26 Mei 2022

DPRD Muba Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- Senin (23/05/2022), Telah diselenggarakan Rapat tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 di ruang Rapat Banmus DPRD Kabupaten Muba. 


Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jon kenedi, SIP.,M.Si dihadiri Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH, Wakil Ketua III DPRD Endi Susanto, SE, Anggota Banggar DPRD, Ketua Komisi-Komisi DPRD, Asisten II Setda Muba, TAPD Muba dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Muba.


Dalam kesempatan ini DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran dalam APBD dengan mengedepankan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai urgensi, skala prioritas, dengan mempedomani peraturan yang berlaku dan memperhatikan proyeksi pendapatan yang terukur.


"Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD harus dilakukan melalui mekanisme dan kajian yang memadai mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022".


Terkait anggaran program atau Kegiatan yang dilakukan penambahan atau pengurangan harus disertai dengan Berita Acara Efisiensi antara SKPD terkait dengan TAPD kabupaten Musi Banyuasin.


TAPD Kabupaten Musi Banyuasin diminta untuk menyajikan hasil kajian yang akurat terkait data capaian target Pendapatan yang  dijadikan dasar dalam menetapkan Efisiensi dan rasionalisasi APBD.


Selanjutnya,DPRD menyepakati akan di jadwalkan Rapat Lanjutan terkait Pembahasan Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022,(ADV/DPRD).

DPRD Muba RDP tentang realisasi program dan kegiatan CSR Tahun 2022

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com-Telah Dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat tentang Realisasi Program dan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Rapat Komisi III  pada Hari Senin, (23/05/2022).


Kegiatan tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi III Feri Yusmadi, SE, di hadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Paimin, SH, Sekretaris Komisi III Ziadatulher, SE.,MH, Anggota Komisi III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin.


"Dengan di adakan Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi Program dan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022".


Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) di Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin khususnya,(ADV/DPRD).

Sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Padang Ilham Maulana Diberhentikan Sementara.

Liputansumsel.com


Padang, Painan, Liputansusel.com --  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Ilham Maulana akhirnya diberhentikan sementara oleh DPD Partai Demokrat Sumatra Barat (Sumbar) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang.


 Hal itu tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana pokir DPRD Kota Padang oleh Polresta Padang.


 “Sesuai dengan mekanisme partai, kita ada pakta integritas. Sekarang sedang diproses. Istilahnya itu pembekuan dan Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi kepada wartawan, Rabu (25/5).


Dikatakan Mulyadi, pemberhentian sementara Ilham Maulana sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang, bukan berarti DPD Partai Demokrat Sumbar menyatakan yang bersangkutan bersalah, hanya saja supaya yang bersangkutan bisa fokus menghadapi maslah hukum yang dihadapinya.


“Selain itu, Ilham Maulana, juga berhak membela diri,” kata Mulyadi.


Senada dengan itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum.


“Kami menghormati upaya hukum itu. Mudah-mudahan tidak terbukti dan nanti bisa terbebas,” sebutnya.


Herman menjelaskan, Ilham Maulana diberhentikan sementara sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Padang agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi proses hukum.


 “Dalam pakta integritas, jika pimpinan partai di daerah terkena kasus, kami berhentikan sementara, kami Plt-kan sementara, sambil yang bersangkutan fokus bisa menghadapi proses hukum itu. Jika tak terbukti kami kembalikan jabatannya,” katanya .(EL).

Herman Deru Apresiasi Yayasan Izzatuna, 17 Tahun Berkifrah Mendidik Anak Berakhlakul Karimah

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru sangat mengapresiasi Yayasan Ma'had Izzatuna yang terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 



Menurut Bapak Rumah Tahfidz itu yayasan Izzatuna tidak hanya mendidik untuk menjadikan manusia yang cerdas dengan ilmu pengetahuan yang berwawasan tapi juga berakhlak baik sehingga anak-anak menjadi hafidz dan hafidzah meski belum 30 juz tapi ini merupakan prestasi yang luar biasa.



"Saya apresiasi kepada Yayasan Izzatuna yang menunjukan kotribusi besar ini selama 17 tahun terhadap daerah dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran sehingga mereka berakhlakul karimah," kata Herman Deru saat menghadiri Wisuda Sisiwa Siswi kelas akhir Ma'had Izzatuna Tahun Pelajaran 2021-2022 dan launching Pesantren MU adalah Izatuna serta memperingati hari milad Izzatuna yang ke -17 di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (26/5).



Bahkan kontribusi yang diberikan Yayaan Izzatuna juga sangat terasa bagi kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dimana dalam visi misinya mempunyai program unggulan yaitu Satu Desa Satu Rumah Tahfidz.



"Salah satunya Yayasan Izzatuna, Kita sangat terasa dalam kepemimpinan kami dengan program unggulan yaitu satu desa satu rumah tahfidz Yayasan Izzatuna mendukung. Bahkan dari target 3.500 se Sumsel Alhamdulilah target itu sudah melampaui hingga hampir mendekati 4.000 rumah tahfidz di Sumsel," ungkapnya.



