Percepat Tumbuhnya Rumah Tahfidz Herman Deru Segera Sebar Qori dan Qoriah STQH

* Gubernur Buka STQH Ke-XXVI Tingkat Provinsi Tahun 2021

OKU Timur, Liputansumsel.com,- Upaya Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru  mewujudkan Sumsel religius terus di gencarkan  dengan menempatakan para qori dan qoriah  ke seluruh penjuru Sumsel.  Ini i sejalan dengan program satu desa satu rumah tahfidz yang sudah  lama didengungkan oleh pasangan HDMY sejak tahun 2018 silam.

Dalam sambutannya pada pembukaan 

 Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) tingkat Provinsi Sumsel yang diselenggarakan di Kabupaten OKU Timur, Jum’at (21/5) Malam, Herman Deru menyebut  penyelenggaraan STQH ini diyakIni akan menyuburkan tumbuhnya rumah tahfidz diseantero Bumi Sriwijaya. 

"Sampai saat ini  sudah berdiri 3500 lebih  rumah tahfidz  di desa-desa tersebar di 17 Kabupaten/ kota di Sumsel," ujar Herman Deru.

Karena itu Herman Deru mengharapkan melalui event STQH Tingkat Provinsi yang digelar di Kabupaten OKU Timur Tahun 2021 kali ini akan melahirkan para qori dan qoriah yang mumpuni dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan rumah tahfidz di Sumsel.

“Saya minta STQH  harus bermanfaat melahirkan qori dan qoriah yang nantinya dapat membagi ilmunya bagi para santri yang ada di rumah tahfidz di Sumsel," tambahnya.

Lebih lanjut  Herman Deru meminta para  bupati/walikota untuk memfasilitasi para qori dan qoriah dari masing -masing daerahnya, untuk  diberdayakan agar ilmu  seni baca Al Qur'an dapat ditularkan pada anak didik mereka di rumah tahfidz yang ada di desa-drsa.

“Target besarnya dari penyelenggaraan ini adalah menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama diiringi ahlak yang baik. secara formal nantinya yang menjadi juara 1  akan mewakili Sumsel pada MTQ tingkat nasional,” tambahnya 

Sementara itu upati OKU Timur H. Lanosin, S.T. menyebut  melalui  STQH tingkat Provinsi Sumsel Ke-XXVI Tahun 2021  diharapkan  kandungan  Al-Qur’an dan Hadits bisa dipelajari dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui STQH ini kita harapkan  kian mrnumbuhkan minat generasi muda kita untuk mendalami  siyar Islam utamanya dalam mendalami kandungan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup mereka dimasa yang akan datang tegasnya..

Enos menyebut tema yang diusung pada STQH kali ini  merupakan upaya dalam mewujudkan  masyarakat Sumatera Selatan yang madani, Rukun dalam Keberagaman,”.

Meski digelar disaat  masa pandemi, Enos yakin STQH akan berjalan dengan lancar dengan penerapan prokes yang ketat.

“Seharusnya pada pembukaan STQH ini dihadiri oleh 2000 orang lebih. Namun karena pandemi kita batasi. Karena itu kita tetap terapkan prokes yang ketat  dengan membatasi peserta hannya  700 orang kafilah utusan 17 Kabupaten/kota Se Sumsell yang  hadir pada malam ini, ” tandasnya.

Pembukaan STQH Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2021 di OKU Timur ditandai dengan pengukuhan dewan juri serta pemukulan beduk oleh Gubernur dan Bupati OKU Timur. 

STQH kali ini direncanakan berlangsung satu pekan kedepan dengan mempertandingkan masing-masing cabang dengan memperebutkan  tropi tetap dan piala bergilir dari Gubernur Sumsel.*****

Read More

Menhub dan Kepala BNPB Pusat Puji Keseriusan Sumsel Turunkan Angka Penyebaran Covid 19

* Budi Karya Sebut Sumsel Dapat Jadi Kontributor Pencegahan Covid 19 Nasional

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo memuji keseriusan satgas penanggulangan covid-19 Sumsel yang dikomandoi Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Sebab, kerja kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak tersebut menuai hasil positif. Dimana angka penyebaran covid-19 yang sebelumnya cukup mengkhawatirkan kini dapat ditekan. Termasuk juga angka Bed Occupansi Ratio (BOR) yang kurang lebih tiga pekan lalu diatas 60 persen, mumpu ditekan hingga 42 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, penurunan angka penyebaran covid 19 dan BOR tersebut membuktikan satgas di Sumsel terus konsen dalam menekan laju perkembang covid-19.

