong royong membersihkan sampah di selokan, ajak pihak Kelurahan setempat untuk gotong-royong secara rutin. Jangan sampai banjir terlebih dahulu baru mau gotong-royong," tutupnya.

Read More

Ridho Yahya : Setiap Pegawai Harus bersikap Profesional dan Disiplin Dalam Berkerja

Prabumulih,liputansumsel.com- Kota Prabumulih membutuhkan Aparatur Pemerintah yang mampu bekerja keras, bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Hal itu di sampaikan oleh Walikota Prabumulih Ir H Rodho Yahya dalam pidatonya dalam pelaksanaan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Selasa (09/03/2020).

Ridho mengatakan, setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tidak hanya harus bersikap Profesional dan Disiplin dalam berkerja, namun harus juga tau dan dapat Mengimplementasikan Program kerja Pemerintah kota prabumulih.

"Jangan hanya bisa kerja, tapi juga harus tau dan mendalami program kerja Pemerintah Kota Prabumuli, jadi kalau di tanya masyarakat ataupun masyarakat luar kota prabumulih bisa menjelaskan," ujarnya.

Dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah yang terdiri dari 170 CPNS angkatan Tahun 2018, 10 CPNS yang belum sempat di sumpah dan 24 Pejabat Fungsional itu, Ridho Yahya mengingatkan dan mewanti-wanti setiap pegawai agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

"Menjadi pegawai itu susah, jadi jangan di sia-siakan, lakukan hal-hal yang benar dan lakukan yang bermanfaat," terangnya.

Selain itu, suami Ir Hj Suryanti Ngesti itu juga mengatakan, setiap pegawai harus dapat merahasiakan sesuatu yang bersifat rahasia dan dapat mengangkat harkat derajat sesama pegawai.

"Jadi jangan sampai makan sumpah kan tadi sudah di sumpah, artinya sesama pegawai harus saling mengangkat dan pegawai juga harus menjaga rasia internal pemerintahan, selagi hal itu memang betul-betul harus dirahasiakan," pungkasnya.

Read More

Kepala BPPSDMP Kementan RI Setujui Sumsel Jadi Provinsi Mandiri Benih.

Palembang, Liputan Sumsel.com, - Tekad Gubernur Sumsel H.Herman Deru menjadikan Provinsi ini sebagai salah satu provinsi  mandiri benih  di Indonesia mendapat angin segar. Bagaimana tidak, keinginannya itu langsung direspon positif oleh Kepala Badan Penyuluh Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI Prof Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr. 

Hal itu terungkap saat Gubernur Sumsel menerima kunjungan Kepala Badan Penyuluh Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI Prof Ir. Dedi Nursyansi, M. Agr beserta rombongan di ruang tamu Gubernur, Selasa (9/3/2021) siang.

Menurut Gubernur Herman Deru sebenarnya sudah sejak lama Ia ingin Sumsel menjadi daerah penghasil benih. Kemandirian itu kata HD akan mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan benih karena mereka tak perlu lagi menunggu tender. Dengan adanya penangkaran benih ini juga diharapkan dapat meningkatkam kesejahteraan para petani. 

Saat ini dikatakannya dari segi sarana dan prasarana Sumsel sudah sangat siap karena telah memiliki beberapa balai benih yakni benih pasang surut dan balai benih di belitang. Untuk mendukung realisasi mandiri benih tersebut HD pun meminta Kementan memberikan kemudahan termasuk soal sertifikasinya sehingga produksi benih ini nantinya dapat masuk dalam sistem e-katalog.

" Tidak ada alasan kita tidak bisa menghasilkan benih sendiri sekarang. Semuanya sudah ada.  Makanya kita minta dukungan dari Prof Dedi (Kepala BPPSDMP Kementan RI) mewujudkan ini. Untuk tahap awal ini varietasnya tidak perlu terlalu banyak. Yang diunggulkan saja," ujar HD bersemangat. 

Untuk meujudkan percepatan kemandirian  itu Iapun meminta Kementan membantu memberikan transformasi SDM pada tahap awal ini. 

Pasca mendengarkan penjelasan singkat dari Gubernur Herman Deru, Kepala BPPSDMP Kementan RI Prof Ir. Dedi Nursyansi, M. Agr pun langsung memberikan persetujuannya. Ia sepakat Sumsel menjadi provinsi yang mandiri benih. 

" Cocok itu, karena pertanian itu awalnya ya dari benih. Karena sarana dan prasarana juga sudah sangat siap artinya ini tinggal action," jelas Prof Dedi. 

