Herman Deru Harapkan Peran YBH Meliterasi Masyarakat Agar Melek Hukum

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman menggandeng  Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan, untuk meliterasi masyarakat tentang dasar-dasar hukum yang terkait dengan permasalahan yang sering terjadi ditengah kehidupan sosial masyarakat.

 

Disela sela-sela  Deklarasi dan seminar dengan tema “Optimalisasi Penguatan Lembaga Bantuan Hukum Dan Paralegal Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Dan Rentan Se-Sumsel Sampai Ke Tingkat Kelurahan Dan Desa”  bertempat di Hotel Swarna Dwipa, Selasa (14/6) pagi, Gubernur Herman Deru mengajak para pakar hukum dan intelektual di bidang hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat lebih memahami antara hak, kewajiban dan sanksi yang timbul bagi pelanggar hukum.

 

“Saya sampaikan kepada Yayasan bantuan hukum permasalahan pertama di daerah kita ini adalah literasi hukum yang belum meluas, Kita harus bersama-sama meliterisi masyarakat agar lebih melek hukum,” katanya.

 

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan apresiasi kepada Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan yang telah menyelenggarakan deklarasi dan seminar, terlebih tema yang diusung sangat baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan. 

 

“Sebagai Kepala Daerah, Saya mengapresiasi ini. Kedepankan upayakan dengan upaya berembuk, kalau tidak ketemu dari berembuk itu baru ke meja hijau,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum YLBH Sumsel KMS. Sigit Muhaimin SH mengatakan, tujuan dari deklarasi ini pihaknya akan melakukan gerakan-gerakan hukum seperti arahan dari Gubernur tadi yaitu meliterasi kepada masyarakat dan melakukan advokasi-advokasi khususnya masyarakat yang sesuai dengan organisasi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan.

"Harapan kita setelah pelaksanaan ini, agenda kami selanjutnya akan melakukan rapat kerja menyusun program-program kerja sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) dan saya sampaikan kepada masyarakat Sumsel khususnya para pencari keadilan bahwasannya kami siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumsel secara gratis karena kami sudah terakreditasi di Kemkumham, Insyaallah berguna untuk para pencari keadilan di Sumsel," katanya.

Setelah penandatanganan MoU, kami siap berkomitmen melalui Mou tersebut akan melakukan pendampingan advokasi terhadap driver online yang menurut kami rentan terhadap perlakuan ketidakadilan. Bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum bisa datang ke Komplek PHDM 4 Pusri 18 A atau hubungi saya langsung," tutupnya.

Read More

Pj Bupati Apriyadi Minta Doa untuk Kemajuan Muba

MUBA,liputansumsel.com - Ribuan umat muslim Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (14/6/2022) memadati Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Kencana (C4) Kecamatan Sungai Lilin, dalam rangka mengikuti Tabligh Akbar dan Halal Bihalal sekaligus Tasyakuran Hari Jadi Desa Bumi Kencana ke-41 bersama KH. Anwar Zahid dari Bojonegoro Jawa Timur, dan juga dihadiri secara langsung oleh Pj Bupati Muba H Apriyadi.

Dalam sambutannya, Apriyadi mengucapkan selamat atas hari jadi Desa Bumi Kencana ke-41 tahun. Menurutnya, kalau dalam usia manusia 41 tahun itu merupakan usia produktif, oleh karena itu dirinya menilai sesuai dengan kondisi Desa Bumi Kencana yang memang produktif dan masyrakatnya sejahtera.

"Kita patut bersyukur atas keberhasilan yang telah capai masyarakat sini, apalagi hari ini tabligh akbar langsung dihadiri penceramah kita dari Bojonegoro Jawa Timur, KH Anwar Zahid. Semoga dengan usia 41 tahun ini, semua masyarakat dapat menjalin keluargaan, baik sesama desa maupun dengan desa sekitarnya. Barangkali bisa berbagi ilmu dan pengalaman, bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan antar umat, damai dan tentram. Sudah sepatutnya Desa Bumi Kencana jadi contoh bagi desa lainnya yang ada di Kabupaten Muba,"ucapnya.

