Plt Bupati Beni Upayakan Integrasi Listrik MEP ke PLN

SEKAYU,liputansumsel.com- Persoalan listrik khususnya pelanggan PT Muba Elekrik Power (MEP) menjadi perhatian serius Plt Bupati Muba Beni Hernedi SIP. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pelayanan listrik bagi masyarakat, Plt Bupati Muba Beni Hernedi mengupayakan agar PT MEP bisa terintegrasi dengan PT PLN (Persero). 

Hal tersebut diungkapkan Plt Bupati Muba saat menerima audiensi jajaran Manajemen PT PLN (Persero) UP3 Palembang dan PT PLN (Persero) UP3 Jambi, bertempat di Ruang Audiensi Bupati Muba, Selasa (11/1/2021).

"Kita Pemkab Muba berupaya agar terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Muba, khususnya di bidang kelistrikan ini kami inginkan pelayanan yang diterima pelanggan PT PLN sama juga dengan pelanggan PT MEP. Tidak lagi terjadi listrik yang padam pada pelanggan PT MEP namun pelanggan PT PLN listrik tetap hidup, maka dari itu kita usulkan agar PT MEP bisa masuk atau terintegrasi ke PT PLN,"ujar Beni.

Ketua PMI Muba ini menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi dan terobosan terkait listrik yang dikelola PT MEP, yang merupakan BUMD milik Pemkab Muba ini supaya semua masyarakat pelanggan PT MEP bisa merasakan hal yang sama seperti pelanggan PT PLN.

"Kami Pemkab Muba akan siap bantu untuk rencana usulan ini kiranya PT PLN butuhkan, saat ini juga PT MEP alhamdullilah sudah semakin membaik dalam menyehatkan manajemen perusahaannya,"ucapnya.

Terkait usulan hibah tanah yang menjadi lokasi kantor PLN Cabang Sekayu dan Babat Toman yang diusulkan PT PLN ke Pemkab Muba, Plt Bupati Beni menyambut baik dan mengarahkan untuk dipelajari lebih lanjut, jika memang sesuai aturan bisa Pemkab menghibahkan ke BUMN maka silahkan dilanjutkan.

"Terkait masalah lampu jalan, perlu dicari inovasi bagaimana di seluruh jalan dalam Kabupaten Muba tersedia lampu jalan yang terawat. Kalau hanya dibebankan Pemkab Muba saja yag memasang lampu jalan, maka akan butuh waktu lama karena terkendala biaya. Oleh karena itu kita mengusulkan ke pihak PLN untuk mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) terkait lampu jalan di Muba,"paparnya.

Sementara itu Manajer PLN UP3 Palembang, Praniko Banu Rendra mengatakan bahwa tujuan audiensi pihaknya untuk menjalin silaturahmi dan menawarkan bila ada sesuatu yang bisa disinergikan atau dikerjasamakan guna meningkatkan pelayanan listrik PT PLN di Kabupaten Muba.

"Kami menyambut baik terkait usulan Pemkab Muba untuk mengintegrasikan PT MEP ke PT PLN, namun perlu kita lakukan pengkajian lebih lanjut dan akan kita diskusikan lagi. Kami juga mengapresiasi alhamdullilah PT MEP berangsur membaik, sudah nihil tidak ada piutang dengan PT PLN. Persoalan listrik yang terjadi sebenarnya yang temporer, umumnya masalah pohon tumbang dan jarak antar jaringan ke tower yang jauh. Listrik sebenarnya simple karena teknologinya dari dulu sampai sekarang tetap sama,"paparnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Manajer Bidang Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Jambi Randhy Kusriansyah, Manajer Bagian Jaringan dan Kontruksi PLN UP 3 Palembang Frans Handoko dan Manajer PLN ULP Sekayu Ihsanul Amri serta Kepala BP2RD H Riki Junaidi AP, Kepala Bagian SDA Setda Muba Oktarizal SE dan Perwakilan Dinas PUPR.

Read More

Bupati Roling Ratusan ASN Dilingkungan Pemkab Ogan ilir

 

Indralaya.liputansumsel.com--Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas serta Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Senin kemarin (10/01).

sebanyak 218 Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas yang dilantik, kemudian ada 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta ada 25 Kepala UPT Puskesmas yang dilantik.