Supaya ini cepat terwujud Iapun mendesak Gubernur selaku Kostrawil untuk serius mengarahkan Kostrada dan Kostracam di wilayahnya yakni di 17 kab/kota. 

" Selanjutnya sama-sama kita bina penangkaran benih ini," tambah Prof Dedi. 

Selain membahas percepatan Sumsel Menjadi Provinsi Mandiri Benih, dalam kunjungan tersebut Kepala BPPSDMP Kementan RI Prof Ir. Dedi Nursyansi, M. Agr, juga memaparkan sejumlah program pusat dalam upaya penguatan SDM pertanian. Dimana seperti mereka pelajaru bahwa  dari beberapa hal pemicu peningkatan produksi pertanian seperti sarana dan  inovasi serta Peraturan Perundangan baik itu Perpres, Permen, Pergub hingga Perbup yang paling  berpengatuh adalah peningkatan SDM. 

"Makanya saat ini kami memberikan perhatian dalam membangun SDM pertanian di daerah terutama pada pemberdayaan penyuluh dan pemberdayaan petani," jelasnya. 

Hal ini dilakukan karen telah terbukti bahwa sektor pertanian menjadi sektor paling tangguh saat pandemi dibandingkan sektor lainnya yang justru sebagian besar terpuruk. Untuk itu saat ini pihaknya gencar membangun komando pertanian tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dan provinsi. 

" Spirit inilah yang akan kita jaga karena ini luar biasa. Dengan ini kekuatan kita menjadi berlipat-lipat," ujarnya. 

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Leli Nuryati , MSc, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumsel Dr. Atekan, SP, MSi, Kepaoa Balai Karantina Pertanian Palembang Ir Hafni Zahara, MSc, Kepala SMK Pertanian Pembangunan Sembawa Ir Mattobi. Serta Kepala Dinas Pertanian Sumsel, Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel, Ruzwan dan Kabid Produksi Dinas Perkebunan Sumsel Ganda Yuni.

(Ar/Ril)

Read More

Sumsel Kerahkan Seluruh Kekuatan Cegah Tangkal Karhutla

     HD Gelar  Apel Kesiapsiagaan   dan Resmikan  Laboratorium Penelitian Lahan Basah

OGAN ILIR, liputansumsel.com,– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  telah melakukan upaya antisipasi sejak dini kemungkinan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2021 , dengan mengerahkan seluruh kekuatan baik personil maupan peralatan pemadaman.

Terlebih wilayah Sumsel banyak lahan gambut yang mudah terbakar ditambah lagi adanya  prediksi BMKG  ditahun ini, musim kemarau akan melanda Sumsel. Sehingga butuh kesiapan untuk antisipasi kebakaran utamanya  di lahan gambut.

"Tentu kita akan terus mencari solusi, bagaimana agar lahan gambut tidak mudah terbakar. Sesuai dengan habitatnya basah dan berair," ucap HD dalam arahannya pada apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Karhutbunla 2021 yang dipusatkan di Kebun Raya Sriwijaya Ogan Ilir, Selasa (9/3/21).

Dalam upaya antiasipasi karhutla tersebut, HD menyebut, setidaknya Pemerintah  Provinsi Sumsel telah menyiapkan tujuh strategi agar Sumsel terbebas dari Karhutbunla tahun 2021. Meliputi melakukan sinkronisasi satuan tugas provinsi dengan kabupaten. Membagi habis tugas pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan dengan melibatkan semua stakeholder baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, melakukan optimalisasi peralatan produksi yang ada pada kelompok tani untuk membantu pemadam kebakaran.

"Kita juga akan memperkuat sarana dan prasaraan pemadam, serta personil terlatih pada regu pemadam kebakaran perusahaan perkebunan, maupun hutan tanaman industri," ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur HD menambahkan, pihaknya segera mengaktifasi posko-posko kebakaran yang ada di perusahaan, masyarakat peduli api, kelompok tani peduli api dan lain sebagainya. Di samping pemanfaatan dana desa untuk pengendalian hutan, kebun dan lahan.

Selain itu Pemprov juga   telah memiliki Embung Konservasi sebagai salah satu laboratorium yang bisa dijadikan lokasi riset untuk mengetahui kelembaban tanah yang juga termasuk sebagai upaya pencegahan terjadinya karhutla.

