28 Januari 2023

OKI Berhasil Turunkan Stunting Sebanyak 17 Persen

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumsel.Com--Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1). Berdasarkan SSGI tahun 2022 itu,  prevalensi stunting di  Kabupaten Ogan Komering Ilir turun dari 32,2 % di tahun 2021 menjadi 15,2 % atau sebanyak 17,1 % di tahun 2022. Angka ini tidak lagi menempatkan Kabupaten OKI sebagai daerah dengan kasus stunting terbanyak di Sumsel.

.

Penurunan stunting itu terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Oleh karenanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menekan angka stunting secara signifikan. Dia juga berharap di masa yang normal penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai.

.

Penurunan signifikan stunting di OKI berkat upaya kolabaratif berbagai sektor.

.

"Penanganan stunting dari hulu ke hilir, secara konvergensi atau lintas sektoral" Ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) OKI, H. M. Lubis, S. KM, M. Kes di temui Jum'at, (27/1).

.

Lubis menerangkan keseriusan Pemkab OKI dalam menyelesaikan persoalan stunting dimulai dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan oleh Bupati OKI. 

.

Infrastruktur dan lembaga yang ada, lanjutnya, digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, jamban keluarga, sanitasi, rumah yang sehat, kecukupan gizi ibu hamil dan balita melalui kerja terintegrasi dan  terkonsolidasi.

.

Pemkab OKI juga mengerahkan sebanyak 1.806 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang  bertugas mendampingi 4.200 Rukun Tetangga (RT) tersebar di 327 desa di wilayah OKI.

.

"Mereka ini mendampingi keluarga yang dikategorikan mengalami stunting hingga rentan stunting agar ada perubahan perilaku agar hidup lebih sehat dan memperhatikan tumbuh kembang anak di 1.000 hari pertama kehidupan" jelas Lubis.

.

Kiat sukses lainnya penurunan stunting di OKI berkat pendampingan mulai dari hulu. Berkolaborasi dengan Kementrian Agama, Pemkab OKI menggagas program program "Cegah Stunting dan Tingkatan Kualitas Keluarga dengan Terencana" atau (Canting Kencana).


"Canting Kencana" itu pendampingan para calon pengantin. 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa kesehatannya  dengan petugas kesehatan kalau anemia/kurang darah dan KEK (kurang gizi Kronis) diimbau untuk menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi" terang Lubis. 

.

Tim pendamping keluarga ini terdiri dari kader KB, bidan, TP PKK desa, Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas memberikan edukasi dan konsultasi hingga pengecekan kesehatan calon pengantin.

.

Kabupaten OKI menurut Lubis optimis target nasional penurunan stunting 14 % pada tahun 2024 dapat dicapai.

.

"Kita optimis dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ucap Lubis.(PD)

Muswil VI DMI Provinsi Sumsel Di Hadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menghadiri Musyawarah Wilayah VI Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Selatan di Hall A Gedung Serbaguna Jakabaring Sport City. Sabtu (28/01/2023).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Prov. Sumsel yang juga sebagai Pembina DMI Sumsel ini mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah VI DMI Sumsel dan berharap semoga DMI Sumsel dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hadir dalam acara tersebut, Asisten I Setda Prov. Sumsel: Bapak Drs. H. Edward Chandra, Sekjen DMI Pusat: Bapak Dr. H. Imam Addaruqutni, MA., Ketua Umum DMI Sumsel: Dr. H. KA. Bukhori, M.Hum., Wakil Bupati OKU Selatan: Bapak Sholehin Abuasir, SP., M.Si. (

27 Januari 2023

Jumat Curhat, Wakapolres Muara Enim dengar Langsung Keluhan Warga

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Polres Muara Enim Polda Sumsel melaksanakan kegiatan Jumat Curhat secara serentak dengan masyarakat Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel, Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Muara Enim, Kompol CS Panjaitan SH MSi, Jumat (27/01/2023) Pagi. 


CS Panjaitan mengatakan, kegiatan Jumat Curhat ini dilaksanakan untuk mendengar langsung curahan hati (curhat) dan aduan warga, terkait dengan pelayanan kepolisian.  


Dalam kegiatan ini, Polri dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan, aduan dan keluhan warga, khususnya di wilayah hukum Polres Muara Enim. 


