29 Maret 2021

Jalan Mulus, Warga Prabumulih Puji Herman Deru.

Liputansumsel.com

* Gubernur Resmikan Infrastruktur Kota Prabumulih


PRABUMULIH, Liputansumsel.com,- Sejumlah warga Talang Sako Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur kini mulai dapat tersenyum sumringah. Pasalnya jalan utama mereka yang dulunya bak kolam dan susah dilewati kini mulus berkat bantuan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Gubernur Sumsel H.Herman Deru. 



Berbagai apresiasi dan ucapan terimakasih  pun mengalir dari sejumlah warga dan mereka sampaikan pada saat peresmian pembangunan infrastruktur APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 di Desa Talang Sako, Senin (29/03/2021). 



Seperti dituturkan Susiawati, 44 warga Prabumulih Timur, selama ini jalan di Talang Sako kerap berubah seperti kolam dan berlumpur saat hujan datang. Akibatnya warga kesulitan melewatinya baik menggunakan sepeda maupun motor. Bahkan tak jarang, rusaknya kondisi jalan dimanfaatkan sebagaian orang tak bertanggungjawab melakukan kejahatan seperti perampokan dan begal. 



"Bukan main senangnya kami. Sekarang mau pakai sepeda, pakai motor lancar. Kalau ada keperluan keluar malam juga tidak khawatir lagi. Kami ingin pembangunan seperti ini diteruskan di Prabumulih," jelasnya bersemangat. 



Demikian dikatakan warga lainnya, Harfa Nurhayatim Ia berharap pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi fokus Gubernur Herman Deru di desanya terus dilanjutkan agar masyarakat semakin mudah beraktivitas. 



"Dulu kalau hujan ojek tidak mau kesini. Jalannya rusak parah seperti kolam. Sekarang Alhamdulillah senang lihatnya seperti ini," ujar Harfa. 



Sementara itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan sejak ia memimpin Sumsel, pembangunan infrastruktur meliputi, jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, gedung kesehatan hingga internet desa menjadi prioritasnya. 



Bukan hanya untuk membuka akses perekonomian warga dan konektivitas antar kab/kota se Sumsel, pemerataan pembangunan infrastruktur ini memang terus mendapat perhatiannya guna mempercepat terwujudnya cita-cita mulia menjadikan Sumsel Maju untuk Semua. 



"Dari awal kita tahu persoalan di Prabumulih ini beda dengan kab/kota lainnya di Sumsel. Prabumulih adalah kota transit ekspatriat. Sehingga standar kebutuhan masyarakatnya terlanjur tinggi terlanjut tinggi. Nah ini harus diimbangi dengan infrastruktur yang baik," jelas HD. 




Mengingat gasnya yang berlimpah, kedepan HD berkomitmen mendorong percepatan penyediaan layanan air bersih bagi warga, termasuk juga lalu lintas dan fasilitas kota seperti pedestrian. 



"Sekarang inikan semua direfocusing, jadi kepala daerahnya harus benar-benar piawai mengelola APBD yang berkurang drastis dari Rp1,2 triliun menjadi Rp800 an miliar. Tapi yakinla Pemprov tidak akan tinggal diam. Sekarang sedang kami kaji apa saja prioritas kota ini," jelas HD. 



Adapun pembangunan infrastruktur di Kota Prabumulih melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang dialokasikan melalui anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Prabumulih berjumlah total tahun 2019 sebesar Rp 86.754.993.000 , dan total tahun 2020 sebesar Rp. 24.130.000.000. 



Adapun pemanfaatan anggaran tersebut adalah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kota Prabumulih dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pengelolaan potensi daerah. Di antaranya meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kota Prabumulih melalui perbaikan jalan dan jembatan.Meningkatkan aksesibilas masyarakat menuju pusat perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih dengan pembangunan jalan Pangkul, Meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Perum Bifala Jalan Padurasan RT.11 RW. 1 Kel. Gunung Ibul Prabumulih Timur,  memberikan keyamanan pejalan kaki dengan perbaikan trotoar Sudirman, dan meningkatkan pelayanan melalui perbaikan jalan Sudirman di Prabumulih no Timur dan Prabumulih Utara. Meningkatkan pelayanan air minum melalui pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Kota Prabumulih.

