29 April 2023

Menhub Budi Karya Sumadi Respon Usulan Herman Deru Tambah Angkutan Terintegrasi Bagi Mahasiswa Unsri

Liputansumsel.com

* Pantau Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023


ALEMBANG, Liputansumsel.com,  - Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi memantau langsung arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023 di Terminal Alang-alang Lebar Palembang, Sabtu (29/4).



Menurut Menhub arus mudik tahun 2023 ini perlu di pantau karena merupakan mudik yang terbesar artinya para pemudik ini harus berjalan aman dan berkesan. 



Menhub menyebutkan berdasarkan keterangan pada Rakor tadi ada suatu kuantitas yang signifikan itu dari laut penyeberangan naik 60 persen, jalan tol naik 60 persen dan LRT naik 30 persen. 



Artinya lanjut Menhub ada keinginan para masyarakat untuk melakukan pergerakan sangat meningkat dan ini tentu mengembirakan. 



Namun lanjut Menhub hal itu tidak cukup disitu saja karena sebagai suatu Provinsi yang menjadi contoh atau role model angkutan massal maka perlu di kawal kegiatan ini dengan baik. 



"Oleh karena itu kita berusaha bersama Pak Gubernur kita ada feeder dari beberapa daerah dan berasama-sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa BUMN akan menambah feeder ini ke Universitas Sriwijaya bahkan saya sudah bicara dengan Rektor Unsri," katanya.



Sebelum mengakhiri sambutanya Menhub RI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru dan masyarakat serta rekan-rekan Perhubungan yang bersedia untuk tidak tidur. 



"Semoga yang kita laksanakan dan apa yang diinginkan pak Presiden RI mudik aman dan berkesan berjalan baik," tutupnya.



Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan ini sebagai kepanjang tangan Presiden RI dalam manajemen mudik.



"Kita tau bahwa secara kuantitas ada eskalasi tapi kualitas pelayanannya juga kita mengakui. Hampir tidak ada kejadian yang menonjol negatif di wilayah Sumsel baik moda tranportasi darat, laut dan udara, saya ucapakan terima kasih kepada manajemen yang menanganinya," ujarnya.



Tak hanya itu, Herman Deru menuturkan Pemprov Sumsel tentu tidak berdiam diri dalam mendukung program Menteri Perhubungan RI. Oleh karena itu Pemprov Sumsel mempersiapkan infrastrukturnya seperti jalan yang nyaman. Apalagi Sumsel masuk dalam kategori provinsi yang kerusakan jalan Provinsi yang rendah.



"Jadi jalan nasional dan jalan provinsi ini masuk dalam kategori rendah rusaknya. Apalagi menjelang arus mudik lebaran ini kita kerja keras untuk kenyamanan para pemudik itu," ungkapnya. 



Selain itu, Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada Menhub RI yang menerima usulannya dalam manajemen angkutan mahasiswa Unsri.



"Saya terima kasih Pak Menteri ternyata Kemenhub sangat mengapresiasi usalan saya untuk menajemen angkutan mahasiswa di Unsri. Jadi ternyata pak Menteri menyambut baik dan sudah di koordinasikan dengan beberapa BUMN dan Rektor. Jadi pak Menteri dan Pemprov Sumsel akan mengambil langkah khusus dalam penanganan angkutan mahasiswa ini," tutupnya.



Sebelumnya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumsel dan Babel Denny Michels Adlan mengatakan bahwa dalam persiapan mudik ini dari awal hingga sekarang yang diutamakan adalah dari sisi keamanan. Untuk menyebutkan dalam pemantauan mudik ini juga sudah disiapkan 7 posko yang tersebebar di beberapa wilayaj dan 5 posko dipelabuhan. 



Dia memaparkan untuk keberangkatan  bus tahun ini ada kenaikan armada 10 persen dari. 53.389 menjadi 56.862.



