26 Januari 2023

PTBA Sabet Penghargaan dari Kanwil DJP Sumsel Babe

Liputansumsel.com


Muaraenim,liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel) sebagai salah satu penerima Penghargaan "Telah Berkontribusi Atas Penerimaan Pajak Tahun 2022". 


Penghargaan ini diberikan atas dasar beberapa aspek penilaian dari DJP Sumsel Babel, yaitu pembayaran pajak terbesar dan tingkat kepatuhan terbaik.


Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, Romadhaniah, menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin di Palembang pada Kamis (19/1).


Turut hadir dalam kesempatan ini, antara lain Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surya Hadi, Bupati Banyuasin H Askolani Jasi, Kepala BDK Palembang Denny Handoyo Supriatman, dan para kepala kantor pelayanan pajak di bawah Kanwil DJP Sumsel Babel.


Terkait penghargaan ini, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin menyatakan bahwa PTBA senantiasa hadir menjaga ketahanan energi nasional dan memberikan kontribusi yang optimal pada negara. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan mulia (noble purpose) MIND ID, yaitu pertambangan untuk kemakmuran dan masa depan yang lebih baik.

 

"PTBA berharap dapat terus berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, dan memajukan Indonesia. Kami berkomitmen terus memberikan kontribusi yang optimal," tegasnya.

APH dan APIP Sinergi Kawal Pemulihan Ekonomi

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com---Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskadar, SE bersama Kapolres OKI, AKBP. Dili Yanto, S. IK, SH, MH dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKI, Dicky Darmawan, SH mengikuti Penandatanganan Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual, Rabu, (25/1)


Penandatangan ini sebagai tindaklanjut intruksi Presiden terkait percepatan realisasi belanja pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. 


“MOU hari ini merupakan lanjutan dari intruksi presiden pada rakor Forkopimda se Indonesia pekan lalu untuk mengakselerasi belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi karena APBN dan APBD merupakan tulung punggung pemantik untuk meningkatkan daya beli masyarakat” Ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.


Mendagri Tito menjelaskan sinergi antara APIP dan APH dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberi pendampingan kepada kepala daerah agar tidak ragu merealisasikan anggaran untuk masyarakat.


“Agar ada pendampingan dari APIP dan APH sehingga pengambil kebijakan berani mengeksekusi program pembangunan yang dinanti masyarakat” terang Tito.


Sementara itu Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam arahannya mengatakan penandatanganan kesepakatan ini bukan untuk mengurangi fungsi dan tugas penegak hukum namun lebih kesinergitas, jalinan komunikasi agar pemerintah baik di pusat dan daerah lebih sigap melaksanakan program pembangunan.


“Penandatanganan ini bermaksud untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan transparansi dalam pengawasan laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara APIP dan APH”, ucapnya.


Sementara Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kesempatan itu ia menyampaikan Polri selalu adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah khususnya pemulihan ekonomi nasional.


"Tiap kesempatan saya selalu tekankan ke anggota Polri khususnya di lingkungan penyidik di mana setiap tindakan kepolisian harus adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah guna mendukung percepatan ekonomi nasional, menyukseskan pembangunan nasional," kata Agus.


"Jangan sampai tindakan yang dilakukan penyidik justru menghambat program pemerintah," ujar Agus.


Tidak hanya itu, menurut Agus pencegahan dapat berupa sosialisasi dalam kegiatan yang memiliki risiko korupsi. Memberikan konsultasi dan solusi bersama APIP. Serta memberikan peringatan dan koreksi terhadap indikasi penyimpangan.


"Penegakan hukum merupakan langkah terkahir setelah tindakan APIP menemui jalan buntu dan tidak ada penyelesaian," tambah Agus.

Pemkab OKI Segera Tindaklanjuti di Tingkat Daerah

Sebelumnya, Bupati OKI, H. Iskandar, SE  mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI akan menindaklanjuti arahan presiden pada Rakor Forkopimda di Sentul Bogor pekan lalu  mengenai koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut.


