Harnojoyo: Masyarakat Palembang Sudah Memiliki Kekebalan Terhadap Covid-19

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wali Kota Palembang Harnojoyo menyampaikan pernyataan menarik. Katanya, masyarakat Palembang sudah memiliki kekebalan terhadap Covid 19.

“Angkanya mencapai 90,9 persen,” ujarnya, usai mengikuti video conference bersama Kementerian Kesehatan RI, di rumah dinasnya, Jumat (18/3/2022).

Tentu angka 90,9 persen ini bukan asal-asalan diucapkan Harnojoyo. Angka ini merujuk bahwa masyarakat Palembang sudah banyak yang mengikuti atau telah divaksin.

“Dari hasil survei, masyarakat di Indonesai sebanyak 86,6 persen sudah mempunyai antibody terkait Covid 19 dan untuk Kota Palembang sudah mencapai 90,9 persen," kata Harnojoyo pula.

Ia menyebutkan, ketercapaian vaksin jadi salah satu penyebab titer antibody masyarakat meningkat.

“Salah satunya karena vaksin dan pernah terpapar.”

Selain itu, angka Covid 19 di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini juga terus melandai, sejak 14 Februari 2022. Bahkan, saat ini tingkat keterisian Rumah Sakit atau bed occupancy ratio (BOR) karena Covid 19 tinggal 60 persen.

"Dari Desember 2021, puncaknya di 14 Februari 2022. Dari 900 kasus aktif, sekarang terus turun dan BOR yang tinggal 60 persenan," ungkapnya.

Kendati begitu, Harnojoyo meminta masyarakat tidak lalai, karena yang memiliki antibody yang kuat, sangat mungkin menularkan mereka yang belum terpapar.

"Jadi kalo dari 100 orang pertemuan, 91 orang sudah kebal tapi ada 9 orang yang bisa tertular, makanya protokol kesehatan masih harus dikedepankan,” kata Harnojoyo. (Rl/Al)

Read More

Pemprov Sumsel Minta Pemkot Palembang Turunkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Palembang, Liputan Sumsel. Com-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Wali Kota Palembang Harnojoyo menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang angkanya lebih besar dibandingkan di daerah lain.

Hal ini dikemukakan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melalui Asisten Ekonomi Keuangan Pembangunan, Ekowati Rerningsih, usai Musrenbang Kota Palembang, Senin (14/3/2022).

Ekowati menyebutkan, dibandingkan tahun lalu yang sempat minus, pertumbuhan ekonomi Palembang saat ini 3,17 persen dan Provinsi sendiri 3,58 persen.

"Yang menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah Kota Palembang yakni kemiskinan dan penggangguran, hal dapat diturunkan jika berkordinasi dengan semua pihak antara pemerintah dan seluruh stakeholder,” ujarnya.

Angka kemiskinan di Sumsel 12,79 persen sedangkan Kota Palembang 11,34 persen. Ekowati  menilai hal ini dampak Covid 19. Sedangkan data BPS Kemiskinan di pedesaan lebih besar.

“Angka pengangguran di Palembang 10,11 persen. Secara nasional khususnya di Sumsel, angka pengangguran di perkotaan jauh lebih besar dibanding di desa,” katanya.

Pemerintah provinsi berharap Pemkot Palembang dapat bekerja keras lagi untuk mengatasi ini. Terutama saat ini kasus Covid sudah mereda, tingkat hunian di hotel mendekati normal. Angka hunian hotel jika dibandingkan di tahun ini 58,9%, 2021 57,9 persen, 2020 itu sangat terpuruk.

 “Dua hal ini, , kami berharap wali kota dapat menurunkan angka tersebut,” kata Ekowati.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Palembang Harnojoyo berjanji menuntaskan janji-janjinya saat kampanye atau program yang belum terwujud.

“Ya, hari ini kita gelar Musrenbang 2023 yang merupakan Musrenbang terakhir dalam pemerintahan saya bersama Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda. Tentu apa-apa yang ingin dicapai selaras dengan janji-janji politik kami,” kata Harnojoyo.

