09 Juni 2021

Entaskan Masalah Sosial Masyarakat, Herman Deru Gandeng BK3S Sumsel

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengapresiasi kepeduliaan Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Sumsel yang turut serta dalam memecahkan  masalah  sosial di tengah masyarakat terutama disaat masa pandemi  saat ini.



“Dimasa pandemi BK3S sudah sepatutnya lebih aktif dibidang sosial. Saya juga ingin orgnisasi ini menjadi mitra Pemprov Sumsel, saya butuh eksistensi di lapangan dengan program yang langsung menyentuh masyarakat terutama penyandang masalah sosial," tegasnya saat menerima audiensi Ketua BKKKS Sumsel  Hj. Fauziah Mawardi, bertempat diruang tamu Gubernur, Rabu (9/7) siang. 



Herman Deru  minta kepengurusan BK3S  berperan aktif  di tengah masyarakat sebagai pelopor pemberdayaan masyarakat yang penuh dedikasi dan mampu bekerja nyata mewujudkan kesejahteraan sosial serta bertanggung jawab kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara. 



“Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai rasa keterpanggilan dan pengabdian untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Provinsi Sumsel,” tambahnya.



Herman Deru berharap agar BK3S juga  bersungguh-sungguh mengemban tugas dalam menangani masalah sosial. Melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial seperti rumah panti dan sejenisnya.



“Tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, saling asah, asih dan asuh diantara kita untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung,” pungkasnya.




Sementara itu Ketua BKKKS Sumsel  Hj. Fauziah Mawardi didampingi Wakil Ketua  BK3S Sumsel, Hj. Nina Humaidy, Sekretaris Umum BKKKS Marlon Zuber dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah program strategis BK3S Sumsel sebagai mitra Dinas Sosial dalam membina Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) termasuk  memberikan perhatian pada 26 penyandang masalah sosial di Sumsel.



"Kita juga memberikan  edukasi pada masyarakat  dalam hal gotong royong, kesetiakawanan, dan masalah sosial lainnya," jelas Fauziah.

Dikomandoi Herman Deru Sumsel Melesat ke Peringkat Delapan Besar LKS SMK Nasional

Liputansumsel.com

#Herman Deru Tantang Siswa SMK "One SMK One Product" 


PALEMBANG, Liputansumsel.com,-

Prestasi Sumsel terus melesat termasuk dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional. Jika sebelumnya berada di peringkat 26 se Indonesia, di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru Sumsel justru langsung melejit masuk 10 besar nasional LKS Tahun 2020. 



Menurut Herman Deru catatan prestasi itu harus menjadi penyemangat agar Sumsel berbuat yang lebih baik. Atas prestasi itu HD juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak tak terkecuali guru, siswa dan orang tua siswa yang telah berkolaborasi dengan apik. 



"Targetnya ke depan harus juara pertama. Dan kita dukung sekali acara seperti ini karena dapat memunculkan potensi-potensi yang terpendam. Ini sekaligus bisa menjadi wadah mendeteksi temuan-temuan baru," jelas HD saat membuka Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Sumsel, di Gedung Asrama Haji Palembang, Rabu (9/6). 



Sebagai upaya merangsang minat siswa meningkatkan keterampilannya, tahun ini LKS Tingkat Pemprov digelar dengan memperebutkan piala Gubernur. 



Lebih jauh HD mengatakan, mendukung penuh agar LKS tingkat provinsi ini digelar setiap tahun sehingga dapat menghasilkan produk dan temuan baru yang bisa dilombakan tingkat nasional maupun internasional.  



" Tapi Saya minta lomba ini kategorinya lebih spesifik. Misalnya produk ini untuk siapa misal khusus untuk siswa atau masyakat umum. Termasuk juga katefori produknya dipilah apakah produk mekani atau lainnya," jelas HD. 



Yang tak kalah penting kata HD hasil temuan atau prestasi itu mestinya terus dikembangkan. Sehingga produk yang telah dihasilkan tidak sia-sia.




" Kita kan pernah juara 3 mengenai standar pelayanan hotel. Inikan bagus sekali padahal kita bukan termasuk daerah unggulan wisata seperti Bali. Nah yang seperti ini alangkah baiknya itu dibuatkan software dan dimasifkan. Produknya bisa kita massalkan," jelasnya. 



