08 April 2023
Prabumulih,liputansumsel.com --DPRD Kota Prabumulih melakukan Reses di 3 Dapil di masa persidangan II Tahun 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Cambai, Kecamatan Prabumulih Timur dan Kantor Kecamatan RKT, Pada Sabtu (8/4/2023).
Bermula Dari Kecamatan Cambai, kegiatan reses itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE bersama Anggota DPRD Dapil II (Rofika Susanti SIP, Purwaka, Hermali SPd, H Zainuddin, Deliani SPd, Ade Irama SH MH).dan juga di hadiri sejumlah para Kades dan Lurah dan tamu undangan lainnya
Dalam wawancara ahmad paloh menjelaskan,Tujuan reses ini, guna menyerap aspirasi masyarakat. Kita hanya bisa berjuang di APBD Perubahan 2023, karena jika APBD Induk 2024 tidak berharap banyak. Karena, merupakan tahun politik dan jelas anggaran APBD,.Dan ia mempersilakan masyarakat di wilayah Dapil II menyampaikan usulan atau aspirasinya guna ditindaklanjuti. “jelas paloh
Di kecamatan cambai Aspirasi disampaikan berupa iuran sekolah, batas wilayah, pintu tol alternatif, infra struktur dan sarana prasarana juga lainnya.
Untuk Kecamatan RKT, kegiatan reses ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom bersama Anggota Dapil III (Riza Ariansyah, Apriansyah ST, Drs Idham Tergun, Hery Gustiwan ST MSi, Feri Alwi SH, Hendriansyah SE, Hj Nurlisna, H Ganjar Iman SH MH).
Dipe Anom menjelaskan ,Kita persilahkan masyarakat Dapil I ini mengajukan aspirasinya, akan kita tampung dan perjuangkan lewat APBD Perubahan. Apalagi, reses ini memang kewajiban kita menyerap aspirasi masyarakat di Dapil,” terangnya.
Camat RKT, Satria Karsa SE MSi mengatakan, adanya reses diharapkan bisa berdampak pada pembangunan infra struktur dan sarana prasarana ke depan lebih baik lagi. “Semoga aspirasi masyarakat kita, bisa terpenuhi dan direalisasikan,” tukasnya.
Sedangkan Di Kecamatan Prabumulih Timur, kegiatan dipimpin Ketua DPRD Sutarno SE MKom bersama Anggota DPRD Dapil I (H Alfa Sujatmiko SH, Aryono, H Mat Amin SAg, Evy Susanto SE, Hartono Hamid SE, Beni SH, Wahyu Budi Pratama, Welizar SE).
“Semua aspirasi masyarakat disampaikan dalam reses ini, semuanya kita tampung dan kita lakukan evaluasi. Nantinya, diperjuangkan dan direalisasikan lewat APBD Perubahan,” ujarnya.
Kata dia, pengajuan aspirasi masyarakat jelas melalui proposal kepada DPRD Prabumulih, sebagai bukti adanya usulan masyarakat. “Jelas akan kita proses usulannya, sesuai ketentuan dan aturan,” tukas Sutarno.
Ditempat yang sama, Camat Prabumulih Timur, Jhoni Panhar ST MM mengatakan, terima kasih atas reses dilakukan Anggota DPRD Prabumulih di Dapil III Kecamatan Prabumulih Timur.
Aspirasi masyarakat berupa pembangunan Jalan Nigata, pembangunan kantor Kelurahan Prabu Jaya, lampu jalan, dan lainnya.
“Semoga usulan masyarakat di Kecamatan Prabumulih Timur ini, bisa dikabulkan dan direalisasikan. Demi kemajuan pembangunan di Kecamatan Prabumulih Timur ini,’ tandas Jhoni.
PANGKALPINANG, Liputansumsel.com - Sekda Kota Pangkalpinang Mie Go bersama istri Zumalia mengunjungi panti asuhan anak Baiturrahma Annur Parit Lalang, Jum'at (07/04/2023)
Kunjungan Mie Go ini dalam rangka menghadiri acara pemberian santunan dan juga buka puasa bersama anak yatim dan mualaf center Indonesia peduli.
Dalam kesempatan ini, Mie Go menyampaikan ucapan syukur bisa bersilahturahmi dan berbuka puasa bersama di panti asuhan Baiturrahma Annur.
Bisa berkumpul dan bersama sama dengan Mualaf, diakui Mie Go mengingatkan Ia ke masa lalu saat menjadi Mualaf pada tahun 1997 lalu.
