25 Mei 2021

Pj Bupati Blusukan Sidak Tambang Ilegal di Tanjung Agung

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com --Pj Bupati Muara Enim, Dr H Nasrun Umar SH MM bersama Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Inf Erwin Iswari S Sos M Tr (Han), Kapolres AKBP Danny Sianipar SH, Ketua Pengadilan Negeri Elvin Adrian SH MH dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Nino Adrian SE, Selasa petang (25/5/2021) menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung. 


Pj Bupati merasa geram sekaligus prihatin dengan kondisi yang terus menerus terulang dengan maraknya aktivitas penambangan batubara ilegal," ujarnya. 


Pj Bupati tak segan berjalan kaki menerobos kawasan tambang yang tersembunyi dibalik rerimbunan kebun warga. Dalam kegiatan ini disita beberapa kendaraan dan alat berat serta turut pula diamankan para penambang oleh Polres Muara Enim Pj Bupati mengingatkan warga atau siapapun yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum. Disamping berbahaya, menurutnya kegiatan ini juga merusak lingkungan karena dilakukan tanpa prosedur dan aturan yang jelas. Lebih lanjut Pj Bupati berjanji akan menindak tegas jika nantinya ada oknum aparaturnya yang terlibat dalam penambangan ilegal ini. 


Pj Bupati yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riswandar SH MH menyampaikan, bahwa Pemkab Muara Enim bersama TNI-Polri sudah sejak lama mengupayakan penertiban, mulai dari sosialisasi, penerbitan Surat Edaran, pembentukkan tim terpadu, gelar pasukan, razia, hingga penertiban dan penindakan. Namun belum berhasil, apalagi sejak terbitnya UU No. 23/2014 yang mengatur kewenangan pertambangan Minerba menjadi urusan pemerintahan provinsi dan kemudian terbit UU No. 3/2020 yang mengembalikan kewenangannya ke pemerintah pusat, maka permasalahan ini sudah berada diluar kewenangan daerah. 


Namun sebagai kepala daerah, Pj Bupati menegaskan, bahwa dirinya memiliki tanggung jawab melindungi warganya dari risiko kecelakaan maupun kerusakan lingkungan sehingga siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.

Herman Deru Bantu Satu Unit Kendaraan Operasional pada Milad Aisyiyah ke-104

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Guna menunjang kelancaraan koordinasi dan operasional pada organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumsel, Gubernur Sumsel H.Herman Deru memberikan bantuan satu unit kendaraan operasional. Bantuan tersebut diserahkan Gubernur HD saat menghadiri milad Aisyiyah ke-104 sekaligus peresmian Busthanul Afthal Aisyiyah Utama Palembang, Selasa (25/5/2021) pagi. 



Herman Deru menilai sejauh ini kontribusi yang telah diberikan Aisyiyah sangat banyak sekali untuk Sumsel baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dan lainnya. Untuk itulah agar memudahkan pengembangan dan penataan organisasi ini HD memberikan hadiah spesial berupa bantuan kendaraan operasional. 



"Peran organisasi ini di Sumsel sangat besar. Terima kasih atas sumbangsihnya. Semoga organisasi ini semakin matang berkembang dan semakin up to date," ujarnya. 



Dalam kesempatan itu,  HD juga berkesempatan meresmikan kehadiran gedung  Busthanul Afthal Aisyiyah Palembang, di Kecamatan Alang-Alang Lebar. 



Menurut HD keberadaan lembaga pendidikan dasar ini memang menjadi perhatiannya. Meski begitu bukan berarti Ia abai dengan pendidikan yang lebih tinggi. Karena menurutnya pembentukan karakter sejak dini penting dilakukan dan Aisyiyah sudah sangat tepat menghadirkan ini bagi warga Sumsel khususnya Palembang. 



"Tidak ada alasan untuk tidak membantu pengembangan lembaga ini. Karena ini sangat penting untuk membentuk karakter anak yang berahlakul karimah," jelasnya. 



Tak hanya itu, di zaman perkembangan medsos yang demikian cepat, HD berharap organisasi Aisyiyah ini dapat pula menjadi magma yang dapat mengalirkan kesuburan bagi kemakmuran di sekitarnya. 



