Ridho yahya Hadiri Roadshow Bus KPK

PRABUMULIH,liputansumsel.com –Walikota Prabumulih menghadiri Acara Roadshow Bus KPK di kota Prabumulih0 dan  Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dr Ir Wawan Wardiana MT digelar di Lapangan Taman Prabujaya, Selasa (13/10/ 2022)

Kegiatan tersebut merupakan9 penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Tim KPK dengan tema “Jelajahi Negeri Bangun Anti Korupsi”, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini selain dihadiri langsung oleh Wali kota Prabumulih, H Ir Ridho Yahya MM bersama Wakil Wali kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH, dan Sekretaris Daerah Elman ST MM, juga dihadiri seluruh pejabat OPD, Forkopimda, Para Camat, Lurah dan Kades se-kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, Wali kota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM menyebutkan, bahwa kegiatan KPK di kota Nanas ini dapat memberikan berbagai dampak positif terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Bahwa kegiatan acara ini, akan memberikan hasil yang positif untuk tidak melakukan apa-apa yang akan bisa membuat kita tersandung dan berurusan dengan KPK RI,” sebut Ridho Yahya, mengawali sambutannya.

Ia pun berharap kegiatan itu, ke depannya dapat memberikan semangat agar melakukan kegiatan serta menjalankan tugas dengan baik sebagai pelayan masyarakat.

“Sehingga kalau demikian akan menjadi semangat dan motivasi bagi para pelayan masyarakat yang baik, dan tentunya dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau korupsi,” ungkap adik kandung Wagub Sumsel, H Mawardi Yahya, dalam acara yang telah diselenggarakan dari Minggu, 11 September hingga Rabu, 14 September 2022.

Sementara, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Dr Ir Wawan Wardiana MT pada kesempatan itu menjelaskan, maksud dan tujuan kedatangan Road-Show Bus KPK RI di kota Prabumulih untuk merubah pandangan masyarakat terhadap lembaga anti rasua tersebut.

“Selama ini kalau kita mendengar KPK, maka pandangan atau image dari masyarakat adalah permasalahan korupsi atau adanya pelaku korupsi yang tertangkap KPK. Padahal KPK RI juga menyampaikan pendidikan atau studi, melalui penyuluhan KPK RI dari Deputi bidang penyuluhan dan pendidikan KPK RI,” terang Wawan Wardiana.

Di samping juga, lanjut dia, untuk menginformasikan kepada masyarakat agar mengetahui terhadap apa-apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari segala bentuk pembuatan korupsi.

Adapun maksudnya adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia, mengetahui apa-apa yang harus dilakukan agar kita bisa menjauhi segala bentuk korupsi. Korupsi merupakan salah satu hal yang merugikan bangsa dan negara, makanya kami menggelar kegiatan acara ini,” imbuh.Wawan Wardianah.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Wali kota Prabumulih H.Ir Ridho Yahya MM didampingi Wakil Wali kota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH, dan Sekretaris Daerah Elman ST MM. Kemudian dari unsur Pimpinan KPK beserta Jajaran Tim Pelaksana Road Bus KPK 2022, yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Dr Ir Wawan Wardiana MT, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arief, Direktur Koordinasi dan Supervisi Yudiawan, dan Kasatgas Korup Wilayah 2 Andi Purwana.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE beserta para anggota lainnya, Kajari Prabumulih Roy Riyadi SH MH, Kapolres Prabumulih AKBP Witdiardi SIK MH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Arlen Veronica SH MH, Danramil 404-02/PBM CZi Kapten Didi Suratman, Danyonzipur II/SG Mayor CZI Ibnu Muntaha, serta Camat, Lurah dan Kades se-kota Prabumulih.

Read More

Laksanakan Kegiatan Secara Terukur dan Sistematis

MUBA,liputansumsel.com- Diadakannya kegiatan rapat bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Musi Banyuasin

Masa Bakti 2022 – 2027 terkait dengan program kerja tahun 2023. Diharapkan bisa menjadi wahana mensosialisasikan program kerja tahun 2022 dan menghasilkan rencana kerja tahun 2023 yang terukur dan sistematis.

Demikian disampaikan Pj Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya SSos MSi saat memimpin rapat di Ruang Rapat

Serasan Sekate, Selasa (13/9/2022). 

Lebih lanjut, dikatakan Pj Sekda yang juga sebagai Ketua Kwarcab Muba bahwasanya, kegiatan rapat pengurus terkait program kerja ini merupakan yang pertama sejak pelantikan pengurus baru. "Setelah ini saya kira harus ada rapat lanjutan secara bertahap agar apa yang diprogramkan bisa berjalan dengan baik,"ucapnya. 

