05 Agustus 2021

Pedagang di Muba Antusias Ikuti Swab dan Vaksin

Liputansumsel.com


Sekayu,liputansumsel.com- Kabupaten Muba dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA berhasil mengajak warga untuk mengikuti tes Swab dan vaksinasi massal. Hal ini tampak terlihat dari sebanyak 219 orang pedagang dan pengunjung Pasar Randik Kamis (5/8/2021) melaksanakan swab antigen dan vaksinasi Covid-19. 


Pantauan di lokasi terdapat sekitar 20 orang petugas dari Puskesmas Lumpatan dan Dinas Kesehatan Muba melaksanakan swab dan vaksinasi terhadap pedagang dan pengunjung pasar Randik. 


Para pedagang dan pengunjung pasar dengan tertib dan antusias yang tinggi mengikuti arahan dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung yaitu memakai masker, menjaga jarak, meghindari berkerumun dan mencuci tangan.


Hadir langsung meninjau kegiatan swab dan vaksinasi Sekretaris Daerah Kab. Muba Drs. H. Apriyadi, M.Si didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Azmi Dariusmansyah, MARS. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Azizah, S.Sos, MT serta Tim Satgas dari BPBD Muba,  Kapolsek Sekayu M. Akib, Koramil Sekayu, Sat Pol PP Muba, Camat Sekayu diwakili Sekcam, Kepala Puskesmas Lumpatan Lismawati dan Kepala UPTD Pasar Yustika.


Sekda Muba Drs Apriyadi MSi mengatakan bahwa swab dan vaksinasi hari ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya pedagang dan pengunjung pasar mengingat Pasar Randik merupakan tempat terjadinya aktivitas perekonomian masyarakat dan tingkat interaksi yang relatif tinggi, 


"Sehingga dengan telah divaksinnya para pedagang ini maka dapat menjadi salah satu indikator keamanan dan kesehatan masyarakat serta terjamin karena mereka sudah mendapat vaksin lengkap disamping tetap disiplin protokol kesehatan," ucap Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya itu. 


Lebih lanjut Sekda Muba mengatakan bahwa Muba mendapat lebih dari 35.000 dosis vaksin baik vaksin moderna, astra zeneca maupun sinovac. Oleh karena itu, kita berharap target herd imunity masyarakat Musi Banyuasin dapat tercapai. 


"Mudah-mudahan langkah ini dapat mempercepat penurunan angka terkonfirmasi positif di Muba dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat," harapnya. 


Sementara itu, Kadis Dagperin Muba Azizah mengatakan bahwa sejak kemarin para pedagang sangat antusias ingin melakukan vaksin dan swab. Bahkan ada yang sengaja datang dari beberapa wilayah di luar Pasar Randik. 


Dari 219 pedagang dan pengunjung yang di vaksin, sebanyak 153 orang melaksanakan vaksin tahap 1 dan 66 orang vaksin tahap 2. Hasil swab diperoleh data 13 orang reaktif dan sudah dirujuk untuk melakukan isolasi mandiri serta masuk dalam daftar yang dipantau. 13 orang yang reaktif semuanya bukan pedagang tetapi dari luar/pengunjung pasar. 


"Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa pedagang Pasar Randik cukup disiplin menerapkan prokes terbukti pedagang nihil yang positif/reaktif. Mudah-mudahan dengan telah divaksin maka pedagang Pasar Randik benar-benar aman, sehat dapat beraktivitas dengan tenang," demikian dijelaskan Azizah.


Pelaksanaan swab dan vaksinasi berlangsung sejak pukul 08.00 WIB sampai selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Lokasi swab dilakukan di beberapa los Pasar Randik sedangkan vaksin dilakukan di ruang kantor UPTD Pasar Randik Sekayu.


Terpisah, di lain tempat yakni Kecamatan Tungkal Jaya telah dilaksanakan tracking para pedagang Pasar Bero Jaya Timur  oleh Tim Puskesmas Bero Jaya Timur  bekerja sama dengan Satgas dan Tim PPKM Covid-19 Kecamatan Tungkal Jaya


Diketahui, Tracking dilakukan dengan swab antigen bagi para pedagang pasar dan pengunjung pasar.


"Tujuan tracking swab antigen adalah untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 dan menekan peningkatan kasus terkonfirmasi di Muba," ucap Camat Tungkal Jaya. 


"Pada hari ini juga sesuai arahan pak Bupati Dodi Reza kami melakukan Swab dan vaksinasi untuk para pedagang dan pengunjung pasar tradisional di Tungkal Jaya," tandasnya.

Konsisten Upgrading Kinerja Pegawai, Kalapas Muara Enim Herdianto Sematkan PIN kepada Pegawai Ilok Nian

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com --Berbagai langkah strategis di Lakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai untuk kemajuan organisasi. 


