Bersama Abang Hertza, Walikota Molen Hantarkan Caleg DPC PDIP ke KPU Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pangkalpinang secara sah mendaftarkan Calon Legislatif (Caleg) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Kamis (11/04/23) pagi.

Sebanyak 30 Calon Legislatif (Caleg) dengan keterwakilan gender melampaui 30 persen itu dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.

“Alhamdulillah pendaftaran untuk Calon Legislatif (Caleg) dari PDIP Kota Pangkalpinang berjalan dengan lancar,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pangkalpinang, Abang Hertza didampingi Ketua Rombongan, Maulan Aklil (Molen).

Dia menyampaikan, sebelum mendatangi kantor KPU Kota Pangkalpinang, tepat pukul 08:00 wib rombongan berkumpul di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya rombongan melakukan arak-arakan sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk melakukan parade budaya dalam rangka menyeramarakkan dalam menyampaikan Calon Legislatif (Caleg) ke kantor KPU Kota Pangkalpinang.

“Jadi tetap pukul 10:00 wib serentak se-Indonesia sesuai dengan perintah DPP dan Ketua Umum Partai telah kami laksanakan. Silon telah masuk di dalam sistem KPU begitu juga pengesahan sudah selesai dilakukan. Alhamdulillah, Caleg dari PDIP Kota Pangkalpinang dinyatakan lengkap,” ujarnya.

Atas nama Ketua DPC Kota Pangkalpinang dirinya mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Ketua Rombongan, Maulan Aklil yang kapasitasnya adalah sebagai Kader Partai, Sekretaris DPC dan Bendahara DPC maupun simpatisan serta semua yang terlibat dalam kegiatan pendaftaran Caleg PDIP Kota Pangkalpinang.

“Apa yang dilakukan hari ini berharap bisa memberikan efek positif. Saya pikir PDIP sudah fix. InsyaAllah 14 Februari 2024 nanti kita siap berkoalisi dengan rakyat dan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang,” pungkasnya.

Sementara Ketua Rombongan, Maulan Aklil (Molen) turut menyampaikan permohonan maaf terutama kepada masyarakat Kota Pangkalpinang dengan adanya arak-arakan tersebut. Itu kata Molen tidak lain tujuannya adalah untuk mensosialisasikan apa yang menjadi Ideologi PDIP.

“Tidak ada kata lain, ini hanya ada satu kata yaitu menang di 2024 nanti. Kepada seluruh masyarakat Pangkalpinang agar mendukung dan membantu dalam pergerakan ini. Yakinlah kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat Pangkalpinang,” tutupnya. (*)

Read More

Sekda OKI Ingatkan Pejabat Tak Boleh Terima Parsel

OKI, LioutanSumSel.Com Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI H. Husin S.Pd MM M.Pd kembali mengingatkan para pejabat untuk tidak menerima parsel dalam bentuk apapun pada perayaan hari besar keagamaan.

Sekda Husin menegaskan, jangan sampai pejabat di OKI menerima parsel dalam bentuk apapun, baik dari pihak swasta maupun lainnya.

“Ini masuk gratifikasi, tidak boleh diterima,” tegasnya, Selasa (11/4/2023)

Kata dia, dalam aturan sudah jelas, pemberi dan penerima parsel tidak boleh dilakukan. Kalau masih saja menerima secara diam-diam maka akan diberikan teguran keras.

“Semua pejabat harus mematuhi aturan ini, jangan sampai lupa. Karena biasanya saat menjelang lebaran ada pihak yang mengirimkan parsel sebagai bingkisan dalam berbagai bentuk sebagai ungkapan rasa bahagia menyambut hari kemenangan, itu tidak boleh diterima, tolak saja,” imbuhnya.

Ia berharap, semoga kedepan semua pejabat akan terus mematuhi aturan yang berlaku. Bukan hanya soal larangan menerima parsel saja, tapi hal lainnya yang menimbulkan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Pejabat diimbau untuk terus berinovasi, tingkatkan kemampuan yang ada sebagai pelayan masyarakat, sehingga pembangunan di OKI semakin maju, sama dengan kabupaten yang sudah maju lainnya,” pungkas dia.(Red)

Read More

Audiensi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta Nusantara Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang, liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menerima Audiensi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta Nusantara di Kantor DPRD Sumsel. Selasa (11/04/2023).

Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta Nusantara yang terdiri dari guru honorer tingkat SD, SMP, SMA/SMK se Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya kepada politisi Golkar ini terkait pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan tersebut, RA Anita akan mendorong usulan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta Nusantara kepada Pemerintah Pusat agar apa yang menjadi keinginan dan harapan para guru tersebut dapat menjadi perhatian dan segera menjadi kenyataan.

Audiensi tersebut dihadiri beberapa pengurus Forum Guru prioritas Pertama Negeri Swasta Nusantara dan beberapa orang guru yg mewakili dan berlangsung sangat baik dan bersahabat. (mhn/ril)

#DPRD #guru #sumsel

Navigasi pos

Read More

Rakor Lintas sektor untuk Kesiapan Operasi Ketupat Musi 2023 Di Ikuti Oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang, liputansumsel.com – Ketua DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati SH MH mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan operasi ketupat Musi 2023 di Polda Sumsel. Operasi Ketupat Musi 2023 ini akan berlangsung selama 14 hari (18 april hingga 1 Mei 2023).

Pada Operasi Ketupat Musi 2023 ini, Anita menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan yang akan melaksanakan mudik lebaran agar lebih berhati hati.

“Apabila pemudik kelelahan ataupun mengantuk, Operasi ketupat Musi 2023 menyediakan posko mudik yang disediakan oleh Polda Sumatera Selatan.

Polda Sumsel memastikan keamanan dan pelayanan libur Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, bakal berlangsung aman dan kondusif dengan menerjunkan tim dari Polda Sumsel bersama instasi terkait.

Hal ini dikatakan Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK usai pimpin langsung rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat Musi 2023 di Aula lantai 7, Mapolda Sumsel, Selasa (11/4).

“Dari hasil rapat yang kita lakukan tapi ada beberapa hal yang dibahas, namun yang paling penting adalah pengamanan pelayanan libur Idul Fitri nanti, dengan menyiapkan tim gabungan sebanyak 5.085 personel,” ujarnya kepada wartawan.

Untuk personel Polda Sumsel jajaran disiapkan sebanyak 1.825 personel dan sisanya merupakan gabungan dari instansi terkait baik pemerintah maupun lainnya.

Untuk memastikan kenyaman masyarakat di Jalan raya disiapkan 87 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pelayanan hingga pos terpadu yang disebar.

“Untuk pos pengamanan kita tempatkan di daerah tempat yang dikunjungi masyarakat,” ungkapnya. (mhn/ril)

Read More

Audiensi PLN UID S2JB Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang, liputansumsel.com– Sebagai langkah proaktif dalam upaya meningkatkan pelayanan (customer focused) dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, manajemen PLN UID S2JB sambangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel.

General Manager PLN UID S2JB, Amris Adnan, beserta jajaran disambut hangat Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A Anita Noeringhati, SH. MH. di ruang rapat VIP DPRD Sumsel,Selasa (11/4/2023).

Memasuki periode siaga ramadan & Idul Fitri 1444H, PLN telah mennyiapkan 226 posko dan 2.669 personil untuk mengamankan kelistrikan.

Bahkan sebelum masa siaga, PLN juga telah melakukan pemeliharaan kelistrikan.

“Kami berupaya menjaga kehandalan listrik agar selama ramadhan dan Idul Fitri agar masyarakat merasa nyaman dalam beribadah ketika berkumpul bersama keluarga. Sebanyak 226 posko dan 2.669 personil disiagakan dalam periode Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” ujar Amris.

Menurut Amris, guna menjaga pasokan listrik ke masyarakat, tentunya utilitas kelistrikan juga perlu dijaga.

Oleh karena itu, perlunya dukungan Forkopimda dalam mengamankan objek-objek vital serta edukasi kepada masyarakat.

Ketua DPRD menyambut baik kedatangan jajaran manajemen PLN UID S2JB yang menyempatkan waktu untuk berdialog dan beraudiensi.

“Saya sangat terbuka atas aspirasi yang disampaikan karena sudah seharusnya DPRD ini menjadi rumah bagi seluruh rakyat tak terkecuali PLN” ungkap Anita

Anita mengatakan keterbukaan informasi dan respon dari PLN sudah sangat baik kepada DPRD selama ini.

Beliau berpesan agar pembangunan listrik yang dipergunakan untuk kegiatan masyarakat seperti listrik desa agar dapat dipercepat progressnya.

“Kami akan menjembatani komunikasi dan koordinasi antara PLN dengan perusahaan, instansi atau lembaga lainnya selagi itu untuk percepatan pembangunan listrik atau apapun guna kepentingan rakyat,”tutup Anita. (mhn/ril)

Read More