Gerakan Non Tunai Pemkot Palembang Berbuah Penghargaan dari BI

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Senin (5/4/2021) menerima penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan atas peran aktif dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. 

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Hari Widodo di sela festival Ekonomi digital di Griya Agung, Senin (5/4). Penghargaan diberikan kepada Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, karena dinilai telah melakukan beberapa terobosan dalam digitalisasi. 

Yang mana, Pemkot Palembang telah melakukan gerakan non tunai, baik dikalangan ASN maupun UMKM. 

"Digitalisasi daerah ini juga tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Menindak lanjuti keputusan tersebut, di Sumatera Selatan telah terbentuk 6 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yaitu di tingkat Provinsi dan 5 kabupaten kota yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir,"jelasnya. 

"Bank Indonesia mendukung penuh pembentukan TP2DD dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang telah mendorong terbentuknya TP2DD dan secara konsisten mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) dan digitalisasi ekonomi daerah,"sambungnya lebih lanjut. 

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Palembang mengucapkan rasa syukur, atas diraihnya penghargaan dari Bank Indonesia kantor perwakilan Sumsel. 

Di Palembang saat ini  jelas Harnojoyo, ada 1.300 UMKM yang telah menerapkan transaksi non tunai. 

"Ini salah satu upaya kita memotivasi para UMKM untuk menggalakkan transaksi non tunai," ujar Harnojoyo. 

Tidak hanya itu, program gerakan non tunai juga telah dimulai dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. 

"Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat mengikuti transaksi non tunai. Selain itu, UMKM juga diberikan kemudahan dalam bertransaksi," katanya. 

Harnojoyo berharap seluruh UMKM dan ASN di lingkungan pemkot, untuk mengikuti program serupa dan mengenal perbankan. 

"Pemkot siap berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga, otoritas dan pelaku industri di bidang ekonomi dan keuangan digital dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi,"tandasnya.(Rl/Al)

Read More

PD IWO Muba Gaet Organisasi Difabel Muba Dalam Program Kemanusiaan

MUBA,liputansumsel.com - Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online(IWO) kabupaten Musi Banyuasin (Kab.muba) Gaet Organisasi Disabilitasi untuk Melaksanakan Program Kemanusiaan Bidang Sosial dan Pendidikan, hal ini sesuai dengan Program Kerja (Proker) yang telah diusung beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin bidang Disabilitas Candra Wijaya SH mengungkapkan, saya sangat mengapresiasi apa yang bakal di kolaborasikan oleh PD IWO Muba, inshallah ini bakal jadi terobosan yang baik.

" Saya apresiasi atas niat mulia rekan-rekan PD IWO Muba dengan cara membuat program terkait disabilitas dan mengkolaborasikan dengan organisasi disabilitas dalam hal ini Perkumpulan Penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) kabupaten Muba.

" Disabilitas ini adalah tanggung jawab kita bersama, di kabupaten muba ini sudah cukup maksimal terkait pemenuhan hak-hak disabilitas baik itu aksesbilitas sarana dan prasarana maupun pemberdayaan Dalam bentuk peningkatan skill disabilitas," ungkap Candra, Senin (5/4/2021).

Sementara itu Ketua PD IWO Muba Riyan SyahPutra dalam kesempatannya mengatakan, Disabilitas adalah salah satu Prioritas yang harus diperjuangkan dalam hak-haknya, maka dari itu Perda Disabilitas Muba harus benar-benar mengarah dan tepat pada sasaran.

" Kita sendiri dari PD IWO Muba, nantinya akan segera mendalami peran kita sebagai Organisasi Profesi dalam mendukung peran serta rekan-reka Disabilitas, karena memang Disabilitas wajib untuk kita berikan tempat yang baik serta tanpa ada perbedaan apapun," ujar Riyan.

Kami organisasi Profesi PD IWO Muba berharap, nantinya akan muncul Jurnalis (Penulis) dari Kaum Disabilitas. "Kami siap belajar dan bekerjasama dengan mereka, agar Karya dan Inovasi anak bangsa khususnya di kabupaten Musi Banyuasin dapat membangun kepercayaan Warga Masyarakat Bumi Serasan Sekate," imbuhnya.

Read More

APRI Daulat Herman Deru Jadi Bapak Penghulu Indonesia

#Kukuhkan APRI Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru diangkat sebagai Bapak Penghulu oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI). Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi lantaran kerja keras Herman Deru yang terus memberikan perhatian terhadap kemajuan para penghulu.

Dimana salah satu upaya yang telah dilakukan Herman Deru yakni dengan membentuk Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) untuk membantu masyarakat dalam urusan agama, termasuk pencatat pernikahan.