"Namun khusus Aisyiyah Sumsel Saya harap ada ciri khas sendiri. Ciri khas itu bisa diambil dari potensi dan keunggulan misalnya unggul baca tulis Al- Qur'an dan bisa bekerasama dengan Diknas," tambahnya. 



Dan tak kalah penting kata Herman Deru di lembaga pendidikan dasar seperti ini hendaknya tidak meninggalkan kearifan lokal. Terutama penggunaan bahasa daerah. 



Sementara itu Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumsel Dra. Dharmi Hartati, mengatakan sangat bangga dengan perhatian Gubernur Sumsel atas perhatiannya pada organisasi seperti mereka.




Sesuai Mottonya kali ini merekat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi, Darmi berharap keberadaan TK Utama ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Sumsel. 



Sejauh ini menurutnya Aisyiyah telah melayani umat dengan mendirikan berbagai bidang usaha baik di bidang ekonomi, kesehatan dan lainnya. Tercatat tak kurang ada 243 TK se Sumsel dan 43 paud se sumsel ditambah klinik, Stikes dan lainnya. 



"Kami sangat  bersyukur dapat berjuang dan bekerjasama dengan pemerintah TK ini dapat berdiri lengkap dan modernm terdiri dari kegiatan memanah, kolam renang, tahfidz quran dan literasi teknologi," tutupnya. 



Ia berharap dengan adanya TK inidapat menciptakan generslasi baru yang Takwa dan berkarakter dan kemandirian yang luar biasa. 



Hadir dalam kesempatan tersebut  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Palembang, Prof. H. Romli S.Ag.M.Ag,  Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang DR. Abid Dazuli MM, Direktur RS Muhammadiyah Palembang Pangestu Widodo.***

BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tangani Kasus Penawaran Data di Forum Online

Liputansumsel.com


Jakarta,liputansumsel.com-' (25/05/2021)Beredarnya informasi adanya data yang ditawarkan di forum online yang diberitakan menyerupai data BPJS Kesehatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, direspon cepat oleh Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah bergerak melakukan penindaklanjutan masalah tersebut.


Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pihak lainnya dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang merugikan BPJS Kesehatan.


"Selama ini kami telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan keamanan data, kami melakukan kerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga/pihak profesional, serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang bekerja 24 jam 7 hari," jelas Ghufron.


Ghufron menjelaskan, sistem keamanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Ghufron pun menuturkan bahwa walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan. Ia juga menyebut bahwa peristiwa peretasan dialami oleh banyak lembaga baik di dalam maupun luar negeri.


"Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal- hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi . Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem," kata Ghufron.


"BPJS Kesehatan terus berupaya maksimal agar data pribadi dan data lainnya tetap terlindungi. Di samping itu, kami juga memastikan pelayanan kepada peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya tetap berjalan," ujar Ghufron.


Ia pun menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan maka diharapkan masyarakat dapat mengkonfirmasi ke layanan resmi BPJS Kesehatan yaitu Care Center 1500400 atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan.


Sementara itu, Kabid Jaminan Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Sus Trisatya Wicaksono mengatakan bahwa langkah BPJS Kesehatan melaporkan kasus penawaran data di forum online ini kepada pihak yang berwenang begitu isu ini muncul, sudah tepat.


“Kemhan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut sehubungan adanya kerja sama operasional antara Kemhan dengan BPJS Kesehatan terkait data anggota Kemhan/TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya,” ujarnya.


Hal senada juga disampaikan oleh pihak Telkom Sigma. Ia menuturkan akan membantu menangani kasus penawaran data di forum online sesuai dengan otoritasnya.


“Kami siap membantu upaya BPJS Kesehatan dan pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan penanganan terhadap kasus penawaran data di forum online ini, sesuai dengan kapasitas kami,” tambah SVP Telkom Sigma, Imam Sukmana.


Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan penelusuran mendalam atas kebenaran berita dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum jika terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta

.

Di samping itu, pihaknya juga meminta Direksi BPJS Kesehatan segera menyiapkan rencana kontijensi dengan pendèkatan business continuity management guna meminimalisir dampak yang terjadi dan memulihkan keamanan data peserta serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul.