"Saya juga mualaf, tahun 97 menandakan saya hijrah jadi mualaf, waktu itu saya masih kuliah di jogja, Alhamdulillah pada hari ini kembali kepada keluarga saya bisa berkumpul dengan keluarga keluarga mualaf," ucap Mie Go
Dalam kesempatan ini, Mie Go berpesan kepada anak anak anak panti asuhan Baiturrahma Annur agar tetap semangat dan rajin menimba ilmu pendidikan.
Sementara itu, Ketua Mualaf Center Indonesia Peduli Kota Pangkalpinang Ko Amir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekda dan juga semua pihak sehingga acara buka puasa dan santunan ini berjalan dengan lancar.
Adapun Doa dan Tausiyah agama pada acara ini disampaikan oleh Ketua MUI Kota Pangkalpinang Ustadz H. Samsuni Saleh. (*)
Palembang,liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menghadiri pelantikan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Sumatera Selatan Berkeadilan (SSB) DPC Kota Palembang yang diketuai oleh M. Yasir, SH., di Balai Diklat Kementerian Agama Palembang. Sabtu (8/4/2023).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Prov. Sumsel berpesan untuk Pengurus YBH SSB Kota Palembang agar dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Kota Palembang, dan semoga YBH SSB terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Palembang.
“Dengan harapan kedepannya Yayasan Bantuan Hukum DPC Kota Palembang terus bersinergi dengan Pemerintah Kota maupun Provinsi dalam memberantas ketidakadilan hukum terutama yang terjadi pada masyarakat kurang mampu khususnya di kota palembang,”harap ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati, SH,MH.
Hak Mendapat Bantuan Hukum, Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai UU RI No 18 Tahun 2003 tentang advokat, BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA Pasal 22 (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Hal Ini lah tujuan yayasan bantuan hukum (SSB) DPC Kota Palembang di bentuk untuk Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia khususnya kota palembang.
Berikut beberapa pengurus yang dilantik : M. Yasir, S.H (Ketua DPC YBH SSB Kota Palembang, MM. Khyanta Al Fallah, S.H, M.H, Wakil Ketua 1 DPC YBH SSB Kota Palembang, Muhammad Naufal, S.H, Wakil Ketua 2 DPC YBH SSB Kota Palembang, Imam Ali Akbar Muttaqin, S.H, Sekretaris 1 DPC YBH SSB Kota Palembang, Afzali Ridhwan, S.H. Sekretaris 2 DPC YBH SSB Kota Palembang,Yudi Arisko, S.H,Divisi Jaringan Kerja dan Kampanye YBH SSB Kota Palembang, dan Kiki Miranda, S.H. Divisi Perempuan dan Anak DPC YBH SSB Kota Palembang. (mhn/ril)
Palembang, liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pesantren Ramadhan Milenial yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Selatan, di Ponpes Al Amalul Khair, Palembang. Sabtu (8/4/2023).
Pesantren Ramadhan Milenial merupakan program kerja PKC PMII Sumsel untuk memberikan pelatihan ibadah kemasyarakatan seperti khutbah, tabliq, dakwah serta penyelenggaraan jenazah yang akan bermanfaat di masyarakat.
Pada kesempatan tersebut,Ketua DPRD Prov. Sumsel mengapresiasi kegiatan positif yang diselenggarakan oleh PMII Sumsel pada bulan Ramadhan untuk menjadi wadah bagi generasi muda guna memperdalam pemahaman agama dan menjadi kader-kader yang siap membangun Negeri guna terwujudnya Islam Rahmatan Lil Alamin. (mhn/ril)
07 April 2023
Palembang, Liputan Sumsel. Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau infrastruktur jalan dan drainase di Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kamis (6/4/2023).
Menurut Fitrianti, sudah banyak warga yang mengeluhkan proyek IPAL dari waskita terutama untuk persoalan banjir yang selalu melanda ketika turun hujan.
“Sudah banyak sekali keluhan dari warga ya. Mulai dari jalan yang dirasakan sudah tidak nyaman karena memang kondisinya jalan ini harus dibongkar untuk dipasang pipa. Dampak bangunan ini sendiri, bangunan pemukiman warga dan juga saluran semuanya disampaikan kepada kami,” ujar Fitrianti, kepada awak media.
Ia menuturkan, proyek pelaksanaan IPAL adalah bantuan dari Australia yang memang sudah berjalan sejak tahun 2021 dan ditargetkan rampung September ini. Hanya saja, Fitrianti mengharapkan ada solusi terbaik, terutama warga terdampak pembangunan IPAL.
“Jangan sampai proyek ini selesai, tapi masih ada fasilitas pemerintah yang belum diperbaiki atau rumah warga yang terdampak yang belum diperbaiki. Kami mohon pertanggungjawaban Waskita untuk membenahi semuanya,” kata Fitrianti. (Rl/Al)