Kandidat Doktor UNSRI ini juga menyampaikan apresiasi kepada segenap panitia pelaksana sehingga bisa mengumpulkan banyaknya massa pada kegiatan tabligh akbar kali ini. Semoga melalui momentum ini bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya, menjadi ajang evaluasi dan introspeksi diri baik bagi pribadi sendiri, pemerintah dan bermasyarakat.

"Acara ini menjadi wahana untuk menjalin silaturahmi antar manusia, baik jajaran pemkab, kecamatan dan pemerintah desa dengan masyarakat khusunya Desa Bumi Kencana ataupun dengan para ulama. Saya selaku Pj Bupati Muba yang baru di lantik 30 Mei yang lalu oleh Gubernur Sumsel, mohon doa dan dukungan dari semua elemen masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga keinginan masyarakat adil, makmur dan sejahtera bisa kita capai dengan baik,,"ujar Apriyadi.

Ketua Forsedasi Sumsel ini juga mengajak tokoh masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam program pemerintah pusat, daerah maupun desa sehingga terwujud Desa Bumi Kencana yang makmur, sejahtera dan mandiri.

"Saya juga mengimbau agar masyarakat dapat mengajak kerabat, keluarga dan tetangga yang belum di vaksin booster untuk segera melakukan vaksinasi. Bahkan ditempat kegiatan ini saja Puskesmas sudah mempersiapkan tempat untuk vaksin. Ini lakukan demi keselamatan kita semua, kita ingin Kabupaten Muba bebas virus COVID-19, oleh karena itu ayo vaksin,"pungkas Apriyadi.

Sementara itu KH. Anwar Zahid merupakan Da’i kondang asal Bojonegoro itu terkenal dengan gaya khasnya dalam menyampaikan pesan nilai-nilai Islam. Sehingga tidak mengherankan jika mampu memikat hati masyarakat, tidak terkecuali warga Desa Bumi Kencana. Terbukti dengan antusiasme warga dalam mengikuti gelaran tersebut. 

Dalam tausyiahnya, salah satu pesan yang ditekankan oleh Kyai Zahid yaitu ada dua kekuatan yang luar biasa yakni takdir dan doa, takdir itu rencana Allah swt, kalau doa itu adalah janji Allah swt. 

"Oleh karena itu dalam hadistnya, berdoalah kalian kepadaKu (Allah) niscaya akan aku ijabah dan penuhi apa yg kalian butuhkan," tuturnya. 

Lebih lanjut, sebagai muslim beriman, Kyai Zahid juga mengajak jamaah agar tidak hanya menjaga hubungan baik kepada Allah, tapi juga ke sesama manusia dan makhluk hidup ciptaan Allah lainnya. 

Dalam forum tersebut, juga turut hadir jajaran Forkopimda, seperti Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan SSTP MSi dan Kades Desa Bumi Kencana Erwin Aprianto.

Read More

Presiden Jokowi Intruksikan Pemerintah Daerah Belanja Produk Dalam Negeri

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menodong pulihnya ekonomi melalui  cinta dan bangga dengan  produk lokal hasil produksi IKM, UKM dan UMKM yang dinilai  kualitasnya tidak kalah dari produk impor.

 

Gubernur Sumsel  H Herman Deru melalui dinas dan OPD terkait akan terus berupa memajukan produk lakal Sumsel  agar masuk dalam pasar nasional dengan menyalin kerjasama dengan berbagai pihak.

 

"Komitmen  ini   membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk cinta akan produk kita sendiri utamanya yang dihasilkan IKM dan UKM yang ada di Sumsel,"  tegas   Herman Deru.

 

Dilain pihak Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022 dengan tema "Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa" diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) RI, di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (14/6).

