Kumpulkan Kontraktor dan PPK, Pj Bupati Berikan Peringatan dan Minta Tandatangani Perjanjian

Muara Enim, Liputansumsel.com Terkait ditemukannya beberapa paket pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan kontrak, baik batas waktu maupun spesifikasi teknis, Jumat (29/10/2021) Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., mengundang seluruh penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ruang Pangripta Sriwijaya, Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim. Dalam pertemuan ini Pj. Bupati yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Hermin Eko Purwanto, S.T., dan Plt. Inspektur, Suhermansyah, S.T., M.Eng., meminta komitmen seluruh pihak terkait, terutama kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan surat perjanjian oleh masing-masing kontraktor yang berisikan bahwa jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan tidak memenuhi spesfikasi teknis atau kualitas yang ditentukan, maka kontrak akan diputus dan ditangguhkan untuk mengikuti lelang pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. 

Pj. Bupati menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusannya untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Muara Enim melalui pengerjaan proyek yang bertanggungjawab dengan hasil yang sesuai standar dan memenuhi kaidah teknis yang telah ditetapkan. Dirinya-pun mengajak pihak kontraktor untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan mutu. Oleh sebab itu dengan waktu masih tersisa 2 bulan lagi, maka Pj. Bupati meminta agar hal-hal yang belum sesuai untuk segera diselesaikan dan dibenahi. 

Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas atas laporan yang terimanya. Menurutnya, masyarakat merupakan mata dan telinga keduanya dalam bekerja membangun Kabupaten Muara Enim. Pj. Bupati menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan dan hal tersebut sangat dibutuhkan, salah satunya dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya berbagai kebijakan. Dirinya-pun menyampaikan bahwa semua ini dilakukannya sebagai ikhtiar dalam menjalankan amanahnya sebagai pimpinan demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

Read More

Banyuasin, Kabupaten Pertama dan Tercanggih Terapkan CMS SP2D Online

Terkoneksi Modul Penerimaan Negara

Pangkalan Balai,liputansumsel.com -Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).

Dan aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia, mengingat CMS yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta.

Launching CMS SP2D Online dan Terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di laksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9)2021) dengan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM. 

Dan juga penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.

Disaksikan oleh Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH, Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin, Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu, Kepala BPKAD Banyuasin Subagio, dan Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System' (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.

Dari awal dilantik terang Askolani, dirinya bersama Wabup H Slamet menginginkan ada perubahan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin   sesuai dengan tagline Banyuasin Bangkit. Maka Kepala OPD dan Camat harus memiliki terosan dan inovasi.

" Launching CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan

MPN merupakan Inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat, dan Alhamdulillah dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa, "tegas Bupati Inovatif ini.

Dijelaskan Bupati Askolani, Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah,  terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara (MPN).

Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh bank Sumsel Babel.  Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga.

Dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan Pengecekan secara realtime baik itu rekening,  Informasi SP2D yang real-time dan tentu Mengurangi kesalahan transaksi

" CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas, "terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development

Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.

Diharapkan dengan adanya transaksi yang real-time, proses rekonsiliasi pajak pusat antara Pemkab Banyuasin dengan pihak KPP Pratama Sekayu dan KPPN Sekayu lebih cepat dilakukan, sehingga saksi penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tidak terjadi.

" Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank SumselBabel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara, "katanya.

SATU-SATUNYA Di SUMSEL

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasn satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D Online yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). 

" Ini langka maju dari Pak Bupati Banyuasin beserta jajarannya, kami dari Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi sekali. Dan perlu diketahui Kabupaten Banyuasin sama dengan DKI Jakarta karena sama-sama sudah terintegrasi antara CMSnya dengan MPN,"tegasnya.

Dijelaskan Lidya, dengan aplikasi ini maka akan mempermuda tatakelola Keuangan yang semakin cepat dan akurat mengurangi resiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai penyeluruh. 

