Sambut Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-59, Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Gelar Donor Darah

Prabumulih ,liputansumsel.com– Rutan Kelas IIB Prabumulih Kemenkumham Sumsel menggelar kegiatan Donor Darah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan semarak menyambut peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-59 Tahun 2023.

Karutan Prabumulih, David Rosehan yang mengikuti langsung kegiatan itu menerangkan kegiatan donor darah ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi pendonor maupun yang membutuhkan, “Setiap tetesan darah yang disumbangkan akan begitu berharga bagi orang yang membutuhkan dan hal ini bisa menyelamatkan jiwa orang lain.”

Donor darah kali ini melibatkan pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Prabumulih yang dihadiri langsung oleh Ketua PMI Kota Prabumulih, Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu.

Kegiatan donor darah ini tidak hanya diikuti oleh petugas Rutan Prabumulih melainkan juga diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rutan Prabumulih, Vitria David beserta anggota. Diketahui sebanyak 9 kantong darah sudah terkumpul pada kegiatan donor darah kali ini.

Karutan Prabumulih, David Rosehan mengungkapkan "Semoga hasil donor darah dari petugas dan anggota DWP Rutan Prabumulih ini bisa bermanfaat bagi masyarakat , sekaligus untuk menjaga stok ketersediaan darah di PMI Kota Prabumulih.”

Read More

Sinergi Kemenkominfo-Pemkab OKI atasi Blank Spot Wujudkan Desa Merdeka Sinyal

OKI, LiputanSumSel.Com----,Kementrian Komunikasi dan Informatika bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersinergi untuk mengejar target merdeka sinyal di wilayah blank spot.

Tim Ditjen PPI Kementerian Kominfo RI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan survey daerah blank spot dan sinyal lemah untuk usulan prioritas pembangunan layanan telekomunikasi di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis, (16/3).

Sampling dilakukan di lima desa dalam Kecamatan Tanjung Lubuk antara lain, Desa Bumi Agung, Tanjung Laut, Tanjung Laga, Ulak Balam, dan Desa Juk Dadak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Diskominfo OKI, Dodi Ariestanto, S.STP, M.Si menyampaikan cukup berbangga karena kelima desa di wilayah Kabupaten OKI terpilih menjadi Sampling untuk Layanan Telekomunikasi oleh Kementerian Kominfo RI. 

"Layanan Telekomunikasi ini diyakini akan membawa manfaat bagi masyarakat, mulai dari produktivitas, mobilitas hingga kreativitas masyarakat.", kata Dodi. 

Ia menambahkan satu hal yang tak kalah penting ialah memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan layanan ini dengan sehat dan cermat sehingga bermanfaat. 

"Khususnya bagi anak-anak, jangan sampai mereka jadi kecanduan teknologi. Kita harus edukasi agar mereka nantinya tidak jadi ketergantungan", harapnya. 

Sementara, Koordinator bidang Jaringan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal PPI Kementerian Kominfo RI, Aditya Iskandar menyampaikan Kabupaten Ogan Komering Ilir terpilih menjadi pilot project sebagai sample untuk pengentasan blankspot. 

Dalam hal ini, lima desa yang terpilih menjadi sampling ini dilakukan peninjauan secara langsung untuk peningkatan layanan telekomunikasi.

"Di era modern saat ini, layanan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan bersama. Namun kita harus gunakan alat kecanggihan ini untuk membantu dan mempermudah aktivitas kita,” kata Adit

Adit menyampaikan dalam observasi dan validasi data, ia menghimpun fakta empiris untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan tim di Jakarta.

"Layanan telekomunikasi yang baik bisa membantu masyarakat desa untuk beraktivitas di ruang digital dengan mudah cepat", imbuhnya. 

Sementara Kepala Desa Jukdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, Sulaiman mengatakan kebutuhan dan pentingnya jaringan telekomunikasi untuk masyarakat di desa.

"Adanya jaringan telekomunikasi yang baik memudahkan kaum muda mulai dari belajar, mendapat akses pendidikan yang cepat melalui Internet, perluasan usaha bagi UMKM melalui toko daring. Semua cukup dari rumah masing-masing. Termasuk mempermudah bila ingin membayar air, listrik, dan sebagainya," ujarnya. 

Ia menambahkan, dengan jaringan telekomunikasi bisa membantu kegiatan operasional dan akses informasi di desa bisa jadi lebih cepat dan mudah.(Pov)

Read More

Begini Syarat Jadi Pemantau Pemilu

Baturaja,liputansumsel.com - Bagi lembaga, ormas, yayasan, dan perkumpulan yang ingin menjadi Pemantau Pemilu tahun 2024 nanti harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantau Pemilihan Umum.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya, S.P, MH melalui Yeyen Andrizal, S.Pd, MH selaku anggota Bawaslu OKU bagian Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas saat ditemui media ini Kamis siang kemarin (16/3/23).

Menurut Yeyen, sesuai dengan Peraturan dari Bawaslu RI itu, pemantau pemilu meliputi : Lembaga, ormas, yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau Pemda. Kedua, pemantau pemilu dapat 

berupa ormas yang tidak berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau Pemda.