Pagi ini Kalapas Muara Enim Herdianto secara langsung menyematkan PIN serta memberikan sertifikat kepada pegawai yang berkinerja baik pada periode Juli 2021 atas nama Kiki Chandra, SE (Komandan Regu Pengamanan IV) dan Adi Trisanto (Staf Tata Usaha), Kamis (5/8/2021). 


Dalam sambutannya Herdianto mengucapkan, Selamat kepada pegawai yang mendapatkan Reward. 


"Pemberian Reward ini sebagai bentuk Apresiasi atas kualitas kinerjanya yang baik dan berkontribusi untuk kemajuan organisasi. Penetapan Pegawai Ilok Nian (PIN) melalui tahapan penilaian yang ketat dan selektif dari tim penilai serta di lakukan Polling dari seluruh pegawai Lapas Muara Enim" ujarnya. 


"Rewardnya pun berupa penyematan pin, pemberian sertifikat, pemasangan Foto pegawai Teladan, Insentif Motivasi dan mendapatkan Voucher Gratis Cucian Mobil / Motor selama sebulan penuh dari usaha koperasi pegawai Lapas Muara Enim," tambah Herdianto. 


Lebih lanjut, Herdianto mengatakan Penyematan ini, sebagai upaya kita dalam memotivasi pagawai agar berlomba-lomba menjadi yang terbaik sehingga hal itu juga memberikan efek domino pada kemajuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim" 


"Pegawai lebih termotivasi dengan menunjukkan kinerja terbaiknya, mulai dari kedisiplinan, integritas, profesionalitas, perubahan Mind Set dan Culture Set serta pemberian Layanan Publik yang lebih meningkat" 


"Sekali lagi saya tekankan, bahwa dalam pelaksanaan tugas bukan berorientasi pada practice semata namun tentang bagaimana pengimplementasian marwah ataupun Value dari Prinsip Good Governance yang harus benar-benar dilaksanakan dengan baik," jelas Herdianto seraya memotivasi seluruh pegawai. 


Diakhir sambutannya Herdianto menjelaskan, terkait pola karir pegawai yang berpedoman pada Merit Sistem. 


"Penerapan Merit Sistem berdasarkan pada Prestasi, Kompetensi dan Kualifikasi pegawai dalam melaksanakan kinerjanya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karenanya, agar pegawai untuk terus mengupgrade diri dan mengembangkan kompetensinya," tutup Herdianto.

Depit Anggota DPRD Komisi III Harapkan Pemda OKI Segera Perbaiki Infrastruktur yang Rusak

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com - Menanggapi beberapa pemberitaan terkait jalan kabupaten yang alami kerusakan dihampir setiap titiknya, salah satu anggota DPRD OKI pun dari komisi lll juga angkat bicara.


Devit yang merupakan  anggota DPRD OKI komisi lll juga saat di wawancarai diruang kerjanya Rabu 04/08/21 turut memberikan keterangan nya terkait Ruas jalan Kabupaten yang hampir setiap titik rusak parah.


Devit mengatakan" saya selaku Anggota DPRD OKI Fraksi Hanura sangat prihatin melihat keadaan Jalan Kabupaten yang banyak alami kerusakan, terutama saya lihat di pemberitaan tersebut jalan yang alami kerusakan parah banyak terjadi di wilayah Dapil saya Dapil III yakni kec Pangkalan Lampam, TL Selapan, Air Sugihan, Cengal dan Sungai Menang dan saya berharap agar pemerintah daerah untuk Segera Memperbaikinya jalan daerah - Daerah Tersebut  " Ujarnya.



Dengan melihat keadaan ini, kami anggota DPRD OKI khususnya Komisi lll sudah mengetahui dan menyoroti keadaan demikian, dan kepada pihak PUPR pun sudah kami sampaikan terkait banyaknya jalan rusak agar segera diperbaiki, dan kami berpendapat ini terjadi karena saat pembangunan minimnya pengawasan. 


untuk itu kami akan tingkatkan lagi pengawasan pembangunan terutama pembangunan jalan, dan kami akan berkordinasi dengan Dinas PUPR, DPRD Komisi lll akan komitmen dan memaksimalkan terus dalam pengawasan infrastruktur demi pembangunan OKI yang Lebih baik.


Untuk masyarakat OKI kami harapkan agar lebih bersabar, karena masalah ini akan kami perhatikan  terus kedepannya agar segera diperbaiki mengingat Jalan merupakan aspek penting dalam melakukan segala kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi masyarakat"Terangnya.(Pov)

04 Agustus 2021

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham*

Liputansumsel.com


Jakarta,liputansumsel.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi telah mengumumkan daftar nama para pelamar yang telah lulus tahapan seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021. Kementerian yang dipimpin Yasona Laoly ini adalah kementerian yang paling banyak dilamar masyarakat yang mau jadi CPNS. Total seluruh pelamar adalah 627.113 orang.


