Pemkot Palembang Raih Penghargaan SPM Award 2023 dari Kemendagri

Palembang, Liputansumsel.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Palembang dinilai sebagai salah satu kota berkinerja terbaik dalam menerapkan SPM, sehingga layak mendapat penghargaan SPM Award 2023. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, pada Selasa 21 Maret 2023 di Hotel Bidakara Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa menerima penghargaan tersebut. 

Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pelayanan wajib itu yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di antaranya, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

“Penghargaan merupakan sebuah pengakuan kinerja positif yang telah dilakukan jajaran Pemkot Palembang,” kata Ratu Dewa.

Meski begitu, kata Dewa penghargaan yang disematkan tersebut bukan suatu tolak ukur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melainkan sesuatu kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Artinya apa yang kita sudah lakukan itu dalam jalur yang benar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wamendagri, John Wempi Wetipo mengatakan, SPM Awards 2023 adalah bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

SPM Awards 2023 bertujuan untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah. Khususnya dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal

Untuk diketahui, adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu untuk kategori Kota terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya; Tangerang, Prabumulih, Padang, Palembang dan Yogyakarta.

Sedangkan untuk Kabupaten terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 di antaranya; Karanganyar, Soppeng, Bogor, Klaten dan Gorontalo. (Rl/Al)

Read More

Sambut Ramadhan 1444 H, BI Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang Gelar Bazar Ramadhan Digital di 18 Titik Lokasi

Palembang, Liputansumsel.com -  Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan jelang Hari Besar Keagaamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 H, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadhan Digital di 18 titik lokasi di Kota Palembang pada tanggal 24 Maret sampai dengan 19 April 2023 (jadwal dan titik lokasi terlampir).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok pada periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri, serta sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama pada Kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan 24 Februari 2023 lalu.

Bazar Ramadhan Digital Kota Palembang tahun 2023 dibuka langsung oleh Walikota Palembang, H. Harnojoyo, pada 24 Maret 2023 di Halaman Kantor Camat Kemuning Kota Palembang. 

Dalam sambutannya, Harnojoyo menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih murah. 

Beliau juga berharap Kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha dan UMKM untuk memasarkan produk atau barang yang diproduksi, sekaligus menjadi kesempatan sebagai ajang promosi.

Sementara itu, pada laporannya di acara tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, M. Raimon Lauri, AR., S.STP., M.Si, menyatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Palembang setiap tahunnya pada saat Bulan Ramadhan dan menjelang Hari

Raya Idul Fitri. 

Raimon juga menambahkan bahwa pihaknya melakukan kerja sama dengan Perum BULOG Sumatera Selatan serta 45 (empat puluh lima) produsen, distributor, pelaku usaha ritel modern, dan pelaku UMKM lainnya untuk menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas kepada masyarakat.

Bazar Ramadhan Digital tahun 2023 ini menjadi spesial karena dalam kegiatan ini pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai menggunakan QRIS.

“Untuk mendorong semakin banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan pembayaran non tunai, pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp150.000 dengan menggunakan QRIS pada Bazar Ramadhan Digital ini akan berkesempatan untuk mendapatkan souvenir menarik dari Bank Indonesia”, pungkas Deputi Kepala Perwakilan BI Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo.

Lebih lanjut Nurcahyo juga menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pasar murah di Kota Palembang, Bank Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan diantaranya melalui bantuan sarana dan prasarana hingga dukungan publikasi jadwal dan kegiatan pasar murah melalui sosial media.

Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus melaksanakan program GNPIP sebagai wujud sinergi dalam mendorong akselerasi ketahanan pangan dan langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi.

Selain pelaksanaan pasar murah, di Sumatera Selatan kegiatan GNPIP juga selaras dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dimana BI Sumsel berkomitmen untuk menyalurkan 78.000 bibit/benih cabai merah ke daerah sentra sebagai upaya mendukung kemandirian pangan. 

Selain itu, BI Sumsel juga memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mendukung modernisasi pertanian, termasuk diantaranya mesin penghasil pupuk organik dan digital farming, guna mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. 

Tidak hanya sampai disitu, bersama dengan TPID, BI Sumsel terus melakukan langkah penguatan pengendalian pangan antara lain melalui optimalisasi dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta mendukung edukasi petani melalui kegiatan capacity building kepada petani milenial. (Rl/Al)p

Read More

Apel 3 Pilar, Walikota Palembang Ajak Masyarakat Peduli Kamtibmas

Palembang, Liputansumsel.com -  Wali Kota Palembang Harnojoyo mengajak masyarakat kota ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama Bulan Suci Ramadan 1444 H.