Untuk terminal Alang-alang Lebar sendiri pada H-3 hampir kurang lebih ada sekitar 2.000 penumpang yang mudik sementara untuk yang datang ada kurang lebih 1.900 dan ini cukup tinggi. Bahkan disini ada program mudik gratis. 



Selain itu, terpantau juga di arus jalan tol dimana transportasi dijalan tol keramasan dan Palindra itu ada peningkatan. 



"Untuk tol kerasaman tahun 2022 ada sekitar 210. 038 kendaraan sedangkan di tahun 2023, sebesar 215. 910 ( 3,%). Dan gerbang tol Palindara pada tahun 2022 ada 148.379 kendaraan sedangkan di tahun 2023 ada 242.587 (63,5 persen) 


Pada kesempatan ini juga Menhub RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Herman Deru melihat langsung masyarakat yang hendak mudik menggunakan bus dan memantau arus lalu lintas Di ruang Pusat Kendali Comand Center BPTD Wilayah VII Sumsel dan Babel.

Pemkot Palembang Terus Berupaya Atasi Masalah Banjir

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com - Pemerintah Kota Palembang,  terus berupaya dalam mencari solusi dalam penanganan  masalah banjir atau genangan air ketika hujan lebat turun cukup lama atau lebih dari satu jam.


"Untuk mencari solusi masalah banjir terus digali informasi dari warga kota dan disiapkan program pengendalian banjir," kata Sekda Palembang Ratu Dewa, Jumat (28/04/2023).


Untuk mengatasi masalah banjir, masing-masing kawasan permukiman penduduk memerlukan penanganan yang berbeda-beda.


Beberapa kawasan penanganannya dengan cara melakukan pelebaran saluran dan pengerukan sedimen dengan menggunakan alat berat serta perbaikan dinding saluran air.


Kemudian ada kawasan yang memerlukan peralatan pompa untuk mengalirkan genangan air, dan ada yang memerlukan kolam retensi atau resapan air hujan.


Mengenai kolam retensi, kota ini memerlukan kolam tersebut yang lebih banyak dari yang sudah ada di sekitar kawasan permukiman saat ini.


Sesuai hasil kajian tim, kota ini idealnya memiliki 100-120 kolam retensi, sedangkan sekarang ini baru ada 46 kolam retensi.


Untuk memenuhi kebutuhan ideal kolam retensi tersebut, Pemkot Palembang pada 2023 ini hingga beberapa tahun ke depan memprogramkan penambahan puluhan kolam retensi.


Untuk membangun kolam retensi membutuhkan dukungan dana yang cukup besar bisa mencapai puluhan miliar rupiah.


Jika mengandalkan dana APBD Pemkot Palembang yang jumlahnya terbatas akan sulit diwujudkan pembangunan kolam retensi sesuai dengan target dalam waktu cepat.


Sebagai upaya percepatan pembangunan kolam retensi atau resapan air hujan pada sejumlah kawasan rawan banjir sesuai target tersebut, pihaknya mengharapkan bantuan Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat.(*)

Pemkot Palembang Maksimalkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Liputansumsel.com


Palembang,  Liputan Sumsel. Com -  Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kualitas 41 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi warga kota setempat.


"Untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama milik daerah itu terus dilakukan berbagai program peningkatan SDM dan penambahan fasilitas pendukung," kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, di Palembang, Jumat, (28/04/2023).


Selain puskesmas, menurut Fitrianti, pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dua rumah sakit milik daerah yakni RSUD Bari dan RSUD Gandus.


"Saya akan terus mendorong pimpinan, tenaga medis, dan non-medis yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas serta rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan diri dan menambah fasilitas pendukung," ujarnya.


Menurut dia, peningkatan pelayanan kesehatan sebagai cerminan dari kemajuan pembangunan, terutama bidang kesehatan di Ibu Kota Provinsi Sumsel ini.


Dia menjelaskan, peningkatan pelayanan kesehatan mulai dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis, peralatan medis, dan tenaga pendukung/non-medis.