Dalam Musrenbang dengan mengambil tema ‘Konsolidasi capaian pembangunan kota Palembang yang paripurna melalui akselerasi kapasitas dan kinerja seluruh sektor pembangunan’, Harnojoyo mengatakan akan berupaya dan fokus dalam menuntaskan janji-janji saat kampanye atau yang menjadi program mereka.

“Seperti pembangunan infrastruktur, masalah kemiskinan, perekonomian, pengangguran, pendidikan dan lain sebagainya akan segera kita tuntaskan di akhir periode jabatan kita,” ujar Harnojoyo. (Rl/Al)

Read More

Kapolri Direncanakan Buka Sentera Vaksin pemuda masjid Di Palembang

jakarta,lipitansumsel.com--Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo sigit Prabowo Msi direncanakan akan membuka Sentera Vaksin Pemuda Masjid BKPRMI dalam rangkaian Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XI Tingkat Nasional yang di  dilaksanakan di Dining Hall Jaka Baring Sport City, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, jumat sd minggu 23 sd 27 Maret 2022. 

 kegiatan ini di sampaikan usai Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Said Aldi Al Idrus didampingi sekretaris Jenderal Drs H Ahmad Rizqon dan Dirnas LPTKA Gunawan HS,Komandan nasional Brigade BKPRMI Dr Ali Iskandar,Dirnas LPPSDM Dr Nanang Mubarok bertemu dengan Kapolri di Bali Pekan lalu. 

Pada pertemuan tersebut, kata Said Aldi,Kapolri menyambut baik kegiatan tersebut dan akan menghadirinya  pada,kamis (24/3/2022).   

Said Aldi juga mengungkapkan, kegiatan FASI ini setiap 3 tahun sekali dilaksanakan memperebutkan piala bergilir Presiden RI yg ke sebelas kalinya, Festival anak sholeh indonesia ini diisi 23 kategori perlombaan diantaranya, Tartil Al Qur’an, Pidato Islami, Nasyid islami dan Cerdas Cermat alquran,adzan dan iqomah,tilawah alquran,kisah islami,kaligrafi. Perlu diketahui, bahwa FASI ini merupakan kegiatan rutin BKPRMI yang dilaksanakan 3 tahun sekali,” ujarnya kepada wartawan di jakarta Sabtu (22/3/2022). 

Said Aldi juga menuturkan, peserta Vaksin dari 30 DPW BKPRMI se-Indonesia telah mendaftarkan ustadz ustadzah untuk mengikuti Vaksin ini.

“Seluruh Peserta Fasi dan ustadz ustadzah yg belum Vaksin Boster akan kami arakan untuk Vaksin,

Sementara itu, Sekjen DPP BKPRMI Ahmad Rizqon menjelaskan, kegiatan FASI XI yang dilaksanakan di Kota Palembang ini merupakan momentum peringatan ke 50 tahun BKPRMI. Sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah, yang nantinya diisi tausiah oleh Ustad kondang Das’ad Latif.  

“Perlu diketahui, bahwa BKPRMI lahir pada Tahun 1977 dan terus berikhtiar membina generasi Qur’ani yang Berahklaqul Qarimah

Kemudian pada kegiatan tersebut juga Ada Vaksinasi Center BKPRMI yang diikuti  peserta dan dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol Drs Listiyo Sigit prabowo Msi

,  ucap Ahmad Rizqon.  

“Pada pertemuan dengan Kapolri, beliau  mengharapkan kegiatan ini berjalan baik dan lancar serta tetap mematuhi protokol Kesehatan (Prokes).

Read More

Beberapa Aktivis Minta Dievaluasi Serius dan Syaratnya Harus Lebih Diperketat Untuk Pembentukan DOB

Muara Enim, Liputansumsel.com Ketua Ormas Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) dan Aktivis K-MAKI (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen) Kabupaten Muara Enim menyoroti adanya rencana dan rancangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Gelumbang dan Empat Petulai Dangku. 