Herman Deru mengatakan, pembentukan P2UKD dan P2UKK tersebut berdasarkan pengalamannya dan keluhan masyarakat pasca dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatan Nikah (P3N) beberpa waktu lalu.

Dia menyebut, fungsi P2UKD dan P2UKK tersebut bukan hanya sebatas penghulu saja, melainkan juga menjadi penghubung antara masyarakat  dengan pemerintah, umat dengan ulama, serta antar umat beragama.

"Dibentuknya P2UKD ini diharapkan dapat membantu soal urusan agama di setiap desa di Sumsel ini. Masyarakat ini butuh mediasi ke jenjang pelayanan seperti ke KUA," kata Herman Deru usai Pengukuhan Pengurus APRI Provinsi Sumsel di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Senin (5/4).

Lebih lanjut dijelaskannya, P2UKD tidak hanya dibentuk untuk umat muslim saja, namun P2UKD juga dibentuk sebagai wadah bagi semua agama di Sumsel.

“Mereka yang dulunya pernah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) direkrut kembali, namun tugas dan tanggungjawabnya ditambah. Ini juga didominasi oleh umat muslim saja, tapi semua agama punya P2UKD ini," paparnya.

Sejauh ini, lanjutnya, seluruh daerah di Sumsel telah memiliki P2UKD.

"Untuk Sumsel, semua sudah ada P2UKD. Jumlahnya, lebih dari 3500. Insentifnya untuk P2UKD tersebut semuanya dari provinsi," tegasnya.

Disisi lain, Herman Deru menilai, pengukuhan pengurus APRI Sumsel tentu akan mendorong perkembangan P2UKD.

"Adanya APRI ini tentu akan semakin mendorong kemajuan P2UKD. APRI dapat memberikan edukasi  dan pembinaan secara terus menerus terkait peraturan dan regulasi yang berlaku kepada P2UKD ini sehingga pelayanan urusan keagamaan yang diterima masyarakat semakin baik. Semoga dengan adanya pengukuhan APRI ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan dengan perintah sehingga pelayanan urusan agam ini maksimal," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Pusat APRI H Madari medaulat secara langsung Gubernur Herman Deru sebagai Bapak Penghulu Indonesia. Hal itu mengingat Herman Deru berperan besar dalam perkembangan dan kemajuan penghulu khususnya di Sumsel.

"Sumsel ini provinsi ke 28 yang kepengurusannya dikukuhkan. Namun, pengukuhan ini yang pertama mendapat dukungan penuh dari gubernur. Sebab itu, kita mendaulat bapak Gubernur Herman Deru sebagai Bapak Penghulu Indonesia," kata Madari.

Terlebih, Sumsel sendiri merupakan provinsi satu-satunya di Indonesia yang membentuk P2UKD agar masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan pelayanan urusan agama.

"P2UKD ini tidak ada di Provinsi lain. Hanya Sumsel satu-satunya. Ini menandakan sinergitas di Sumsel ini berjalan sangat baik. P2UKD ini tentu mempermudah penghulu untuk berhubungan dengan masyarakat. Semoga sinergitas ini terus terjalin dengan baik," pungkasnya.*****

Read More

OKI Kebut Vaksinasi Guru dan Lansia

OKI, LiputanSumSel.Com. —  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai melakukan vaksinasi bagi guru dan lansia secara bertahap. Vaksinasi di OKI dukung penuh TNI/Polri serta dalam rangka persiapan belajar tatap muka yang rencananya akan digelar Juli mendatang.

Pada tahap awal, sebanyak 1.400 guru dan  lansia di Kecamatan Kota Kayuagung divaksin di Gedung Kesenian Kayuagung, mulai Senin, (5/4/21). Tahapan vaksinasi ini dipantau langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Eko Indra Heri MM didampingi Wakil Bupati OKI, H.M. Dja’far Shodiq, Kapolres dan Dandim 0402 OKI/OI serta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten OKI.

Kapolda Indra Heri  tampak menyemati para penerima vaksin. “Tetap semangat dan yakin vaksin ini ikhitiar kita terhindar dari Covid-19”,ujar Kapolda Indra Heri.

Bahkan orang nomor satu di jajaran Polda Sumsel itu memberikan doorprize kepada lansia yang telah divaksin.

“Menariknya lansia juga diberikan doorprize sebagai bentuk motivasi setelah divaksin”, ungkap Kapolda Sumsel.

Bersiap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Wakil Bupati OKI, HM Dja’far Shodiq vaksinasi bagi guru sebagai Langkah persiapan rencana kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka yang akan digelar pada Juli mendatang.

Langkah ini diputuskan untuk menghindari penularan Covid-19 kepada guru dan lansia dari para pelajar yang berkategori carrier (penular).