“Agar tidak ada keragu-raguan jajaran OPD untuk merealisasi APBD untuk percepatan pemulihan ekonomi” Ujar Iskandar saat menyerahan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Selasa, (24/1) kemarin.


Dengan pendampingan itu, diharapkan Iskandar pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin sesuai dengan aturan yang berlaku.


“Setelah adanya kesepahaman itu kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ada kepastian dan ada kenyamanan karena diawasi dan didampingi oleh penegak hukum,” pungkas Iskandar.(PD)

25 Januari 2023

Kantor DPC-PWDPI MUBA Di Geruduk beberapa Orang menggunakan kendaraan Dinas, Ternyata ini Tujuannya

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com --Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin mendadak di kejutkan dengan Kedatangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan hal ini Kedatangan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).


Kegiatan tersebut di Komandoi langsung oleh Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Joni Martohonan AP.MSi Melalui Kasubid Ormas Firdaus Pakualam.SH.Msi dan jajaran nya,dalam kunjungan nya ke Kantor Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin bertempat di Jl. Kol.Wahid Udin Lk-2 Kelurahan Balai Agung kecamatan Sekayu atau lebih tepatnya pas di Perempatan Lampu Merah Gedung Pintar, Selasa (24/01/22) Firdaus Pakualam SH MSi menyampaikan Bahwasanya.


"Benar Kami dari Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin hari ini bisa menyempatkan Silahturahmi dan Kunjungan ke Sekretariat DPC-PWDPI Musi Banyuasin guna memastikan secara langsung Alamat serta Keberadaan Sekretariat DPC-PWDPI Musi Banyuasin".


Lanjutnya, Alhamdulilah Kunjungan Silahturahmi kami dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kegiatan ini di sambut dan di terima dengan baik oleh Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin Agung Budi Setiawan dan jajaran nya.


Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin walaupun baru seumur jagung keberadaan nya di kabupaten Musi Banyuasin, dengan cepat tanggap telah sadar admistrasi dengan melengkapi syarat berkas Administrasi terkait pendaftaran Organisasi Profesi yang berdomisli dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga telah merampungkan Syarat yang sudah di tetapkan,Pungkas Firdaus.


“Ya terima kasih banyak atas ketertiban Administrasi sebelumnya mendatangi Kantor Kesbangpol Musi Banyuasin guna mendaftarkan Organisasi secara resmi menyampampaikan satu berkas lengkap sehingga sudah rampung syarat syarat berkas pendaftaran DPC-PWDPI Musi Banyuasin sehingga sekarang DPC PWDPI Musi Banyuasin jelas keberadaannya secara Legal dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin ini".


Di lanjutkan nya,Semoga DPC-PWDPI Musi Banyuasin semakin jaya, bisa menjalin Kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,kami juga berharap semoga Rekan-rekan Wartawan yang tergabung dalam DPC PWDPI Musi Banyuasin dalam menjalankan Tugas Jurnalistik nya bisa bekerja sesuai Kode etik Jurnalist (KEJ) dan Selalu mengacu Pada Ad/ART Organisasi Dalam berputar nya Roda Organisasi dan semoga bisa menjadi Jurnalist yang Profesional semua Khususnya untuk rekan di dalam wadah DPC PWDPI Musi Banyuasin”, Tutup Firdaus.


Agung Budi Setiawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC -PWDPI) Musi Banyuasin dalam paparan nya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten Musi Banyuasin yang di wakili oleh Kesbangpol yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu guna bisa bersilaturahmi secara langsung ke Sekretariat Organisasi Profesi DPC-PWDPI Musi Banyuasin.


"Kami juga dari DPC-PWDPI Musi Banyuasin sangat Apresiasi sebesar-besarnya kepada Kesbangpol kabupaten Musi Banyuasin Telah meluangkan waktu untuk bisa Silahturahmi dan Kunjungan Kerja (Kerja) langsung dan guna memastikan keberadaan pastinya DPC PWDPI Musi Banyuasin".


