Padang, Painan, Liputansumsel.com-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengakui hingga kini belum memiliki skema, besaran pembiayaan dan sasaran program kesehatan gratis sesuai janji kampanye Bupati Rusma Yul Anwar.
Kepala Dinas Kesehatan, Syahrizal Antoni mengungkapkan hingga kini pihaknya masih dalam tahap merencanakan pendataan sasaran penerima dan besaran biaya yang bakal digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Untuk tahun ini sekemanya tetap seperti biasa, talangan dana di RSUD untuk pasien bermasalah. Kemudian juga di Puskesmas," ungkapnya pada Wartawan di Painan.
Dalam janji kampanyenya di Pilkada 2020 Bupati Rusma Yul menjanjikan tiga program unggulan. Salah satu diantaranya adalah kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan.
Janji kampanye itu kemudian diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menargetkan tidak ada lagi masyarakat tidak terlayani jaminan kesehatan.
Saat ini, lanjutnya, masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan tercatat 64,29 persen, dari total 514 ribu jiwa masyarakat Pesisir Selatan. Artinya masih ada sekitar 170 ribu jiwa yang belum terlindungi jaminan kesehatan.
"Anggarannya memang besar. Untuk 30 ribu jiwa saja Rp12 miliar. Itu hanya layanan Kelas III. Kalau 170 ribu jiwa, diperkirakan dananya mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar" jelas dia
Meski begitu dirinya optimis target tersebut bakal tercapai. Selain melalui subsidi APBD, pemerintah kabupaten juga terus gencar menyosialisasikan kesadaran untuk memiliki kartu jaminan kesehatan secara mandiri.
Kemudian sebagai antisipasi habisnya dana talangan pasien bermasalah di RSUD M. Zein dan Puskesmas, pemerintah kembali menambah pada perubahan anggaran tahun berjalan.
Sebelumnya, Direktur RSUD M. Zein, dr. Harefa menilai subsidi berobat bagi pasien bermasalah kurang cocok dijadikan skema pembiayaan program kesehatan gratis.
Ia dikhawatirkan bakal menjadi bumerang bagi keuangan daerah karena subsidi dana pasien bermasalah dipastikan makin besar seiring naiknya trend ongkos berobat dan jumlah pasien yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.
"Karena orang makin lama makin sadar akan pentingnya kesehatan. Harga obat juga terus menanjak," ujar pria yang juga konsultan jantung itu.
Dana pasien bermasalah adalah subsidi pemerintah kabupaten pada rumah sakit untuk masyarakat yang terkendala biaya berobat karena belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Tahun ini dana pasien bermasalah di RSUD M. Zein yang dialokasikan dari APBD 2022 sebesar Rp5,1 miliar, naik dari tahun lalu yang Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu Rp4,2 miliar subsidi pemerintah dan sisanya Rp990 juta pokok pikiran anggota DPRD.
Ia menilai jumlah yang dialokasikan itu tidak akan cukup untuk satu tahun, dengan rasio rata-rata ongkos berobat untuk pelayanan kelas III di RSUD M. Zein saat ini berkisar antara Rp3 juta-Rp4 juta per pasien dan ada yang lebih.
"Sebagai contoh Desember 2021-Januari 2022 ini saja bisa mencapai Rp1,2 miliar. Kalau Rp5,1 juta bisa saja hanya sampai enam bulan pertama saja. Jadi, tidak efektif," tuturnya.
Menurutnya skema pembiayaan program kesehatan gratis adalah pada iuran jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan ongkos berobat apalagi trendnya yang cenderung naik.
Di lain sisi tingkat kepatuhan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan menjadi rendah. "Nah, ini tentu menjadi dilema bagi tercapainya target program kesehatan gratis yang telah dibuat,"
Menurutnya pemerintah kabupaten tinggal memetakan berapa kebutuhan biaya iuran jaminan kesehatan masyarakat Pesisir Selatan di luar pensiunan, ASN, TNI, Polri yang masuk dalam JKN, pegawai BUMN dan BUMD", tutupnya.
.jpg)