"Kita mengapresiasi upaya yang dilakukan satgas di Sumsel ini. Kita melakukan pengawasan karena sebelumnya Sumsel ini mengalami kecenderungan kenaikan penyebaran. Tapi berkat kerja keras bersama, kita mampu menurunkan angka tersebut," kata Budi, saat meninjau langsung pelayanan antigen gratis kepada penumpang dan pengemudi angkutan di terminan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sabtu (22/5).

Dia mengajak, agar upaya pencegahan penyebaran covid-19 tersebut terus dilakukan dan diperketat.

"Apalagi setelah libur hari raya ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah libur panjang biasanya ada kenaikan. Untuk itu, kita harus tetap bekerjasama dan tetap tegas," tuturnya.

Termasuk juga memasifkan random testing atau pengetesan acak covid-19 baik kepada penumpang maupun pengemudi angkutan.

"Random testing covid 19 ini harus dilakukan dengan baik sebagai upaya pencegahan. Langkah ini akan membuat penumpang dan pengemudi angkutan ini tahu jika kondisi tidak sehat, mereka belum bisa melakukan perjalanan. Ini sebagai edukasi agar masyarakat disiplin. Mudah-mudahan Sumsel dapat menjadi kontributor untuk pencegahan penyebaran covid 19 secara nasional," terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, kolaborasi semua pihak yang tergabung dalam satgas penanganan covid 19 di Sumsel sangat baik.

"Sekitar tiga minggu lalu, kami khawatir tingginya angka peningkatan covid 19 di Sumsel. Lalu ditemukan juga varian baru covid 19. Tapi setelah adanya langkah yang dilakukan satgas, kita lihat, angka BOR di Sumsel turun signifikan dan saat ini 42 persen. Ini hasil yang sangat baik," katanya.

Kendati upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang patut diapresiasi, namun dia menekankan agar satgas tidak terlena. Sebab, saat ini masyarakat masih masih ramai melakukan arus balik pasca lebaran.

"Instruksi presiden, situasi ini tolong dijaga terus, tidak boleh kendor dan jangan sampai lengah. Kerjasama juga terus erat. Biasanya ada kenaikan setelah libur panjang ini," imbuhnya.

Dia menjelaskan, satgas nasional akan terus memantau perkembangan covid 19 pasca libur panjang ini.

"Jika mengalami kenaikan tentu kita harus waspada. Siapkan tempat isolasi, rumah sakit dan perlengkapan lainnya. Namun jika sampai petengahan bulan Juni nanti tetap stabil, kita bisa tenang," paparnya.

Dia juga menargetkan, agar daerah dapat serendah mungkin menekan angka penyebaran covid 19 pasca libur panjang ini.

"Berkaca dari tahun lalu, pasca lebaran penyebaran covid 19 naik sampai 119 persen. Untuk tahun ini kita harapkan serendah mungkin dapat ditekan. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi teori pingpong. Saat ini pulau Sumatera dan lainnya merupakan zona merah dan orange, jangan sampai pulau Jawa yang sudah rendah ini kembali tinggi penyebarannya karena arus balik. Ini harus kita jaga bersama," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, satgas covid 19 di Sumsel akan terus bertekad untuk menekan angka penyebaran covid 19 ini.

"Kita telah bertekad untuk menekan angka covid 19 di Sumsel ini. Kita juga berterima kasih Menhub dan BNPB. Bahkan sebelumnya Mendagri yang memberikan perhatiannya.

Kunjungan para Menteri ini bukan hanya sekedar meninjau tapi juga memberikan bantuan untuk pencegahan covid 19 ini," tegas Herman Deru.

Dia mengakui, sebelumnya sempat khawatir dengan tren peningkatan covid 19 di Sumsel. 

"Namun karena adanya kerjasama yang baik, Sumsel mampu menurunkan angka penyebaran covid 19 di Sumsel ini. Ini juga didukung oleh masyarakatnya yang sadar akan protokol kesehatan," ucapnya.