" Dan Banyuasin siap-siap akan menjadi daerah tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN, "katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM mengatakan penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.

Karena sejalan dengan perkembangan dan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu, dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin banyak, serta dituntut untuk cepat dan tepat. Maka pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan terobosan dan inovasi agar pengelolaan dana pemerintah dilakukan secara digital dan non tunai agar proses pengelolaan keuangan daerah dapat dengan muda merekam data dengan menggunakan suatu sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi, sehingga data yang tersedia dicatat dan dilaporkan secara valid diterima oleh pengguna infomasi.

Dengan dilakukannya percepatan proses penerapan CMS SP2D Online oleh Pemkab Banyuasin dengan Bank Sumsel Babel  dalam menunjang proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel transparan, efektif dan efisien. Diharapkan mampu untuk memenuhi persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak. "Kami dari BPKP berharap dengan dilaunchingnya CMS SP2D Online Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan terkoneksi dengan Aplikasi MPN milik Kemenkeu, dapat mendorong Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Sumsel untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh, "harapnya. 

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara. 

"Kami Bank SumselBabel sebagai penyedia layanan keuangan siap memberikan layanan yang terbaik dan siap mensukseskan, hal ini sesuai dengan permintaan Pak Bupati Askolani setiap rapat RUPS, "katanya.

(Rilis SMSI Banyuasin)

Read More

Urus Pelayanan Administrasi Kependudukan Sekarang Bisa di UPTD Kecamatan

 

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kini berada di level dua zona Covid-19. 

Karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang mulai melayani secara tatap muka pengurusan administrasi kependudukan. 

"Sekarang sudah mulai pelayanan tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Pemohon yang datang untuk mengurus tidak begitu ramai karena sekarang pelayanan bisa didapati di UPTD kecamatan-kecamatan," kata Kepala Disdukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini, Selasa (28/9/2021). 

Ia mengatakan, ada peningkatan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Pada tahun 2020 tercatat ada 11 ribu per bulan sedangkan tahun ini ada 14 ribu per bulan.

"Pengurusan identitas nama, perubahan status, domisili. Contohnya, kasus perceraian meningkat, jadi status KTP otomatis juga diubah oleh pemohon," Dewi menerangkan.

Begitu juga, lanjut Dewi, permohonan akte kematian juga meningkat. 

Berdasarkan data tahun 2020 menjadi 4.000 pemohon. Angka ini meningkat jika dibandimgkan data 2018 hanya 2.000 pemohon. 

"Termasuk Akta Kelahiran," katanya.

Dewi mengimbau agar masyarakat dapat melakukan pengurusan KTP, termasuk perekaman e-KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga bisa dilakukan di UPTD di 18 kecamatan. 

Hal ini untuk menghindari tumpukan di Disdukcapil.

"Atau bisa juga mengurus ke mal pelayanan publik, tapi di UPTD kecamatan sudah lengkap. Bahkan alat perekam e-KTP sudah ada. Untuk saat ini pelayanam di Dukcapil tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan tidak berkerumun," ujar Dewi Isnaini. (Al)

Read More

Pemkot Palembang Kebut Pembangunan Sekanak Lambidaro

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang terus mengebut pembangunan Sekanak Lambidaro. Kali ini di segmen Jalan Merdeka - Jalan Radial.

“Kita targetkan selesai Desember 2021. Kalau di Lebak Cindo Radial itu sudah rampung. InsyaAllah untuk pengelolaannya akan segera kita tindak lanjuti,” kata Wali kota Palembang, H. Harnojoyo, Selasa (28/9/2021).

Harnojoyo mengharapkan, jika Sekanak-Lambidaro rampung diharapkan dapat menjadi satu objek wisata baru di Kota Palembang.

"Kami harap warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kenyamanan, seperti di Pedestrian Lebak Cindo tersebut, sehingga dapat dinikmati oleh setiap pengunjung maupun wisatawan. Karena yang dapat manfaatnya itu kan masyarakat langsung,” kata Harnojoyo.

