25 Agustus 2022
PRABUMULIH – Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengelar Tablik Akbar di Pendopoan Rumah Dinas (Rumdin) Walikota (Wako) menghadiri Rektor Tazkiah Bogor, Prof DR Murniati Mukhlisin M Acc CFP IFP, Sabtu (13/8/2022) sebagai pembicara.
Bertajuk “Manajemen Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Dalam Islam”, Wako Ir H Ridho Yahya MM membuka kegiatan itu.
Ia berpesan, dalam manajemen pengelolaan keuangan rumah tangga dalam islam kuncinya atur kebutuhan dan atur waktu.
“Beli keperluan sesuai kebutuhan, pengeluaran harus disesuaikan pemasukan,” ujar suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu.
Ayah tiga anak ini berpesan, jangan gaji kecil kebutuhan banyak. Sebutnya, hal itu memicu utang rumah tangga tidak nyaman. Sebaiknya, hal itu harus dihindarkan.
“Mari kita senantiasa bersyukur guna menambah rezeki, dan juga selalu berbuat kebaikan sebagai bekal diakhirat,” pesan agar selalu percaya dan menerapkan isi alquran sepertia dilakukan.
Rektor Institut Agama Islam (IAI) Tazkiah Bogor, Prof DR Murniati Mukhlisin M Acc CFP IFP dalam tausiyah menjelaskan, ada dua peninggalan rosulullah yaitu alquran dan sunnah.
“Kata rosulullah berpesan, penggang sekencang-kencangnya dunia akan selamat akhirat,” ujar wanita asal Baturaja, OKU.
Menyinggung soal manajemen pengelolaan keuangan dalam RT secara Islam. Sebut Ani, ada lima kunci agar perencanaan keuangan bagus hingga membuat hidup lebih sejahtera.
“Pertama, harus bisa mengelola pendapatan sebaiknya supaya berkah. Seperti diutarakan Pak Wako tadi, yah atur kebutuhan itu kedua. Bedakan kebutuhan dan keinginan merupakan ketiga,” jelasnya.
Keempay kata dia, harus bisa mengelola keuangan ketika tengah banyak uang dan hutang. “Sehingga, bisa selamat dari masalah keuangan. Terakhir, harus pandai mengelola resiko keuangan,” pungkasnya. (
PRABUMULIH,liputansumsel- Menjelang hari raya Idul Adha 1443 H ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih dapat tersenyum bahagia.
Pasalnya, dalam waktu dekat jika tak ada halangan Pemkot Prabumulih melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bakal mencairkan uang TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
"Gaji biasa (bulanan, red) sudah kita bayarkan tanggal 1 tadi, hari Jumat. Gaji 13 juga sudah kita bayarkan hari Senin (4/7) tadi. Nah untuk TPP segera kita bayarkan juga," ungkap Kepala BPKAD Kota Prabumulih, H Jauhar Fahri SE AK.CA, Selasa (5/7).
“Rencananya TPP akan kita cairkan menjelang lebaran tepatnya Jumat (8/7),” imbuhnya ketika diwawancarai di ruang kerjanya.
Dikatakan mantan Inspektur tersebut, untuk membayarkan gaji ke 13 dan juga TPP tersebut pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp26 miliar dengan rincian gaji ke 13 sebesar Rp18 miliaran dan TPP sebesar Rp8 miliaran.
“Gaji ke 13 itu terdiri dari gaji pokok beserta tunjangan melekat, sedangkan TPP dibayarkan sesuai dengan kinerja pegawai,” kata pria yang pernah bertugas di BPK RI tersebut.
Masih kata Jauhar Fahri, pihaknya berharap gaji ke 13 dan TPP tersebut dapat digunakan untuk kepentingan anak sekolah. “Harapan kita benar-benar dimanfaatkan dengan baik, seperti untuk anak sekolah dan kepentingan lebaran nanti,” pungkasnya. (*)
PRABUMULIH,liputansumsel -Menjelang dilakukannya migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Prabumulih melakukan pendataan terhadap warga miskin yang tersebar di 37 desa/kelurahan di Kota Prabumulih.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Drs Mulyadi Musa MSi, pekan lalu. Menurut Mulyadi warga miskin yang didata tersebut, khusus bagi mereka yang masih menggunakan televisi tabung.