 

Digelarnya rapat itu juga bertujuan melakukan pengawasan pada belanja anggaran di setiap daerah, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Rapat tersebut kali ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

 

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.

 

“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” ujar Presiden.

 

Jokowi tegaskan, agar setiap belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan juga efisien tanpa mengesampingkan kualitas.

 

"Jangan sampai kita memiliki APBN Rp 2.714 triliun, APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

 

Kepala Negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

 

Sementara itu Wagub Mawardi Yahya mengatakan, bahwa Pemprov Sumsel akan segera menindak lanjuti terkait arahan Presiden tersebut dengan mendata kelengkapan barang yang dimiliki Pemprov berdasarkan kelompok Impor dan Produk Dalam Negeri (PDN).

 

"Tadi Presiden juga telah mengintruksikan agar semua instansi pemerintahan menggunakan seluruh menggunakan produk dalam negeri, nah ini nanti kita intruksikan seluruh OPD untuk melakukan pendataan terkait barang-barang yang kita beli dan akan di kelompokkan antara impor dan lokal," kata Mawardi Yahya.

 

Mawardi menyebutkan, bahwa Pemprov Sumsel memprioritaskan belanja dengan membeli produk lokal namun jika stok ketersediaan produk lokal kosong maka memaksa untuk memberi produk impor. Kedepan ia berharap agar setiap OPD memprioritaskan membeli produk lokal.

 

"Pemprov saat ini memang masih tentatif dalam belanja anggaran dengan membeli produk impor dan lokal, tapi selalu kita upayakan yang loka dengan mutu dan kualitas yang bagus tetapi beberapa alasan tidak ketersediaan memaksa untuk membeli impor. Tapi kedepan tentu kita akan ikuti intruksi presiden terkait hal ini," tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memaparkan sampai triwulan pertama Tahun2022, produk impor masih mendominasi e-katalog.

 

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kondisi berangsur membaik setelah dikeluarkannya Inpres tersebut.

 

"Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi," pungkasnya Yusuf Ateh.*

Read More

WBP Rutan Palembang Dilatih Pengolahan Sampah

Palembang,liputansumsel.com. Kepala Rutan Kelas I Palembang, Bistok Sitongkir Selasa (14/6) mengatakan sebanyak 15 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas I Palembang telah mendapatkan pelatihan pengolahan sampah, pelatihan yang berlangsung di dalam Rutan tsb dilaksanakan 8-9 juni lalu.

Menurut Bistok, ke-15 WBP tsb diseleksi langsung oleh Hanar Dono,  instruktur ketua kelompok usaha bersama "Eco Green House Palembang". Ke-15 orang WBP tsb akan menjadi tim bank sampah Rutan Palembang, selanjutnya mereka akan mengumpulkan sampah dari para korlap yang ada pada tiap blok hunian .

Pelatihan digelar atas kerjasama Kanwil Kemenkumham dengan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju (Kilang Pertamina Plaju) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR).

Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju Siti Rachmi Indahsari mengatakan Terselenggaranya kegiatan ini untuk mendukung implementasi Sustainability Development Goals (SDGs) kesebelas. yakni menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan .

Juga untuk mendukung  SDGs keduabelas, yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan berkaitan dengan pengelolaan sampah.

“Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Kemenkumham Sumsel untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan ini merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan,” ujar Rachmi.

Koordinator kegiatan dari Kemenkumham Sumsel, Joni Ihsan mengatakan pelatihan ini bertujuan memberikan keterampilan pengolahan bank sampah kepada WBP sebagai bekal ketika integrasi ke masyarakat. Untuk sampah anorganik akan dijual. Sedangkan sampah organik akan dijadikan budidaya ulat magot, pelatihannya akan dilanjutkan 21-22 juni mendatang.

