Lapas Muara Enim Salurkan Bantuan Sembako di Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57

Muara Enim, Liputansumsel.com --Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-57 Tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Enim melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial, Jumat (21/4/2021) dengan menyalurkan bantuan berupa 100 paket sembako kepada masyarakat sekitar Lapas Muara Enim yaitu di 3 (Tiga) titik lokasi Desa Muara Lawai, Desa Tanjung Jati dan Desa Lubuk Ampelas. 

Pada kegiatan tersebut, Kalapas Muara Enim Herdianto melalui Kasi Adm Kamtib Agusnadi selaku koordinator kegiatan mengatakan kegiatan bhakti sosial ini dalam rangka peringatan HBP Ke-57 tahun 2021 dan menyambut bulan suci ramadhan 1442 H. 

“Seluruh petugas lapas Muara Enim berharap melalui penyaluran sembako ini bisa sedikit membantu masyarakat dan memberikan manfaat. Dengan melalui Perangkat Desa setempat, kami titipkan sembako ini dan tolong untuk dapat disalurkan kepada Masyarakat secara tepat sasaran” ungkap Agusnadi pada sambutannya di Kantor Kepala Desa Muara Lawai. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Muara Lawai mewakili masyarakat Muara Lawai mengucapkan terimakasih kepada Kalapas beserta jajarannya yang bertugas di Lapas Muara Enim atas bantuan yang sudah diberikan ini. Semoga menjadi ladang amal pahala bagi seluruh para petugas.

Read More

Sekda Kota Palembang Minta Posko Satgas di Kelurahan Dioptimalkan

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko satgas di kelurahan dioptimalkan lagi. 

Ini setelah Kota Palembang kembali masuk dalam zona merah, walaupun lagi menjalani Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

Dari 107 kelurahan, sebanyak 54 kelurahan dinyatakan masuk zona merah. 

"Setahu saya kemarin yang zona merah ini ada di Ilir Barat I dan Sako. Untuk itu kita meminta posko satgas yang ada di tingkat kelurahan yang diketuai oleh Lurah  ini dapat dimaksimalkan lagi," ujarnya, Jumat (16/4/2021).

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro, jika dalam satu RT ada 5 rumah yang terkonfirmasi positif, maka dinyatakan sebagai zona merah.

Menurut dia, posko ini harus benar-benar melaksanakan 3T, itu yakni testing atau pengujian, tracking atau pelacakan dan treatment atau tindakan terhadap orang yang terkait Covid-19. 

"Pemkot mendorong itu. Pihak Pol PP kerja sama dengan Babinsa dan Babinkamtibnas, melakukan razia namun sifatnya lebih ke pendekatan persuasif. Sanksinya sesuai dengan perwali lama tentang  adaptasi kebiasaan  baru," Dewa menerangkan. 

Ia menyebutkan, posko yang diketuai oleh lurah ini sudah dibentuk oleh Wali Kota Palembang, tinggal dioptimalkan lagi, sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing. 

"Karena, di dalam posko ini ada lurah, babinsa, babinkamtibnas, tokoh masyarakat dan lainnya."

Selain itu, setiap kelurahan ini juga harus ada kerja sama dengan puskesmas setempat.

"Ketika ditemukan kasus terkonfirmasi positif maka bisa dilakukan isolasi mandiri dan 3T ini karena PPKM kita ini berbasis mikro, bukan global," jelas Dewa.

Ia juga meminta agar masyarakat bersama-sama membangun kesadaran diri ini. 

"Ini bukan hanya tugas Pemkot, bukan tugas tenaga medis, tapi tugas kita bersama. Seluruh masyarakat untuk mewaspadai Covid-19 ini." (Rl/Al)

Read More

BKPSDM Kota Palembang Data Formasi Fungsional di Setiap OPD

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang,saat ini sedang mendata formasi fungsional di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

Kepala BKPSDM Kota Palembang, Reza Fahlevi menjelaskan, pendataan ini dilakukan terkait dengan rencana perubahan sejumlah jabatan dari struktural menjadi tenaga fungsional.

"Ini memang instruksi dari pemerintah pusat. Tapi kita belum menerima petunjuk teknisnya. Karena itu sekarang kami data dulu untuk formasi fungsional di setiap OPD," kata Reza, Jumat (16/4/2021). 

Dari informasi yang didapat, ujar Reza, jabatan eselon III dan eselon IV yang selama ini masuk jabatan struktural, akan menjadi fungsional.

"Jadi nanti eselon III dan IV akan jadi fungsional bukan struktural lagi. Namun, untuk camat dan lurah sepertinya tetap struktural. Tapi kita masih menunggu juknisnya biar lebih jelas lagi. Kami juga berkoodinasi dengan Bagian Ortala Setda Kota Palembang, terkait hal ini," jelasnya.

Ia menilai perubahan oleh pemerintah pusat ini sebagai upaya agar pekerjaan ASN lebih terfokus. 