"Mudah-mudahan dengan sinergitas dan kolaborasi ini, masyarakat semakin disiplin prokes," pungkasnya.*****

Read More

45 Anggota DPRD OKI Gelar Reses dengan Prokes Ketat

OKI, LiputanSumSel.Com - Mulai besok Sabtu (22/5) hingga (27/5) atau 6 hari  mendatang Anggota  DPRD OKI akan menggelar  reses. Kegiatan  yang dilakukan door to door tetap menerapkan  protokol  kesehatan. Kegiatan  ini ditandai dengan kegiatan rapat penjelasan kegiatan reses yang digelar Jumat (21/5/).

Ketua  DPRD OKI,  Abdiyanto SH MH mengungkapkan,   kegiatan ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan  nanti walaupun ada pengumpulan  massa tidak lebih dari  50 orang dan ada sebagian anggota melakukan door to door menjelaskan aspirasi. "Intinya reses tetap dilaksanakan  dengan tetap menerapkan  protokol  kesehatan, "terangnya. 

Dengan menerapkan protokol  kesehatan  maka penularan  wabah Covid-19 tidak akan terjadi ditengah anggota  dewan menjalankan tugasnya ke lapangan langsung  bertemu masyarakat  sesuai dapilnya masing-masing. 

Ketentuan kegiatan  ini sesuai perundang-undangan diberikan waktu maksimal 6 hari, dan tiap hari dimaksimalkan untuk  mendapat 2 titik bagi yang mampu.  Karena ada 12 titik dan bagi yang tidak  mampu bisa dilakukan  6 titik dan 3 titik sesuai kemampuan mereka. 

Abdiyanto berharap reses ini agar betul-betul dapat menjaring aspirasi masyarakat dengan bertemu langsung dan menyerap aspirasi dan  kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dikumpulkan dan menjadi pokok pikiran dewan. 

Ditambahkannya,  pokok pikiran ini akan menjadi acuan menyusun APBD kedepan. Mudah-mudah meski ditengah pandemi pihaknya tetap menjalankan tugasnya dengan baik, mengetahui   kebutuhan  dan    akan diperjuangkan para anggota  dewan sesuai bidang dan fungsi masing-masing. 

Jadi APBD  itu nanti sumbernya  ketentuan musrenbang kejalur eksekutif  dan reses ini jalur DPRD nanti hasilnya akan disatukan diparipurnakan menjadi pokok pikiran DPRD, disampaikan ke Pemerintah Daerah OKI  dan akan menjadi salah  satu acuan dalam menyusun APBD. "Nanti pemda melihat hasil Musrenbang dipadukan dan dipilah menjadi skala prioritas,"tandasnya.(PD)

Read More

Giliran Pemkab OKI Belajar Pengelolaan PLTS di Desa Tanjung Raja Muara Enim

Muara Enim, Liputansumsel.com --Setelah sebelumnya Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung H Musa Ahmad S Sos beserta rombongan berkunjung dan belajar langsung pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu lalu (22/5/2021). 

Kini giliran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan yang mengunjungi PLTS Desa Tanjung Raja. 

Rombongan Pemkab OKI dipimpin Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda OKI H Fahrul Rozi S Sos MM disambut Kepala Desa Tanjung Raja Hisuliadi didampingi BPD dan lembaga desanya lainnya, Selasa (25/05/202). 

Berdasarkan pantauan, selain mengunjungi langsung PLTS. Rombongan Pemkab OKI juga belajar sekaligus sharing terkait penerapan PLTS di wilayahnya, baik untuk pengairan sawah maupun penyaluran air ke rumah-rumah warga melalui PLTS. 

"Setelah melihat pemberitaan di media online terkait PLTS yang diterapkan Desa Tanjung Raja untuk pengairan sawah warga. Kita tertarik menerapkan PLTS ini di Kabupaten OKI. Oleh karena itu, kita datang kesini," tutur Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda OKI H Fahrul Rozi S Sos MM disela-sela kegiatan kunjungannya. 

Selain untuk pengairan sawah, kata Fahrul Rozi, PLTS ini juga bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga. Sehingga pihaknya sangat tertarik menerapkan PLTS ini di Kabupaten OKI. 