“Jadi yang kita data hanya mereka (warga miskin, red) yang masih menggunakan televisi tabung saja,” ungkap Mulyadi ketika diwawancarai di ruang kerjanya.
Nantinya sambung Mulyadi, masyarakat yang masih menggunakan televisi tabung tersebut akan diberikan bantuan berupa set top box (STB) televisi gratis dari pemerintah.
“Set top box tersebut berguna untuk televisi untuk mendapatkan siaran televisi, kita ini akan beralih dari televisi analog ke digital. Jadi untuk mendapatkan siara TV, harus menggunakan alat Set Top Box ini,” bebernya.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan ini menuturkan, terkait pendataan calon penerima bantuan itu pihaknya telah melayangkan surat ke camat dan lurah/kades.
"Kita saat ini sudah menyampaikan surat ke Camat, kelurahan dan desa untuk melakukan pendataan warga kurang mampu terkait pemberian bantuan STB TV Digital nantinya," imbuhnya.
Mulyadi mengatakan, pendataan sudah dilakukan di 10 kelurahan/desa di kota Prabumulih. "Nanti data yang kita terima dari kelurahan dan desa ini baru kita ajukan ke Kementerian Kominfo, syaratnya memang akan digunakan," tuturnya.
Ditanya kapan tahapan Sumatera khususnya Kota Prabumulih untuk peralihan siaran analog tersebut, Mulyadi mengungkapkan untuk kota nanas kemungkinan akhir tahun ini.
Untuk diketahui, Set Top Box sendiri akan diberikan langsung oleh kementerian Kominfo bersama Kemendagri. Bantuan yang menggunakan dana APBN ini akan disalurkan jika nama warga kurang mampu telah disampaikan. Per set Set Top Box ditaksir harga antara Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu.
PRABUMULIH,liputansumsel.com - Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengingatkan kepada panita kegiatan lelang pengadaan barang/jasa agar jangan mau diintervensi oleh pihak manapun.
“Dan kepada pengguna anggaran (PA), silahkan (proyek, red) yang diatas dua ratus (juta) serahkanlah ke ULP (unit layanan pengadaan barang/jasa) siapapun pemenangnya toh siapapun pemenangnya toh masih akan bertemu dengan mereka (PA) juga,” ungkap Ridho Yahya ketika diwawancarai usai membuka kegiatan sosialisasi penggunaan sistem pengdaan barang/jasa secara elektronik (SPSE versi 4.5, di gedung kesenian rumah dinas walikota, Rabu (6/7).
Dikatakan orang nomor satu di Kota Prabumulih itu, pemerintah telah mengamankan pengguna anggaran (PA) agar tidak terjerat persoalan hukum dikemudian hari, dengan melakukan pembayaran proyek setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Berbagai cara kita lakukan untuk mengamankan pengguna anggaran, supaya pengguna anggaran jangan menjadi pengemis. Kalau dulu PA kan menjadi pengemis, ngapo jadi pengemis yo kalau temuan PA ini nyari kontraktornya dimana supaya mengembalikan (kelebihan bayar/kerugian) agar tidak menjadi masalah,” bebernya.
Lebih lanjut suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu itu mengimbau kepada jajarannya, untuk segera melakukan proses lelang. “Segeralah dari dulu ngapo dak perlu kita tahu siapa (peserta lelang) yang penting itu ranahnya masing-masing kalau mau jadi pegawai jangan jadi pemborong atau wartawan kalau wartawan ya jangan jadi pegawai,” ucapnya.
Masih kata Ridho, dengan penerapan sistem lelang saat ini lebih memudahkan bagi kontraktor dan juga bagi pengguna anggaran serta panitia lelang karena antara pelaksana lelang dengan kontraktor tidak perlu bertemu.
“Biarlah sesama pengusaha, sesama mereka “belago-belagolah” mereka nak saling tawar menawar atau kalau banyak kawan silahkan negosiasi manfaatkan pertemanan sesama kontraktor dan saling hargai. Jadi menurut aku jika orangnya piawai, sistem ini lebih enak,” pungkasnya.