Adapun beberapa program kerja yang sudah berjalan dan yang masih direncanakan. "Saya ingatkan untuk dapat memilih  kegiatan yang berskala prioritas, sesuaikan dengan anggaran yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga harus dilakukan secara bersama. Kepada masing-masing bidang supaya memperhatikan betul antara kualitas dan kuantitas kegiatan yang direncanakan, serta bisa menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi masing-masing bidang yang berkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan,"ulas Musni. 

Sekretaris Kwarcab Muba M Sumadi SE MSi menyampaikan, kegiatan yang sudah terlaksana di tahun 2022 ini ada sebanyak 20 kegiatan. Sementara, kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan di tahun 2022 ada 5 kegiatan diantaranya, Keikutsertaan Muba Expo, Gladian Pimpinan Regu Tingkat Kwarcab, Pertikaranas di Gandus palembang, Penataan Hutan Kota untuk kegiatan outbond kegiatan kepramukaan, Rakercab dan Sidparcab 2022. 

"Diharapkan dari 5 kegiatan yang masih dalam proses ini dapat di support serta di dukung oleh Pemkab Muba,"tuturnya.

Dalam penyusunan program kerja tahun 2023 rencananya sudah ada 4 kegiatan nasional dan daerah dan 4 kegiatan tingkat Kwarcab Muba. "Seiring waktunya berjalan program kerja tahun 2023 akan terus dilakukan pengembangan, dengan memilih kegiatan yang berskala prioritas dan menyesuaikan anggaran,"tandasnya.

Read More

PKK Muba Gelar Bimtek Administrasi Sekretariat dan Pokja I - IV

MUBA,liputansumsel.com- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) gelar pelatihan administrasi sekretariat dan pelatihan Pokja I sampai IV bagi seluruh pengurus TP PKK desa/kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muba. 

Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muba Hj Asna Aini Apriyadi diwakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba Richard Cahyadi AP MSi membuka langsung kegiatan pelatihan tersebut, bertempat di Auditorium Pemkab Muba, Senin (12/9/2022).

"Atas nama Pemkab Muba kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang tergabung dalma kepengurusan TP PKK kabupaten, sudah merencanakan dan melaksanakan Bimtek pada hari ini untuk selruh pengurus TP PKK sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kami Pemkab Muba selaku mitra TP PKK memberikan apresiasi, dengan harapan pelatihan hari ini, kedepannya dapat menjari tolak ukur majunya TP PKK di Kabupaten Muba,"ucap Richard.

Dikatakan Richard, TP PKK adalah garda terdepan dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan keluarga, tidak semua orang bisa jadi pengurus PKK dan tidak semua mampu, karena harus punya sifat sabar, kemudian punya jiwa pengorbanan, baik waktu maupun materil karena langsung berhubungan dengan masyarakat bawah dan sasaran gerakan PKK adalah keluarga.

"Kami Pemkab Muba berharap, dengan adanya TP PKK ini akan membuat kelurahan/desa semkin maju dan berkembang. Di setiap kegiatan TP PKK diharapkan ikut serta dan berpartisipasi. Kami juga imbau kepada perangkat daerah yang punya program kegiatan berkaitan langsung dengan masyarakat, agar melibatkan pengurus TP PKK,"ucapnya.

Lanjutnya, melalui pelatihan hari ini diharapkan agar pengurus TP PKK bisa membuat desa tertib administrasi PKK, dan semua pengurus PKK yang mengikuti Bimtek dapat mengikuti dan memahami sampai selesai, sehingga bisa di implementasikan kepada pengurus di wilayah masing-masing.

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan Yuliati SAP MKes melaporkan bahwa, tujuan pelatihan hari ini yaitu, meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus TP PKK kecamatan, kelurahan/desa dalam pelaksanaan tertib administrasi sesuai hasil rakernas IX PKK tahun 2021. Kemudian memberikan edukasi dan ketrampilan kader Pokja I dalam pola asuh anak dan remaja diera digital sebagai penguatan karakter keluarga, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader Pokja II khususnya pelaku usaha UP2K dalam manajemen perkoperasian.

"Selanjutnya, menambah pengetahuan dan keterampilan kader Pokja III dalam budi daya lebah madu klulut dan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader Pokja IV dalam proses tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting, guna menciptakan generasi cerdas, maju, mandiri dan berkualitas,"bebernya.