"Usai kunjungan ini, kita akan segera rapat terkait penerapan PLTS di OKI. Doakan semoga PLTS ini bisa segera kita wujudkan di Kabupaten OKI, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Raja Hisuliadi ketika dibincangi mengucapkan terima kasih atas kunjungan Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda OKI H Fahrul Rozi S Sos MM beserta rombongan dalam rangka melihat langsung pengelolaan PLTS di Desa Tanjung Raja. 

"Semoga PLTS ini juga bisa diterapkan di Kabupaten OKI. Dan kita siap membantu Pemkab OKI dalam mengelola PLTS ini kedepannya," ucap Hisuliadi. 

Hisuliadi menambahkan, selain mengelola PLTS bantuan dari CSR PTBA Tbk, pihaknya melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga telah mengembangkan dan mengelola pupuk bogasi. 

"Alhamdulillah, pupuk bogasi yang dikelola Bumdes Desa Tanjung Raja mendapat juara dua tingkat provinsi Sumsel sebagai Bumdes Terinovatif melalui usaha inovasi pupuk bogasinya," pungkasnya.

Read More

Beri Edukasi Hukum bagi PNS saat Jadi Debitur Bank atau Leasing

PALEMBANG, liputansumsel.com- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Garuda Kencana Indonesia Palembang siap memberikan edukasi hukum serta mendampingi pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Sumatera Selatan sebelum menjadi debitur (pihak yang berutang) di bank atau leasing (perusahaan pembiayaan). Tujuannya agar tidak salah langkah selama proses pengajuan hingga pelunasan pinjaman atau kredit, serta terhindar dari jerat kasus, baik perdata maupun pidana.

"Termasuk penjaminan SK PNS untuk meminjam uang di bank, penggadaian sertifikat, pengajuan kredit rumah melalui developer, kredit kendaraan lewat leasing, kami siap bantu. Harapannya agar PNS yang menjadi debitur bisa melek hukum," ungkap Suwito Winoto SH, Ketua YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Palembang, belum lama ini.

Jangan sampai, sambung Suwito, PNS debitur terbuai karena banyaknya berkas yang ditandatangani tapi ada bahasa hukum yang mereka tidak tahu. "Karena itu, kami siap mendampingi PNS agar tidak salah langkah dalam menentukan sikap untuk pengajuan sebagai debitur, apa pun bentuknya," ungkapnya.

Menurut Suwito, program itu memang sudah ada dan masih mereka jalani sampai saat ini. Dirinya menambahkan, ke depan pihaknya berencana membantu PNS, baik secara kedinasan maupun pribadi dalam hal paralegal. Besar harapan, PNS tidak salah dalam melakukan pengajuan atau memproses data-data untuk meminjam uang ke bank atau proses administrasi kredit lainnya.

"Untuk itu, kami hadir. Kami siap memberikan penyuluhan, memberikan edukasi dan saran ke depan agar tidak salah langkah dalam pengajuan tersebut. Banyak yang sudah terjadi PNS mengajukan pinjaman atau pengajuan kredit ujung-ujungnya SK yang digadaikan hilang atau tidak jelas. Apalagi sampai tidak ada tanggung jawab dari pihak kreditur," tegas Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) Sumatera Selatan itu.

Ditambahkan Suwito, maladministrasi kadang tidak diketahui PNS. Biasanya mereka datang, memberikan tanda tangan tapi tidak membaca apa isi dari klausul pengajuan tersebut. "Banyak yang terjebak. PNS yang menjadi debitur tidak bisa membela diri karena sudah ada tanda tangan di situ. Makanya objek kredit ada yang bisa ditarik,  kena penalti. Mereka tidak mengerti. Karena itu, kami akan beri edukasi berupa saran terkait kegunaan dan sanksi agar tidak salah langkah ke depannya," jelas Suwito. 

Suwito mengungkap, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk swasta, baik yang berbadan hukum maupun perseorangan pribadi. "Kami siap mengawal, memberi sosialisasi dan edukasi hukum. Dalam arti bekerja sama. Bisa buat MoU agar jelas hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami siap membantu mencari keadilan bagi orang yang tidak mengerti hukum," tegasnya.

Ditambahkannya, untuk program edukasi itu digratiskan. "Kapan pun diminta atau diundang kami siap. Tidak perlu biaya dan kami bantu," sebutnya sembari berharap agar PNS melek hukum. "Tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain," tandasnya.(*)

Read More