Menurut Joni Ihsan, Setelah semua sampah anorganik maupun organik telah di kelola dengan baik, maka jumlah  sampah yang dibuang keluar Rutan Palembang, relatif sedikit. "Semoga Rutan Palembang dapat predikat instansi hijau," kata Joni Ihsan yang ketua Ikatan pembimbing Kemasyarakatan Sumsel tersebut.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto berterima kasih dan mengapresiasi peran nyata dari Kilang Pertamina International Refinery Unit III Plaju atas sinerginya dalam  pembinaan terhadap WBP dalam pengolahan sampah.

Read More

Rektor UTP All Out Dukung Percepatan Capaian Pembangunan Sumsel

Palembang, Liputansumsel.com, -  Di sela agenda kerjanya Senin (13/6) siang, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi Rektor Universitas Tridinanti Palembang (UTP) Dr. Ir. Hj. Manisah MP beserta rombongan di Ruangnya. 

Dalam kesempatan itu Ia mengarahkan agar UTP mulai memilah program unggulan yang akan mereka kembangkan dalam rangka mendukung percepatan capaian pembangunan di Sumsel. 

" Penajaman kerjasama UTP dengan Pemprov ini perlu dilakukan lagi. Agar jangan terlalu banyak. Misalnya kita unggulkan pertanian. Ini kan bagus, karena akibat konflik di Rusia-Ukraina akan memicu krisis pangan," jelasnya. 

Menurut Herman Deru jika UTP fokus di bidang pertanian secara makro mereka bisa mengembangkan produksi alsintan, peningkatan produksi atau marketing. 

" Itu yang perlu kita upayakan karena personel kita banyak. Pertama Saya rekrut 1400 sekarang sudah 2.000 orang. Mereka yang akan membina petani jadi lebih bankable dan menjadi petani entrepreneurship," jelasnya. 

Saat ini menurutnya riset dari perguruan tinggi juga sangat diperlukan. Misalnya bagaimana agar sawit di Sumsel yang banyak ini dibuatkan turunannya sehingga kelangkaan migor tidak terjadi di Sumsel. 

" Pertajam lagi ini melalui pembicaraan dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan. Lakukan riset juga kenapa sekarang orang-orang enggan bertani dan lainnya," jelas Herman Deru. 

Melalui penajaman itu Herman Deru berharap MoU yang telah dilakukan Pemprov dengan berbagai universitas memiliki progres tak lagi MoU tapi menjadi  Memorandum of Action (MoA). 

Dalam kesempatan itu Herman Deru juga menyampaikan terimakasih pada UTP yang telah berkontribusi mendukung

percepatan capaian pembangunan Sumsel terutama dalam aspek pendidikan atas partisipasi UTP melahirkan SDM yang unggul.

Sementara itu Rektor UTP Dr. Ir. Hj. Manisah MP mengatakan sangat gembira orang nomor satu di Sumsel tersebut berkenan menerima kehadiran mereka. 

Dalam kesempatan itu Ia juga memaparkan beberapa MoU yang telah dilakukan UTP dengan beberapa mitranya termasuk Pemprov Sumsel. 

Beberapa program yang telah dilakukan itu antara lain program inovasi produk unggulan daerah, Kampung Proiklim, Program Merdeka Belajar serta Program Kampung Literasi secara internal di lingkungan kampus. 

" Kami UTP siap mendukung program Pemda terutama yang terkait dengan pemberdayaan pertanian. Terimakaaih sekali kami sudah diberikan arahan," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Rektor UTP Manisah juga mengundang Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk memberikan kuliah umum pada kuliah perdana mahasiswa baru bula  Oktober mendatang. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten I Pemprov Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesra Rosyidin Hasan, Wakil Rektor I Dr Rosmalinda Permatasari MT, Wakil Rektor III Syaiful Bahri, SE. MSi, Dekan Fakultas Pertanian Dr. Nasir. MP,  Dekan Fakultas Teknik, Zulkarnain Fatoni, MT.MM, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, DR. M. Ima Andriyani, SE. MSi.*

Read More