Selain itu, juga perlu peningkatan kemampuan berkomunikasi, terutama yang bertugas di bagian pendaftaran atau di unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat.


Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, katanya, petugas di bagian pendaftaran atau di unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat bisa memberikan pemahaman terhadap prosedur pelayanan kesehatan yang ada di faskes atau rumah sakit.


"Terkadang ada masyarakat atau pasien yang kurang memahami prosedur pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, mereka perlu dibantu oleh petugas dengan memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang bisa mereka pahami," kata Fitrianti(*)

Gelar RDP, DPRD Dukung Masjid Agung Sungailiat sebagai Ikon Wisata Religi Bangka

Liputansumsel.com


BANGKA, Liputansumsel.com, -- Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Denny Hasbi,SE memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3 dengan Pengurus Badan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Sungailiat (BPP-MAS) terkait revisi perda nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka tahun 2019-2025 di Ruang Banmus DPRD Bangka, Jumat (28/4/2023).


RDP tersebut juga di hadiri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka, Bidang Kesra Bangka, Bagian Hukum Setda Bangka serta Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bangka. 


Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Sungailiat (BPP-MAS), H Mat Zen Mat Yasin mengapresiasi DPRD Bangka untuk mewujudkan Masjid Agung Sungailiat menjadi salah satu wisata religi di Kabupaten Bangka.


"Alhamdulillah, Ini merupakan catatan sejarah yang pertama, Masjid Agung Sungailiat dibahas dalam RDP di DPRD Bangka untuk mewujudkan Masjid Agung menjadi Ikon wisata religi di Kabupaten Bangka," tuturnya. 


Ia mengatakan dengan menetapkan status Masjid Agung Sungailiat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Bangka. lanjut H Mat Zen, Masjid Agung selain menjadi tempat ibadah juga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang berkunjung ke kawasan destinasi wisata religi Masjid Agung Sungailiat. 


Selain itu, kata H. Mat Zen secara ekonomi di kawasan tersebut dapat dikembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat. 


Untuk itu dalam RDP ini, Kami berharap dapat meninjau ulang (merivisi) perda nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bangka tahun 2019-2025.


"Dalam perda no 3 tahun 2020 status Masjid Agung Sungailiat sebagai jenis wisata unggulan ditetapkan kawasan wisata penunjang untuk dimasukan ke dalam kelompok Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Bangka," pungkasnya. 


Sementara itu, Denny Hasbi,SE sangat mendukung aspirasi dari pengurus BPP-MAS untuk menjadikan Masjid Agung sebagai kawasan wisata religi. 


"Kami akan berkoordinasi dengan kawan-kawan di DPRD Bangka untuk menjadikan Masjid Agung sebagai kawasan wisata religi yang semula pada perda no 3 tahun 2020 sebagai jenis wisata unggulan untuk dimasukkan ke dalam kelompok KSP," ujarnya. 


Lebih lanjut, kata Denny Hasbi, Kami berharap pengurus BPP-MAS untuk menyampaikan klausul kepada DPRD Bangka. sehingga apa yang dimaksud akan memperkuat untuk mencapai tujuan tersebut, karena Kami butuh Legal standing dan aturan yang kuat, tidak akan mungkin Pemkab Bangka akan mengeluarkan bantuan untuk mewujudkan Masjid Agung sebagai Ikon Kota Sungailiat. 


Namun demikian, Dalam RDP ini, Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum, tata ruang, kesra dan OPD terkait untuk memasukkan usulan RTRW baru pada rapat pansus. 


"Dalam RDP ini, Gabungan Komisi DPRD sudah sepakat untuk mendukung penuh aspirasi dari pengurus BPP-MAS dan Kami akan berkirim surat kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Bangka," terangnya. 


"Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah ada titik terang dan Kami sepakat untuk menjadikan Masjid Agung Sungailiat sebagai kawasan wisata religi dan di kelompokan dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Bangka,"pungkasnya. (*)

DPRD Bangka Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses, Raperda, Dan LKPJ Bupati TA 2022

Liputansumsel.com


BANGKA, Liputansumsel.com— DPRD Kabupaten Bangka Jum’at (28/04/2023), menggelar rapat paripurna penyampaian Hasil Reses, Penyampaian Raperda dan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA. 2022, di Ruang Paripurna DPRD Bangka, Jumat (28/4/2023).


Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Iskandar,S.IP dan dihadiri oleh Bupati Bangka Mulkan,SH,MH Wakil Ketua I M.Taufik Koriyanto,SH,MH, wakil ketua II Rendra Basri,B.Sc serta FORKOPIMDA , Kepala Dinas,kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita dan Insan Pers.


Iskandar dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tanggal 18 – 19 maret 2023 yang lalu anggota DPRD kabupaten bangka telah melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing, dengan tujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.


“Reses dilaksanakan guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut pada umumnya terkait permasalahan umum, seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian sebagainya,”ucapnya.


Menurut Iskandar, dari permasalahan tersebut tentunya perlu segera diatasi agar masyarakat Kabupaten Bangka merasakan kenyamanan, ketentraman, dan sejahtera.


“Hasil kegiatan reses yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka ini, selanjutnya akan dihimpun dalam pokok pikiran DPRD dengan harapan dapat menjadi bahan

pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pembangunan daerah tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat,”ujarnya.


Iskandar mengungkapkan, mengingat besarnya harapan masyarakat kepada DPRD untuk menyampaikan aspirasi ke eksekutif, maka Pemkab Bangka diharapkan dapat bersinergi dalam merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut


“Namun realisasinya tetap memperhatikan skala prioritas program dan manfaatnya dalam kegiatan/proyek yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka,”ucapnya.


Iskandar menambahkan, hasil reses

ini merupakan salah satu sumber pokok pikiran DPRD yang nantinya dapat diinput dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019.


“Alhamdulillah saat ini, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangka sudah memiliki akun masing-masing untuk penginputan pokok pikiran DPRD tersebut, namun perlu sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan pokok pikiran dimaksud, sehingga peran sekretariat DPRD melalui admin SIPD sangatlah besar dalam rangka percepatan implementasi SIPD di Kabupaten Bangka,”katanya.


Tak hanya itu, agenda DPRD Kabupaten Bangka berikutnya yaitu penyampaian Raperda Kabupaten Bangka yakni Raperda Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030;


Kemudian dilanjutkan,Raperda Tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkunngan Pemerintah Kabupaten Bangka.


Kemudian, untuk agenda yang terakhir yaitu Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun Anggaran 2022.


Mempedomani Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.


“Maka perlu kami sampaikan bahwa LKPJ Bupati Bangka Tahun Anggaran 2021 Yang disampaikan Tanggal 28 Maret 2022 yang lalu, telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pansus IV, Pansus V, Pansus VI Dan Pansus VII Untuk Melakukan pembahasan dan monitoring terhadap LKPJ tersebut,”katanya.


Sementara itu, Bupati Kabupaten Bangka Mulkan menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bangka pada prinsipnya menyambut baik terhadap hasil reses ini, dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.


“Hasil reses dimaksud akan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang diinput melalui akun masing-masing anggota dewan yang terhormat dan diverifikasi oleh admin SIPD pada sekretariat DPRD,”ujarnya.


Menurut Mulkan, pokok-pokok pikiran ini tentunya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan apabila memungkinkan akan diakomodir dalam perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah.


“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD beserta jajaran yang telah Bmbersedia menyelesaikan kegiatan tindak lanjut terhadap LKPJ yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Saya selaku Bupati Bangka berkenan menerima hasil rekomendasi yang akan disampaikan oleh DPRD,”ucapnya. (*/Adv)