(Ar/Ril)

Gandeng KPK, Herman Deru Fokus Sertifikasi Pengelolaan Aset Daerah

Liputansumsel.com

# Gelar MCP Bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II.


PALEMBANG, Liputansumsel.com,, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Wilayah II KPK RI melakukan Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2021 di Griya Agung Palembang, Senin (29/3).



Selain silahturahmi dan berdiskusi, MCP tersebut dilakukan untuk memantau penerapan berbagai program seperti program generik yang di dalamnya mengatur mulai dari soal perencanaan anggaran sampai tata kelola anggaran. Lalu program tematik, yang salah salah satunya adalah managemen aset.



Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, pengelolaan, sertifikasi, serta pemulihan aset terus dilakukan terus dilakukan Pemprov Sumsel. Termasuk juga terhadap aset yang dikuasai oleh BUMN.



“Saya instruksikan jajaran untuk melakukan sertifikasi dan penertiban aset. Baik aset yang berada ditengah-tengah masyarakat maupun yang sedang digunakan OPD atau orang yang berada di OPD tersebut," kata Herman Deru.



Dian menegaskan, pengelolaan aset yang perlu diperhatikan saat ini terdiri atas aset SDM dan barang.



"Hal itu menjadi perhatian kita. Namun sebagai provinsi yang terdiri atas 17 kab/ kota, Sumsel memiliki banyak aset bergerak dan tidak bergerak yang pengelolaannya juga kerap menemui banyak kendala," paparnya.



Dia menilai, pengelolaan aset yang baik tentu akan semakin mengoptimalisasi pendapatan pajak di Sumsel. Apalagi, saat ini capaian pajak di Sumsel telah mencapai 102 persen dari target yang ditentukan. Pencapaian pajak tersebut didapat melalui pemutihan pajak dan pemasangan hologram. Bahkan, pembayaran pajak juga diberlakukan untuk kendaraan yang ada di sungai. 



“Terima kasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan melalui masukan untuk optimalisasi MCP di Provinsi Sumsel,  hal-hal yang disampaikan akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” terangnya.



Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Yudhiawan Wibisono mengatakan dalam kunjungan ini difokuskan pada program generik dan tematik



"Kunjungan ini sebagai bentuk program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dan  melakukan MCP tahun 2021 yang bertujuan melakukan diskusi bersama Gubernur Herman Deru, diseminasi pengisian MCP per Pemda se-Sumsel, rakor managemen aset daerah terbagi atas 2 kluster kab/kota pada tanggal 30 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 melaksanakan rakor optimalisasi pajak daerah," tandasnya.

(Ar/Ril)

519 Pegawai Dishub Palembang Ikuti Tes Urine

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Ratusan pegawai ASN maupun non ASN di Dinas Perhubungan Kota Palembang mengikuti tes urine secara mendadak


Tes ini kerja sama Pemkot Palembang Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel.


Kegiatan ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).


Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, memantau langsing pelaksanaan tes yang dipusatkan di halaman kantor Dishub, Senin (29/3/2021). 


"Kemarin (tes urine) kita sudah ke Kesbangpol. Dan kali ini ke Dinas Perhubungan Kota Palembang. Ada sebanyak 519 pegawai dan 31 di antaranya tidak hadir hari ini," ujar Dewa. 


Ia menyebutkan, laporan yang ia terima, pegawai yang tidak hadir itu karena cuti, baik dinas luar maupun dinas lapangan. 


"Kita sudah koordinasi dengan BNN. Bagi yang tidak hadir akan dipanggil BNN. Dan ini, tes urine akan kita lakukan terus ke OPD lainnya," kata Dewa. 


Dia berharap, agar para ASN dan non ASN ini tidak terlibat narkoba, baik sebagai pemakai, apalagi pengendar. Tes urine ini juga sebagai bentuk pencegahan. 


"Untuk sanksi pegawai yang terlibat narkoba bervariasi. Mulai ringan hingga berat bahkan sampai ke pemecatan. Untuk di Kesabngpol kemarin clear tidak ada yang terindikasi narkoba," Dewa menjelaskan. 


Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Rizal, mengatakan, tes hari ini dilakukan secara mendadak dan tanpa sepengetahuan dari seluruh pegawai.


"Kita kumpulkan seluruh petugas sesuai arahan Pak Sekda. Dan alhamdulilah, hampir 500an total pegawai kita ini datang," ujar Agus. 