Yuli juga membeberkan, bahwa pelatihan akan berlangsung selama lima hari dan dibagi per sesi setiap harinya. Pada tanggal 12 September yaitu Pelatihan Pokja III, tanggal 13 pelatihan Ppkja II, tanggal 14 pelatihan Pokja I, tanggal 15 pelatihan pokja IV dan tanggal 16 September pelatihan sekretariatan PKK. Peserta meliputi Ketua dan pengurus TP PKK kecamatan, Ketua dan pengurus TP PKK desa dan kelurahan, serta pelaku usaha UP2K Desa. Setiap sesi sebanyak 75 orang dengan total 375 orang.

Read More

Di acara FGD di Polda Sumsel Pj Bupati Apriyadi Usulkan Carikan Solusi Terbaik Terkait Ilegal Drilling di Muba

MUBA,liputansumsel.com- Pemerintah Daerah Sumatera Selatan terus berupaya untuk sesegera mungkin menyelesaikan gejolak illegal drilling dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu (11/09/22). 

Bertempat di Aula Gedung

Presisi Lantai 7

Polda Sumatera Selatan, Pj Bupati Muba H Apriyadi bersama Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya, Kapolda Sumsel, Kepala SKK Migas, dan Kepala Daerah serta Jajaran Forkopimda di Sumsel membahas illegal driling dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang

pedoman pengelolaan dan pemproduksian minyak bumi

sumur tradisional masyarakat di provinsi Sumatera Selatan.

Aktivitas illegal drilling atau pengeboran liar sumur minyak bumi yang dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin ini kerap menimbulkan korban jiwa, sehingga menjadi perhatian serius Pj Bupati Muba H Apriyadi sebagai pimpinan wilayah tersebut.

Terkait dengan persoalan ini, Pj Bupati Muba H Apriyadi mengatakan Pemkab Muba sangat mendorong pihak terkait untuk segera merevisi Permen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan mencarikan solusi terbaik terkait illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin dan terbaik juga untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan FGD pada hari ini bisa menghasilkan regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan sumur di masyarakat termasuk penanggulangan dampak lingkungan, sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya semuanya bisa tuntas ,"tandas Apriyadi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya dalam Rapat FGD Penanganan Sumur Minyak Illegal di gedung Polda Sumsel berharap gejolak illegal drilling ini supaya secepatnya ada jalan keluarnya dengan tidak menimbulkan gejolak yang baru lagi.

"Permasalahan ini harus ada solusi terbaik untuk masyarakat. Penyelesaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari regulasi hingga penanganan di lapangan, dan solusinya juga harus bersifat komprehensif dalam penyelesaian kasus sumur minyak ilegal di wilayah Sumsel ini khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak berdampak pada mata pencarian masyarakat setempat," ungkapnya.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji diwakili Yongki Haidir dalam sambutannya menyampaikan bahwa solusi hukum terhadap penanganan kegiatan sumur masyarakat harus sesuai permen ESDM RI.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Anggono Mahendrawan dalam laporannya,  menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai tindak lanjut mengenai permen dari hulu migas, sesuai dengan arahan Presiden RI untuk Sumur Masyarakat pada 12 April 2022 diantaranya agar dikaji dan dicarikan solusi penyelesaian permasalahan Sumur Masyarakat, sehingga Rakyat mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi, Daerah mendapatkan perputaran uang, dan lingkungan aman. Berikan legalitas apabila diperlukan, dan tunjuk pihak yang bersedia mendampingi.

Selanjutnya, Tetapkan standar-standar tertentu yang harus diikuti sehingga Pemerintah dapat mengedukasi Rakyat dalam mengelola sumur. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan rakyat dan lingkungan.

Presiden RI setuju bahwa kegiatan yang masuk ke Wilayah Kerja diserahkan ke Kontraktor (KKKS) dan untuk yang di luar Wilayah Kerja diberikan ke Badan Usaha Milik Daerah. Hal terpenting adalah jangan sampai terjadi hal yang membahayakan Rakyat dan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, agar melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam Rapat Internal tanggal 12 April 2022.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rakor dengan KLHK RI pada 17 Mei 2022. Dari hasil rakor tersebut, ia merekomendasikan ada 5 hal yang harus dilakukan diantaranya Diperlukan Peraturan/Regulasi baru ESDM RI untuk mengatur Pengelolaan Sumur Masyarakat dan Peraturan/Regulasi yang akan dibuat oleh KLHK RI terutama untuk Kegiatan Sumur Masyarakat yang terjadi di Hutan Lindung/Tahura/Hutan Produktif (Wilayah Kerja Non Aktif KKKS).

