08 Maret 2022

Puluhan Anggota Polsek Jaya Loka Dites Urine.

Liputansumsel.com


MUSI RAWAS,liputansumsel.com  - Selain, melakukan kunker Polsek Jayaloka, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono, didampingi Kabag SDM, Kompol Harisson Manik, Kasi Propam AKP Purwanto, melakukan tes urine 20 personel Polsek Jayaloka, Selasa (8/3).


Hal tersebut dibenerkan, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono Sik mengatakan ya, hari ini selain kunker, berikut dilakukan juga, tes urine.


" Sebanyak 20 personel mapolsek jaya loka termasuk Kapolsek Jayaloka, AKP Sugito dan hasilnya negatif," kata Kapolres.


Kapolres menjelaskan, 20 personel Polsek Jayaloka diantaranya, Kapolsek Jayaloka, AKP Sugito dan Wakapolsek, Ipda Fauzi, Kasium, Aiptu Anadin, Kaspkt II Polsek Jayaloka, Aiptu Rustam, Kaspkt III, Aipda Tatang Purnama, Kanit Reskrim, Aipda Sarwansa dan Kanit Intelkam, Aipda Fuji.


Lalu, Bhabinkamtibmas, Bripka Budiono, Bhabinkamtibmas, Bripka Herdiansyah, Kanit Binmas, Bripka Nasution, Kanit Propam, Bripka Emit, Kaspkt I, Bripka Hary, Bhabinkamtibmas, Bripka Aslim, Bhabinkamtibmas, Bripka Didian.


Serta, Kanit Samapta, Bripka Ibrahim, Bhabinkamtibmas, Bripka Randi, Bhabinkamtibmas, Bripka Arip, Bhabinkamtibmas, Brigpol Juliadi, Bhabinkamtibmas, Brigpol Theo dan Bhabinkamtibmas, Briptu Rezky.


"Dan, hasilnya, keseluruhan 20 personel, urinenya negatif," jelasnya.


Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan selain dilakukan tes urine, dilakukan juga tes kesehatan para personel, terlebih lagi saat ini masih masa pandemi covid 19.


"Oleh sebab itu, dihimbau kepada personel dan masyarakat khususnya di Kecamatan Jayaloka dan Kabupaten Mura, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.(Ril/Zul)

Migor Langka DPRD Mura Ikut Bicara,Ke Bupati

Liputansumsel.com


MUSI RAWAS,liputansumsel.com - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura dari Komisi I mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura untuk peka dan cepat tanggap mengatasi permasalahan di Bumi Lan Serasan Sekentenan.


Terutama terhadap terjadinya kelangkaan Minyak Goreng (Migor) yang terjadi secara nasional membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya.


Keluhan demi keluhan terdengar jelas dari kaum emak-emak atas kelangkaan Migor yang memang telah menjadi kebutuhan keseharian di dapur.


Menurut Al Imron anggota DPRD Mura (8/3) bahwa jeritan emak-emak atas kelangkaan Migor ini merupakan aspirasi dari mereka yang perlu kami sampaikan ke Pemkab, ayo gerak cepat guna meredam kekhawatiran masyarakat mengenai kelangkaan ini.


" Sebab kelangkaan Migor di Musi Rawas bukan sekedar ikut-ikutan “tren” yang saat ini sedang marak, yakni mengantri. Karena untuk mendapatkan barang tersebut warga rela meluangkan waktu untuk mencari sampai ke provinsi tetangga,"pungkasnya.


Hal senada disampaikan Alamsyah yang juga selaku anggota DPRD kabupaten Mura , sangat meminta Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendata kebutuhan Migor di Mura ini.


Jangan bersantai melihat kelangkaan Migor ini, karena nantinya menimbulkan gejolak sosial dan membuat warga satu sama lainnya berebut seperti kejadian diluar daerah, sebab di desa sudah sangat sulit ditemui atau didapatkan.


“Selain Migor, stabilitas kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya juga harus menjadi perhatian, mengingat saat ini secara perlahan sejumlah sembako lainnya harganya juga mengalami kenaikan,”tandasnya.


Menanggapi hal tersebut Bupati Mura Hj  Ratna Machmud menjelaskan bahwa permasalahan Migor terjadi secara nasional, namun Pemkab sudah mengambil beberapa langkah salah satunya yakni menggelar Operasi Pasar (OP).


" Yang sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu,namun kendati demikian Pemkab akan lebih intens melakukan monitoring terhadap ketersediaan Migor di wilayah Kabupaten Mura,"cetus Bupati.(Zul)

KSAD Jenderal Dudung Dapat Surprize Di Lubuklinggau

Liputansumsel.com


LUBUKLINGGAU,liputansumsel.com- Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe bersama Bupati Kabupaten Mura Hj Ratna Machmud serta Forkopimda lainnya,menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman.