Pada kesempatan itu HD juga menghimbau agar Kepala Sekolah, guru dan terutama siswa fokus dengan potensi daerah yakni pertanian dan perkebunan. Hal ini penting agar para siswa dapat menghasilkan karya yang support dengan potensi tersebut. 



" Fokus saja disitu dari hulu ke hilir. Silahkan inovasi seperti  buat alsintan dan lainnya. Saya tantang semua SMK One SMK One Product. Ciptakanlah produk yang menonjol dan murah," papar HD. 



Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Pahlevi, menjelaskan LKS merupakan kompetisi tahunan pada jenjang SMK sesuai bidang keahlian. Kompetisi ini menurutnya setara olimpiade sains nasional yang ada di tingkat SD dan SMP. Mereka yang lolos di Provinsi akan melaku ke nasional untuk mewakili di tingkat Asia. 



" Alhamdulillah pada tahun 2019 kita berada di peringkat 26 dan melakukan lompatan besar masuk 10 besar masuk 8 besar nasional tajun 2020," jelas Riza. 



Menurut Riza capaian prestasi ini semakin memotivasi pihaknya melakukan  berbagai tantangan inovasi dan kreatifitas sesaui bidang kehalian yang dimiliki. 



"Tahun lalu pemenang diberikan tabungan dan ini  yang memompa semngat siswa untuk berprestasi. Tahun ini bahkan ada piala Gubernur," terang HD. 



Pada tahun 2021 tingkat provinsi ini lanjut Riza, tercatat 250 siswa seluruh SMK se Sumsel yang ikut berpartisipasi. Mereka ini berkompetisi pada 35 cabang lomba 



"Kami bertekad akan laksanakan LKS SMK Provinsi Sumsel ini dengan sebaiknya dan berusaha sekuat tenaga paling tidak mempertahankan peringkat 10 besar nasional yang sudah ada," ujar Riza. 



Adapun pembukaan lomba tersebut ditandai dengan pemukulan perkusi langsung oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru. 



Kegiatan itu dihadiri Koordinator Peserta Didik SMK Kemendikbud, Riset dan Teknologi RI DR. Agus Salim, M.Si, Sekretaris Bidang SMK Pusat Prestasi Nasional Sukirno. S.Sos, MM, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumsel Drs. Hj. Suyoto M.AP.

(Armin)

Suwarno : Pejabat Publik dan Struktural Dilarang Menjabat di Kepengurusan KONI

Liputansumsel.com


PRABUMULIH,liputansumsel.com - Pejabat publik dan pejabat struktural dilarang menjabat di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno kepada wartawan, kemarin. 


Dijelaskan Suwarno, larangan itu tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 


Kemudian kata mantan Dan Yonkav Karang Endah ini, juga ditegaskan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, di mana bunyinya pengurus KONI, KONI Provinsi, dan KONI kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. "Jadi ada aturan hukumnya," tegas Suwarno. 


"Sekarang kita masih merasakan adanya pejabat publik dan pejabat struktural yang kaitannya dengan kepengurusan organisasi dibidang olahraga. Jadi pejabat publik dan pejabat struktural itu tidak boleh menjadi pengurus KONI, tetapi boleh menjadi pengurus cabor (cabang olahraga, red)", kata Suwarno.


Keberadaaan sejumlah pejabat publik sambung Suwarno, yakni antaranya ada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota Dewan serta pejabat struktural yang menjabat dalam struktur kepengurusan KONI rawan terjadi dugaan pelanggaran. “Makanya ada larangan itu,” tukasnya.


Seperti diketahui, selain UU dan Peraturan Pemerintah. Larangan itu juga tertuang dalam surat edaran Mendagri No:800/2398/SJ, surat edaran KPK No: B-903/0115/2011. Kemudian hasil yudisial review dari mahkamah konstitusi (MK) No:27/PUU-V/2007 terhadap uji materi pasal 40 UU No 3/2005 dan pasal 56 Peraturan Pemerintah No: 16/2007. yang hasilnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak. (*)

Bupati Dodi Reza Terus Genjot PAD dari Sektor Pajak

Liputansumsel.com

Muba Terima Penghargaan Kerjasama Dan Sinergi Pengaman Penerimaan Pajak Tahun 2020.


SEKAYU, liputansumsel.com- Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin menyambut audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu Syarifuddin Syafri, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Selasa (8/6/2021).