"Selain itu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, dalam hal ini berupa akreditasi," terangnya. 

Dikatakan Yeyen, akreditasi Pemantau Pemilu melalui tiga tahapan yakni : pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi. 

"Pendaftarannya dilaksanakan 14 hari sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika ingin lebih lengkapnya, silahkan baca

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantau Pemilihan Umum. Disitu ada ketentuan-ketentuan lainnya yang wajib dipenuhi bagi calon Pemantau Pemilu," lanjutnya.

Ditanya soal ketentuan-ketentuan begitu banyak yang wajib dipenuhi bagi calon Pemantau Pemilu, Yeyen menjawab itu sudah menjadi Peraturan atau Ketentuan dari Bawaslu Pusat, sementara Bawaslu Kabupaten OKU hanya menjalankannya saja.

(Duan)

Read More

Wan H. Samiri Terpilih Menjadi Ketua Angkatan Mudah Ka'bah

Prabumulih,liputanaumsel.com - Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Mudah Ka'bah (AMK) Kota Prabumulih periode 2023 -2026 resmi terbentuk.

Terbentuknya kepengurusan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berdasarkan surat mandat dari pimpinan Nasional AMK dengan Nomor 229/MDT/PN-AMK/II/2023 dalam hal pembentukan DPC AMK di Prabumulih, yang terlaksana di Kediaman Ahmad Riza Diswan pada, Jumat (10/03/2023) lalu.

Dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa, Ahmad Riza Diswan atau yang lebih dikenal dengan nama Wan H. Samiri menjadi Ketua, Andy Wijaya SPdi sebagai Sekretaris dan Fitra Rendy SKom sebagi Bendahara.

Ketua AMK Prabumulih, Ahmad Riza Diswan menjelaskan, bahwa organisasi AMK merupakan suatu wadah bagi kaum melenial untuk mengisi kekosongan ruang potensi, menggali karakter pemuda yang berdedikasi, melek teknologi, berjiwa sosial, dan aktif sekaligus melek politik.

Selain itu, AMK akan berupaya mengoptimalkan fungsi pemuda dan kaum milenial agar siap menghadapi perubahan.

"Sesui Visi dan Misi AMK, diharapkan dan di upayakan mampu menjadi wadah bagi kaum millenial untuk bisa berekspresi sesuai dengan ekspektasi masing-masing  dan secara otomatis akan mampu mendongkrak acceptabilitas PPP pada Pemilu 2024 mendatang," ucapnya

Di kesempatan itu juga, Pria yang di gadang-gadang bakal meramaikan Bursa Pencalonan Legislatif Kota Prabumulih itu memaparkan strategi yang akan diterapkan untuk menggaet kaum milenial untuk dapat berpartisipasi.

"Kami lebih mengedepankan pendekatan kualitatif dengan generasi muda daripada pendekatan kuantitatif. Generasi muda sekarang harus diberikan wadah untuk berkreasi sesuai dengan passion mereka tanpa membawa beban pesan-pesan partai politik. Dan semoga Kedepan AMK ini bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," tukasnya.

Read More

Kota Pangkalpinang Lolos Tahap I Lomba PPD Tahun 2023

JAKARTA, Liputansumsel.com - Kota Pangkalpinang berhasil lolos tahap II lomba Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPPENAS).

Tim PPD Kota Pangkalpinang  dikomandoi oleh Sekda Pangkalpinang Mie Go, didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Pangkalpinang Yan Rizana. Adapun anggotanya yaitu Kepala Bidang PPE Aprizal, Kepala Bidang PPMPI Erika Handoko, Kepala Bidang Litbang Nurwasya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Susi erawati dan Perencana Ahli Pertama Bappeda dan Litbang  Erni Kesuma. 

Adapun Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi pembangunan daerah secara kreatif dan komprehensif melalui tiga tahap, yaitu penilaian dokumen, presentasi, wawancara dan verifikasi. Tahap II ini, yaitu presentasi dan wawancara dengan tiga Tim Penilai Independen (TPI) dan satu Tim Penilai Utama (TPU).

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk pertama kalinya masuk dalam tahap seleksi Nasional dalam lomba PPD yang diselenggarakan oleh Bappenas, dimana ajang ini merupakan ajang bergensi di lingkup perencanaan daerah

"Tahap II ini terdapat 22 indikator yang tertuang dalam empat aspek, meliputi Aspek Pencapaian Pembangunan, Aspek Kualitas Dokumen RKPD, Aspek Proses Penyusunan Dokumen RKPD dan Aspek Inovasi," ucap Yan Rizana, Kamis (16/0 3/23).

Dikatakan  Yan Rizana dalam presentasi dan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari daerah. Tahapan selanjutnya yaitu tahap III, yaitu verifikasi.

"Alhamdulillah, dari 96 kota se-Indonesia, Pangkalpinang menjadi satu dari 14 kota yang berhasil melewati tahap I PPD tahun 2023," pungkasnya. (*)

Read More