Hal ini dikemukakan Harnojoyo usai menghadiri apel Kamtibmas di Benteng Kuto Besak. 

Hadir pula dalam apel ini Wawako Palembang Fitrianti Agustinda, para kepala OPD, Forkompinda Palembang.

Harnojoyo mengatakan, kegiatan apel ini dilaksanakan setiap memasuki Bulan Suci Ramadan.

“Ini tujuannya untuk mengantisipasi dalam menjalankan ibadah dibulan suci Ramadhan bisa dengan baik dan lancar,” kata Harnojoyo.

Salah satu yang menjadi sorotan Wali Kota Harnojoyo adalah soal balap liar dan tawuran. Karena itu butuh kerja sama semua pihak untuk mengantisipasinya.

“Kami sadar betul, dengan apel ini tidak cukup hanya pemkot sendiri. Harus ada pihak kepolisian dan TNI serta masyarakat terkait lainnya. Intinya mari sama-sama menjaga Kamtibmas di Kota Palembang,” ujar Harnojoyo.

Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhmad Ngajib, mengimbau masyarakat Palembang, terkhusus yang beragama Islam, agar menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya.

“Intinya, kami meminta untuk saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan ibadah puasa,” imbuhnya.

Ngajib juga mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur terkait lainnya.

“Alhamdulillah, apel kita berjalan lancar dan sukses,” ujar Najib. (Rl/Al)

Read More

Kedatangan Panglima TNI, Laksamana TNI H. Yudo Margono, SE., MM., C.S.F.A.Disambut Ketua DPRD Prov. Sumsel Sambut

Palembang, liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menyambut kedatangan Panglima TNI, Laksamana TNI H. Yudo Margono, SE., MM., C.S.F.A., beserta rombongan di VIP Bandara SMB II Palembang,  dalam rangka Riksiapops dan Pengantaran Satgas Yonif 133/YS dan Yonif Raider 200/BN. Jum’at (24/3/2023).

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. S.A.Supriono, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi,S.I.P., M.B.A., M.Han. dan Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K

Read More

Terkait Polemik Larangan Gelar Bukber ASN, Ketua DPRD Sumsel Beri Tanggapan

Palembang, liputansumsel.com – Polemik larangan menggelar buka puasa bersama (Bukber) pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden RI Joko Widodo, terus bergulir.

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati sendiri, menyoroti larangan tersebut, dengan membandingkannya pada pelaksanaan konser musik yang selama ini bebas kerumunan.

“Tidak boleh buka bersama itu, apa bedanya dengan konser- konser yang dapat izin, saya selaku ketua DPRD Sumsel agak sulit untuk menjawabnya, ” kata Anita, Jumat (24/3/2023).

Politisi Partai Golkar ini pun menilai, apa yang disampaikan masyarakat selama ini sudah benar (keberatan), dimana buka puasa bersama itu kan biasanya dilakukan ramai, sekaligus melaksanakan sholat tarawih.

“Jadi apa bedanya dengan tarawih di Masjid besar setelah itu pulang, menurut saya perlu dikaji ulang karena situasi dilapangan masyarakat mempertanyakan, kalau bukber tidak boleh tapi konser diizinkan,” paparnya.

Meski begitu selalu pejabat di lingkungan provinsi Sumsel, Anita mengaku siap melaksanakan apapun yang sudah menjadi instruksi dari pusat. Namun, ia meminta perlu dikaji dulu larangan itu, mengingat ada pernyataan Mensesneg yang terbaru soal larangan itu.

“Tapi kalau ini sudah instruksi,suka atau tidak suka harus dijalankan, meski kami lembaga politik dan hanya peruntukan bagi ASN aturan itu, tapi sekwan ikut, dan nanti kalau kami melaksanakan sholat tarawih bersama minta petunjuk Sekwan selaku ASN tertinggi di Sekretariat DPRD, dan pastinya saya selaku ketua DPRD representatif masyarakat untuk dikaji ulang surat ederan tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka puasa bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

Perintah itu tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

Di dalam surat itu, ada tiga poin arahan Presiden Joko Widodo mengenai buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN.

Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam akhiran surat juga ditekankan agar para menteri, kepala instansi, kepala lembaga serta kepala daerah mematuhi arahan Presiden tersebut dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Setelah terbit surat itu, Kemendagri mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjutny

Read More