Herman Deru menilai diusia yang sudah 17 tahun berjalan ini tentu tidaklah gampang bagi Yayasan Izzatuna untuk mempertahankan eksistensi dalam memberikan pendidikan, seperti kepercayaan orang tua untuk memberikan pedidikan untuk anak-anaknya di Yayasan Izzatuna.



"Untuk itu saya harap teruslah bergerak dengan ikhlas, mudah-mudahn Izzatuna ini lebih berkembang lagi sehingga untuk mewujudkan warga Sumsel yang religi tercapai," tutupnya.




Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ustadz Ahmad Walebi menyebutkan total siswa-siswi yang di wisuda dari tingakt SD, SMP dan SMA sebanyak 218 orang yaitu SD 17 orang, SMP 164 orang dan SMA 37 orang. Sedangkan untuk siswa siswi tahfidz Al-Quran 210 orang mulai dari Hafalan Juz 1 sampai 15 Juz.



Turut hadir pada kesempatan ini, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sumsel H Rosidin Hasan , Pengasuh Yayasan Ma'Ahad Izzatuna, Isnu Baladiya, Ketua Yayasan KH Solihin Hasibuan dan para Kepala OPD Sumsel.

Belanja Langsung Pemkab OKI akan Beralih ke Sistem Elektronik

Liputansumsel.com

#Ikuti Arahan Presiden Serap Produk Lokal 


OKI, LiputanSumSel.Com--Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mengimplementasikan Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melalui sistem elektronik atau PPMSE. Selain bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Sistem ini juga mendorong penyerapan produk lokal dan UKM dalam belanja pemerintah.

.

"Belanja langsung melalui marketplace maupun katalog lokal, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi PBJ melalui Aplikasi Bela, serta mendorong penyerapan produk lokal sebagaimana diintruksikan presiden" ujar Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM, M. Pd pada rakor persiapan implementasi Penyelenggaraan Pengadaan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Kantor Bupati OKI, Rabu, (25/5).

.

Sekda Husin meminta implementasi bela pengadaan dan katalog elektronik sudah di mulai tahun 2022 ini secara bertahap.

.

"Semua belanja langsung pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya di bawah Rp 200 juta, akan dialihkan melalui marketplace dan katalog lokal secara bertahap," kata Husin. Dengan demikian tambah dia OKI akan menjadi pemerintah kabupaten/kota pertama di Sumsel yang menerapkan bela pengadaan setelah Pemerintah Provinsi Sumsel.

.

Dalam prakteknya, pelaksanaan PBJ melalui Bela ini didasari atas Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2021 dan Nomor 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi PBJ melalui Aplikasi Bela.

.

Inspektur LKPP RI, Dr. Hermawan, SE, M. Si ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan Kementrian dan Perangkat Daerah diminta mengutamakan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam PBJ, pedagang/merchant yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE)/marketplace pada Belanja Langsung.

.

"Apabila belanja langsung melalui toko daring maupun katalog lokal seperti ini, paling tidak akan mengurangi potensi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Soalnya, semua harga barang dan jasa yang disediakan pihak penyedia, pasti akan tayang secara elektronik, sehingga bisa diketahui oleh semua orang," terang dia.

.

Sebab terang pria kelahiran Sumsel ini PBJ Pemerintah melalui platform seperti ini, tentu akan banyak sekali keuntungannya.

.

"Tentu proses pengadaannya akan lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat dan diyakini dapat mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi" paparnya.

.

Tak hanya itu, keuntungan lain yang akan diperoleh dari Bela melalui toko daring sambung Hermawan, bisa mendorong penyedia dari unsur Koprasi, UMKM, dan produk setempat go digital.

.

Sebagai persiapan, Bagian PBJ Setda Setda OKI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, di awal Juni nanti akan mensosialisasikan mengenai ketentuan yang telah ditetapkan LKPP dan KPK tersebut, kepada seluruh Pengelola PBJ di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, para penyedia lokal, termasuk, akan disosialisasikan juga kepada para pelaku UMKM di OKI agar mereka semua dapat segera bergabung atau masuk marketplace.


Presiden Jokowi Minta Serapan Belanja Pemerintah Prioritaskan Produk Lokal


Sebelumnya pada rakor bertajuk Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diikuti Wakil Bupati OKI, H. M. Dja'far Shodiq secara virtual pada Rabu, (25/5).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya menegaskan agar Kepala Daerah segera memasukkan produk-produk unggulan daerah masing-masing ke e-catalog lokal dan marketplace.

.

“Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-catalog lokal, segera!” kata Presiden Jokowi.

.

Presiden Jokowi saat ini hanya butuh 2 langkah untuk pengurusan e-catalog, sebelumnya dibutuhkan 8 langkah.

.

“Sehingga sekali lagi kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-catalog lokal,” sambung Presiden Jokowi.

.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa e-catalog lokal bisa membantu pengusaha kecil di daerah sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

.

“Kalau barang-barang lokal bisa masuk ke e-catalog lokal semuanya bisa. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita akan bisa semuanya berputar,” tuturnya.(PD)