"Kami lakukan Jumat Curhat serentak sampai di Polsek jajaran Polres Muara Enim," ungkapnya.


Wakapolres berharap, dengan digelarnya kegiatan Jumat Curhat, dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.


"Tentunya setiap desa berbeda masalahnya dengan desa lainnya, seperti Desa Muara Harapan yang dikeluhkan adalah menggelar orgen tunggal / musik remix dan untuk larangan hiburan orgen tunggal memainkan music aliran elektro atau remix, Dj dan house music sudah berlaku, karena merupakan atensi dari Kapolda Sumsel sebab akan menggangu ketertiban masyarakat terutama masyarakat yang ada dilingkungan setempat," ungkapnya.  


CS Panjaitan mengungkapkan, kegiatan Jumat Curhat ini merupakan program Kapolri untuk kemajuan Institusi Polri, sekaligus untuk meningkatkan Pelayanan Polri kepada masyarakat. 


"Sehingga Polri bisa benar-benar menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ketua DPRD Sumsel Ajak FJP Bangun Pers Yang Bermartabat

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  Anita Noeringhati mengingatkan, agar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) mampu berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun demokrasi dan pers yang bermartabat. Hingga program-program yang di laksanakan selama ini, dapat memberi kontribusi positif secara luas.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati saat membuka Musyawarah Forum Jurnalis Parlemen (FJP), jumat (27/1) di MC DPRD Provinsi Sumsel.

“Jadi kedepan para pengurus FJP harus mampu membangun program yang bermanfaat, hingga memberi dampak positif secara luas,” kata Anita Noeringhati.

Menurut Anita, dalam pelaksanaan dan tata kelola organisasi, sudah seharusnya Ketua FJP menjadi koordinator dan bukan bersikap sebagai seorang pimpinan tunggal. Karena dalam prinsip organisasi, seorang koordinator harus mampu menjalankan roda organisasi bersama para pengurus lainnya.

“Jadi kalau koordinator sifatnya bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dengan yang lain. Demikian juga untuk Ketua FJP yang baru,  kami harapkan mampu mengelola FJP lebih baik lagi,” terang Anita.

Dia mengingatkan, agar para pengurus FJP yang terdiri dari insan pers yang independen, selayaknya menjaga integritas hingga terbangun demokrasi yang lebih baik lagi.

Dalam musyawarah FJP tersebut Dudy Oskandar terpilih sebagai Ketua Forum Jurnalis Parlemen (FJP) periode 2023-2026, mengalahkan Ardhy Fitriansyah dalam voting, dengan selisih dua suara

Ketua DPRD Sumsel Terima Audiensi Lapas kelas I Palembang

Liputansumsel.com


Palembang, liputansumsel.com– Lapas Kelas I Palembang Kemenkumham Sumsel melaksanakan Audiensi dengan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, yang bertempat di Ruang Auditorium DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rombongan diterima oleh Hj. R.A. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, (Jum’at, 27/01).

Tujuan dari audiensi tersebut adalah untuk menyampaikan laporan tentang kondisi lapas dan juga untuk menyampaikan permohonan bantuan dari pihak lapas. Dalam audiensi tersebut, Wakil dari Lapas Kelas I Palembang diwakili oleh Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah dan juga pejabat struktural di Lapas Kelas I Palembang. Mereka dijamu dengan baik oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang hadir dalam audiensi tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah menyampaikan bahwa Lapas Kelas I Palembang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan akan kembali berkompetisi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023. Oleh sebab itu, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah menyampaikan permohonan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik yang ada supaya Lapas Kelas I Palembang dapat meraih predikat WBBM.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati juga memberikan tanggapan dan juga saran untuk memperbaiki kondisi lapas tersebut. Audiensi tersebut berlangsung dengan baik dan diharapkan dapat membawa hasil yang positif bagi kondisi lapas Kelas I Palembang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Ilham Djaya mengapresiasi Lapas Kelas I palembang yang melaksanakan audiensi ke Kantor DPRD provinsi Sumatera Selatan. Ia berharap melalui audiensi ini, pihak DPRD Sumatera Selatan dapat membantu dan Lapas Kelas I Palembang dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBBM di tahun 2023