Wakil Bupati Ogan Ilir H Ardhani mengatakan, selain pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas serta kepala UPT Puskesmas juga adanya penerapan Nomenklatur.

"Selain adanya pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan UPT Puskesmas kita juga menerapankan aturan baru Nomenklatur aturan baru dari pusat" Kata Ardani.

Dirinya juga berpesan kepada pejabat dilingkungan Pemkab Ogan Ilir yang baru saja dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan dan harus dijalankan.

"Amanah yang diberikan oleh pak Bupati bagi pejabat yang baru dilantik dalam harus benar-benar memberikan pelayanan di masyarakat dan beliau yakin kalian semua mampu menjalankannya" (rul).

Read More

Resmi DPC AWDI MUBA Terima SK dan KTA dari pusat

MUBA,liputansumsel.com –Darul Kutni pimpin langsung rapat internal Organisasi Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Musi Banyuasin (DPC AWDI MUBA) untuk serah terima Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) seluruh pengurus dan anggota DPC AWDI kabupaten Musi Banyuasin. Senin,(10/01/22).

Bertempat disekretatiat DPC AWDI MUBA, Serah terima surat keputusan (SK) dan kartu tanda anggota (KTA) oleh Ketua umum (KETUM) Budi Wahyudin Syamsu yang di wakili oleh ketua DPC Musi Banyuasin Darul Kutni dan sekretaris Agung Budi Setiawan DPC AWDI kab. Muba berjalan dengan lancar. 

Di sela kegiatan serah terima tersebut ketua AWDI MUBA Darul Kutni dalam paparannya bahwasanya untuk SK dan KTA berjalan lancar. 

"Alhamdulillah serah terima SK dan KTA bisa kita lakukan hari ini kepada rekan-rekan pengurus dan anggota DPC Musi Banyuasin, dari awal hingga terbitnya SK dan KTA berjalan dengan lancar tanpa kendala, ini tidak lepas dari hasil koordinasi dengan DPC AWDI Muara Enim terkhusus adanya kepedulian rekan-rekan semua", ungkapnya.

"Dengan diterimanya SK dan KTA ini di tangan seluruh rekan-rekan pengurus dan anggota DPC AWDI MUBA, maka inilah akad yang sebenarnya, sebagai tanda bahwa telah resminya rekan-rekan sebagai pengurus dan anggota asosiasi wartawan demokrasi indonesia disingkat AWDI", tegas Darul. 

"Mari bersama-sama dalam mengemban amanah dan melakukan program-program yang kita buat bersama di DPC AWDI Muba terutama program kerja yang disusun oleh pengurus DPP AWDI", ajaknya.

Lanjut Darul, "Kita ucapkan terima kasih kepada DPP AWDI atas kepercayaan yang diberikan kepada para awak media, rekan-rekan wartawan, pekerja profesi lainnya sehingga terbentuknya DPC AWDI MUBA dan diterbitkannya SK dan ID Card sebagai tanda diakuinya kepengurusan DPC AWDI MUBA". 

"Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan kedepan kami selalu membutuhkan bimbingan khususnya dari DPP dan Pihak lain yang terkait", tutupnya. 

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota DPC AWDI Muba.

Read More

Bappenas Nilai Prabumulih Patut Dicontoh,Dalam Kelolah RTLH jadi RLH

PRABUMULIH – liputansumsel.com Kota Prabumulih mendapat apresiasi dari Bappenas terkait pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Bahkan pihak Bappenas mengatakan kalau Prabumulih layak untuk menjadi percontohan.

Setidaknya hal itu diungkapkan perwakilan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid pada kegiatan pembelajaran Horizontal dan Rapat Koordinasi Pengembangan Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wako, kemarin (19/1/2022).

Menurut Nurul, kalau penyebab terjadinya stunting karena RTLH. Dan, ia menilai apa telah dilakukan Pemkot mengentaskan RTLH merupakan langkah tepat. “Maka kegiatan ini sengaja dipusatkan di Prabumulih, karena dinilai telah berhasil mengelola RTLH. Dan ini agar bisa ditiru dan diterapkan daerah lain,” ujarnya.

Bukan hanya sebatas omongan saja, kata dia, perwakilan daerah diundang bisa melihat secara langsung keberhasilan penanggulangan RTLH. Lalu, belajar dan menerapkannya di daerah. “Jika benar-benar diaplikasikan seperti halnya dilakukan Prabumulih, 3-5 tahun masalah kemiskinan khususnya RTLH bisa dituntaskan,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, kalau rumah adalah pondasi dasar keluarga. Rumah layak, jelas kehidupan keluarga akan lebih baik.