Adapun 31 orang terdata absen karena ada yang bertugas di lapangan, dinas luar dan bahkan ada yang tak ada keterangan sama sekali.


"Untuk yang tak ada keterangan ada 13 orang. Sisanya itu memang ada dinas keluar kota dan menjaga pengamanan, seperti di Pasar 16 dan lain sebagainya," ungkap Agus. 


Ia menambahkan, pegawai yang tidak hadir tetap akan mengikuti tes urine susulan. 


"Nanti kita koordinasi lagi ke BNN untuk mereka yang tidak hadir ini. Bagi yang tidak mau, kita beri surat peringatan."


Agus menambahkan, untuk sanksi semua kembali kepada Seketaris Daerah Kota Palembang sebagai ketua tim penegak hukum untuk ASN. 


"Kita harap semua pegawai kita ini tak ada yang terlibat narkoba." (Rl/Al)


 

DPRD OI Protes Statement Hasan Turcahyo

Liputansumsel.com


Ogan Ilir, targetindo,liputansumsel.com-Statement Hasan Turcahyo, project direktur HKI pelaksana tol Trans Sumatera ruas Inderalaya-Muara Enim tuai protes DPRD Kabupaten Ogan Ilir.


Tuai protes itu diutarakan langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Wahyudi Marwan.


Dimana sebelumnya Hasan Turcahyo sempat memberikan statement kepada berbagai pihak termasuk awak media terkait gelojak dan kisruh yang terjadi di STA 27 zona 3 atas penolakan warga akan pembangunan underpass di lokasi tersebut.


Underpass itu dinilai tidak sesuai harapan karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Padahal underpass itu merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.


Hasan Turcahyo dengan tegas mengatakan, silahkan saja masyarakat menolak dan keberatan atas pembangunan underpass tersebut tetapi pihaknya akan terus melanjutkan karena mereka hanyalah pelaksana yang progressnya tidak boleh terhambat karena itu merupakan proyek Negara.


Hasan Turcahyo pun mempersilahkan warga untuk melayangkan surat keberatan dan penolakan ke Kementrian PU RI.


Statement Hasan inilah yang dinilai Wakil Ketua  1 DPRD Ogan Ilir, Wahyudi tidak etis dan arogan.


Seharusnya sebagai pelaksana Tol, lanjut Wahyudi, merekalah yang menyampaikan persoalan yang terjadi ke pusat karena lebih paham.


Kemudian mencarikan solusi yang terbaik jangan bersikukuh mempertahankan ego apalagi menyangkut kepentingan masyarakat banyak.


Menurut Wahyudi, masyarakat itu masih awan yang sedikit banyak kurang faham dan kurang mengerti akan hal-hal seperti itu.


"Jangan mentang-mentang proyek itu proyek Negara, proyek Nasional sehingga mengorbankan masyarakat dan masyarakat dijadikan tameng. Bukankah salah satu tujuan proyek itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bukan menutup kran ekonomi masyarakat", ujar Wahyudi geram.(rul)

Ketua DPRD Ogan Ilir Kembali Vaksinasi

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir  Soeharto Hs, didampimpingi anggota DPRD Abdul Rozak Rusdy ,ST menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua, bertempat Puskesmas Timbangan Kec. Indralaya Utara, Senin (29/03).

Ketua DPRD Soeharto mengatakan setelah menerima dosis pertama beberapa waktu lalu hingga  dosis kedua tidak merasakan gejala dan sampai saat ini masih sehat walafiat.  

“Alhamdulillah, sampai saat ini Saya masih sehat walafiat sejak divaksin dosis pertama hingga dosis kedua ini,” ungkapnya.

Ketua DPRD Ogan Ilir selanjutnya mengajak seluruh masyarakat mendukung program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah, sebagai perlindungan terhadap Covid-19.

“Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita hoax terkait vaksin Covid-19, karena vaksin ini sudah teruji halal dan aman, dan juga mari bersama sama menyukseskan program vaksinasi ini” Ujar Ketua DPRD Ogan Ilir. 

Sebelum penyuntikan vaksin COVID-19 terlebih dahuluh diikuti observasi selama beberapa menit guna menunggu gejala ataupun reaksi dari tubuh, dan Ketua DPRD Soeharto kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan walaupun sudah di vaksinasi covid-19.(rul)