Ratusan Massa ATHK Desak Kejati Sumsel Tuntut Keadilan

Palembang, Liputan Sumsel. Com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tegakkan Hukum dan Keadilan menggelar aksi damai di halaman kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Kamis (18/1/2022).

Koordinator aksi, Sukma Hidayat menyampaikan tuntutannya kepada Kejati Sumsel untuk segera menindaklanjuti seluruh jajarannya perihal eksekusi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) dengan perkara No. 244/PID/2022/PT PLG dan mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel menjatuhkan sanksi administratif dan etika profesi Kejaksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kasi Narkotika yang tidak melaksanakan eksekusi terhadap putusan banding Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara nomor 244/PID/2022/PT PLG.

Kemudian, perwakilan dari Aliansi melakukan audensi bersama Plh Aspidum dan Kasi Intel di dalam kantor Kejati.

"Kami tetap melakukan Kasasi, karena menurut kami dalam putusan banding itu ada yang salah dan dinilai cacat hukum. Putusan yang benar terhadap terdakwa dijelaskan dalam Pasal 197 KUHP sampai poit O, salah satu butir yang harus dipenuhi dalam putusan tersebut jika terdakwa ditahan, maka ada perintah dia dikeluarkan dari tahanan.

Lanjutnya, didalam putusan Pengadilan Tinggi, Juperlius dinyatakan sakit jiwa, memerintahkan terdakwa bahwa dirawat di rumah sakit jiwa, sedangkan ada perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan dirawat dalam rumah sakit jiwa.

"Kenapa dia harus dikeluarkan dulu dari tahanan. Sebab dalam proses persidangan, mulai dari tahap penyidikan sampai perkara itu diperiksa oleh hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa itu dalam proses atau dia masih dalam tahanan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sesi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumsel, Mohammad Radyan SH MH, mengatakan kuasa hukum terdakwa beraudiensi dengan Kejati Sumsel yang diwakili oleh PNA As Pidum dan As Intel, Jaksanya, Kasi Penkum.

“Kami sampaikan kepada mereka, bahwa kami tetap mengajukan kasasi, karena menurut penilaian kami ada yang salah dalam putusan banding tersebut. Jadi putusan itu cacat hukum,” jelasnya. 

Salah satu butir yang harus dipenuhi dalam putusan itu jika menyebutkan bahwa terdakwa tersebut ditahan, maka ada perintah dikeluarkan dari tahanan yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa yang seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa, sedangkan disitu tidak ada perintah agar terdakwa untuk di rawat di RSJ," katanya.

Radyan menuturkan, terdakwa sampai saat ini masih ditahan untuk penetapan hakim pengadilan tinggi.

"Konsep persidangan dimulai dari tahap penyidikan sampai perkara ini diperiksa oleh hakim Pengadilan Tinggi, apakah terdakwa masuk dalam proses atau dia masih dalam tahanan," pungkasnya.(Rl)

Read More

Hj Lucianty : Kaum Milenial Jadi Sasaran Utama Partai Kebangkitan Nusantara

Palembang, Liputan Sumsel. Com- Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sukses gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perdana di Aula Sekretariat Pimda PKN Sumsel, Jl Soekarno-Hatta, Palembang, Rabu 18 Januari 2023. 

Rakerda Pimda PKN Sumsel cukup spesial karena dihadiri langsung Ketua Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN I Gede Pesek Suardika, Sekreratis Pimnas PKN Sri Mulyono beserta sejumlah petinggi lainya. Turut hadir Sekda Pemprov Sumsel SA Supriono mewakili Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Giri Ramanda Kiemas, Ketua Bawaslu Sumsel, Ketua KPU Sumsel, para ketua partai politik di Sumsel dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pimda PKN Sumsel H M Albahori M.IKom. 

Meski baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 mendatang, target besar dicanangkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada pemilu nanti yaitu lulus ambang batas yaitu 4 persen secara nasional.  

