Longsor, terjang Kenagarian Limau Gadang Nagari Bayang Utara. 1 rumah rusak.

 

Padang ,Painan, Liputansumsel.com  -- Pasca hujan deraa yang melanda disebagian wilayah dikabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (8/5/2021) pukul 16.00 wib yang lalu, menyebabkan longsor di kenagarian Bayang Utara, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Tiga titik longsor terjadi ditiga titik, pertama di Kampung Limau – Limau, Kenagarian Limau Gadang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, ada Dua titik Longsor, Satu titik menimbun Badan Jalan Panjang diperkirakan 25 Meter, Satu titik menimbun Badan Jalan panjang diperkirakan 10 Meter.

kedua,  Kampung Ngalau Gadang, Kenagarian Limau Gadang ada Satu titik, Panjang Badan Jalan yang tertimbun diperkirakan 12 Meter.  Dan, ke tiga titik Lokasi Lonsor tersebut sampai saat ini, belum bisa dilalui Kenderaan R2 dan R4.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Sri Wibowo, S.iK, MM melalui Kapolsek Bayang Iptu. M. Thamrin, SH,M.M pada Liputansumsel.com, Senin (10/5/2021) mengatakan, bahwa longsor terjadi di 

kenagarian Bayang Utara, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, disebabkan curah hujan cukup tinggi didaerah tersebut. 

" Tanah dari atas bukit ada dilokasi tersebut longsor. Ada tiga titik parah akibat longsoran tanah, hingga menutupi badan jalan," tegas Kapolsek Bayang itu.

Bersama pihak kecamatan, walinagari Ngalau Gadang dan Polsek Bayang, Thamrin turun kelokasi longsor. Dan melakukan koordinasi dengan dinas pekerjaan umum ( PU) Kabupaten Pessel untuk mendatangkan alat berat exkapator karena tanah yang Lonsor tersebut tidak bisa dikerjakan secara manual, harus menggunakan Alat Berat.

" Pukul 14.00 wib, Alat Berat ( Exkapator) sudah menuju Lokasi Longsor, dari Kantor PU Kabupaten Pessel," kata Kapolsek Bayang didampingi Walinagari Ngalu Gadang Yuharza.

Selain menutupi badan jalan, longsor juga menimpah satu buah rumah milik warga setempat An. Siin (40) warga kampung Ngalau Gadang, Kenagarian Limau Gadang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, mengalami rusak bagian dinding belakang. " tidak korban jiwa, kerusakan rumah diperkirakan Rp. 7 juta rupiah,". 

Kapolsek Bayang  berpesan agar wali nagari intens komunikasi dengan instansi lain terkait apa saja kejadian yang menonjol dinagarinya dan selalu menghimbau masyarakatnya patuhi prokes jangan kendor tetap pakai masker dan tidak mebakar hutan dan melindungi hutan, dengan kita ikut melindungi pasti hutan akan memberikan kebaikan bagi kita semua terutama masyarakat disekitar hutan.

Sementara itu Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah dihubungi Liputansumsel, sabtu (9/5/2021), pemkab Pessel telah mengarahkan dinas terkait, seperti Badan Penangulangan Bencana Daerah ( BPBD) menurunkan anggota kelapangan. Dan Dinas Pekerjaan Umum mengirimkan alat berat kelokasi untuk membantu warga membersihkan material longsoran tanah,"tutupnya.(EL).

Read More

Mawardi Yahya Sampaikan Penjelasan Terhadap 9 Raperda Provinsi Sumsel

Palembang, Liputansumsel.com - Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menyampaikan penjelasan terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah, Pada Rapat Paripurna XXX (30) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel. Kegiatan itu dilakukan di Ruang Rapat Paripurna Provinsi Sumsel,  Senin (10/5), dan Rapat Paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati. 

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan, Peraturan Daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat, yang materi muatan atau substansinya berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung aspirasi dan kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Mengenai Raperda tentang pengelolaan keuangan, Mawardi menuturkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang ada selama ini khususnya terkait dengan tata kelola keuangan daerah yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan baik dalam sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai landasan pokok dalam pengelolaan keuangan daerah. 

“Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan pembangunan yang merata dan menyatukan masyarakat sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimulai dari perencanaan yang tepat sasaran, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government),” katanya 

Sementara mengenai Raperda tentang pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel, Mawardi mengakui, Raperda ini diajukan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pelayanan air bersih bagi masyarakat di Sumsel, selain itu pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.  

Serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang terkait dengan Penetapan Target Nasional capaian air bersih 100%. 