Tidak semua pelamar upload dokumen persyaratan dan tidak semua yang upload dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari total jumlah pelamar itu, hanya 316.554 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan dapat melaju ke tahap selanjutnya. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak upload dokumen.

 

Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham, Sutrisno mengatakan jumlah total yang lulus administrasi, untuk pelamar kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 35.878 orang, dan pelamar untuk kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 280.676 orang. 


“Adapun pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 11.304 orang, dan untuk kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 159.191 orang,” ujar Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (03/08/2021).


Ada sejumlah alasan mengapa seorang pelamar dapat dinyatakan TMS. Beberapa sebab diantaranya terkait dengan surat lamaran, akta kelahiran, e-KTP, surat pernyataan, dokumen akreditasi, ijazah, transkrip nilai, surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan, pas foto, surat keterangan sehat, dokumen tidak asli, dan lainnya.


“Setelah dilakukan seleksi administrasi dan verifikasi dokumen unggah CPNS, jika dokumen memenuhi syarat maka akan ditetapkan lulus seleksi administrasi dan selanjutnya bisa mencetak kartu ujian,” ujar Sutrisno. “Namun jika dokumen TMS, maka bisa mengajukan keberatan atau sanggahan mulai 4 hingga 6 Agustus 2021,” sambungnya lagi.


Masa sanggah adalah kesempatan yang diberikan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang disebabkan bukan karena kesalahan pelamar, namun adanya kesalahan dari verifikator instansi. Sanggahan sendiri dimaksudkan bukan untuk memperbaiki, mengubah, ataupun menambah informasi terhadap dokumen yang sudah di unggah.


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto sudah mengingatkan kepada para calon pelamar, untuk membaca secara detail dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumham.go.id. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, bahkan untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.


“Kita memberikan waktu sanggah kepada para pendaftar selama proses seleksi administrasi ini. Hal ini dilakukan untuk menjembatani jika ada peserta komplain karena tidak diluluskan sementara dia merasa persyaratan yang diberikan sudah lengkap semua,” ujar Andap.


“Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman kami yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi,” tutup Andap.(Agung).

Sumsel Lima Besar Provinsi Tertinggi Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Liputansumsel.com

Wagub Ikuti Webinar Best Practice Inovasi Daerah 2021   


PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam lima besar Provinsi di Indonesia  dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021. Hal tersebut terungkap dalam webinar yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI dengan tema "Best Practice Inovasi Daerah dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021, yang dihadiri Wakil Gubernur H. Mawardi Yahya di Commend Center Kantor Gubernur, Rabu (4/8).


 


Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan untuk perkembangan terkini progres input indeks inovasi daerah tahun 2021 ada lima provinsi dengan hasil penilaian  tertinggi  salah satunya Provinsi Sumater Selatan. Kemudian   Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Papua dan Nusa Tenggara Timur. 


 


Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/kota masing-masing ada 10 tertinggi dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021.   Dia menyebut data tersebut tercatat pada  jam 8, Rabu (4/8) pagi.


 


Dikatakannya,  dari seluruh progres  data  yang  tercatat sebanyak 543 daerah yang sudah melakukan input. Sedangkan 32 daerah lainnya belum melakukan  input data. Karena itu dia    harapkan  bagi daerah yang belum menginput data segeramelakukan input dara dengan  mengsisi indeksi inovasi daerahnya masing-masing.


 


“Pengukuran atau penilaian indeks inovasi daerah ini dilakukan dalam rangka pembinanaan kepada daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya Inovasi yang dilakukan daerah patut diapresiasi,"  jelasnya.


 


Berdasarkan data lanjut dia   partisipasi indeks inovasi daerah   dari tahun 2018 hingga 2021 ini  terus mengalami peningkatakan. Inovasi lanjut dia bukanlah tujuan namun menjadi salah satu  metode   dalam rangka mencari  penyelesaian   persoalan yang ada. 


 


 


"Inovasi ditingkat global akan bisa terangkat ketika kita melakukan inovasi daerah. Disamping itu kita juga melakukan inovasi dalam rangka menuju budaya kerja yang lebih baik lagi," tutupnya.


 


Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengucapkan terima kash kepada semua jajaran Pemprov Sumsel terus melakukan inovasi. Menurutnya Provinsi Sumsel termasuk daerah yang cukup baik karena masuk lima besar.


"Saya kira kita cukup baik dari beberapa Provinsi di Indonesia," ucapnya.


 


Dia harapkan kepada seluruh 17 Kabupaten/Kota untuk tetap terus berinovasi tidak lain dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.


 


"Harapan kita nanti untuk Kabupaten/Kota di Sumsel tetap ikut berinovasi. Yang mana inovasi ini dimaksud untuk merubahkan mindset kita dalam mempercepat kebijakan -kebijakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya.


 


Hadir dalam Webinar Best Practice Inovasi Daerah 2021    kali ini Mendagri diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) Agus Fatoni dan diikuti oleh Para Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota se indonesia.