Wako : Merusak Lebih Mudah Ketimbang Membangun

 PRABUMULIH –  Untuk 10 tahun belakangan ini, Kota Prabumulih menjadi kiblatnya lingkungan. Hal itu diungkapkan Walikota (Wako) Ir H Ridho Yahya MM ketika membuka kegiatan penyerahan penghargaan lomba Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) di Gedung Kesenian Rumah Dinas (Rumdin) Wako, Senin (12/4/2021).

“Hanya Prabumulih mampu menolak tambang Batubara. Karena merusak lingkungan,” kata orang nomor satu di kota Nanas ini.

Menurutnya, tidak akan mampu hanya menanam segelintir pohon bisa menggantikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi tambang batubara.

“Makanya, saya tegas menolak. Karena, dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batubara besar sekali,” tukas suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu.

Ia mengajak, sejak dini untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup lingkungan ini. “Kita harus berkomitmen tinggi, untuk terus menjaga kelestarian dan mencintai lingkungan,” beber ayah tiga anak ini.

Kata ayah dr Muwarni Emassrisa Latifah, tidak ada korelasi antara penambangan batubara dengan kesejahteraan masyarakat. Makanya, akhirnya dirinya melarang hal itu. “Komitmen, tidak hanya diperkirakan saja. Tetapi, juga harus dibuktikan dengan perbuatan,” bebernya.

Hari lingkungan ini, akunya hari introspeksi diri. Sebutnya, harus belajar dari China dan juga Jepang. “China menyesal mengeksplorasi tambang batubara, dan Jepang tidak mau mengeksplorasi tambang batubara di negaranya. Karena, banyak mudoratnya ketimbang manfaatnya,” terangnya.

Ia juga menyarankan, siswa dalam mengikuti lomba lingkungan hidup untuk melukis dan menggambarkan penolakan batubara dilakukan Pemkot. “Gambar lahan sebelum ditambang, dan juga sudah ditambang. Dan, kerusakan ditimbulkannya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ir Hj Dwi Koryana ini mengatakan, sejumlah lomba sengaja digelar guna meningkatkan kesadaran kepada siswa, pentingnya mencintai lingkungan.

“Mulai lomba melukis atau menggambar, lomba puisi, lomba daur ulang, dan lainnya,” ucapnya.

Harapannya, dengan kreatifitasnya siswa juga bisa mencintai lingkungannya. “Kita tanamkan sejak dini, agar siswa mencintai lingkungannya. Apalagi, sekaligus memperingati HLHS,” tandasnya

Read More

Ingatkan Pihak Ketiga Kerja Bagus

 

PRABUMULIH –  Proyek pembangunan di Kota Nanas ini, sejauh ini belum berjalan. Meski demikian, Walikota jauh-jauh hari mengingatkan pihak ketiga pemenang tender nantinya. Selaku pemenang tender, harus punya tanggung jawab mutlak terhadap proyek yang dimenanginya tersebut.

Pantauan awak media, proyek pembangunan memang paling banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Walikota (Wako) mengingkatkan pihak ketiga agar bekerja bagus sehingga menghasilkan proyek bagus dan berkualitas.

“Sekarang ini, proyek di lingkungan Pemkot memang masih dalam proses lelang atau tender. Sebelum mengerjakan proyek, kita wanti agar pihak ketiga mengerjakan proyek dimenangi sebaik mungkin. Sehingga, mutu dan kualitas proyek juga baik dan terjaga,” terang Ridho, sapaan akrabnya kepada awak media, Senin (12/4/2021).

Selain itu, kata orang nomor satu di Kota Nanas ini pembayaran 100 persen setiap tahunnya, tidak bisa dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. “Guna memastikan, proyek sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan, tentunya proyek dihasilkan juga baik dan berkualitas. Kita selalu mengandeng BPK, juga pemeriksaan internal dilakukan Inspektorat,” tukasnya.

Sambungnya, setiap tahunnya Pemkot berupaya meningkatkan mutu dan kualitas proyek dikerjakan pihak ketiga. “OPD terkait, adanya proyek pembangunan. Kita tekanan, untuk mengawasi proyek pembangunan di lingkungan Pemkot. Supaya hasilnya baik, sesuai standar yang ada,” pungkasnya.

Read More

Puasa, Jam Kerja Pegawai Berkurang 1,5 Jam

 

PRABUMULIH –  Selama bulan suci ramadan, jam ngantor pegawai di lingkungan pemerintah kota Prabumulih berubah.

Kalau biasanya ngantor mulai pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB lima hari kerja, Senin hingga Jumat.

“Di bulan puasa ini pegawai mengalami pengurangan jam kerja sekitar 1,5 jam, ngantor mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB,” ujar Kepala BKPSDM, Beny Rizal SH MH kepada awak media, Selasa kemarin.

Ungkap Beny, karena waktu kerja lebih singkat di bulan ramadhan ini. Ia mengimbau, agar para pegawai meningkatkan etos kerjanya guna peningkatan pelayanan publik.

“Selain mengimbau, agar menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan ini. Pegawai juga, kita imbau meningkatkan kinerjanya lagi di bulan puasa ini,” tukas Mantan Kabag Hukum dan Perundang-Undangan ini.