Harnojoyo juga menyampaikan akan mendorong Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Koperasi UKM untuk dapat membina masyarakat sekitar.

“Jadi apa yang dibangun dengan dana yang cukup besar ini harus bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk kebersihan tetapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan ini harus kita upayakan.”

Kepala Dinas PU-PR Kota Palembang, Akhmad Bastari, mengatakan, progres fisik untuk segmen Merdeka-Radial sudah 57%. Target akhir Desember 2021 rampung.

"Kami mohon warga dari Jembatan Karang (Jalan Merdeka) untuk partisipasinya, membantu kegiatan ini serta pemilik utilitas PLN, jaringan Telkom,PDAM. Memindahkan utilitasnya agar tidak mengganggu pekerjaan.” (Rl/Al)

Read More

Penurunan Tarif Listrik MEP dan MVC Kado Istimewa Warga Muba Di HUT Muba ke 65

 

Muba,liputansumsel.com- Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Musi Banyuasin ke-65, Selasa (28/9/2021) berjalan khidmat dan meriah. Meski di tengah wabah COVID-19, namun tetap jadi berkah bagi warga  Muba. 

Satu hari sebelum HUT Muba Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wabup Beni Hernedi SIP telah meluncurkan Muba Vocational Centre (MVC) atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Migas,  hari ini bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Muba Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA juga resmi menurunkan tarif listrik pelanggan PT MEP.

Penurunan tarif listrik dari Rp. 2.060 / KWH menjadi Rp. 1.895 / KWH tentunya mendapatkan manfaat yang lebih, dimana anggaran rumah tangga untuk listrik dapat dialokasikan untuk biaya  kesejahteraan keluarga.

Demikian juga bagi pelanggan golongan tarif bisnis, dikatakan Dodi penurunan dari tarif listrik dari RP. 2.167 / KWH menjadi RP. 1.985/ KWH akan berdampak juga kepada pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya. Demikian juga pelanggan golongan tarif  untuk keperluan kantor pemerintah, penurunan dari tarif listrik dari  RP. 2.085 / KWH menjadi RP. 1.877/ KWH

"Dalam rangka hari ulang tahun ini, kami melalui PT Muba Elektrik Power sudah melakukan revisi dari tarif yang ada sekarang sehingga hampir seluruhnya para pelanggan khususnya yang terdampak dari ekonomi selama masa pandemi COVID-19 ini juga dibantu dengan cara menurunkan tarif TDL atau tarif listrik KWH untuk masyarakat.  Ini sangat membantu mereka, karena Alhamdulillah secara finansial ini tidak merugikan BUMD,  harus dipertahankan kehandalan pelayanannya tapi juga membantu masyarakat yang tadinya untuk bayar listrik mereka bisa sisihkan untuk membeli beras maupun sembako lainnya,"ungkap Kepala Daerah Inovatif Indonesia itu.

Ini salah satu bukti nyata dari komitmen Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wakil Bupati Beni Hernedi SIP Kabupaten Muba dalam memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat Muba agar kian menjadi tangguh, Maju Berjaya dan terdepan se-Indonesia.

"Alhamdulillah pada Hari Ulang Tahun ke 65 Muba ini, kami bersama Wakil Bupati dan teman- teman dari Forkopimda  merasa bersyukur, karena walaupun kita sekarang dalam kondisi yang memang sedang berjuang dalam menghadapi ekonomi maupun kesehatan, tapi Muba masih diberikan jalan. Muba tetap punya upaya untuk berikhtiar sehingga kita semua bangkit   mensejahterakan masyarakat," imbuhnya. 