Regulasi/Peraturan baru yang dibuat agar mempertimbangkan kondisi sosial dan

keuangan masyarakat setempat sehingga pengelolaan kegiatan sumur masyarakat

dapat berjalan,"terangnya.

SKK Migas mendukung KLHK RI, Anggono perihal rencana pembuatan Regulasi/Peraturan aspek lingkungan dari pengelolaan kegiatan sumur masyarakat. Apabila diperlukan kunjungan lapangan SKK Migas akan mendukung dalam kunjungan tersebut. Diperlukan pendampingan Pertamina untuk pengelolaan limbah dari kegiatan sumur masyarakat terutama kegiatan sumur masyarakat di dalam Wilayah Kerja Pertamina. Dan terakhir Kebijakan yang akan dibuat oleh KLHK RI sejalan dengan rencana Peraturan/Regulasi baru yang dibuat oleh KESDM RI.

Sementara, Kapolda Sumsel Irjenpol Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH mengatakan bahwa Isu terus berulang dari tahun ke tahun atas Illegal Drilling dan dampaknya kerusakan lingkungan hidup yang sebabkan habitat tanaman & binatang punah. Yang disebabkan diantaranya belum optimalnya pemberdayaan CSR dan penyiapan lapangan kerja dari perusahaan sekitar untuk bisa menampung tenaga kerja lokal.

Ia juga menyarankan untuk segera untuk mematangkan rencana dari keputusan peraturan kementerian ESDM RI. "Perlu Regulasi yang jelas dan tegas dalam tata kelola Drilling yang tepat dalam hal pemetaan, perijinan termasuk regulasinya sehingga dapat jadi pendapatan masyarakat atas kekayaan sumber daya alam mereka di wilayahnya,"tegasnya.

Criminal Justice System, lanjutnya perlu mendatakan seluruh sumur minyak illegal

masyarakat yang ada di Provinsi Sumsel tidak hanya di Kabupaten Muba.

"Perlunya melaksanakan sosialisasi terkait Permen E-SDM RI kepada masyarakat yang memiliki sumur minyak, dan melaksanakan kegiatan pelatihan drilling kepada pemilik sumur minyak yang telah terdaftar di Kemen E-SDM RI dan Pemda.

Terkait barang bukti minyak mentah hasil sitaan Polda Sumsel selama ini selalu dititipkan kepada PT Pertamina (Persero) Perlunya pasal yang mengatur terkait barang bukti minyak mentah hasil sitaan Polda Sumsel (Gakkum) untuk dapat dilaksanakan lelang. Selanjutnya, hasil lelang tersebut dapat menjadi kontribusi kepada negara,"pungkasnya.

Read More

Pj Sekda Musni Wijaya Temui Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto

MUBA,liputansumsel.com- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Muba H Apriyadi, terus mewaspadai dan giat mencari berbagai solusi agar dapat mencegah dan meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di Kabupaten Muba. 

"Akan diusahakan agar masyarakat Muba tidak terkena dampak Karhutlah. Oleh sebab itu, pencegahan akan difokuskan  dengan segera melakukan pembangunan Sodetan di Kecamatan Bayung Lencir,"ungkap Pj Sekda Muba Musni Wijaya SSos MSi saat Audiensi dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM, Jum'at (9/9/2022) di Kantor Badan Nasional Penanggulangan

Bencana

Republik Indonesia, Jakarta. 

Dikatakan Pj Sekda Muba, pembuatan sodetan sangat berguna dalam kaitan pencegahan dan penanganan karhutlah. Terlebih keberadaan sodetan ada di lahan gambut. "Melalui koordinasi dengan BNPB, kita berharap bisa segera merealisasikan pembangunan sodetan guna mencegah potensi karhutlah,"ucapnya. 

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM menyampaikan, Pembuatan

Sodetan menjadi salah satu solusi dalam pencegahan Karhutlah. 

"Prinsipnya kita akan mendampingi terkait kelengkapan berkas dan administrasi lainnya. Kita akan jadwalkan kemungkinan Minggu depan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumsel,"katanya. 

Diharapkan pembuatan sodetan ini menjadi investasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muba. "Kami apresiasi karena Pemkab Muba sudah memaksimalkan berbagai solusi untuk pencegahan Karhutlah dengan tujuan menyelamatkan generasi masa depan dari bencana,”tuturnya.

Read More