“Sesuai keputusan tiga Menteri terkait sekolah tatap muka kita memastikan dulu gurunya sudah vaksinasi, tapi yang tidak kalah penting adalah kakek-nenek di rumah yang anaknya berangkat sekolah juga harus tervaksinasi,” kata Shodiq.

Shodiq mengapresiasi dukungan TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi di Ogan Komering Ilir.

“Capaian vaksinasi kita cukup baik, terimakasih kepada Pak Kapolda, jajaran Polres dan Kodim sehingga masyarakat tidak khawatir lagi divaksinasi” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy mengatakan  dukungan TNI dan Polri terhadap program vaksinasi sangat luar biasa, mulai dari penegakkan disiplin protokol Kesehatan hingga tenaga vaksinator.

“Bahkan Pak Kapolda memerintahkan seluruh polsek tiap hari menjemput mengantar lansia yang akan divaksin ke puskesmas terdekat”, ungkap Lesty

Untuk itu, dia meminta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar terus mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi dengan baik.

“Kita tingkatkan cakupan vaksinasi lansia untuk Sumsel rata-rata 3,8 persen.Sesuai himbauan menkes, agar diutamakan lansia karena merupakan kelompok rentan”,ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan OKI,  Iwan Setiawan SKM, M. Kes mengungkapkan, pihak menarget sebanyak 1.400 lansia dan dan guru di Kecamatan Kota Kayuagung pada tahap awal ini divaksin.

“Ini ditargetkan dapat selesai dalam 4 hari kedepan bagi lansia dan guru yang berdomisili di Kayuagung dipusatkan di Gedung Kesenian. Untuk kecamatan lain bisa dilakukan di Puskesmas masing-masing,”terangnya.

Iwan menjelaskan saat ini pihaknya mendapat droping vaksin sebanyak 1.400 vial dengan prioritas guru dan lansia.

“Jadi dihabiskan dulu vaksin yang ada kalau kurang sudah diajukan dengan Dinkes Sumsel”, terang Iwan.

Tahapan vaksinasi di Kabupaten OKI terang Iwan mencapai 26 persen. Untuk tahapan vaksinasi selanjutnya terangnya prioritas kepada jurnalis dan pedagang pasar.(PD)

Read More

Pendemo inginkan PJ Bupati OKU Jangan Ada Dinasti Di OKU

Baturaja,liputansumsel.com- Puluhan masa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Senin pagi (05/04/2021).

Diketahui para pendemo ini menuntut beberapa hal terkait rencana penunjukan Pejabat Bupati OKU pasca kekosongan akibat meninggalnya Bupati terpilih Kuryana Azis dan wakilnya Johan Anuar yang non aktif tersandung dugaan kasus korupsi.

Dalam aksinya yang dijaga ketat aparat gabungan itu salah satu orator A Syukri Kholil menyampaikan pihaknya meminta Mendagri dan Gubernur menetapkan PJ Bupati sesuai dengan norma aturan undang -undang seperti ada transparasi, kepastian hukum, proporsionalitas dan tidak ada keberpihakan.

Beberapa tuntutan itu jelas Syukri Kholil anatara lain yakni Prosesnya hendakla sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), selanjutnya tidak ada rekayasa dan akal akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan yang sarat dengan nepotisme serta menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasan yang KKN dan berbau politik Dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU.

"Yang kami takutkan jika tuntutan ini tidak diindahkan akan terjadi ketidakkondusifan di bumi OKU,"tegas Syukri Kholil.

Sementara itu ketua DPRD OKU Marjito Bachri didampingi Yopi Sahrudin serta beberapa anggota dewan lainya mengaku telah menerima aspirasi para pendemo dikatakanya aspirasi tersebut akan pihaknya tindaklanjuti dan akan meneruskan surat ke Gubernur dan Mendagri.

"Tentu semua tuntutan ini akan kami akomodir dan secepatnya akan kami sampaikan ke Gubernur serta Mendagri,"kata Marjito.

Masa aksi sendiri mengaku jika beberapa tintuan tersebut diindahkan maka pihaknya akan menggelar dengan aksi yang lebih besar.

" Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat saat menentukan PJ Bupati nanti," pungkas Syukri Kholil.

Novri salah satu anggota HMI mengatakan, HMI tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati OKU. Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Penjabat Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada maladministrasi saat penunjukan PJ Bupati nantinya.

Saat ditanya kekhawatiran apa yang ditakutkan HMI terkait penunjukan PJ Bupati nantinya? Novri membantah bahwa HMI tidak khawatir siapa saja yang ditunjuk," masalahnya kita sekarang ada di era demokrasi, jangan sampai ada kemunduran ke era sebelumnya," kata Novri.

Read More