"Kita juga pikirkan SDM harus diupgrade, SDM lokal harus diberdayakan, mereka harus bekerja di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan migas nasional maupun asing yang ada di Muba. Oleh karena itu, kemarin kita melaunching atau mendirikan Muba beroperasinya Muba Vocational Centre (MVC). Ini salah satu kado bagi para pemuda pemudi Muba yang nantinya mereka didik secara gratis dengan lingkungan mirip situasi kerja yang asli dan pada saat lulus bisa bekerja dan diterima perusahaan hulu migas yang berusaha di Muba. SDM di Muba bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.  Dengan sertifikasi yang dipunyai bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing di luar negeri," tambahnya.

Pada kesempatan ini juga Dodi dengan tegas menyatakan bahwa Pemkab Muba tetap mempertahankan program UHC dan berobat gratis untuk masyarakat Muba.

"Alhamdulillah tahun ini dan tahun depan menyambung program sebelumnya  dua tahun belakangan, kita tetap melanjutkan program berobat gratis melalui UHC atau universal health coverage dari BPJS. Tak banyak daerah yang sanggup  mendapatkan predikat tersebut. Butuh biaya besar yang harus  disisihkan agar masyarakat dapatkan layanan kesehatan gratis melalui BPJS," urainya. 

Disampaikan Dodi  daerah-daerah apalagi dengan kondisi keuangan terbatas susah untuk mengalokasikan berobat gratis maupun sekolah gratis bagi masyarakat. 

"Alhamdulillah di Musi Banyuasin kita tetap mempertahankan  program berobat gratis targetkan 100% UHC melalui BPJS ini hingga tahun sepan.  InsyaAllah ," ucapnya. 

"Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait mulai dari DPRD dan teman-teman forkopimda dari kepolisian dari TNI dari Kejaksaan dari pengadilan negeri dari pengadilan agama dan seluruh tokoh masyarakat yang telah bersama-sama membantu kami berdua saya Bupati dan Wakil Bupati dan pemerintah Kabupaten melalui OPD dan Sekretaris daerah sebagai koordinator dari birokrasi telah melalui masa-masa yang sangat menantang sangat berat dalam 2 tahun terakhir ini, InsyaAllah dengan soliditas dan sinergitas diantara kami forkopimda dan masyarakat maka Muba Maju Berjaya akan menjadi kenyataan Muba Tangguh Muba Maju Berjaya,"tandasnya.

Senada, Wabup Beni Hernedi SIP juga mengatakan bahwa Kabupaten Muba begitu tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena Pemkab Muba sudah sangat maksimal dalam memberikan stimulan agar jangan ada dampak yang begitu besar pada yang penerima dampak, bantuan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Dikaitkan hubungan ekonomi ini, kaitkan pasca pandemi COVID-19 ini. Paling pertama bahwa kabupaten Muba ini begitu tangguh kita melihat dampak ekonomi tidak seperti daerah lainnya ekonominya menurun. Memang sektor-sektor utama pertumbuhan ekonomi di Muba ini yang didorong oleh komoditas itu tidak begitu terganggu, harga kelapa sawit, karet yang sudah mulai berangsur-angsur pulih, hanya saja memang ada beberapa sektor jasa yang berkaitan dengan terpengaruh dampak pandemi tersebut pemerintah Kabupaten Muba sangat maksimal dalam memberikan stimulan agar jangan ada dampak yang begitu besar kepada yang penerima dampak bantuan bantuan sosial kemudian kita  Pemerintah Kabupaten muba sudah mengalokasikan kebijakan anggaran nya untuk memberikan perlindungan sosial," terangnya. 

"Kemudian, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muba saya kira di hari ulang tahun ini kita perlu tegaskan kembali, di antaranya kita ingin agar pemulihan ekonomi itu dimulai dari hilirisasi produk produk yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah flatpromnya sudah terlihat bagaimana kita ingin menghilirisasi karet perkebunan ,kelapa sawit yang ditopang dengan peningkatan SDM agar hilirisasi itu kaitanya dengan pengolahan pengolahan itu memerlukan SDM,"pungkasnya.

Read More