DPMPTSP Palembang Raih Penghargaan dari Kementerian PAN RB

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, dan diterima Kepala DPMPTSP Palembang, Akhmad Mustain, dalam acara Penyampaian Apresiasi dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020, Selasa (9/3/2021) di Jakarta.

Akhmad Mustain mengatakan, DPMPTSP Palembang menerima penghargaan tersebut setelah memenuhi kriteria pelayanan paripurna dari seluruh indikator, yang harus dimiliki unit pelayanan publik.

“Tentunya ini sangat membanggakan. Karena berarti ada peningkatan kualitas pelayanan dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir, dengan memperoleh nilai sangat baik atau bernilai A,” ujar Mustain, Rabu (10/3/2021).

Ia menerangkan, fasilitas di MPP Palembang tergolong lengkap. Selain fasilitas umum, juga tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas. Mulai dari jalur tunanetra, toilet untuk difabel, alat bantu dengar, hingga bagi fasilitas bagi menyusui seperti ruang laktasi dan ganti popok.

"Kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi segala golongan masyarakat, serta tetap informatif melalui berbagai media. Bahkan, saat dilakukan penilaian tersebut, setidaknya telah lahir lima inovasi baru yang memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujar Mustain.

Ia melanjutkan, keberhasilan DPMPTS tak lepas dari dukungan dan komitmen Wali Kota Palembang H Harnojoyo.

“Pak Wali Kota terus mendorong agar kita memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat.”

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, mengatakan, dari hasil evaluasi tahun 2020, terdapat sebanyak 25 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat pelayanan prima. Di tingkat provinsi, evaluasi ini dilakukan pada 33 UPP, sementara di tingkat kabupaten/kota pada 221 UPP.

Bahkan pihaknya, juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah atas hasil evaluasi pelayanan publik.

"Yang penting, tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah. Semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan,” kata Tjahjo.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa, mengatakan, Indeks Pelayanan Publik pemerintah daerah meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 3,43 menjadi 3,68 atau termasuk pada kategori B (Baik).

"Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2020 menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujar Diah.

Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan sejak bulan Juni hingga November tahun 2020. Diah menyampaikan, terdapat enam aspek penilaian pada pelaksanaan evaluasi ini.

Yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi. (Rl/Al)

Read More

Urus Izin Usaha Skala Kecil dan Besar Sekarang Bisa Lewat Website Online Single Submission (OSS)

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, Akhmad Mustain, mengatakan, kini mengurus izin usaha baik skala kecil atau besar sudah bisa lewat online dengan mengakses website Online Single Submission (OSS).

“Ini sesuai PP 6/2021 tentang kemudahan berusaha di daerah. OSS ini berlaku mulai April nanti. Jadi membuat izin usaha lewat online,” ujar Mustain, Rabu (10/3/2021).

Sistem OSS mempermudah pengurusan perizinan. Terutama perizinan skala kecil, proses membuat izin usaha bisa diselesaikan lebih cepat.

Misal urus perizinan restoran. Selama ini butuh waktu setidaknya 6 sampai 8 hari jika tanpa tambahan dokumen.

“Tapi dengan one click di OSS, urus perizinan satu haripun bisa jadi,” kata Mustain.

Mustain mengatakan, kemudahan perizinan ini dalam bentuk beberapa persyaratan di-skip atau ditiadakan, namun tetap memperhatikan tingkat risiko rendah atau sedang.

"Untuk yang jenis usaha tingkat risiko rendah, seperti restoran, tak perlu menambahkan dokumen tambahan. Kecuali yang tingkat risikonya tinggi, seperti usaha pengolahan limbah medis.”

Ia menambahkan, kemudahan perizinan ini telah dilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat kementerian, dan sudah keluar peraturan pemerintah dan upgrade website OSS dari pusat.

“Sekarang lagi proses persiapan. Dan ini juga sudah ada peraturan pemerintah, sehingga harus dilaksanakan. Ini upaya pemerintah untuk menggeliatkan investasi,” kata Mustain.