"Kita yakin kita akan lulus dari abang batas yaitu diatas 4 persen,"kata Ketua Umum Pimnas PKN Gede Pasek Suardika saat menyampaikan orasi politik dalam pelantikan Pimda PKN Sumsel dan rakerda. 

Untuk mencapai hal tersebut, tentu PKN membuka ruang bagi siapa saja yang akan bergabung dengan PKN. 

"Pintu kita terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan PKN, dan kita akan melakukan pengemukan kepengurusan sehingga dengan itu semakin banyak pengurus dan kader yang akan bergabung dengan kita,"kata mantan anggota DPR RI ini. 

Bukan hanya itu saja,namun sosok mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan menjadi magnet bagi masyarakat dan PKN untuk meraih kemenangan pada pemilu nanti. 

"Insy Allah April nanti mas Anas akan keliling Sumatera dan Jawa, akan safari politik setelah keluar dari lapas,"kata Pasek. 

Pasek mengklaim bahwa Anas adalah sosok anak bangsa yang jenius namun karena dikriminalisasi Anas dipenjara oleh Kekuasaan. 

"Sampai dengan saat ini proses hukum yang dijalani oleh mas Anas tidak ada bukti bahwa menghukum mas Anas atas dugaan korupsi dan gratifikasi, insyallah mas Anas akan bangkit bersama Ddengan PKN,"kata Pasek. 

Sementara itu, Ketua Pimda PKN Sumsel Hj Lucianty mengajak para pengurus yang baru dilantik untuk bertanggung jawab dan komitmen untuk membesarkan PKN di Sumsel.  

"Dengan kekuatan yang dimiliki kita yakin akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Sumsel kedepan,mari bersatu membesarkan PKN," kata Lucianty. 

Lebih lanjut wanita yang digadang bakal maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ini menambahkan  Pimda PKN Sumsel siap mengikuti Pemilu 2024. "Kita ada beberapa program yang memang kita jadikan dasar untuk mempersiapkan bakal calon legeslatih. Yang mana kita tahu bahwa 30 persen dari pada pemilih itu adalah kaum milenial. Maka kita sasaran utama PKN adalah kaum milenial," tukas dia.  (Ali)

Read More

Resmikan Gedung PSC 119 Pangkalpinang, Walikota Sebut Untuk Optimalkan Pelayanan Masyarakat

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Gedung baru Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang diresmikan Rabu (18/01/23). Peresmian itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Dr dr Masagus Hakim. 

Maulan Aklil (Molen) mengatakan hadirnya PSC 119 Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang telah memiliki inovasi baru terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. 

Dimana pun masyarakatnya kata Molen sapaan Wali Kota, PSC 119 Kota Pangkalpinang siap menjemput dan mengantar serta mengobati pasien yang membutuhkan. 

"Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini silakan hubungi PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Bahkan ada aplikasi khusus yang bisa didownload untuk lebih mempermudah masyarakat ," ucapnya. 

"Dan jika ada di lingkungan sekitar baik tetangga, sanak famili yang mengalami sakit silakan hubungi PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Itu tanpa biaya," sambung dia menambahkan. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Dr dr Masagus Hakim menyampaikan bahwa PSC 199 merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan di Kota Pangkalpinang. Sebab PSC 119 ini nantinya akan dijadikan sebagai markas gawat darurat. 

"Disini juga akan disiapkan sebagai tempat pusat pelatihan . Bahkan PSC ini nantinya sebagai tempat penampungan jika ada terjadi bencana," jelasnya. 

Lanjut dia mengatakan bahwa kegiatan pada PSC 119 Kota Pangkalpinang sudah berjalan sejak dua tahun lalu terutama dalam rangka melakukan pencegahan, penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak kesehatan. 

"Pastinya dengan adanya PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang ini kita siap melakukan evakuasi sesuai standar baik kecelakaan maupun bencana lainnya," tutupnya. (*)

Read More

Pisah Sambut Kepala DPPPAKB Pangkalpinang, Ini Harapan Walikota

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Walikota Pangkalpinang, H. Maulan Aklil menghadiri pisah sambut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang. Rabu, (18/01/2023), di halaman kantor DPPPAKB Kota Pangkalpinang.