Menurut Natan Ketua Ormas PERPAM, Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) sebuah daerah harus menjadi daerah persiapan selama tiga tahun. 

Kemudian, Pada akhir masa daerah persiapan akan ada evaluasi lagi oleh Pemerintah bersama DPR jika layak, baru daerah itu bisa menjadi DOB tetapi jika sebaliknya maka daerah persiapan dikembalikan ke daerah induk," ujar Natan. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan agar syarat yang berlaku harus lebih ketat untuk menjadi DOB," tuturnya. 

Lebih lanjut Natan mengatakan, bahwa isu pemekaran sering kali dijadikan komoditas menjelang tahun politik oleh oknum para elite untuk memperoleh dukungan dalam pemilu atau pilkada. 

"Kemendagri supaya mengevaluasi DOB yang terbentuk sebelumnya, tanpa evaluasi yang serius. Pembentukan DOB hanya akan menambah beban anggaran negara," ungkap Natan saat berjumpa di Kantornya, Selasa (22/03/2022). 

Disisi lain, Muklis Aktivis K-MAKI Kabupaten Muara Enim saat diminta tanggapan perihal adanya rencana dan rancangan DOB Gelumbang tersebut, Kalau masalah DOB yang kita ketahui perimbangan antara keuangan pusat dan daerah serta regulasi Otonomi Daerah (OTDA) yang belum sepadan dengan situasional serta demografi wilayah Gelumbang Kabupaten Muara Enim sekarang ini. 

" Menurut saya jangan membodohi dan memberikan angin surga kepada masyarakat akan adanya DOB saat ini," terang Muklis. 

Muklis menambahkan, Justru disaat sekarang ini. Isu nasional pembahasan ketahanan pangan menjadi pertimbangan. Sudahkah menjadi kebutuhan mendesak bagi DOB Gelumbang ? Mengingat berbagai persoalan pusat dan daerah yang lebih penting untuk di prioritaskan seperti halnya penanganan Covid-19 serta pembentukan Satgas ketahanan pangan," ujar Muklis mengakhiri perbincangannya.

Read More

Angka Kemiskinan di Pessel Meroket,Setahun Kepemimpinan RA-RUDI.

Padang , Painan, Liputansumsel.com  -- Angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada tahun 2021 tercatat sebesar 7,92 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel mencatat, penduduk miskin di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu bertambah sebesar 0,31 persen dari 7,61 persen di 2020, kemudian menjadi 7,92 persen pada 2021. Penambahan itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap tingkat kemiskinan di daerah itu pada

2021 adalah sebesar 7,55 persen, dan pada 2022 ditargetkan di angka 7,2 persen.

Namun demikian, penambahan penduduk miskin cukup besar terjadi pada 2019. Kala itu, penduduk miskin bertambah 0,29 persen dari sebelumnya 7,59 persen menjadi 7,88 persen. Persentase tersebut diketahui mengalami penurunan pada 2020 dan kembali merangkak naik pada 2021 menjadi 7,92 persen.

Diketahui, capaian 7,92 persen itu juga jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera Barat yang hanya 6,63 persen. Secara ranking, Pesisir Selatan berada di peringkat tiga kabupaten/kota termiskin di Sumbar, setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok.

Dilihat dari jumlah penduduk miskin di Pessel pada 2021 adalah sebanyak 37,41 ribu jiwa. Kemudian bertambah 1,95 ribu jiwa jika di bandingkan di 2020. Penambahan itu pun merupakan yang tertinggi sejak 2016.

Tak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin yang melonjak di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan ketimpangan yang meningkat. Hal itu terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Untuk diketahui, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Bahkan, setahun roda pemerintahan RA-RUDI berjalan, indeks kedalaman kemiskinan di Pessel berada pada angka 0,87. Angka tersebut naik sekitar 0,06 persen dari tahun sebelumnya, dan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Disisi lain, indeks keparahan kemiskinan juga terus meningkat di Pessel, dari 0,14 pada 2020 menjadi 0,15 di 2021. Angka tersebut diketahui juga yang tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.(EL).

Read More