Ia menambahkan, jika ada pemohon perizinan yang masih bingung menggunakan OSS, dapat langsung datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Palembang, di Jakabaring.

“Kita menyediakan 5 komputer untuk layanan mandiri, dan jika bingung dapat didampingi petugas kita.”

Mustain mengatakan pula, seiring kemudahan perizinan, nilai investasi di Palembang juga menunjukkan tren positif.

“Tahun 2020 lalu nilai investasi yang masuk ke kita mencapai Rp3,161 triliun, atau tumbuh 2,42 persen dari tahun sebelumnya,” demikian Mustain. (Rl/Al)

Read More

Buntut Penunjukan Plh Bupati, DPRD OKU Laporkan ke Kemendagri dan DPRRI

Soal Plh Bupati OKU, Lintas Fraksi Mencium Gegat Tidak Baik

BATURAJA ,liputansumsel.com Sejumlah anggota DPRD OKU dari lintas Fraksi menyebutkan bahwa Gubernur Sumsel telah mempertontonkan sandiwara terkait polemik penunjukan Edwar Chandra sebagai Plh Bupati OKU. Hal itu ditegaskan oleh Mirza Gumai didampingi sejumlah anggota DPRD OKU lainnya saat memberikan keterangan pers di ruang Komisi I. Rabu (10/03/21).

Dalam pernyataan resmi tersebut, Mirza menyebutkan bahwa pernyataan Gubernur Sumsel dan H Achmad Tarmizi selaku Sekertaris Daerah (Sekda) OKU yang meminta agar dirinya tidak ditunjuk sebagai Plh Bupati merupakan drama yang dipertontonkan.

"Drama yang dipertontonkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kemarin adalah panggung sandiwara, kami tahu ada intervensi via telepon ke lembaga DPRD dan Pemkab OKU. 5 menit sebelum konferensi pers intervensi tersebut datang ke DPRD untuk mencegah terjdinya konferensi pers," kata Mirza menambahkan, siapa yang menelpon, siapa yang ditelepon, apa yang dibicarakan, dan bahkan menyebut nama oknum anggota DPRD OKU akan dibuka di depan Kemendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.

Dijelaskan Mirza, terkait statement Sekda OKU (Achmad Tarmizi Red) yang tidak siap, pihaknya sudah mempertanyakan hal tersebut dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait penunjukan Plh Bupati.

"Kami informasikan, bahwa persoalan pengangkatan Plh Bupati sudah kami tanya sebelumnya ke Sekda, dan memang tidak ada komunikasi dari Gubernur terkait pengangkatan Plh Bupati," ungkap Mirza Gumay saat memberikan keterangan pers.

Terkait adanya statemen ketua DPRD OKU yang menyebutkan pernyataan penolakan Plh Bupati OKU oleh perwakilan 8 Fraksi yang ada di DPR OKU bukan keputusan Dewan, Mirza menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tahu sebelumnya.

"Ketua DPRD OKU sudah kami beritahukan dan dirinya setuju akan ada rapat lintas fraksi serta konferensi pers terkait upaya untuk memberikan edukasi bahwa proses penunjukan Plh Bupati OKU tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada," beber Mirza dihadapan awak media.

Untuk itu, sambung Mirza. Dalam waktu singkat pihaknya akan melaporkan Gubernur Sumsel dan Sekda OKU kepada Mendagri, Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI.

"Sesegera mungkin akan kami laporkan, cara-cara oligarki kekuasaan seperti ini agar diketahui oleh pemerintah pusat, dan supaya 367.600 jiwa penduduk Kabupaten OKU harus tahu akan hal ini," pungkas Mirza. (*)

Read More

Ribuan Masyarakat Gagal Panen, Ratusan Hektare Sawah Kekeringan.

Padang, Painan, Liputansumsel.com -- Ratusan hektare areal persawahan di Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantiah dan Nagari Aur Duri Surantiah, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan kekeringan.

Kekeringan itu disebabkan ambruknya bendungan atau tempat aliran air di Sungai Batang Surantih. Bendungan itu sudah lama dibangun, dan diharapkan perhatian pemerintah.