Pisah sambut tersebut yang sebelumnya dijabat oleh Plt. Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, dr. Masagus Hakim digantikan dengan Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, Agustu Efendi.

Dalam kesempatan itu, mantan Plt. Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, dr. Masagus Hakim, menyampaikan terima kasih kepada Walikota Pangkalpinang yang telah bersedia hadir dalam kegiatan tersebut.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman di DPPPAKB, mohon maaf apabila dalam selama 3 bulan kemarin ada salah-salah kata dalam perbuatan ataupun tidak sengaja," ungkap Hakim.

Dirinya juga mengucapkan selamat kepada Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang yang baru, dan berharap dengan kepemimpinan yang saat ini dapat menjadi lebih baik.

Selain itu, Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, Agustu Efendi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Ia juga mengatakan akan berusaha sebaik mungkin dalam melayani masyarakat selama dirinya menjabat sebagai Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang.

Sementara itu, Walikota Pangkalpinang, H. Maulan Aklil mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan.

"Pesan pak Jokowi kemarin terkait stunting adalah salah satu bagaimana pentingnya jangan sampai terjadi sebelum dalam kehamilan dan sesudah melahirkan," ucap pria yang akrab disapa Molen.

Dirinya juga berharap hal ini dapat menjadi perhatian penting untuk dapat dilakukan karena atas perintah Presiden RI Jokowi.

Tak lupa juga dirinya mengucapkan terima kasih kepada manta Plt. Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, dr. Masagus Hakim yang telah melaksanakan tugasnya 

"Terima kasih dan selamat di tempat yang baru untuk pak Agustu. Dan untuk pak Hakim, terima kasih telah berbuat banyak untuk Kota Pangkalpinang selama menjabat disini," ujarnya. (Iqbal)

Read More

Bupati OKI Komitmen Ikuti Arahan Presiden Jokowi

OKI, LiputanSumSel.Com-- Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE  menyebut daerahnya komitmen dan siap untuk mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Selasa, (17/1/2023). 

Bupati Iskandar mengatakan pesan presiden sejalan dengan program pembangunan serta visi, misi dan

program prioritas Kabupaten OKI. 

“Bahwa antara pemerintah pusat dan daerah itu tegak lurus, satu visi dan misi seperti tadi penurunan kemiskinan, stunting, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, keamanan dan ketertiban masyarakat kita jaga” pungkas Iskandar 

Pada Rakornas yang mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi itu Presiden Jokowi mengingatkan 6 hal penting, kepada para pimpinan daerah, antara lain tentang pengendalian Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, Stunting, Kemudahan Investasi, perbaikan Birokrasi dan APBD serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga Stabilitas Politik, Keamanan, serta Toleransi antar Umat Beragama. 

Soal Inflasi, Kepala Negara menekankan kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati. Presiden menuturkan di tahun 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi. 

"Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan merasakan seperti resesi. Untuk itu semua harus hati-hati," ucapnya. 

Jokowi juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya. 

"Jadi jangan cuma terima lapran, semuanya harus sering-sering ke pasar, cek harga pangan,.” Pesan presiden. 

Kemudian, terkait kemiskinan ekstrim, sambung Presiden, setiap daerah pasti sudah memiliki data terkait hal tersebut. Targetnya tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus berada di 0 persen. 

"Terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasi nya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini," ucapnya. 

Presiden juga menambahkan kemudahan Investasi, merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. 

“Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan” pungkasnya. 

"Kemudian terkait birokrasi semua kerja-kerja birokrasi sudah ada indikatornya, ada target-targetnya. Keseluruhannya mesti sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan belanja produk lokal, " ucapnya. 

Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal branding daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan cirikhas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya. 

Terkait tahun politik, presiden meminta semua pihak bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan, 

“Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati," ujarnya. Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah. Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan kebebasan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya.(PD)

Read More