Sambungnya, agar pelayanan publik tetap berjalan di bulan suci penuh rahmat ini. Tak lupa, ia menyarankan agar para pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi telah ditetapkan.

“Kalau pegawai bekerja sesuai tupoksinya, pelayanan publik di tengah ramadhan ini akan seperti biasanya dan tidak mengalami kendala,” bebernya.

Read More

1.036 Lansia Sudah Vaksin D1, 2 Orang D2

 PRABUMULIH –  Vaksinasi Covid-19, sejauh ini masih dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) di 15 Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kota Nanas ini.

Data dihimpun dari Dinkes, data sasaran Lansia diatas 60 tahun sebanyak 17.527 orang. Hingga Rabu (14/3/2021), sudah 1.036 orang  Lansia divaksinasi Covid-19 dosis 1 (D1). Sementara itu, berselang 14 hari dilakukan dosis 2 (D2). Baru sebanyak 2 orang Lansia divaksinasi D2.

“Iya betul, vaksinasi Lansia diatas 60 tahun dari target 17.527 orang baru terealisasi sekitar 1.036,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr H Happy Tedjo TS kepada awak media.

Dia menerangkan, sebelumnya tenaga kesehatan sasarannya sebanyak 2.410 orang. Telah dilakukan D1, sebanyak 2.329 orang. Sedangkan, D2 sebanyak 2.167 orang.

“Demikian pula, sasaran pelayanan publik jumlahnya 9.635 orang. D1 sebanyak 3.241 dan D2 sebanyak 1.262 orang,” akunya.

Sambungnya, vaksinasi Covid-19 di tengah pandemi ini sangat penting sekali untuk melindungi diri agar tidak terpapar atau terkena virus tersebut.

“Karena, fungsi vaksin Covid-19 meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh sehingga bisa melawan Covid-19,” terangnya.

Meski telah divaksin, akunya tetap Protokol Kesehatan (Protkes) dan jangan lengah. “Pakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, dan lainnya. Untuk melindungi diri, agar tidak terpapar Covid-19 masih ada di sekitar kita,” pungkasnya.

Tambahnya, tenaga medis terus melakukan vaksinasi Covid-19 di sejumlah Faskes tanpa lelah. Guna membantu masyarakat melawan Covid-19, dan memutus mata rantainya.

“Di setiap Faskes, ada puluhan tenaga medis disiagakan guna melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh sasaran,” tandasnya.

Read More

Berharap Pegawai Non ASN Jadi Peserta BPJSK

 PRABUMULIH –  Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) KC Prabumulih bersilaturahmi ke Pemerintah kota (Pemkot) dalam rangka mensosialisasikan Instruksi Presiden (Inpres) No 2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala BP Jamsostek Muara Enim, Ruszian Dedy didampingi Kepala Cabang BP Jamsostek Prabumulih, Imiati SE bertemu dengan Wakil Walikota (Wawako), H Andriansyah Fikri SH di ruang kerjanya, Senin (19/4/2021).

“Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  kita berharap  Pemkot dapat mengeluarkan regulasi atau kebijakan  agar pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Inpres No 2/2021 tersebut,” ujar Ruszian, sapaan akrabnya ketika menyampaikan niatnya kepada Wawako, H Andriansyah Fikri SH.

Sambungnya, banyak keuntungan dan manfaat diterima non ASN, jika terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ada dua jaminan bakal dinikmati Non ASN, meliputi; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM).

“Harapan kita dengan adanya regulasi itu, Pemkot dapat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan dan jaminan Non ASN. Agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” sebutnya.

Menurut Ruszian, di dalam Inpres tersebut meminta semua pihak mengambil langkah diperlukan sesuai tugas dan wewenang dalam mendukung implementasi program Jamsostek. “Termasuk membuat regulasi pendukung dan pengalokasian anggaran,” bebernya.

Ungkapnya, Inpres itu juga menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek.

“Lewat Inpres No 2/2021, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada sejumlah elemen pemerintahan. Antara lain 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya kepesertaan, Inpres juga disebut meningkatkan kepatuhan. Jokowi memberi instruksi kepada Jaksa Agung untuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program BP Jamsostek,” kata dia.

Terpisah, Wawako, H Andriansyah Fikri SH mengatakan, menyambut baik terkait keluarnya Inpres No 2/2021. Pertemuan ini, akunya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota (Wako).

“Lapor kepada Pak Wako dahulu, kita yakin tidak keberatan untuk kesejahteraan pegawai Non ASN,” terang Fikri.

Lanjutnya, sejak awal memimpin selalu memikirkan hak pegawai dan kesejahteraan pegawai.

“Sejauh ini, kita secara bertahap meningkatkan kesejahteraan non ASN. Juga berupaya secara optimal, bagi ASN dan Non ASN. Tugas kami mengemban amanat masyarakat, dan melayani masyarakat,” bebernya.

Lanjutnya, Pemkot berupaya menjamin keselamatan Non ASN agar tenang dalam berkerja, supaya terjamin BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga, jika ada hal-hal tidak diinginkan bisa terlindungi,” pungkasnya

Read More