Plt Camat Sutera Akpal Rizonly, membenarkan bendungangan aliran yang dibangun pada beberapa tahun itu rusak parah dan berstatus kritis dan hancur. Selain beresiko rawan pangan dikarenakan kekeringan juga berpotensi akan menimbulkan gagal panen. 

"Butuh anggaran Rp300 juta untuk memperbaikinya, "ujar Akpal.

Menurut dia, untuk mengatasi permasalahan itu pemerintah provinsi dan kabupaten harus bahu-membahu meminta bantuan pemerintah terkait.

Bendungan itu merupakan satu-satunya sumber air yang mengaliri hamparan pertanian seluas 450 hektare. Masing-masing tersebar di 6 Kampung dua nagari.

Kedua walinagari memintak penuh kepada dinas PSDA provinsi, supaya bisa memperbaiki secepat mungkin. Sebab, ribuan masyarakat akan mengalami gagal panen. 

Setelah dikonfirmasi kepada dinas terkait PSDA, Zakirman menyarankan untuk mengajukan profosal terlebih dahulu dan nanti diusahakan di anggaran perubahan," tutupnya.(EL).

Read More

Hasil Survei Institut Berdaya Dua Tahun Kepemimpinan HD-MY 70.08 Persen Masyarakat Puas

Palembang, Liputan Sumsel.Com – Survei Institut Berdaya: 70,08 Masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) Puas dengan kinerja Kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya, selama dua tahun memimpin Sumsel. Kepuasan masyarakat terlihat dari hasil rilis Institut Berdaya Palembang. (10/03/2021).

Direktur Eksekutif Institut Berdaya, Ki Edi Susilo mengungkapkan, survei kali ini terkait respon publik kepuasan masyarakat Sumsel terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun HD/MY menjabat.

“Hasil temuan dalam survei terkait penilaian masyarakat Sumsel sebanyak 70,08% masyarakat merasa puas dengan pemerintahan HD/MY. Rincian 65,03 persen puas dan 5,05 persen sangat puas. Sedangkan 13,64 persen masyarakat merasa kurang puas dan 17,28 persen menjawab tidak puas” ujarnya.

Sementara Itu Dr Novita Wulandari, S ST, MSI ketua Tim Peneliti Institut Berdaya menjelaskan survei ini melibatkan 1200 responden yang dipilih secara acak (Purpose Sampling) dengan Estimasi Margin Of Eror 2,27 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen data diambil selama Januari sampai Februari 2021.

Lebih rinci Dr Novita Wulandari menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi persepsi Positif masyarakat Sumatera Selatan terhadap dua tahun kepemimpinan HD/MY

“Pembanguna Insfratuktur ini menanamkan kesan cukup baik terhadap pemerintahan HD/MY, Selama dua tahun pemerintah nya. terutama tentang Jalan dan pembangunan Jembatan” Terang Dr Novita.

Selanjutnya soal pelayanan pendidikan selama masa pandemi juga mendapat respon positif dari masyarakat Sumatera Selatan, terutama terkait beasiswa dan pemberian bantuan subsidi terkait UKP/SPP “68,07 Persen Masyarakat merasa puas dengan program Pemerintahan tentang beasiswa dan subsidi Pendidikan” Papar Dr Novita

Sementara, lebih lanjut dalam bidang Pertanian juga mendapat apresiasi yang positif, selama ini apa yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dirasa sangat membantu masyarakat Seperti Program Cetak sawah, bantuan benih dan alsintan, sebanyak 65,07 persen masyarkat terbaru oleh Program Program tersebut.

“Beberapa program ini lah yang mengantarkan persepsi positif masyarakat Sumatera Selatan terhadap dua tahun pemerintahan HD/MY. Sehingga tingkat kepuasan masyakarat mencapai 70,08 %. Ini baik dan semoga kedepannya bisa terus di pertahankan oleh pemerintah HD/MY” Tutup Dr.Novita Wulandari.(Al)

Read More