“Kami meminta masyarakat untuk tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta. Tidak perlu ada keraguan peserta dalam penggunaan layanan kesehatan yang telah dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional,” ucapnya

Seorang Pemuda Ditemukan Tewas Gantung Diri di Dalam Rumah .

Liputansumsel.com


Padang, Painan, Liputansumsel.com -- Seorang Warga Kampung Alai Nagari Amping Parak kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan(Sumbar) bernama Masryadi (27) mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri memakai tali plastik



Kejadian bermula Selasa (24/5/2021) malam pukul 21.30 Wib ketika ibunya Masryadi menjerit minta tolong kepada warga karena melihat anaknya sudah tergantung ditengah ruangan rumah dengan memakai tali Plastik dan dengan dibantu kursi kayu.



Seketika itu juga pitir ayah dari Masryadi berlari keluar rumah  memanggil warga agar membantu menurunkan anaknya dari gantungan yang sudah tidak bernyawa dan membaringkannya di lantai



Warga Amping Parak kemudian menghubungi kepala Kampung Saipul untuk segera memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan tak lama kemudian Kapolsek Sutera Iptu Welly Anoftri SH dan anggota mendatangi tempat kejadian perkara untuk olah TKP



Dari hasil olah TKP Kapolsek Sutera Iptu Welly Anoftri SH mengatakan bahwa kejadian tersebut murni akibat gantung diri dan tidak ditemukan adanya tindak kekerasan terhadap korban


Dari hasil tinjauan Liputansumsel.com di TKP terlihat banyak sekali warga Nagari Amping Parak yang datang ke lokasi kejadian karena ingin tahu dan berusaha untuk menenangkan keluarga korban terutama Ibu kandung Masryadi yang terlihat sangat shock karena tidak menyangka kalau anaknya mengakhiri hidupnya dengan tragis yaitu gantung diri.



Masryadi yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan akhir akhir ini tidak melaut dan terlihat bersikap agak aneh karena lebih sering duduk sambil melamun seakan akan ada beban pikiran yang berat



"Masryadi adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara adalah anak yang rajin dan tekun dalam berusaha tapi semenjak putus dari tunangannya sikapnya menjadi aneh, seakan akan kejadian itu sangat memukul hatinya dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini," ungkap Nurdin salah satu warga Amping Parak



Menurut keterangan dari pihak keluarga korban rencananya akan di makamkan pada hari ini Selasa (25/5) di pandam pekuburan keluarga di Kampung Alai,"tutupnya.(EL).

DPRD Kota Jambi Study Banding Tupoksi Banmus ke DPRD OKI"

Liputansumsel.com


Ogan Komering Ilir,  LiputanSumSel.Com ---Anggota DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka study banding Badan Musyawarah DPRD Kota Jambi Senin (24/5/2021).

Kedatangan para anggota legislatif Kota Jambi yang diterima langsung oleh Sekretaris Dewan (Dewan), Hilwen, SH ini untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait prosedur, mekanisme dan tata kerja yang berkaitan dengan peran, fungsi dan tugas sebagai anggota badan musyawarah.

Ir.M. A. Fauzi Wakil Ketua DPRD Kota Jambi menyatakan, tujuan kunjungan tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi badan perumus.

Menurutnya, peran dan fungsi Banmus sangatlah sentral terutama dalam memutuskan agenda rapat mulai dari paripurna sampai rapat kerja/koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Katanya, pihaknya ingin mengetahui konsep kinerja dari lembaga serupa di DPRD OKI terutama dalam menentukan jadwal, peranan fraksi-fraksi dan seberapa penting dalam menentukan penjadwalan untuk Rapat Banmus.

“Intinya kita ingin menyempurnakan lagi dan meningkatkan kinerja Banmus DPRD Kota Jambi,”ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), DPRD OKI, Hilwen SH mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan kerja atau staudy banding anggota DPRD Kota Jambi. “Intinya kedatangan legislatif Kota Jambi ini untuk bertukar fikiran terkait tupoksi banmus di DPRD OKI,”ungkapnya.(PD)