"Karena kalau sudah berjalan, tugasnya selama masih di fungsional akan tetap sama meskipun sudah pindah OPD. Namun untuk jenjang karir tetap bisa naik. Artinya tidak menutup kemungkinan jika selama ini fungsional ingin naik jadi eselon II, tetap bisa," tukasnya. (Rl/Al)

Read More

Konten Siaran Sehat dan Mendidik Ampuh Tangkal Hoax

Wagub Terima Audensi KPID Sumsel

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai lembaga resmi diharapkan dapat lebih memperketat pengawasannya pada dunia penyiaran (tv dan radio) utamanya terkait dengan konten isi  siaran  yang tidak mendidik.

“KPID sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi jalannya penyiaran sudah sepatutnya menjalankan fungsinya agar dunia penyiaran di Sumsel kontennya  mendidik dan sehat,” ungkap Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya ketika menerima audensi  Kominioner KPID Sumsel diruang tamu Wagub, Jumat (16/4) pagi.

Lebih lanjut Mawardi menyebut, di tengah maraknya media sosial yang kerap kali menyajikan informasi hoax dijagat maya, peran dunia penyiaran utamanya tv dan radio bisa dijadikan sebagai sarana penangkal hoax melalui konten  acaranya yang bermutu dan mendidik.

“KPID harus tegas mengawasi konten lokal yang menyiarkan konten tidak mendidik dan tidak bermoral. Jika terdapat penyiaran seperti tentu harus  diberi sangsi," harapnya.

Sementara terkait dengan seleksi anggota KPID Sumsel Periode 2021-2024, Wagub berharap mereka yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang memiliki kafasitas dan niatan baik untuk memajukan dunia penyiaran di Sumsel.  Begitu juga dengan tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan akdemisi.

"Mengingat KPID merupakan lembaga yang penting dalam pengawasan siaran sudah seharusnya orang-orang duduk  harus memenuhi syarat agar  KPID  lebih leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tandasnya.

Disisi lain Ketua KPID Sumsel Guntur, SH dalam laporannya menyebut saat ini tengah dilakukan persiapan seleksi anggota KPID Sumsel priode 2021-2024 mengingat keanggotaan sebelumnya sudah habis sejak 27 maret 2021  dan diperpanjang gubernur sampai 31 Desember 2021 mendatang.

“Kami minta masukan dari pak Wakil Gubernur, siapa yang akan ditunjuk sebagai tim seleksi dari unsur pemerintah,” ucap Guntur.

Tim seleksi  yang sudah terbentuk nantinya lanjut Guntur akan menyampaikan ke komisi I DPRD Sumsel, 14 besar nama-nama calon anggota KPID Sumsel priode 2021-2024 untuk dipilih menjadi   7 orang akan   menjadi anggota KPID Sumsel tiga tahun mendatang.

“Ketujuh nama  yang terpilih ini nantinya di SK-kan dan dilantik oleh Gubernur,” imbuhnya sembari menyebut KPID Sumsel terus sinergi dengan para pemangku kepentingan penyiaran untuk meningkatkan kualitas isi siaran di Sumsel.******

Read More

Herman Deru Inginkan FPD Jadi Sarana Edukasi Bagi Genarasi Muda

PALEMBANG, Liputansumsel.com,– Pemerintah Provinsi Sumsel akan memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan Festival Palembang Darussalam (FPD) XIX 2021 yang akan digelar dalam Juni 2021 mendatang. Mengingat kegiatan  ini dapat menjadi sarana belajar dan mengenalkan budaya pada genarasi muda di Sumsel.

Gubernur H Herman Deru saat menerima panita Festival Palembang Darusalam XIX 2021, Jumat (16/4) menegaskan, dirinya mengaresiasi digelarnya agenda tersebut sebagai salah satu   upaya untuk mempertahankan kebudayaan asli orang Palembang kepada anak cucu generasi mendatang.

“Kegiatan ini nanti harus terlaksananya tidak ekslusif, artinya siapa saja boleh menyaksikan. aagar zuriatnya bangga dengan leluhurnya. Saya tidak mau festival ini nanti biasa-biasa saja. Pemprov Sumsel akan mensupport penuh kegiatan ini, karena festival ini tidak setiap saat,” ucap Herman Deru. 

Dikatakan, sesuai dengan temanya maka marteri  yang ditampilkan juga harus mengandung unsur  berbagai macam kebudayaan Palembang  sebagai bagian dari  peninggalan sejarah.

“Kalau sudah bicara adat, kita angkat dari mulai penggalian akar budaya, akar sejarah hingga situs, saya maunya yang luar biasa  atau Spektakuler,” tegasnya.

Sementara Ketua Kerukunan Keluarga Palembang (KKP) Penanggung Jawab Festival Darussalam Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.SC dalam audiensinya bermaksud untuk mengundang Gubernur Provinsi Sumsel pada saat puncak Festival Palembang Darussalam bulan Juni mendatang. 

Rozak mengatakan, dalam kegiatan festival tersebut mengusung kegiatan asli Palembang seperti lomba kuliner khas Palembang, Workshop melipat tanjak dan membuat gandik, lomba sarofal anam, lomba lagu Palembang, lomba MTQ dan Azan, lomba rebana. 

“Tujuan kegiatan ini untuk melestarikan kebudayaan asli Palembang yang bernuansa Islami,” katanya. *

 

 

Read More