Selain dari KSAD jenderal TNI Dudung Abdurachman terlihat juga istrinya sekaligus Ketua Umum Persit Kartika Candra Kirana (KCK) Pusat Ny. Rahma Dudung Abdurachman dan rombongan ketika mendarat di Bandara Silampari Lubuklinggau, Selasa (8/3).


Dalam penyambutan KSAD jenderal TNI Dudung Abdurachman ikut turut serta

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Inf Erwinsyah Taufan, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi serta jajaran Forkopimda.


Kedatangan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan istri mendapat surpirize kejutan dengan tarian Silampari Kayangan Tinggi yang merupakan tari penyambutan tamu di Kota Lubuklinggau.


Tari ini menggunakan tepak yang berisi sekapur sirih sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang datang.


Selanjutnya dari Bandara Silampari, KSAD dan rombongan langsung menuju Makodim 0406 Lubuklinggau.(Zul)

Pemkot Prabumulih Gelar Musrenbang Tahun 2023

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 mendatang.


Acara yang berlangsung di Gedung Kesian, Rumah Dinas Walikota Prabumulih tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman ST MM dan dihadiri oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) beserta Stakeholder dan jajaran, Selasa (08/03/2021).


Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Elman ST MM menerangkan, Musrembang tersebut memiliki makna strategis dalam upaya menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun 2023 mendatang.


"Di sini kita kumpulkan seluruh usulan-usulan dari setiap kalangan. Hingga nantinya dari setiap usulan tersebut akan disinkronkan dan akan menjadi Program kerja Prioritas di tahun yang akan datang," terangnya Sekda saat di bincangi awak media di dampingi oleh Kepala Badan Bappeda Kota Prabumulih Abu Sohib ST MM.


Dalam hal ini, lanjut Elman, ada beberapa faktor yang paling Prioritas dalam Program Kerja Pemerintah Kota Prabumulih di tahun 2023 mendatang.


"Masih banyak bebera PR, namun yang paling Prioritas yaitu; Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur, Perekonomian Kerakyatan dan Tatakelola Pemerintahan. Namun dari sekian itu yang paling terpenting dan segera ditindak lanjuti secepatnya ialah Kemiskinan dan Pengangguran," kata dia.


Mudah-mudahan lanjud dia, dalam sekala yang tidak begitu jauh walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini, seluruh Program tersebut dapat terselesaikan.


"Mudah-mudahan semuanya tercapai,sesuai harapan," tukasnya.(adv)

DPMPTSP Muba Raih Penghargaan Kemenpan-RB Kategori Pelayanan Prima

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- Mengawali buku tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) Kabupaten Muba berhasil dengan pencapaian prestasi dengan peraihan Penghargaan dari Kemen PAN RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021.


Capaian ini tentu tidak bisa dipisahkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang di implementasikan DPMPTSP Muba untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan birokrasi yang cepat. 


"DPMPTSP Muba meraih nilai 4.51 dengan kategori A. Capaian ini tidak terlepas dari support Plt Bupati Beni Hernedi SIP dan segenap masyarakat Muba," ungkap Kepala DPMPTSP Muba, Riki Junaidi AP MSi. 


Menurutnya, ke depan DPMPTSP Muba akan terus berinovasi dengan program program yang komitmen untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Muba khususnya. 


"Ini juga menjadi atensi khusus dari pak Plt Bupati Beni Hernedi agar DPMPTSP Muba terus melayani masyarakat dengan sigap dan cepat," terangnya


Plt Bupati Beni Hernedi SIP mengucapkan selamat kepada DPMPTSP Muba yang telah meraih Penghargaan dari Kemen PAN RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021.


"Pertahankan dan terus ditingkatkan semata-mata demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya. 


Ketua PMI Muba ini berpesan, agar pelayanan prima harus diterapkan di seluruh instansi di lingkungan Pemkab Muba. "Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan mudah ke masyarakat," tukasnya. 


Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Dalam sambutannya menjelaskan, birokrasi yang cepat merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia memaparkan, di negara manapun birokrasi tak ubahnya seperti lehernya pemerintahan


"Birokrasi yang gagal, pasti masyarakat akan menilai bahwa pemerintah, baik pusat sampai daerah ataupun tingkat desa/kelurahan itu gagal," kata Tjahjo.


"Maka penjabaran singkat reformasi birokrasi adalah memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan, mempercepat proses perizinan, dan juga mempercepat proses pelayanan publik di seluruh lingkup kementerian/lembaga, maupun daerah," tuturnya.


Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Tjahjo, setiap tahun selalu mengevaluasi setiap kementerian dan lembaga. Dengan demikian, diharapkan setiap lembaga, termasuk Pemda bisa membuat inovasi-inovasi segar.


"Mudah-mudahan, insyaallah pada akhir 2024 nanti 514 kabupaten/kota 34 provinsi dan Kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya ada TNI dan Polri akan bisa membuat inovasi-inovasi dan mempercepat program pelayanan masyarakat itu dengan cepat," katanya.