Menurut HD, Embung Konservasi Kebun Raya Sriwijaya dibangun di atas lahan rawa seluas 100 hektar dengan babyak fungsi, seperti pusat penelitian lahan basah dan sebagai tempat pendidikan, pelatihan ataupun magang. 

"Sumsel ini memiliki lahan gambut. Tentu rawa bergambut ini rawan akan terjadinya Karhutla. Langka kita lakukan adalah dengan mencegah tidak berkibarnya api dari yang paling kecil hingga besar," terangnya. 

Disisi lain, HD menilai, upaya pencegahan Kahutla di Sumsel telah dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak, baik kemeterian hingga BUMD hingga badan usaha. 

"Ini langkah progresif. Menunjukkan hasil.  Pada 2020 nyaris dikatakan Sumsel bebas hotspot. Ini juga yang inginkan di tahun 2021 ini," tegasnya. 

HD menilai, tanggungjawab dalam pencegahan Karhutlah bukan hanya dimiliki oleh instansi tertentu saja, tetapi di pundak semuanya, termasuk masyarakat Sumsel. Karena itu dia mengajak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat  memanfaatkan Embung Konservasi Kebun Raya Sriwijaya sebagai destinasi wisata baru bagi masyarakat luas. 

"Fungsi ini dilakukan untuk menambah destinasi wisata baru bagi penduduk Sumsel, sekaligus menambah edukasi terhadap pencagahan Karhutla," paparanya. 

Sementara itu, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, SH ikut  bangga dan menyambut baik diresmikannya Embung Konservasi Kebun Raya Sriwijaya yang diharapkannya  bisa memberikan dampak baik bagi pengetahuan masyarakat Ogan Ilir.

"Ini akan menjadi lokasi destinasi wisata edukatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Ogan Ilir dan Sumsel. Kita ucapkan terimakasih kepada gubernur Sumsel," tegasnya.

Dilain pihak Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah mengatakan, pelaksanaan apel pencegahan Karhutla dilakukan untuk meningkatan kesiapsiagaan personil dan peralatan. Dengan melibatkan pemerintah disemua tingkatan. Masyarakat, akademisi, hingga media untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan Karhutla.

 “Apel ini melibatkan 1.000 orang peserta yang terdiri dari dari TNI, Polri, BPPD, RPK perusahaan, Dinas Kesehatan Ogan Ilir dan Provinsi, Pol PP Ogan Ilir dan Provinsi, Menwa dan lainnya. Selain itu sejumlah peralatan telah disiagakan di lokasi dan daerah rawan kebakaran. Seperti mesin pompa, pompa apung, selang, diesel, kendaraan pompa  mulai dari mobil tanki air, motor trail yang sudah dimodifikasi, perahu, ketek tongkang, APD petugas lapangan, empat helikopter  juga sudah disiagakan,” tandasnya.

(Ar/Ril)

Read More

Pelayanan Publik Prima DPMPTSP Muba Raih Penghargaan Kemenpan RB

JAKARTA,liputansumsel.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (9/3/2021). DPMPTSP Muba dinilai sukses terapkan layanan prima.

Peniliaian ini telah melewati evaluasi dari Kemenpan terhadap layanan publik di seluruh unit penyelenggara daerah provinsi, kabupaten dan kota termasuk Muba. Hasilnya, DPMPTSP Muba mendapat nilai A. Atas capaian ini Muba dipuji saat proses penyampaian hasil evaluasi dan apresiasi di Jakarta.

Kepala DPMPTSP Muba Erdian Syahri menerima langsung penghargaan ini dari Mempan RB Tjahjo Kumolo yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa.

Erdian menyatakan penghargaan ini hasil upaya Pemkab Muba dalam memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat.

"Alhamdulillah kita mendapat nilai tertinggi. Kedepan kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin," ujarnya.

Lanjutnya, selain meningkatkan pelayanan ia juga akan memastikan warga dilayani  SDM terbaik, sejalan dengan perbaikan sarana dan prasarana.

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin,  memberikan apresiasi atas capaian DPMPTSP Muba. Dodi juga mendorong dan memotivasi pimpinan perangkat daerah lainnya terutama instansi yang menangani langsung pelayanan kepada masyarakat agar mencontoh DPMPTSP.

"Sekarang ini eranya sudah serba cepat dan mudah, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan yang dilakukan DPMPTSP pelayanan publik sudah diakui Kemenpan-RB, sekarang tinggal kita dorong OPD di lainnya," tandas Bupati Muba.

Read More