Kepala KPP Pratama Sekayu Syarifuddin Syafri mengatakan maksud dan tujuannya menemui Bupati Muba untuk memperkenalkan diri sebagai Kepala KPP Pratama Sekayu yang baru sekaligus menyampaikan program kerjasama yang akan dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.


Kerjasama tersebut adalah, kerjasama antara Direktorat Jendral Pajak Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perpajakan di Kabupaten Muba.


Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin mengucapkan selamat datang kepada Kepala KPP Pratama Sekayu yang baru dengan harapan penugasannya tersebut dapat membawa KPP Pratama Sekayu lebih baik lagi kedepan.


Dikatakannya, bahwa komitmen Pemkab Muba terkait perpajakan adalah mengusahakan agar tepat waktu dan tercapainya target.


"Oleh karena itu segala bentuk kerjasama kita sambut baik, juga untuk mendorong kinerja kantor pajak kita yang ada di Sekayu," ujarnya.


Lanjutnya, Pemkab Muba juga konsen untuk bersinergi pembayaran pajak di Muba ini lancar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


"Kami juga tidak ingin mengandalkan hanya transfer dari pusat. Oleh karena kita sebisa mungkin melepaskan ketergantungan transfer dari pusat ke daerah," tambahnya.


Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Muba Riki Junaidi mengatakan bahwa saat ini masih dalam persiapan tahapan Kerjasama dengan KPP Pratama Sekayu.


"Ini merupakan salah satu upaya kita, untuk peningkatan pendapatan daerah dan nasional," kata Riki.


Sementara itu Kabag Kerja Sama Setda Muba Dicky Meiriando SSTP MH menyampaikan ruang lingkup kerjasama atau nota kesepakatan meliputi pertukaran data atau informasi perpajakan, pembahasan bersama perpajakan, pemutakhiran profil wajib pajak, pendampingan dan bimbingan teknis pemungutan pajak daerah dan kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai wujud fasilitas dan koordinasi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.


"Melalui kesepakatan ini nantinya, diharapkan dapat mengoptimalisasikan pemungutan wajib pajak, baik dari kabupaten dan nasional," tandasnya.


Dipenghujung acara Kepala KPP Pratama Sekayu menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Muba, penghargaan atas kerjasama dan sinergi yang baik dalam mengamankan penerimaan pajak tahun 2020.

Wawako Palembang Tindaklanjuti Keluhan Air Bersih Warga Sukarami

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel. Com - Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda kembali berkunjung ke Kecamatan Sukarami, Selasa (8/6/2021). 


Kunjungan ini guna menindaklanjuti keluhan warga saat kunjungan beberapa waktu lalu. Antara lain soal air bersih. 


Merespons keinginan warga itu, Fitrianti meminta Direktur Operasional PDAM Tirta Musi, Cik Mit untuk segera memproses keluhan warga. 


"Beberapa waktu lalu kita sengaja mendatangi setiap kelurahan dan sudah beberapa hari ini kita mendatangi khusus di kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarami," ujar Fitrianti. 


Dari kunjungan kerja inilah, kata Fitrianti, ia mendapati keluhan masyarakat yang beragam. Mulai dari penyediaan air bersih, jalan rusak, lampu jalan, jargas, pelayanan pembuatan KTP dan lain sebagainya.


"Semua ini sudah kita data dan kita minta pihak terkait, seperti PDAM tadi, segera menyalurkan (air bersih) atas keluhan warga ini," ujat Fitrianti. 


Begitu juga jargas, banyak juga yang dikeluhkan masyarakat sehingga pihak terkait pun dipanggil untuk segera menindaklanjuti.


"Semua ini kita lakukan guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dan kita akan datangi 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi maupun keluhan masyarakat," kata Fitrianti. 


Direktur Operasional PDAM Tirta Musi, Cik Mit, mengatakan, ada dua kecamatan yang terdata mengeluhkan pemasangan PDAM.


"Sore ini akan kita survei lagi. Sebelumnya sudah kita survei dan ada satu lokasi itu kita belum bisa pasang karena terkendala wilayahnya di lingkungan AURI jadi harus izin dulu," 


Cik Mit meminta masyarakat bersabar untuk pemasangan ini, karena daftar tunggu sekitar 10.000-an. 


"Ini menyebar titiknya dan ini akan segera kita proses secara bertahap," ujar Cik Mit. (Rl/Ali)