“Kenapa hingga saat ini, kita berupaya mengentaskan masalah RTLH. Supaya, masyarakat kehidupannya lebih sejahtera terutama kepemilikan RLH,” ujar Ridho, sapaan akrab Wako ketika menyampaikan sambutannya di sela-sela kegiatan, Selasa (18/1/2022).

Sambungnya, keberhasilannya menuntaskan masalah RTLH ini, sudah selayaknya dicontoh dan ditularkan ke daerah lain. Tujuan utamanya, tidak lain bersama-sama menuntas kemiskinan dan memberikan penghidupan layak lewat RLH.

“Kalau RLH, jelas penghidupannya lebih baik. Apalagi, segala sesuatunya berasal dari rumah. Kita optimis berkat dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat masalah RTLH segera tuntas. Makanya, ada sekitar 400 RTLH kita usulkan dibedah melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),” tukasnya. (red)

Read More

MUBA Siap Tuan Rumah Pelantikan Se-Sumsel

MUBA,liputansumsel.com--Kota Pagar Alam selaku tuan rumah, rapat membahas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) diwilayah Sumatera Selatan (SUMSEL). Sabtu, (08/01/22)

Dari 17 kabupaten/kota sesumatera selatan sudah terbentuk dan dinyatakan sah dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) yaitu ada tiga (3) kabupaten kota, pertama Muara Enim Raya, Kedua Musi Banyuasin, dan ketiga  Kota Pagaralam, sedangkan kabupaten dan kota yang sudah tebentuk namun SK belum Terrealisasi karena alasan Administrasi yaitu Calon DPC lahat dan Calon DPC Empat Lawang. 

M.Helmi HZ Selaku Ketua AWDI DPC Kota Pagar Alam, membuka sambutannya dengan menyampaikan rasa terima kasih.  

"Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan kawan dari pengurus DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Kabupaten dan kota yaitu, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang", ucapnya. 

Lanjut Helmi "Dalam rangka persiapan Pelantikan DPW Sumsel nanti Sekaligus pengukuhan AWDI di beberapa daerah kami menawarkan diri bahwa DPC AWDI Kota Pagar Alam siap untuk menjadi tuan rumah pelantikan bersama tersebut". Pungkasnya.

Sementara itu Antoni yang dikatakannya Selaku Pemegang Mandat dari Ketua Umum untuk membentuk AWDI di 17 kabupaten/kota dan di bantu DPC Muara Enim dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) memaparkan beberapa hal.

"Saya mendapatkan mandat dari Ketum Pusat untuk membentuk 17 kabupaten/kota atau DPC AWDI se Sumsel, saya targetkan sampai bulan Maret sudah terbentuk di 17 Kabupaten dan kota, jika 17 kabupaten kota sesumatera selatan tidak terbentuk maka saya akan henkang dari awdi", ungkapnya.

Sementara itu Rudi ketua DPC Muara Enim mengungkapkan terkait dengan nantinya setelah terbentuk DPC di 17 kabupaten kota maka siapapun Anggota dan Pengurus AWDI di Sumsel berkesempatan menjadi Ketua Wilayah Sumsel.

"Dari Mandat yang diterima, Saya jelaskan lagi kepada rekan-rekan yang hadir disini, bahwa tidak mutlak pak antoni sebagai ketua DPW AWDI SUMSEL, siapapun yang ingin menjadi ketua DPW Sumsel, semua ada peluang untuk memimpin DPW AWDI Sumsel", tegas Rudi di hadapan Pengurus Enam DPC yang hadir dalam acara silahturahmi di sekretariat DPC Kota Pagaralam tersebut". 

Sementara itu DPC AWDI MUBA yang di Ketuai oleh Darul Kutni setelah melalui tahapan proses salah satunya dengan ditunjuk dan menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah dan kepanitian acara Pelantikan sekaligus Pengukuhan DPW dan DPC AWDI Se-Sumsel mendatang.

Usai acara dilanjutkan fhoto bersama seluruh pengurus dan kepanitian DPC AWDI Kabupaten dan Kota Se-sumatera selatan.

Read More