Agung mengatakan, Insya Allah kami dari Organisasi Profesi yang baru seumur jagung membentangkan sayap di kabupaten Musi Banyuasin ini Insya Allah semaksimal mungkin, mengingat kami Jurnalist dalam hal ini yang tergabung di dalam Wadah Organisasi Profesi DPC PWDPI Musi Banyuasin Untuk selalu mengedepankan Etika Jurnalist Sesuai dengan Telah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 "Tentang Pers ",Dan Berupaya untuk selalu mengedepankan untuk bisa bersinergi dan menjalin Kemitraan dengan berbagai Elemen khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,Tutup Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin.


Kegiatan Tersebut di Hadiri Oleh Kabid SATBEL PERS Arianto SE, Wakil Ketua Muhammad, Kabid Investigasi Maunirwan, Kabid Humas Surtato, Kabid Pendidikan Budaya'dan Sosial, Rahmat Sugiarto/Toto, dan Kabid Hukum Advokasi dan HAM Abdul Hamid SH, Nasirwan SH, Peri SH Dan beberapa Anggota DPC-PWDPI Musi Banyuasin,(PWDPI MUBA).

Salurkan KTP Elektronik, Molen Serap Aspirasi Pelajar SMKN 1 Pangkalpinang

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Walikota Pangkalpinang, H. Maulan Aklil, menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara simbolis untuk para pelajar SMK Negeri 1 Kota Pangkalpinang yang sudah berusia 17 tahun. Rabu (25/1/2023).


Acara tersebut juga dihadiri Wakil Sekdin Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy. 


Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda rutin Walikota Pangkalpinang dalam menyerahkan secara langsung KTP elektronik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan diskusi dan serap aspirasi bersama para pelajar guru.


Orang nomor satu di Kota Pangkalpinang ini, dihadapan ratusan pelajar, dirinya mengatakan penerima KTP elektronik menandakan adanya peran partisipasi dan tanggungjawab. 


Karena, dalam peraturan perundang-undangan yang ada, anak yang berusia 17 tahun sudah diberikan hak-hak yang lebih besar dibanding ketika masih anak-anak sekaligus sudah dikenai berbagai macam kewajiban sebagai manusia dewasa warga NKRI. Termasuk berproses menentukan arah kesuksesan masa depan. 


"Lewat KTP mereka sudah memiliki peran dalam menentukan masa depan, bukan masa depan by nasab atau by nasib tapi by proses yakni proses dalam menentukan langkah masa depan," ucap pria yang akrab disapa Molen. 


Tak ingin berbicara formal, Molen menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya yang dari kecil sudah ikut berjuang jualan es untuk bisa bertahan hidup hingga akhirnya bisa menjadi walikota. 


"Menjadi sekarang ini bukan instan, tapi ada proses yang panjang, dan perjuangan itu kita yang menentukan jalannya. Jadi kalau kalian mau mendapat hasil luar biasa, perjuangan dan usaha pun harus luar biasa," ungkapnya.


Dirinya juga menyampaikan, untuk jangan pernah minder ketika tidak memiliki apapun, karena bukan soal uang, bukan soal kaya, namun yang membedakan seseorang adalah tekad dan usaha. 


"Satu lagi, jangan lupa bahagiakan orang tua. kalian tidak tahu bagaimana orang tua ingin anaknya sukses dengan banting tulang untuk pendidikan anaknya. Jadi ayo berproses dengan selalu ingat perjuangan orang tua. Insya Allah kita akan dapat ridho orang tua atas apa yang kita cita-citakan," ujarnya.


Sejak dirinya menjabat walikota, investasi di Kota Pangkalpinang menyentuh angka 4 triliun. Hal ini berdampak tingginya penyerapan tenaga kerja. 