“Dengan dilaksanakannya SPAM Regional dimaksud maka akan lebih tercipta pemerataan pelayanan air bersih kepada masyarakat sehingga pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat terlaksana dengan baik, dan kita akan terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan dalam Pembangunan SPAM Regional ini agar dapat melayani seluruh Kabupaten/Kota melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pihak PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan,” tambahnya.****

Read More

Herman Deru Dapat Dukungan Penuh Legislatif Rekrut Ribuan PPL Baru

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Program Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diinisasi Gubernur Sumsel H Herman Deru mendapat dukungan dan apresiasi dari semua pihak tak terkeculi dari Komisi II DPRD Provinsi Sumsel. 

“Rekrutmen  program 1.000 PPL yang telah sebarkan ke 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel  belum lama ini dinilai anggota dewan  masih belum maksimal dan masih dibutuhkan penambahan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Asgianto disela-sela rapat dengan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam rangka koordinasi Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi pertanian (P2EP)bertempat diruang rapat Gubernur, Senin (10/5).

Asgianto menyebut, upaya yang dilakukan Gubernur Sumsel dengan merekrut PPL patut didukung untuk terus dilakukan penambahan. Sebab berdasarkan reses mereka ke daerah 1000 PPL yang telah di sebar di 17 Kabupaten/kota belum mencukupi kebutuhkan dilapangan.

"Dalam lima bulan  terakhir kita sudah roadshow  ke daerah guna menyerap aspirasi masyarakat. Ternyata  1000 penyuluh yang telah disebar ternyata masih banyak  mengali kekurangan utamanya di kecamatan dan desa-desa,” tambahnya.

Komisi II DPRD Sumsel lanjut Asgianto  telah sepakat dengan  Pemerintah daerah guna mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua. 

"Kita dari kalangan dewan akan  mendukung apapun itu program  gubernur selama berpihak dengan rakyat," imbuhnya. 

Sementara itu  Wakil Komisi II DPRD Sumsel, Abusari  dari hasil rapat pihaknya dengan OPD Terkait ternya Sumsel masih mengalami kekurangan  sekitar 1600 orang tenaga penyuluh baik  penyuluh  pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan hingga perikanan. 

 "Kita telah memantau langsung ke daerah-daerah  ternyata  masih banyak  kekurangan  paling tidak satu orang petugas untuk penyuluh perikanan, perkebunan, kehutanan  sebagai pendamping petugas PPL yang ada di desa-desa,” ungkapnya.

Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih karena mendapat dukungan yang konkrit dari pihak Komisi II DPRD Sumsel terkait petugas penyuluh pertanian.

"Alhamdulilah kita punya persepsi yang sama. Saya ucapkan terima kasih karena pihak eksekutif ingin menambah kuota ketenagakerjaan di bidang penyuluhan. Bahkan bukan penyuluh pertanian saja tapi juga perternakan, perikanan hingga perkebunan serta kehutanan" tuturnya.

Menurut HD adanya 1.000 petugas penyuluh pertanian ini dirinya diapresiasi sehingga di berikan Pin emas dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI. 

 

Sektor Pertanian ini, menurut HD sudah menjadi komitmennya sejak masih Bupati OKU Timur beberapa tahun yang lalu. Bahkan melalui program pertanian tersebut dirinya telah berhasil menekan angka kemiskinan. 

"Dibidang pertanian ini juga upaya dalam menekan kemiskinan. Bahkan saat saya menjadi Bupati dulu yang menekan kemiskinan itu dari sektor pertanian," katanya.

Dia menegaskan dalam pengrekrutan bagi para PPL ini harus benar-benar orang yang tepat dan mempunyai keahlian. 

"Untuk rekrutmen ini harus orang-orang yang punya basic dengan memiliki keahlian sesuai bidangnya masing-masing," tuturnya.

Maka itu, ketahan pangan ini sangat penting dan harus dijaga baik itu beras, daging, minyak, telur dan lainnya. "Saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Saya minta kita serius termasuk para mitra dari Komisi II DPRD Sumsel harus serius tentang persoalan ini," pungkasnya.***

Read More

DPKP Kota Palembang Jamin Stok Daging Sapi Aman Menjelang Lebaran

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palembang menjamin persediaan atau stok daging sapi aman menjelang Lebaran Idul Fitri 1442 tahun ini. 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sayuti, mengatakan, kebutuhan daging sapi di Lebaran untuk kota Palembang meningkat drastis, ini setidaknya dilihat dari meningkatnya jumlah sapi yang di potong di Rumah Potong Hewan (RPH).

"Kalau sekarang masih relatif normal dengan jumlah potong per hari 20 sampai 25 ekor. Akan semakin meningkat mulai H-7 dengan jumlah potong 40, 45 sampai untuk Lebaran jumlahnya naik drastis. Di jelang Lebaran H-2 itu sudah 100 ekor lebih yang di potong di RPH," Sayuti menerangkan, Jumat (7/5/2021). 