"Sekarang banyak brand nasional yang masuk untuk berinvestasi di Pangkalpinag. Nah kalian (pelajar SMKN1) sudah dipersiapkan untuk siap bekerja. Mari kita doakan agar investasi terus meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja terus tinggi hingga berdampak turunnya angka kemiskinan," pungkasnya. (*)

Ahmad Usmarwi Kaffah Resmi Dilantik Wabup dan PLT Bupati Kabupaten Muara Enim, Berlangsung Aman dan Lancar

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru secara resmi mengambil sumpah janji dan melantik Wakil Bupati Muara Enim, Sisa Masa Jabatan 2018-2023, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM (Bham) LLM (Abdn)PhD sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu (25/1/2022).


Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-6346 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.


Adapun prosesi pelantikan yang turut dihadiri Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, Kepala OPD Kabupaten Muara Enim serta tamu undangan diikuti pelaksanakan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.


Lalu diteruskan dengan penyematan tanda pangkat dari Gubernur Sumsel kepada Wakil Bupati Muara Enim terlantik, serta dilanjutkan penyerahan SK Plt Bupati Muara Enim.


Dalam arahannya, Gubernur menjelaskan tugas penting Kepala Daerah yakni sebagai pemimpin pemerintahan, pembangunan serta masyarakat. Selain itu juga sebagai penanggung jawab keuangan.


Oleh karena itu, Gubernur mengajak Plt Bupati bekerja secara maksimal dan update serta menyesuaikan karakteristik masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.


“Selain itu juga diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerah mulai dari sumber daya alamnya, mampu membangun sinergisitas semua komponen yang ada di Kabupaten Muara Enim,” jelas Gubernur.


Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan bahwa Kabupaten Muara Enim juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti ancaman lingkungan dari aktivitas tambang ilegal. Namun begitu, Gubernur juga memuji Kabupaten Muara Enim yang berhasil meraih reputasi hebat yakni penurunan drastis stunting serta pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.


“Saya berpesan tinggalkan proyek mercusuar, utamakan pembangunan atau program yang menyentuh langsung masyarakat, saya pun yakin waktu kurang lebih 8 bulan masih cukup untuk berbuat,” ungkapnya.


Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim didampingi istri Nurul Vita Kaffah menegaskan, siap berkomitmen dan mengemban tugas memimpin Kabupaten Muara Enim, Bumi Serasan Sekundang sesuai dengan arahan Gubernur.


Plt Bupati mengatakan, dirinya akan memanfaatkan maksimal masa sisa jabatan selama 8 bulan dengan sebaik mungkin untuk bekerja.


“Saya menyampaikan terima kasih kepada

kepada Mendagri, Gubernur yang sudah melantik juga kepada teman-teman Forkompimda, ketua DPRD, sahabat-sahabat dan pastinya rakyat Muara Enim,” ungkapnya.


Dirinya mengajak, semua pihak agar kompak menyatukan langka serta solid tidak terpecah belah demi kemajuan Kabupaten Muara Enim kedepan.


“Mari kita satukan langkah berikan yang terbaik untuk kabupaten ini, seketika setelah saya dilantik tidak ada lagi kubu A, B, C tapi yang ada hanya Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.


Lebih lanjut, Plt Bupati juga memastikan tetap melanjutkan seluruh program Bupati Muara Enim sebelumnya yang telah berjalan baik dan akan memperbaiki yang belum maksimal. Meski hanya menjabat kurang lebih 8 bulan. Plt Bupati tetap optimis mampu menyelesaikan tugas dengan baik, cepat, teliti dan komprehensif.


“Langkah pertama yang saya lakukan adalah silaturahmi kepada Forkopimda, mengenal para OPD hingga staf baik secara personal maupun kultural, saya akan melakukan rapat perdana dan terbatas,” terangnya.


Guna mengefektifkan masa jabatan yang tergolong singkat, dirinya juga akan membuka pelayanan pengaduan kepada masyarakat.


“Nanti hasil pengaduan yang kami terima akan kami teliti secara komprehensif supaya dapat dipertimbangkan bahkan langsung dieksekusi,” pungkasnya.