Angka ini, ujar Sayuti, belum terhitung yang dipotong di tempat lain, tapi di jual di Palembang.

"Naiknya permintaan daging sapi segar di jelang Lebaran, karena masyarakat lebih memilih daging yang masih segar untuk lebaran," kata Sayuti.

Adapun kenaikan, memang disebabkan harga sapi dari pengusaha importir di Lampung sudah naik, selain kalau mau lebaran permintaan tinggi, dan barang terbatas otomatis harga naik. 

"Barang dari Australia ada hambatan (karena bencana dan lain sebagainya). Sementara permintaan daging sapi juga meningkat di Tiongkok karena pandemi (beralih makan sapi daripada unggas atau daging merah lain)," Sayuti menerangkan. 

Ia melanjutkan, harga timbang hidup normal Rp45 kilogram, tapi sekarang sejak pandemi harganya sudah Rp55 ribu per kilogram, dan untuk harga karkas (sapi belah empat) sudah tidak dapat lagi Rp90 ribu per kilogram. 

Karena itu, sampai ke penjual di pasar-pasar harganya tinggi.

"Sekarang harga masih Rp140 ribu per kilogram, mudah - mudahan harganya tetap seperti itu sampai mau lebaran," katanya.

Meski harga naik, dan ada kendala, tapi untuk Palembang, kata Sayuti, selama ini aman untuk kebutuhan puasa dan Lebaran. 

"Kita masih tetap ada barangnya, dulu bahkan ada sempat kejadian Jakarta tidak jual sapi, tapi kita alhamdulillah masih tetap ada," imbuhnya. 

Selain memastikan stok daging sapi segar aman, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan dengan daging sapi beku, termasuk di adakan OP untuk menekan harga dengan mengandeng distributor berupa daging sapi beku. 

"Daging sapi beku ini penjualnya sudah banyak, dan mudah ditemukan. Harganya juga jauh lebih murah, jika harga daging sapi segar sekarang Rp140 ribu per kilogram, maka daging sapi beku Rp87 ribu per kilogram," paparnya.

Jas, pedagang daging sapi di pasar sekip ujung, Jas, mengungkapkan, sejak puasa harga daging sapi sudah mencapai Rp140 ribu per kilogramnya. 

Kenaikan harga memang terjadi dari tempat awal mengambil daging. 

"Harga nya naik, kita jual juga naik. Walau harga tinggi pembeli masih tinggi, kami rata - rata per hari masih habis 20 kilogram untuk di pasar ini," ungkapnya saat ditemui di pasar sekip ujung. 

Harga saat ini diakui Jas masih akan naik lagi menjelang Lebaran, karena permintaan daging akan lebih tinggi untuk masak lebaran.

"Kalau sekarang harga Rp140 ribu, perkiraan harga dekat lebaran bisa saja sampai Rp175 ribu per kilogram nya," pungkasnya. (Rl/Al)

Read More

Wawako Minta 15 Pengusaha Ritel Buat Surat Perjanjian

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sebanyak 15 pengusaha ritel di Kota Palembang membuat surat perjanjian dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. 

Isinya, mereka tidak akan menjual makanan berformalin.

Hal itu diutarakan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda, usai rapat tertutup bersama para pengusaha ritel itu, di kantor Bappeda Litbang Kota Palembang, Kamis (6/5/2021).

“Kalau melanggar, bisa disanksi. Sanksinya, tokonya bisa ditutup dan diproses hukum," ujar Fitrianti. 

Wanita berjilbab ini resah karena beberapa kali sidak di pasar modern maupun ritel, ditemukan makanan berformalin. Karena itu, Fitrianti mengumpulkan para pengusaha ritel dan membuat surat perjanjian ini. 

“Saya ingin warga Palembang merasa aman dan nyaman saat berbelanja dan mengonsumsi makanan karena tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan, Finda menuturkan, pengusaha ritel banyak mengaku tidak mengetahui kalau makanan yang dijual mengandung formalin. 

“Alasan tidak tahu dan percaya saja kepada suplier. Terlebih lagi mereka mau tes formalin atau bukan, mereka mengaku tidak punya alatnya,” kata Fitrianti. 

Kepala Balai Besar POM Palembang, Martin Suhendri, menuturkan, dari pertemuan dan perjanjian kepada 15 pengusaha ritel di Palembang pihaknya meminta semua pengusaha memiliki alat uji bahan kimia. 

“Intinya kalau kami meminta mereka harus punya alat tes zat kimia. Karena mereka pengusaha ritel besar, masa tidak mampu membelinya,” ujar Martin. (Rl/Al)

Read More